DEKONSENTRASI PERENCANAAN BIDANG PKP TAHUN 2015

1. DEKONSENTRASIPERENCANAAN BIDANG PKP TAHUN 2015 Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat 2014

2. LatarBelakangDekonsentrasi Perencanaan Bid. PKP Tahun 2015 LATAR BELAKANG • Sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang PKP, Pemerintah mempunyai wewenang melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim. Kebijakan dan program nasional bidang PKP perlu senantiasa disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan terutama kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah yang dilakukan secara berkesinambungan dan lebih terpadu. • Sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka proses perencanaan dimulai dari Musrenbang Desa hingga Musrenbangnas. Pada Musrenbangnas, pemerintah pusat akan mensinergikan usulan program dan kegiatan, bersama-sama dengan pemerintah daerah termasuk lokasi rencana pelaksanaan kegiatan. Sesuai dengan siklus perencanaan tahunan Kemenpera, sebelum pelaksanaan Musrenbangnas, Kemenpera melaksanakan Rapat Konsultasi Regional (Rakonreg) untuk menjaring usulan kegiatan dari pemerintah daerah. Namun proses tersebut sering berjalan tidak efektif karena pemerintah provinsi belum melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Akibatnya, seringkali usulan kegiatan yang disampaikan pemerintah daerah pada saat Rakonreg tidak sinkron dengan usulan kegiatan yang disiapkan oleh Kemenpera. Untuk itu, Kemenpera melalui dana dekonsentrasi akan memfasilitasi pemerintah provinsi dalam menyiapkan usulan program dan kegiatan di bidang PKP bersama-sama dengan pemerintah kabupaten/kota. • Salah satu permasalahan penyelenggaraan pembangunan di bidang PKP adalah belumterkoordinasidenganbaik, termasuk di daerah. Pada tahun 2011, melalui kegiatan dekonsentrasi, Kemenpera telah memfasilitasi terbentuknya Pokja PKP di tingkat provinsi. Maksud dibentuknya Pokja PKP tersebut, yaitu sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan bidang PKP di tingkat provinsi. Namun sesuai dengan perubahan kebijakan di Kemenpera, maka semenjak Tahun 2012, Kemenpera tidak lagi memfasilitasi kegiatan Pokja PKP provinsi. Untuk itu, Kemenpera akan berupaya meningkatkan koordinasi dengan memfasilitasi proses pemberdayaan Pokja PKP provinsimelalui dana dekonsentrasi tahun 2015. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas serta dalam rangka peningkatan efektivitas pembangunan PKP, Kemenpera melimpahkan sebagian urusan bidang PKP kepada pemerintah daerah melalui dana dekonsentrasi untuk tahun 2015.

3. MaksuddanTujuanDekonsentrasi Perencanaan Bid. PKP Tahun 2015 Melimpahkan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pusat (Kemenpera) kepada Pemerintah Provinsi yaitu dalam hal: • Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang PKP; • Peningkatan Sinkronisasi Program Pusat-Daerah; dan • Fasilitasi Proses Pemberdayaan Pokja PKP Provinsi. MAKSUD • Meningkatkan dan menyamakan pemahaman aparatur pemerintah daerah tentang kebijakan dan program nasional bidang PKP TUJUAN • Melakukan sinkronisasi program/kegiatan antara pusat dan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kemenpera Tahun 2017 • Memfasilitasi proses pemberdayaan para pemangku kepentingan di bidang PKP di tingkat provinsi

4. LingkupKegiatanDekonsentrasi Perencanaan Bid. PKP Tahun 2015 1 2 3 • KOORDINASI KEBIJAKAN DAN PROG. NASIONAL BID. PKP • (Maret – Mei 2015) • SINKRONISASI PROGRAM • PUSAT-DAERAH • (Juni – September 2015) • FASILITASI PROSES PEMBERDAYAAN • POKJA PKP PROVINSI • (April – September 2015) • Mencakup pelaksanaan Rapat Koordinasi Pokja PKP Provinsi yang terbagi menjadi2 (dua) skenario, sbb: • Pra-Rapat Konsultasi • wadah diskusi/forum komunikasi antara Pemprov dan Pemkab/kot dalam rangka PERUMUSAN Usulan awal Kegiatan Kemenpera di Daerah Tahun 2017 • Paling lambat dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun 2015 • Narasumber Pusat: • 3 org yang merupakan Pejabat Eselon II, III dan IV di Kemenpera dan Bappenas • Narasumber Daerah: • Pemimpin desk dan sesi pleno • Mencakup sosialisasi materi: • UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman • UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun • PP turunan UU No. 1 Tahun 2011 dan UU No. 20 Tahun 2011 jika sudah diterbitkan • Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat • Renstra Kemenpera Tahun 2015-2019 • Narasumber Pusat: • 3 org yang merupakan Pejabat Eselon I, II di lingkungan Kemenpera dan Pakar di bidang PKP • Narasumber Daerah: • 2 orang, yaitu Pejabat Eselon II dan III dari pemda provinsi • 31 Provinsi selain DKI Jakarta, Jatim dan Kaltara • Peng-aktif-an kembali Pokja PKP Provinsi sekaligus Review Rencana Kerja Pokja PKP Provinsi • Penyusunan Rencana Kerja Pokja PKP Provinsi 5 tahun kedepan • Diskusi tematik • Narasumber Pusat: • 1 org Pejabat Eselon II, III atau IV di lingkungan Kemenpera atau anggota Pokja PKP Nasional • Narasumber Daerah: • Sesi pembahasan • Provinsi DKI Jakarta, Jatim dan Kaltara • Pembentukan Pokja PKP Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Utara • Penyusunan Rencana Kerja Pokja PKP Provinsi 5 tahun kedepan • Diskusi tematik • Narasumber Pusat: • 1 org Pejabat Eselon II, III atau IV di lingkungan Kemenpera atau anggota Pokja PKP Nasional • Narasumber Daerah: • 1 org Pejabat Eselon II dari pemda provinsi induk yang telah berpengalaman membentuk Pokja PKP Provinsi pada tahun 2011 • Sesi pembahasan • Mendapat dukungan fasilitator Rapat Konsultasi wadah diskusi/forum komunikasi antara Pemprov dan Pemkab/kot dalam rangka FINALISASI Usulan Kegiatan Kemenpera di Daerah Tahun 2017 Pelaksanaan: Paling lambat dilaksanakan pada bulan September Tahun 2015 Narasumber Daerah: Pemimpin desk dan sesi pleno 9 bulan kalender (Maret-September 2015)

5. Alur Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Dekonsentrasi Tahun 2015*) dilaksanakan di Jakarta sebagai sarana sosialisasi, pembinaan dan koordinasi awal kepada SKPD provinsi dalam pelaksanaan Dekonsentrasi Tahun 2015 Koordinasi Kebijakan dan Program Nasional Bidang PKP dilaksanakan di ibukota provinsi Rapat Kerja 2 pembahasan persiapan teknis pelaksanaan kegiatan Koordinasi RapatKerja 1 koordinasi danpenyusunanrencanakerja. Rapat Kerja 3 pembahasan persiapan teknis pelaksanaan Pra Rapat Konsultasi dan Rapat Konsultasi Rapat Koordinasi pembahasan antara SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang PKP tahun 2015 dengan Bappeda Provinsi untuk mereview rekapitulasi usulan akhir kegiatan kabupaten/kota. Rapat Koordinasi pembahasan antara SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perencanaan Bidang PKP tahun 2015 dengan Bappeda Provinsi untuk mereview rekapitulasi usulan awal kegiatan kabupaten/kota. Rapat Konsultasi pembahasan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan di ibukota provinsi Pra Rapat Konsultasi pembahasan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan di ibukota provinsi Rakor Pokja PKP Provinsi Untuk 31 Provinsi selain DKI Jakarta, Jatim dan Kaltara:pembahasan progress kerja Pokja PKP Provinsi yang dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali, meliputi: Peng-aktif-an kembali Pokja PKP Provinsi sekaligus Reviu Renja Pokja PKP Provinsi; Penyusunan Rencana Kerja Pokja PKP Provinsi 5 tahun kedepan; Hasil-hasil diskusi tematik Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, Jatim dan Kalimantan Utara, agenda pembahasan meliputi: Pembentukan Pokja PKP Provinsi; Penyusunan Rencana Kerja Pokja PKP Provinsi Kaltara 5 tahun kedepan Hasil-hasil diskusi tematik Rapat Koordinasi Dekonsentrasi*) dilaksanakan di Jakarta dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dekonsentrasi Perencanaan Bidang PKP Tahun 2015 Rapat Kerja 4 pembahasan penyusunan laporan akhir *) Dilaksanakanmelalui DIPASekretariat Kemenpera

6. Struktur Organisasi Pelaksana Dekonsentrasi PENGGUNA ANGGARAN (MENTERI) ATASAN (GUBERNUR) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD PROVINSI) SEKRETARIS KEMENPERA POKJA PKP PROVINSI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEJABAT PENGUJI TAGIHAN/ PENANDATANGAN SPM BENDAHARA PENGELUARAN TENAGA PENDUKUNG PETUGAS UAKPA PETUGAS UAKPB PEMBANTU PEMBANTU PEMBANTU Keterangan: Garis Struktural Garis Koordinasi Garis Fungsional

7. Penetapan SKPD Pelaksana Dekonsentrasi Perenc. Bid. PKP Tahun 2015 Keterangan: Status per 5 September 2014

8. Catatan Lain terkaitDekonsentrasi Perenc. Bid. PKP Tahun 2015

9. Terima Kasih