1 / 19

KONSEP PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2015-2019

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. KONSEP PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2015-2019. Batam , 7 Oktober 2014. Disampaikan pada Rapat Konsultasi Regional Kementerian perumahan Rakyat Tahun 2014.

barrett-estes
Download Presentation

KONSEP PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2015-2019

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA KONSEP PEMBANGUNAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2015-2019 Batam, 7 Oktober2014 DisampaikanpadaRapatKonsultasi Regional Kementerianperumahan Rakyat Tahun 2014

  2. A. RANCANGAN SKENARIO PEMBANGUNAN PKP TAHUN 2015-2019

  3. 1 • VISI KEMENPERA TAHUN 2015-2019 “SETIAP ORANG MENGHUNI TEMPAT TINGGAL YANG LAYAK TAHUN 2030” PenyempurnaandariVisiRenstra 2010 – 2014 Kemenpera : “SETIAP KELUARGA INDONESIA MENEMPATI RUMAH YANG LAYAK HUNI”

  4. 2 • INDIKATOR KONDISI PKP TAHUN 2014 [1] Backlog adalah jumlah kekurangan tempat tinggal yaitu jumlah keluarga yang belum menghuni rumah yang layak, termasuk gelandangan. BPS pernah mempublikasikan angka sebesar 13,6 juta unit yang sempat dianggap sebagai backlog, namun sebenarnya jumlah tersebut adalah data jumlah RT yang tidak menempati rumah milik sendiri. Jumlah Kekurangan Tempat Tinggal (Backlog) 7,6 JUTA Rumah + Jumlah Kekurangan Hunian Bappenas (POKJA PKP) : Backlog home ownership Tahun 2014 Mencapai12,68 Juta BACKLOG ( ∑ KK - ∑ UNIT RUMAH) + ( JUMLAH KEKURANGAN HUNIAN) • Catatan: • Jumlah Unit Rumah diperoleh dari data Rumah Tangga BPS yang diolah (berdasarkan data Rumah Tangga Milik Sendiri, Kontrak, Sewa, dan Rumah Dinas). • Data kebutuhan hunian tidak tersedia. ASUMSI: KEKURANGAN HUNIAN = 10% DARI KEKURANGAN RUMAH

  5. 2 • INDIKATOR KONDISI PKP TAHUN 2014 [2] • Merupakan jumlah Rumah Tangga yang menempati RTLH berdasarkan data BPS. • Catatan: • Berdasarkan data BPS, RTLH merupakan bagian dari kumuh. • Penanganan RTLH seharusnya merupakan bagian dari penanganan kumuh. • Tidak tersedia data fisik PSU. • Tidak tersedia data fisik yang menunjukkan berapa banyak rumah yang aladin-nya rusak. R T L H 3,4 JUTA UNIT Kriteria RTLH: Luas Lantai Perkapita < 7,2 M; Atap dari Daun/Lainnya; Dinding dari Bambu/Lainnya; Jenis Lantai Tanah; Sumber Penerangan Bukan Listrik; Jarak Sumber Air Minum Utama ke Tempat Pembuangan Tinja < 10 M; Tidak Ada Fasilitas BAB; Tidak Ada Tempat Pembuangan Akhir Tinja Berupa Tangki Septik. Adalah Jumlah Rumah Tangga Kumuh berdasarkan data dari BPS. ‘X’ = (air minum tidak layak dengan bobot 15%) + (sanitasi tidak layak dengan bobot 15%) + (sufficient living area ≤ 7,2 m2 dengan bobot 35%) + (durability of Housing ≥ 2 kriteria dengan bobot 35%) Catatan: (1) Tidak tersedia data luas permukiman kumuh. (2) Tidak tersedia data fisik PSU (jalan, drainase, dan persampahan). RUMAH TANGGA KUMUH K U M U H 9,6 JUTA UNIT BANYAKNYA RUMAH TANGGA DENGAN KATEGORI ‘X’ BANYAKNYA RUMAH TANGGA X 100%

  6. 3 • FAKTOR PENYEBAB 2 1 • Lemahnya Koordinasi dan Kelembagaan Pembangunan PKP • Ketidakjelasan pembagian peran dan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah • Lemahnya koordinasi dan sinkronisasi antar pelaku pembangunan PKP • Belum optimalnya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan • Belum optimalnya dukungan kelembagaan dalam pembangunan PKP • Dukungan Kebijakan Bidang PKP Belum Memadai • UU 1/2011 dan UU 20/2011 belum implementatif karena peraturan perundangan turunannya belum selesai • Belum tersedia kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan PKP yang terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan kebijakan lintas sektor • Lemahnya perencanaan kebijakan karena tidak didukung oleh data yang memadai Lemahnya Pengawasan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Pembangunan PKP Terbatasnya dan Mahalnya Bahan Bangunan untuk Pembangunan PKP 8 3 BACKLOG R T L H dan KUMUH 7 Tidak Efisiennya Proses dan Mahalnya Biaya Perizinan untuk Pembangunan PKP Minimnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi untuk Pembangunan PKP 4 Terbatasanya dan Mahalnya Harga Lahan untuk Pembangunan PKP 6 Belum Optimalnya Pemanfaatan Pendanaan Pembangunan PKP serta Terbatasnya Akses untuk Pembiayaan Pembangunan PKP Khususnya Bagi MBR 5

  7. 4 • RANCANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PKP 2015 – 2019 1 Mengembangkan regulasi dan kebijakan pembangunan PKP yang implementatif dan pro MBR sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan PKP yang layak dan terjangkau bagi MBR. 2 MeningkatkanperanPemda, Swasta, danMasyarakatdalam Pembangunan PKP 3 Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan PKP 4 Membenahi tata laksana dan penguatan dukungan kelembagaan pembangunan PKP 5 Meningkatkan kapasitas pelaku pembangunan PKP 6 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan dan pengendalian pembangunan PKP 7 Meningkatkan pemanfaatan & pendayagunaan sumber-sumber pendanaan dalam rangka penyediaan dana murah jangka panjang untuk pembangunan PKP 8 Memperluas akses pembiayaan pembangunan PKP sehingga dapat melayani seluruh kelompok masyarakat baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, baik dari sisi permintaan maupun pasokan 9 Melaksanakan program-program strategis nasional dan percontohan untuk mendukung penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR

  8. 5 • STRATEGI PEMBANGUNAN PKP 2015-2019 2 3 1 4 5 6 8 9 7

  9. 6 • RASIONALISASI TARGET PENANGANAN TAHUN 2015 – 2019 KEBUTUHAN PENANGANAN B A C K L O G 7,6 JUTA Rumah Per Tahun Total 5 Tahun 900 – 1 Juta Unit 5 Juta Unit TUNTAS 2030 R T L H 3,4 JUTA UNIT 300 Ribu Unit 1,5 Juta Unit K U M U H 6,2 JUTA UNIT 3.100 Ha 15.500 Ha 9

  10. 7 • PENJABARAN TARGET PENANGANAN KEBUTUHAN INTERVENSI PEMERINTAH Rumah Milik 60% 180 Ribu Unit/Thn 900 Ribu Unit/5 Thn = Formal 30% = 300 ribu unit BACKLOG 120 Ribu Unit/Thn 600 Ribu Unit/ 5Thn Hunian Sewa 40% = 1 JUTA / tahun 90 Ribu Unit/Thn KPR Swadaya = Swadaya 70% = 700 ribu unit Intervensi Pemerintah 20% 700 Ribu Unit/ 5 Thn 140 Ribu Unit/Thn = 50 Ribu Unit/Thn Bantuan Sosial = R T L H 300 RIBU / tahun 300 Ribu Unit/ Thn 1,5 Juta Unit/5 Thn = Peningkatan kualitas melalui pemugaran rumah secara swadaya KUMUH 7.750 Ha/ 5 Thn 1.550 Ha/ tahun Pemerintah Pusat 50% = 3.100 Ha / tahun Pemerintah Daerah 50% = 1.550 Ha/ tahun 10

  11. 8 • PERKIRAAN TARGET PENANGANAN 2015- 2019 (KONSEP TUNTAS 2030) BACKLOG RTLH KUMUH PSU 11

  12. 9 • PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA 2015- 2019 (TUNTAS 2030) (Rp. Miliar) BACKLOG RTLH KUMUH PSU LAIN-LAIN NON FISIK NON APBN

  13. B. RENCANA KERJA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015

  14. 1 ALOKASI ANGGARAN KEMENPERA TAHUN 2015 BerdasarkanSuratMenteriKeuangan No. S-26/MK.2/2014 tanggal 18 Juli 2014 perihalRalatLampiran KMK 278/KMK.02/2014 tanggal 10 Juli 2014 perihalPenetapanPaguAnggaranTahun 2015, alokasi paguanggaranKemenperaTahun2015 adalahsebesar: Rp. 4,62Triliun

  15. 2 SANDINGAN USULAN PAGU, PAGU ANGGARAN, DAN KEKURANGAN ANGGARAN TAHUN 2015

  16. 3 RINCIAN ALOKASI ANGGARAN KEMENPERA SESUAI PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 [1]

  17. 3 RINCIAN ALOKASI ANGGARAN KEMENPERA SESUAI PAGU ANGGARAN TAHUN 2015 [2]

  18. 4 KEBUTUHAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN TAHUN 2015 (BA 999) Keterangan: DisampaikanmelaluiSuratMenteriPerumahan Rakyat kepadaMenteriKeuangan, Nomor: 112/M/KU.01.01.04/2014, tanggal15 April 2014, perihalUsulanPaguIndikatif Dana FLPP Tahun 2015. 18

  19. T E R I M A K A S I H

More Related