1 / 29

PROGRAM DEKONSENTRASI DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN TAHUN 2015

PROGRAM DEKONSENTRASI DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN TAHUN 2015. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan. Pertemuan Penyusunan Program Dekonsentrasi Ditjen Binfar dan Alkes Bogor, 16 – 20Juni 201. DASAR HUKUM

varana
Download Presentation

PROGRAM DEKONSENTRASI DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN TAHUN 2015

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PROGRAM DEKONSENTRASI DIREKTORAT BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN TAHUN 2015 Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Pertemuan Penyusunan Program Dekonsentrasi Ditjen Binfar dan Alkes Bogor, 16 – 20Juni 201

  2. DASAR HUKUM • POSISI PROGRAM OBAT PUBLIK PADA SETIAP LEVEL PEMERINTAHAN • ARAH KEBIJAKAN OBAT PUBLIK • MENU PROGRAM DEKONSENTRASI TAHUN 2015 • PENUTUP SISTEMATIKA PENYAJIAN SISTEMATIKA PENYAJIAN

  3. DASAR HUKUM

  4. Menyediakan dana obat utk masyarakat miskin • Menyediakan obat utk Buffer stok Nasional  Bencana Alam, Darurat • Menyediakan obat utk program kesehatan • Mengendalikan harga obat • Melatih tenaga utk peningkatan advokasi TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT

  5. Menyediakan buffer stok provinsi  obat sangat esensial • Mengelola obat buffer provinsi • Memfasilitasi advokasi Dinkes Kab/ Kota • Melatih tenaga Kab/ Kota TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI

  6. Menyediakan Dana Alokasi Obat  APBD II • Mengelola obat yang ada • Memanfaatkan data yg tersedia utk advokasi • Menyediakan dana operasional • Membtk tim perencanaan obat terpadu • Melatih petugas pengelola obat di PKM TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KAB/ KOTA

  7. Pelaksana kebijakan Pusat di tingkat ProvinsidanKab/Kota • Pelaksana kegiatan guna mendukung pencapaian indikator Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan • Penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar dan obat-obat lainnya sesuai skala wilayah • Fasilitator pelaksanaan kebijakan pengembangan industri farmasi danalatkesehatannasional • PemantauankepatuhanpenggunaanFormulariumNasionaldan BMHP sesuaiketentuan PERAN DINAS KESEHATAN

  8. Peningkatankuantitasdankualitas SDM kefarmasiandisaranafasyankes • Memanfaatkane-catalog dane-logistic systemdalammanajemenpengelolaanobatdiProvinsidanKab/Kota • Implementasidaftar/standaralkesyang dibutuhkan padafasyankessesuaitingkatannya • Advokasi penggunaan obat generik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota PERAN DINAS KESEHATAN… (2)

  9. Pelayanankesehatan yang prima, meratadanterjangkau, termasuk pelayanan kefarmasian . KONAS • Aksesibilitas • Keterjangkauan • Penggunaanobat yang rasionaldanalkes yang tepatguna • Jaminankeamanan, mutu & manfaat Arah Kebijakan Derajatkesehatanmasyarakat yang setinggi-tingginya .

  10. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Remaja, dan Lanjut Usia. • Peningkatan Akses terhadap Pelayanan Gizi Masyarakat • Peningkatan Pengendalian Beban Ganda Penyakit dan Penyehatan Lingkungan. • Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan Pemerataan dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan • Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat • Peningkatan Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional • Peningkatan Ketersediaan, Penyebaran, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan. • Pengembangan Pelayanan Kesehatan Primer • Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas. • Penguatan Manajemen dan Sistem Informasi • Pengembangan Pembiayaan Kesehatan ISU STRATEGIS DAN SASARANTAHUN 2015 (draf)

  11. ISU STRATEGIS DAN SASARANTAHUN 2015 • Peningkatan Ketersediaan, Keterjangkauan Pemerataan dan Kualitas Farmasi dan Alat Kesehatan serta Pengawasan Obat dan Makanan. a. Meningkatnya ketersediaan farmasi obatdanvaksinsesuaiformulariumnasional; b. Meningkatnya kualitas pelayanan kefarmasian c. MeningkatnyaPersentaseprodukObat yang memenuhistandar d. MeningkatnyaPersentaseprodukMakanan yang memenuhistandar

  12. KEGIATAN/ISU PRIORITAS RKP 2015 • JaminanKesehatanNasional: • Pemenuhan PBI, terbantuknyaMonev, HTA, dll • Kesiapan supply side (sarana, alat, obat, standarPuskesmasdanRumahSakit) • Percepatanpencapaian MDGs: • Penurunan AKI dan AKB; • Perbaikangizimasyarakat; • Pengendalianpenyakit TB, malaria, HIV/AIDS • Eradikasi/eliminasineglected tropical disease • Pengendalianpenyakittidakmenularkhususnya Stroke, Jantung, Diabetes • PeningkatanPromosiKesehatanuntukmenurunkanfaktorresikopenyakittidakmenular • Pemenuhankebutuhanobatprogamdanvaksinuntukimunisasi • Pemenuhantenagakesehatandifasilitaskesehatan , termasukpengembanganinsentif, danpengembangankompetensi

  13. RKP Ditjen Binfar & Alkes

  14. Sesuai Perpres 70 Tahun 2012, untuk tahun 2013 penetapan harga melalui lelang harga satuan (e-catalog) dengan harapan agar pengadaan obat dapat mengikuti aturan, lebih mudah, dan efisien dengan tetap menjamin ketersediaan obat • Lelang harga obat melalui e-catalog merupakan kerjasama antara Kementerian Kesehatan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) E-CATALOG KEMENKES LKPP E-CATALOG

  15. TUJUAN • Untuk meningkatkan efektifitas pemantauan ketersediaan obat khususnya obat program di daerah • Mempermudah relokasi obat dari daerah yang berlebih ke daerah yang kekurangan obat, bila dipandang perlu • SASARAN • Tersedia dan dimanfaatkannya data dan informasi obat yang akurat, tepat dan cepat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengambilan kebijakan bidang kesehatan khususnya obat • Dikembangkan dengan memanfaatkan jaringan online yang terkait dan merupakan bagian dari Siknas E - LOGISTIC

  16. 1. Pertemuan Harmonisasi & Integrasi Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO), Pengelolaan obat satu pintu serta implementasi e-Catalog 2. Monitoring Ketersediaan Obat dan Vaksin3. Biaya Pengelolaan dan Pengemasan kembali obat program kesehatan 4. Pembekalan Tenaga Kefarmasian dalam pengelolaan vaksin5. Penerapan e Logistik MENU PROGRAM DEKONSENTRASI BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN TAHUN 2015

  17. MENU DEKONSENTRASIOBLIK DAN PERBEKKES

  18. Pertemuan Harmonisasi & Integrasi Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO), Pengelolaan obat satu pintu serta implementasi e-Catalog

  19. MONITORING KETERSEDIAAN OBATDAN VAKSIN

  20. BIAYA PENGELOLAAN & PENGEMASAN KEMBALI OBAT PROGRAM KESEHATAN

  21. SOSIALISASI E-LOGISTIC

  22. PEMBEKALAN TENAGA KEFARMASIAN DALAM PENGELOLAAN VAKSIN IF KAB/KOTA

  23. Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan harus dapat meningkatkan kinerjanya, di semua level • Peningkatan kinerja Program tidak hanya menjadi tanggung jawab Pusat, tetapi juga Pemegang program kefarmasian di Provinsi dan Kab/Kota • Diperlukan koordinasi yang intensif antara pelaksana Program di Pusat-Provinsi-Kab/Kota Komitmen Program Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Ditjen Binfar dan Alkes

  24. TERIMA KASIH

More Related