KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ( K T U N ) MENURUT : UU NO.5 TAHUN 1986

1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ( K T U N ) MENURUT : UU NO.5 TAHUN 1986

2. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ( BESCHIKKING ) 1.UU NO.5 / 1986 – UU Tentang : PTUN disahkanpadatanggal 29 Desember 1986 Lembaran Negara 1986 No.77 TambahanLembaran Negara No.3344 Terdiridari : 7 Bab ; 145 Pasal 2.UU No.9 / 2004 – UU Tentang : Perubahan Atas UU No.5 / l986 tentang : PTUN disahkanpadatanggal 29 Maret 2004 Lembaran Negara 2004 No.35 TambahanLembarannegara no.4380

3. 3.UU No.51 Tahun 2009 * UU ttg “Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun l986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara “ * Disahkan di Jakarta, tanggal 29 Oktober 2009 Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079

4. KTUN : PengecualianPositif Pasal 1 (3 ) + Pasal 3 - Pasal 2 Pengecualian Negatif PengertianDasar

5. Pasal 1 ( 3 ) : PengertianDasar : “Suatupenetapantertulis yang dikeluarkanolehBadan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakanhukum Tata Usaha Negara yang berdasarkanperaturanperundang- undangan yang berlaku,yangbersifatkonkrit individual dan final yang menimbulkanakibathukumbagiseseorangatauBadanHukumPerdata “ UnnsurPasal 1 ( 3 ) : 1.Penetapan tertulis ; 2.Dikeluarkan olehBadanatauPejabat Tata Usaha Negara ; 3. 4. Dst.

6. Pejabat Tata Usaha Negara : 1.Mereka yang termasukdalamlingkunganeksekutif 2. Mereka yang menyelenggarakanurusanDesentralisasi 3. Mereka yang menyelenggarakanurusanDeconsentrasi ; 4. Pihakke 3 / pihakSwasta yang mempunyaihubungan istimewa / biasadenganPemerintah,baik yang diatur atasdasarHukumPublikmaupunHukumPrivat ; 5. Pihakke 3 / swasta yang diberiSubsidiolehPemerintah ;

7. 6. Pihak ke 3 / koperasi yang didirikan & diawasi oleh Pemerintah ; 7. Pihak ke 3 / Bank-bank yang didirikan & diawasi oleh Pemerintah ; 8. Pihak ke 3 yang bertindak bersama-sama dengan Pemerintah ; 9. Pihak ke 3 / Swasta yang memperoleh izin dari Pemerintah ; 10.Yayasan-yayasan yang didirikan dan diawasi oleh Pemerintah ;

8. 11.Ketua MA,PN & PT sertaPaniteradalam lingkunganperadilan ; 12.Sekretariat padaLembagaTertinggi Negara / MPR & lembaga-lembaga Negara sertaSekre- tariatpada DPRD. Pasal 3 : pengecualianpositif ( 1 ) : Apabilabadan / Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkanputusan,sedangkanhalitumenjadi kewajibannya,makahalitudisamakandengan KTUN ( Keputusan Tata Usaha Negara ) ;

9. 2.Jika suatu badan / Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat,maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap telah menolak mengeluarkan Keputusan yang dimaksud. 3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang ber – sangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaima- na dimaksud dalam ayat (2).maka setelah jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan,Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan diang – gap telah mengeluarkan keputusan penolakan .

10. Pasal 2 : Pengecualian Negatif “ Yang tidak termasuk di dalam Pengertian KTUN menurut Undang-Undang adalah : a> KTUN yang merupakan Hukum Perdata ; b> KTUN yang merupakan Pengaturan yang bersifat Umum ; c> KTUN yang masih memerlukan persetujuan ; d> KTUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KHUP atau KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana ; e> KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku ; f> KTUN mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata ; g>Keputusan Panitia pemilihan,baik ditingkat Pusat mau pun daerah,mengenai hasil Pemilihan Umum.

11. TeoriMelebur : “yaitusuatuteori yang mengemukakanbahwa : Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkanolehBadan / Pejabat Tata Usaha Negara untukmelakukanperbuatanperdata.Keputusan Tata Usaha negaraitudianggapmeleburkedalamperbuatanperdatanya,karenaperbuatanperdataini yang memangdimaksudkan agar dapatdilakukanolehBadanatauPejabat Tata Usaha Negara “

12. Contoh teori melebur : Bupati Kepala Daerah Mojokerto selaku pihak pertama dengan PT Dharma Wira Eka Kencana selaku pihak II,telah mengadakan perjanjian kerjasama pada tgl 1 Desember 1991 ttg :Penelolahan Pemandian Ubalan Pacet – Mojokerto. Dalam perjanjian tsb,pihak I telah menyerahkan pelaksanaan pengelolahan pemandian tsb kepada pihak II & pihak II mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembangunan tsb & harus sudah selesai dalam waktu 1 tahun .

13. Jikadalamwaktu 1 tahunpembangunanbelumselesai,makapihak I dapatmemutuskanperjanjiansecarasepihak. Ternyatapihak II tidakdapatmenyelesaikanpembangunantsb,sehinggapihak I lalumenngeluarkan SK Bupati No.974/2387/406-13/1991 tgl 19 Juli 1991yang isinyamemutuskanperjanjiankerjasamatsb. Olehkarenapihak II merasadirugikansebagaiakibatdikeluarkannya SK tsb,makapihak II menggugatpihak I ke PTUN Sby,denganpermohonan agar KeputusanBupatitsbdinyatakanbatalatautidaksah . BagaimanakahPutusandari Hakim PTUN ?

14. FREIES ERMESSEN : * Berasaldarikata “Frei “ yang artinya :Bebas , lepas,tidak terikatdanmerdeka ; Freiesartinya :Orang yang bebas, tidakterikat & merdeka * Ermessenberarti : mempertimbangkan , menilai , mendugadanmemperkirakan . * FREIES ERMESSEN :”Orang yang memilikike bebasanuntukmenilai,mendugadanmemper timbangkansesuatu“

15. Merupakan sarana di dalam Hukum Administrasi • FREIES ERMESSEN : • “ Merupakan salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada Undang-undang “ • Hanya diberikan kepada pemerintah/ adminis- • trasi negara ; • * Peraturan kebijaksanaan bukan merupakan • peraturan perundang-undangan .

16. RENCANA - RENCANA : • Ada 3 mengenaiPerencanaan , yaitu : • PerencanaanInformatif • PerencanaanIndikatif • PerencanaanOperasional .

17. * CARI KASUS : • Yang berkaitandenganKTUN (UntukUjianAkhir ) • Contoh 2 KTUN • a. yang bersifatUmum • b.Yangbersifatindividu