Bagian III BANGUN USAHA DI NDONESIA

1. Bagian IIIBANGUN USAHA DI NDONESIA BANGUN USAHA KOPERASI BANGUN USAHA MILIK PEMERINTAH (BUMN) BANGUN USAHA MILIK SWASTA (BUMS)

2. KOPERASI • Badan usaha yang diatur oleh Undang-undang Koperasi Indonesia (Nomor 12 Tahun 1967, selanjutnya diatur kembali dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992) • Koperasi Indonesia adalah unit usaha (ekonomi) yang berwatak sosial dan berasaskan kekeluargaan serta kebersamaan • Ciri-ciri • Kekuasaan tertinggi pada rapat anggota, berdasar musyawarah mufakat (Pasal 24) • Setiap anggota memiliki hak satu suara (pasal 24 ayat 3) • Sisa hasil usaha dibagi secara adil berdasar jasa setiap anggota, Menekankan aspek kemandirian (pasal 5) • Memberikan pendidikan koperasi pada anggotanya

3. Moral ekonomi Koperasi Indonesia Kerjasama Nilai guna Hajat hidup orang banyak Koperasi merupakan perwujudan dari pasal 33 ayat 1 UUD 1945

4. BUMN • Sejarah keberadaan BUMN • Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia (Pelni, Panca Niaga, dsb.) • Motif politik mendirikan BUMN oleh bangsa Indonesia sendiri (Toserba Sarinah) • Dalam perkembangannya diatur oleh UU No. 9 Tahun 1969 tentang klasifikasi BUMN dan dijelaskan oleh PP Nomor 3 Tahun 1983. • UU No.9 Tahun 1969 • Perusahaan Jawatan (Perjan) • Bersifat public service • Modal dari APBN yang dikelola departemen yang membawahi • Status berkaitan dengan hukum publik (IBW, ICW)

5. lanjutan • Perusahaan Umum (Perum) • Bersifat utility, yaitu melayani kepentingan umum sekaligus memupuk keuntungan • Modal milik negara yang dipisahkan • Berstatus badan hukum dan diatur berdasar Undang-undang • Perusahaan Persero (Persero) • Bersifat profit motive • Modal seluruhnya atau sebagian berbentuk saham-saham] • Berstatus hukum dan berbentuk perseroan terbatas (PT)

6. PP no. 3 Tahun 1983 • BUMN diharapkan ikut menyumbang perkembangan ekonomi negara pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya • BUMN dapat memupuk keuntungan • BUMN menyelenggarakan kemanfaatan umum • Menjadi perintis usaha yang belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi • Melengkapi usaha swasta dan koperasi • Turut aktif memberikan bimbingan pada swasta dan koperasi • Ikut menunjang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan

7. lanjutan • BUMN merupakan perwujudan dari pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan ayat 3 • BUMN memiliki tugas menciptakan keuntungan dan pelayanan

8. BUMS • Bentuk badan hukum • PT, Firma, CV, NV • Merupakan usaha (inisiatif) perorangan, dengan tujuan mencari keuntungan • Dalam perkonomian nasional diharapkan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi • Menggunakan dasar hukum usaha KUHD • Keterkaitan BUMS dengan sistem ekonomi Indonesia • Merupakan perwujudan dari penjelasan pasal 33 ayat 2 UUD 1945 dan pasal 27 ayat 2 • KUHD bersifat kapitalistik (satu saham satu suara), bertentangan dengan pasal 33 ayat 1 (demokrasi ekonomi)

9. lanjutan • Perlu dilakukan pembenahan atas KUHD agar sesuai dengan pasal 33 (mem-Pasal 33-kan KUHD) • Keberadaan BUMS saat ini didukung oleh pasal II aturan peralihan UUD 1945