1 / 13

PERIODE KOLONIAL BELANDA 1816 – 1942 Gewapende Politie – Veldpolitie – Rechtspolitie

PERIODE KOLONIAL BELANDA 1816 – 1942 Gewapende Politie – Veldpolitie – Rechtspolitie Politieke Inlichting Dients (PID) – Technische Politie JEPANG 1942 – 1945 Tokubetsu Keisatsu Tai. PERIODE KEMERDEKAAN. PERIODE PERJUANGAN, 1945 – 1950.

kinipela-aidan
Download Presentation

PERIODE KOLONIAL BELANDA 1816 – 1942 Gewapende Politie – Veldpolitie – Rechtspolitie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERIODE KOLONIAL BELANDA 1816 – 1942 GewapendePolitie – Veldpolitie – Rechtspolitie PolitiekeInlichtingDients (PID) – TechnischePolitie JEPANG 1942 – 1945 TokubetsuKeisatsu Tai.

  2. PERIODE KEMERDEKAAN • PERIODE PERJUANGAN, 1945 – 1950. • Ditetapkannya POLRI dibawahKemdagri, 19 Agustus 1945 • DiangkatnyaKepalaKepolisian Negara RI (KKN/Kapolri), 29 September 1945 • Ditetapkannya POLRI sebagai organ PolisiNasional, 1 Juli 1946, dipisahkandariKemdagri • Dibentuksebagai ”Jawatan” yang semulaadalahsebagai ”dinas” (de Dients) dandibawahPerdanaMenteri.

  3. Tidakberlakulagipasal 31 (1) danpasal 36 (1) IR (KUHAP) yang dibuattahun 1848 dandiperbaruipadatahun 1941 (HIR). Menyelenggarakanpendidikanbagipersonel POLRI untukbagiantinggi, bagianmenengahdanbagianrendah, 17 Juni 1946. • Melaksanakanreorganisasi, menyusuntingkatkewilayahandaripusat (jawatan), tingkatpropinsisampaikecamatan yang merupakanrentangkendali ”komando”. • Penyusunandanpengelompokanfungsi-fungsiKepolisian

  4. DalamperiodeRepublik Indonesia Serikat, 1949 – 1950. • POLRI dibawahKemdagri.

  5. PERIODE DEMOKRASI PARLEMENTER. 1950 – 1959. • PeriodeiniditandaidenganpernyataanPresiden Sukarno • padatanggal 17 Agustus 1950 yang menyatakan • memutuskanhubungan bilateral denganBelandaserta • menyatakanberdirinya Negara Kesatuan RI (NKRI) serta • diserukanmerebutkembali Papua yang dalamperjanjian • denganBelandatidakdimasukandalamnegara RIS • sebagaibagiannegara RI.

  6. POLRI dibawahPerdanaMenteri. • Pembenahandanpembangunansaranadanprasarana POLRI, pengirimanparaperwirauntukpendidikankeluarnegeriuntukmeningkatkanprofesionalisme POLRI. • Ditetapkannya TRIBRATA sebagai ”kaul” atau ”nadzar” bagitamatan (abiturien) PTIK. • DiresmikanyaPanji-panji POLRI danEtikaKepolisian (TRIBRATA), 1 Juli 1955.

  7. PERIODE DEMOKRASI TERPIMPIN5 Juli 1959 – 1967.PeriodeiniditandaidenganDekritPresidentanggal 5 Juli 1959 yang isinya Negara kembalike UUD 1945. POLRI dibawahPresiden, KKN/KapolridiangkatsebagaiMenteriMuda/KKN, 1959 – 1960 dandisertakandalamsetiaprapatKabinet.POLRI dibawahMenkohankambersamaAngkatanPerang (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU) dan Veteran. TidaklagidisertakandalamrapatKabinet.

  8. Perubahannomenklatur POLRI menjadi ”angkatan”, menjadi ”AngkatanKepolisian Negara RI” (AKRI). KKN menjadiPanglimaAngkatanKepolisian (Pangak). • LahirnyaCaturPrasatyasebagai ”pedomankarya” mendampingiTribratasebagai ”pedomanhidup” POLRI, 1961. • Diundangkannya UU nomor 13 tahun 1961 tentang UU PokokKepolisian Negara RI. • Terhadap POLRI diberlakukan ”HukumMiliter’, Mei 1965. • Masatransisisetelahterjadiperistiwa yang disebutnya ”Gerakan 30 September” (G30S) tahun 1965. Jenderal TNI Suharto sebagaipejabatPresiden RI.

  9. PERIODE DEMOKRASI PANCASILA, 1968 – 1998. DemokrasiPancasiladitandaiterpilihnyaJenderal TNI Suharto menjadiPresiden RI kedua, 1968 – 1998. SejakdikeluarkannyaKeppresnomor 79 tahun 1969 yang menyatakanintegrasiAngkatanPerang (TNI) dan POLRI, selambat-lambatnyapadatahun 1974 prosesintegrasisudahselesai. POLRI ditempatkandibawahDepartemenPertahananKeamanandanPanglima ABRI (Menhankam/Pangab). • Terjadiperubahanstrukturorganisasi, perubahankepangkatandangolongannya, perubahannomenklatur (dansecaratidaklangsungmempengaruhikulturkepolisiansebagaiaparatsipilmenjadibersikapmiliteristik).

  10. KUHAP lama (HIR) diamandemenmenjadi KUHAP barudengan UU nomor 8 tahun 1981. Polisi yang sejaktahun 1848 sebagai ”pembantujaksa” (Hulpmagistraat) menjadi ”PenyidikUtama”. • POLRI dibawahMenhankam/Pangabdansejaktahun 1983 dibawahPangab • Perubahan UU nomor 13 tahun 1961 dengan UU nomor 28 tahun 1997 tentangKepolisian Negara RI .

  11. PERIODE REFORMASI, 1998 – sekarang (2013).PeriodereformasiditandaidenganpengundurandiriPresiden Suharto menjadiPresidendandigantikanolehWakilPresidenHabibie.ABRI dilikwidasidan POLRI untuksementaradibawahKementerianPertahananKeamananpadatanggal 1 April 1998. MPR RI menetapkanPresidenbaru (Abdurahman Wahid), 1999.MPR RI menetapkanpemisahan TNI dan POLRI denganKetetapannyanomor VI dan VII tahun 2000.

  12. BerdasarkanKeppres 89 tahun 2000, POLRI dibawahPresiden.Diberlakukan UU nomor 2 tahun 2002 tentangKepolsian Negara RI. Terhadap POLRI tidaklagidiberlakukanhukummiliterdanmasukkedalamranahperadilanumum.Berdasarkan UU nomor 2 tahun 2002 diikutiPeraturanPemerintah (PP), KeputusanPresiden (Keppres) danPeraturanKapolri (Perkap) yang mengaturorganisasidanmanajemen POLRI sertapelaksanaanyugaspokok, fungsidanperan POLRI.

  13. Terimakasih

More Related