PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN ARSITEKTUR PERBANKAN DI INDONESIA

1. PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN ARSITEKTUR PERBANKAN DI INDONESIA Disusunoleh: Tri Setya Ernawati (09403241001) Dian NormalitasariPurnama(09403241018)

2. Sejarah perkembangan perbankan • ZamanBabilonia Praktekperbankandidominasidengantransaksipeminjamanemasdanperakpadapedagang yang membutuhkan, dengantingkatbunga 20% per bulandan bank tersebutadalahTemples of Babylon. • PraktikperbankanYunani Praktekperbankan yang berkembangantara lain adalahmenerimasimpanandarimasyarakatdanmenyalurkanpadakalanganbisnis. Pihak bank mendapatpenghasilandarimenarikbiayadarijasapenyimpanuangmasyarakatdanmulaibermunculan bank-bank swasta. • MasaRomawi Praktikperbankanmeliputi: praktiktukar-menukaruang, menerimadeposito, memberikreditdanmelakukan transfer dana.

3. Sejarah perkembangan perbankan modern • Era perbankan modern dimulai pada abad-16 di Inggris, Belanda, dan Belgia. Pada awalnya para tukang emas bersedia menerima uang logam (emas dan perak) untuk disimpan dengan tanda bukti surat deposito yang disebut Goldsmith’s Note dan ini di gunakan sebagai alat pembayaran. Ini awal munculnya uang kertas. • Perkembangannyamunculberbagaimasalahyaitupengaturansistemkeuangan yang berkaitandenganmekanismepenentuan volume uang yang beredardalamperekonomian. Permasalahaninilah yang kemudianmendorongmunculnyaregulasi-regulasiperbankankarenamemangpraktikperbankanmemilikipengaruh yang sangatbesarterhadap volume uang.

4. Bentuk lembaga keuangan Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.792 tahun 1990 tentang “Lembaga Keuangan”, diberikan batasan kegiatannya di bidang keuangan yaitu, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Perbedaan lembaga tersebut:

5. Uang dalam pengertian sempit • Uang dalam pengertian sempit adalah bentuk uang yang dianggap memiliki likuiditas paling tinggi.alam pengertian sempit Uang dalam penghitunga teoritis sering kali diberi notasi M1. Jenis uang tersebut adalah: • Uang kartal adalah uang resmi atau alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh bank sentral atau Bank Indonesia berupa uang kertas dan uang logam yang biasa digunakan masyarakat untuk kegiatan ekonomi sehari-hari. • Uang giral adalah simpanan dana masyarakat pada lembaga keuangan bank berupa rekening giro.

6. Uang dalam pengertian luas • Uang dalam pengertian luas bisa diartikan dalam dua kelompok, yaitu: • Notasi M2. Biasanya terdiri dari narrow money ditambah dengan rekening tabungan (saving deposit) dan rekening deposito berjangka (time deposit) • Notasi M3. Terdiri dari M2 ditambah dengan seluruh simpanan dana masyarakat kepada lembaga keuangan bukan bank.

7. Syarat uang • Dapatditerimasecaraumum. Bilauangtidakditerimadandiketahuisecaraumummakatidakmungkindigunakansebagaialatpertukaran. • Memilikinilai yang stabil. Bilauangtidakmemilikinilai yang stabil, orang tidakakanmenaruhkepercayaan. Dalamkenyataannyanilaiuangslaluberubah. Meskipundemikianperludijaga agar perubahantersebuttidakbesar. • Jumlahyang beredarharusmencukupikebutuhan. Kekuarangansuplaiuangakanmembahayakankegiatanperekonomian. Olehkerenaitu, otoritasmoneterperlumementauperkembanganperekonomiansehinggaelastisitasketersediaandanatetapterjaga. • Mudahdibawauntukurusansetiapharidanjustrutidakmenjadihambatanuntukmelaksanakntransaksi. • Tahanlama, dalam proses transaksibisnisuangberpindah-pindahtanganmakaharusdijamin agar nilaifisiknyamampubertahan.

8. Peran uang • Alattukarmenukar. Sebagaialatuntukmempertemukanantarapenjualdanpembeli. • Alatpengukurnilai. Digunakansebagaialat yang dapatmenunjukannilaibarangdanjasa yang diperjualbelikan, besarnyakekayaanseseorang. • Standarpembayaranmasadepanyaitudigunakansebagipencicilutang. • Alatpenimbunkekayaanataudayabeli. Uangsebagaisalahsatualatpenimbunkekayaankarenakeyakinanbahwabilauangdigunakanpadamasakiniakanmemilikinilaimasakinidanbiladigunakanpadamasadepanakanmemilikinilaipadamasadepan.

9. Fungsi bank • Agen of trust (kepercayaan). Kepercayaanbaikdalamhalmenghimpundanamaupunpenyalurdana. • Agen of development (mobilisasidanauntukpembanguannekonomi). Kegiatanperekonomianmasyarakat di sektormoneterdan di sektor rill tidakdapatdipisahkan. • Agent of services (mobilisasidanauntukpembanguannekonomi). Di sampingmelakukankegiatanpenghimpundanpenyalurdana, bank jugamemberikanjasaperbankan yang lain kepadamasyarakat. Jasatersebutantara lain berupajasapengirimanuang, penitipanbarangberharga, pemberianjaminan bank danpenyelesaiantagihan.

10. Peran Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank • Pengalihanasset. Bank danlembagakeuanganbukan bank akanmemberikanpinjamankepadapihak yang membutuhkandanadalamjangkawaktutertentu yang telahdisepakati. • Transaksi. Bank danlembagakeuanganbukan bank memberikanberbagaikemudahankepadapelakuekonomiuntukmelakukantransaksibarangdanjasa. Produk-produk yang dikeluarkan: giro, tabungan, deposito, sahamdansebaginya.Merupakanpenggantiuangsebagaialatpembayaran. • Likuiditas. Produk-produkyang dikeluarkanoleh bank masing-masingmemilikitingkatlikuiditas yang berbeda-beda. Untukkepentinganlikuiditasparapemilikdanadapatmenempatkandananyasesuaidengankebutuhandankepentingan. • Efisiensi. Bank danlembagakeuanganbukan bank dapatmenurunkanbiayatransaksidenganjangkauanpelayanan.

11. Kondisi perbankan di Indonesia sebelum Deregulasi • Fungsiutamaperbankanpadamasapenjajahanadalah: • Memobilisasikandanadari investor untukmembiayaikebutuhandanainvestasidan modal kerjaperusahaan-perusahaanbesarmilikkolonial. • Memberikanjasa-jasakeuangankepadaperusahaan-perusahaanbesarmilikkolonial, sepertigiro, garansi bank, pemindahandanadan lain-lain. • Membatupemindahandanajasa modal dariwilayahkolonialkenegarapenjajah. • Sebagaitempatsementaradaridanahasilpemungutanpajak, baikpajakdariperusahaan-perusahanmaupundarimasyarakatpribumi, untukkemudiandikirimkenegarapenjajah. • Mengadminitrasikananggaranpemerintahuntukmembiayaikegiatanpemerintahkolonial.

12. Fungsi Utama Perbankan Pada Masa Setelah Kemerdekaan • Memobilisasikandanadari investor untukmembiayaikebutuhandanainvestasidan modal kerjaperusahaan-perusahaanbesarmilikpemerintahdanswasta. • Memberikanjasa-jasakeuangankepadaperusahaan-perusahaanbesar. • Mengadminitrasikananggaranpemerintahuntukmembiayaikegiatanpemerintah. • Meyalurkandanaanggaranuntukmembiayai program danproyekpadasektor-sektor yang ingindikembangkanpemerintah.

13. Kondisi sesudah Deregulasi • Paket 1 Juni 1983: penghapusan pagu kredit dan pembatasan aktiva, pengurangan KLBI maupun kebebasan bank menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman. • Bank Indonesia sejak 1984 mengeluarkan SBI • Bank Indonesia sejak 1985 mengeluarkan ketentuan perdagangan SBPU dan fasilitas diskonto oleh BI. • Paket 27 Oktober 1988: penerahan dana masyarakat, efisiensi lembaga keuangan, pengendalian kenijakan moneter, pengembangan pasar modal • Paket 20 Desember 1988 Paket 25 Maret 1989: aturan penyelenggaraan baru efek oleh swasta, alternatif sumber pembiayaan ,Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat melakukan kegiatan perdagangan surat berharga, kartu kredit anjak piutang dan pembiayaan konsumen maupun kesempatan pendirian perusahaan asuransi kerugian, asuransi jiwa, reasuransi, broker asuransi, adjuster asuranis dan aktuaria.

14. Lanjutan • Paket 25 Maret 1989: penyempurnaan paket sebelumnya maupun Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat memiliki net open position maksimum sebesar 25% dari modal sendiri. • Paket 29 Januari 1990: penyempurnaan program perkreditan kepada usaha kecil agar dilakukan secara luas oleh semua bank. • Paket 28 Februari 1991: penyempurnaan paket sebelumnya menuju penyelenggaraan lembaga keuangan dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat tetep mempertahankan keoercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. • UU Nomer 7 Tahun 1992 tentang perbankan. • Paket 29 Mei 1993 berisi tentang penyempurnaan aturan kesehatan bank

15.  Ciri-ciri perbankan setelah diregulasi • Peraturan yang memberikankepastianhukum. • Jumlah bank swastabertambahbanyak. • Tingkat persaingan bank yang semakinkuat • SertifikatBank Indonesia danSuratBerhargaPasar Modal. Merupakansalahsatusumberalternatifpenghimpundanadanpenyaluradana. • Kepercayaanmasyarakatterhadap bank yang meningkat. • Mobilisasidanamelaluisektorperbankan yang semakinbesar.

16. Kondisi saat krisis ekonomi (akhir tahun 1990-an) • Tingkat kepercayaanmasyarakatdalamdanluarnegeriterhadapperbankan di Indonesia menurundrastis. • Sebagianbesar bank dalamkeadaantidaksehat • Adanyaspreadnegatif • Munculnyapenggunaanperaturanperundangan yang baru • Jumlah bank menurun.

17. Peraturan dan perundangan baru • Undang-undang Nomer 3 Tahun 2004 tentang Perubahaan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. • Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. • Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. • Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum. • Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan prinsip Syariah. • Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat. • Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat prinsip Syariah.

18. Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kator Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri. • Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum. • Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dab Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akusisi Bank Umum. • Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dab Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akusisi Bank Perkreditan Rakyat. • Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum. • Surat Keputusan Direksi BI Nomor 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat.

19. Kondisi terakhir • SelesainyapenyusutanArsitekturPernbankan Indonesia (API). • Serangkaianrencanadankomitmenpemerintah, DPR dan Bank Indonesia untukmembentukataumenyusun: lembagapenjaminsimpanan, lembagapengawasperbankan yang idependendanOtoritasjasakeuangan • Kinerjaperbankan yang lebihmenunjukankondisimasaperalihan • Penyalurandanamasyarakatkearah yang lebihmencerminkan bank sebagaiperantarakeuangandengantetapberlandaskanprinsipkehati-hatian.