GEOPOLITIK INDONESIA 1. PENGERTIAN a. PENGERTIAN POLITIK

1. GEOPOLITIK INDONESIA 1. PENGERTIAN a. PENGERTIAN POLITIK POLITIK BERASAL DARI BHS YUNANI, POLIS BERARTI KESATUAN MASY YG BERDIRI SENDIRI (NGR), TEIA ARTINYA URUSAN. PO – LITIK DLM BHS INDONESIA MEMPUNYAI MAKNA KEPENTINGAN UMUM WN SUATU BGS. POL MENGANDUNG ASAS/PRINSIP, KEADAAN, CARA DAN ALAT YG DITERAPKAN DLM RK MENCAPAI TUJUAN TERTENTU. PO – LITICS (POLITIK) DAN POLICY (KEBIJAKAN) MEMILIKI HUBUNGAN YG ERAT DAN TIMBAL BALIK. POL SECARA UMUM MENYANGKUT PROSES PENENTUAN TUJUAN NGR DGN CARA MELAKSANAKANNYA. PELAKSANAAN TUJUAN ITU MEMERLUKAN KEBIJAKAN UMUM (PUBLIC POLICIES) YG MENYANGKUT PENGATURAN, PEMBAGIAN ATAU ALOKASI SUMBER-SUMBER YG ADA.

2. UTK DAPAT MENENTUKAN KEBIJAKAN UMUM, PENGATURAN, PEMBAGIAN MAUPUN ALOKASI SUMBER, PERLU ADA KEWENA- NGAN (KEKUASAAN). KEWENANGAN INI MEMAINKAN PENGARUH YG SANGAT PENTING DLM MEMBINA KERJA SAMA ATAU PENYE- LESAIAN KONFLIK DLM PROSES MENCAPAI TUJUAN. POLITIK MEMBAHAS LIMA HAL YAITU: 1) NGR SEBAGAI SUATU ORGANISASI DLM SATU WILAYAH YG MEMILIKI KEWENANGAN TERTINGGI YG DITAATI RAKYATNYA. NGR MERUPAKAN BENTUK MASY DAN ORPOL YG PALING UTAMA DLM SUATU NGR YG BERDAULAT. 2) KEKUASAAN (KEWENANGAN) ADALAH KEMAMPUAN SESEO- RANG/KELOMPOK UTK MEMPENGARUHI TINGKAH LAKU ORANG/KELOMPOK SESUAI DGN KEINGINANNYA. BILA SUDAH ADA KEWENANGAN PERLU DIPERHATIKAN BAGAIMANA MEM- PERTAHANKAN DAN MELAKSANAKANNYA.

3. 3) PENGAMBILAN KEPUTUSAN ADALAH ASPEK UTAMA POL, PERLU DIPERHATIKAN SIAPA YG MENGAMBIL/MENETAPKANNYA DAN UTK SIAPA. POL ADALAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI SARANA UMUM YG MENYANGKUT SEKTOR PUBLIK DLM SATU NGR. 4) KEBIJAKAN UMUM HIMPUNAN KEPUTUSAN YG DIAMBIL SESEORANG /KELOMPOK DLM MEMILIH TUJUAN DAN CARA MENCAPAINYA. KEBIJAKAN UMUM ITU DASAR PEMIKIRANNYA ADALAH BHW MASY MEMI- LIKI BEBERAPA TUJUAN BERSAMA YG INGIN DICAPAI BERSAMA PULA, SEHINGGA PERLU ADA RENCANA YG MENGIKAT DLM KEBIJAKAN UMUM. 5) DISTRIBUSI ADALAH PEMBAGIAN DAN PENGALOKASIAN nilai DLM MASY YG DIINGINKAN DAN YG PENTING. NILAI HARUS DIBAGI SECARA ADIL DAN UNTUK ITU POL MEMBICARAKAN BAGAIMANA MEN – DISTRIBUSIKAN SECARA MENGIKAT.

4. b. PENGERTIAN STRATEGI KATA STRATEGI DULU DIGUNAKAN DLM PEPERANGAN UTK KEMENANGAN. PERANG ITU SBG SALAH SATU ALTERNATIF KE- LANJUTAN POL. KATA STRATEGI SUDAH BERKEMBANG UTK SE- GALA BIDANG KEHIDUPAN. STRATEGI ADALAH CARA UTK MEMPEROLEH KEWENANGAN ATAU MENCAPAI TUJUAN. STRATEGI MENJADI SBG SENI DAN ILMU UTK MENGGUNAKAN/ MENGEMBANGKAN KEKUATAN I – POL – EK – SOSBUD –HANKAM DLM RK MENCAPAI TUJUAN YG TELAH DITETAPKAN SEBELUM- NYA. c. POL & STRATEGI NASIONAL POL NAS ADALAH ASAS, HALUAN, USAHA DAN KEBIJAKAN NGR SERTA PENGGUNAAN KEKUATAN NAS UTK MENCAPAI TUJUAN NAS. STRATEGI NAS DISUSUN UTK PENERAPAN POL NAS MIS STRATEGI JANGKA PENDEK, MENENGAH DAN JANGKA PANJANG.JADI STRA- TEGI ADALAH CARA POL NAS DLM RK MENCAPAI TUJUAN YG TELAH DITETAPKAN.

5. d. DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN POLSTRANAS UTK KEPERLUAN ITU PERLU MEMAHAMI POKOK-POKOK PIKIRAN YG TERKANDUNG DLM SISTEM MANAJEMEN NAS YG BERLANDAS- KAN IDEOLOGI PANCASILA, UUD 45, WANUS DAN TANAS. LANDASAN TSB SANGAT PENTING SBG KERANGKA ACUAN DLM PENYUSUNAN POLSTRANAS KARENA TERKANDUNG DASAR, CITA-CITA DAN KONSEP STRATEGI BGS INDONESIA. e.PENYUSUNAN POLSTRANAS DISUSUN SISTEM KENEGARAAN MENURUT UUD 45 KEMUDIAN TELAH BERKEMBANG PENDAPAT SEJAK 1985 BAHWA JAJARAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA DLM UUD 45 DISEBUT SPRASTRUK- TUR. LEMBAGA TSB INGAT DLM UUD 45 AMANDEMEN IV. BADAN YG ADA DLM MASY SEPERTI PARPOL, ORMAS, MEDIAMASA KELOMPOK KEPENTINGAN (INTEREST GROUP) DAN KELOMPOK PE- NEKAN (PRESSUER GROUP) DISEBUT INPRASTRUKTUR. SUPRASTRUKTUR DAN INPRASTRUKTUR HARUS DAPAT BEKERJA SAMA DAN MEMILIKI KEKUATAN YG SEIMBANG.

6. MEKANISME PENYUSUNAN POLSTRANAS PADA TK SUPRA POL DIATUR PRESIDEN DAN UTK MELAKSANAKAN DIBANTU BERBAGAI LEMBAGA TINGGI NEGARA SEPERTI DEWAN STABILITAS EK NAS, DEWAN MARI- TIM, DEWAN OTDA, DLL. PROSES POLSTRANAS PADA INPRASTRUKTUR POL MERUPAKAN SASARAN YG AKAN DICAPAI OLEH RAKYAT INDONESIA. SESUAI DGN KEBIJAKAN POLNAS BAHWA PENYELENGGARA NGR HARUS MENGAM- BIL LANGKAH PEMBINAAN TERHADAP SEMUA LAPISAN MASY DENGAN MENEGASKAN SEKTORALNYA. MELALUI PRANATA POL, MASY IKUT BERPARTISIPASI DLM KEHIDU- PAN POLNAS. REFORMASI SAAT INI MASY BERPERAN YG SANGAT BERPENGARUH UTK JALANNYA POLSTRANAS.

7. PANDANGAN MASY TERHADAP KEHIDUPAN POL, EK, SOSBUD DAN HANKAM AKAN SELALU BERKEMBANG KARENA LIMA HAL: 1) TINGKAT KESADARAN BERMASY, BERBGS DAN BERNGR TELAH SEMAKIN MENINGKAT 2) SEMAKIN TERBUKA AKAL DAN PIKIRAN UTK MEMPERJUANGKAN HAK. 3) SEMAKIN MENINGKAT KEMAMPUAN UTK MENENTUKAN PILIHAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN. 4) SEMAKIN MENINGKAT KEMAMPUAN MENGATASI PERSOALAN SEIRING SEMAKIN TINGGI TINGKAT PENDIDIKAN YG DIDUKUNG IPTEK 5) SEMAKIN KRITIS DAN TERBUKANYA MASY TERHADAP IDE BARU.

8. 2. STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL STRATIFIKASI POL DLM HAL KEBIJAKAN NAS DLM NKRI SBB: a. TINGKAT PENENTU KEBIJAKAN PUNCAK 1) TINGKAT KEBIJAKAN PUNCAK MELIPUTI KEBIJAKAN TERTINGGI DAN MENYELURUH (NAS) DAN MENCAKUP, PENENTUAN UUD DAN TUNAS BERDASARKAN FALSAFAH PANCASILA. HASIL KEBIJAKAN TSB BERBENTUK: a) MEMBUAT UU BHW YG BERWENANG ADALAH PRESIDEN DGN PERSETUJUAN DPR (PS 5 AYAT 1), PERPU BILA KEGENTINGAN YG MEMAKSA. b) PP UTK MENGATUR PELAKSANAAN UU YG TELAH DITETAP- KAN PRESIDEN DAN DPR. c) KEPPRES DAN INPRES YG MEMUAT KEBIJAKAN PENYELENG- GARAAN PEMERINTAHAN YG DIKELUARKAN PRESIDEN (LIHAT UUD 45 PASAL 4 AYAT 1)

9. 2) MENYANGKUT KEKUASAAN KEPALA NGR DIMUAT PS 10 S/D 15 UUD 45. BENTUK HUKUM KEBIJAKAN NAS DITENTUKAN KEPALA NGR DAPAT BERUPA DEKRIT, PERATURAN ATAU PIAGAM KEPA- LA NEGARA. b. TINGKAT KEBIJAKAN UMUM TK UMUM SETINGKAT DI BAWAH TK KEBIJAKAN PUNCAK DGN LINGKUP NAS DAN BERBENTUK PENGGARISAN SECARA MKRO STRATEGIS UTK MENCAPAI TUNAS DAN KONDISI TERTENTU. KEBIJAKAN INI SBG PENJABARAN KEBIJAKAN PUNCAK UTK MERU- MUSKAN STRATEGI ADM, PROSEDUR MAUPUN SISTEM. WEWENANG KEBIJAKAN UMUM BERADA PADA MENTERI BERDASARKAN KEBI- JAKAN DIATASNYA. HASIL KEBIJAKAN UMUM DPT BERBENTUK KEPMEN ATAU INMEN YG MENJADI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB- NYA.

10. c. TINGKAT PENENTUAN KEBIJAKAN KHUSUS KEBIJAKAN KHUSUS MERUPAKAN PENGGARISAN TERHADAP SUATU BIDANG UTAMA (MAYOR AREA) PEMERINTAHAN. WEWENANG MENGELUARKAN KEBIJAKAN KHUSUS INI BERADA PADA PEJABAT ESELON I (SETINGKAT DIRJEN). HASIL PENENTUAN KEBIJAKAN DIRUMUSKAN DLM BENTUK PERATURAN KEPUTUSAN ATAU INSTRUKSI. LAZIMNYA KEBIJAKAN KHUSUS INI SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TEKNIS OPERASIONAL. d. TINGKAT PENENTUAN KEBIJAKAN TEKNIS KEBIJAKAN TEKNIS MELIPUTI PENGGARISAN DLM SATU SEKTOR BID YAITU BERBENTUK PROSEDUR DAN PETUNJUK PENERAPAN RENCANA DAN KEGIATAN. KEGIATAN TEKNIS INI SBG KEWENANGAN KEPALA DAERAH PROP/KAB/KOTA. PEMBUATAN ATURAN PADA TK DAERAH DIKENAL:

11. PEMBUATAN ATURAN PADA TK DAERAH DIKENAL: 1) WEWENANG MENETAPKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEM PUSAT DI DAERAH BERADA PADA GUB SBG WAKIL PEM PUSAT DI DAERAH WILAYAH HUKUMNYA DAN BUP/WALIKOTA UTK WILAYAHNYA. 2) KEPALA DAERAH MENGLUARKAN KEBIJAKAN PEMDA DENGAN PERSETUJUAN DPRD MIS UTK PERDA. 3. POL BANGNAS& MANAJEMEN NASIONAL TUJUAN POL BGS INDONESIA SEBAGAIMANA DIMUAT DLM KATA PEMBUKAAN UUD 45 YAITU MELINDUNGI SEGENAP BGS INDO- NESIA DAN TUMPAH DARAH, MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BGS, IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA, DST POL PEMBANGUNAN MEMERLUKAN TATA NILAI, STRUKTUR DAN PROSES. KETERPADUAN TSB SBG HIMPUNAN USAHA UTK MEM – PERHATIKAN EFEKTIF DAN EFISIEN UTK MEMANFAATKAN SUM- BER DAYA NAS GUNA MENCAPAI TUNAS.

12. UTK KEPERLUAN TSB MEMERLUKAN SISTEM MANAJEMEN NAS BERFUNGSI MEMADUKAN PENYELENGGARAAN SIKLUS PERUMU- SAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KEBIJAKAN. SISTEM MANAJEMEN NAS MEMADUKAN SELURUH UPAYA MANA- JERIAL YG MELIBATKAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERKEWE- NANGAN DLM RK PENYELENGGARAAN KEHIDUPAN BERBGS DAN BERNGR UTK MEWUJUDKAN KETERTIBAN NAS DLM SOSPOL DAN ADM. a. MAKNA BANGNAS BANGNAS SBG USAHA PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA DAN MASY INDONESIA SECARA BERKELANJUTAN DENGAN MEMAN – FAATKAN IPTEKS SERTA MEMPERHATIKAN PERKEMBANGAN GLOBAL. PELAKSANAAN BANGNAS MENGACU PADA KEPRIBADIAN BGS DAN NILAI LUHUR YG UNIVERSAL UTK DAPAT MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BGS YG BERDAULAT, MANDIRI, TUNDUK PADA KE- KUATAN MORAL DAN ETIKA.

13. PELAKSANAAN BANGNAS MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH BERSAMA RAKYAT DLM ARTI SETIAP WN HARUS IKUT SERTA BERPE- RAN AKTIF SESUAI DGN PROFESI DAN KEMAMPUAN. b. VISI BANGNAS 2004 – 2009 1) TERWUJUDNYA KEHIDUPAN MASY, BERBGS DAN NGR YANG AMAN BERSATU, RUKUN DAN DAMAI. 2) TERWUJUDNYA MASY, BGS DAN NGR YG MENJUNJUNG TINGGI HUKUM, KESETARAAN DAN HAM. 3) TERWUJUDNYA PEREKONOMIAN YG MAMPU MENYEDIAKAN KESEMPATAN KERJA, DAN PENGHIDUPAN YG LAYAK SERTA MEMBERIKAN PONDASI YG KOKOH BAGI PEMBANGUNAN YG BERKELANJUTAN.

14. c.MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2004 – 2009 1) MEWUJUDKAN INDONESIA YG AMAN DAN DAMAI. 2) MEWUJUDKAN INDONESIA ADIL DAN DEMOKRATIS 3) MEWUJUDKAN INDONESIA YANG SEJATERA. UTK MEWUJUDKAN VISI DAN MENJALANKAN MISI PEMBANGUNAN NAS DITEMPUH DUA STRATEGI POKOK YAITU: 1) STRATEGI PENATAAN KEMBALI INDONESIA, YG DIARAHKAN KPD SISTEM KETATANEGARAAN YG DILANDASI PANCASILA, UUD 45, TETAP DLM IKATAN NKRI DGN MENERAPKAN PRINSIP BHINNEKA TUNGGAL IKA. DIMAKSUDKAN UTK MENGEMBANGKAN SISTEM SOSPOL YG TANGGUH SEHINGGA SISTEM DAN KELEMBAGAAN KETATANE- GARAAN YG TERBANGUN TAHAN MENGHADAPI TANTANGAN. STRATEGI INI BERMAKSUD UTK MEMBANGUN DEMOKRASI YG DIJIWAI PANCASILA DAN KATA PEMBUKAAN UUD 45, YAITU DEMOKRASI MENGANDUNG ELEMEN TANGGUNG JAWAB DI – SAMPING HAK.

15. 2) STRATEGI PEMBANGUNAN INDONESIA YG DIARAHKAN UTK MEM- BANGUN INDONESIA DISEGALA BIDANG SBG PERWUJUDAN AMANAT YG DIMUAT DLM KATA PEMBUKAAN. STRATEGI INI DIARAHKAN KEPADA DUA SASARAN POKOK YAITU PEMENUHAN HAK DASAR RAKYAT SERTAA PENCIPTAAN LANDA- SAN PEMBANGUNAN YG KOKOH. d. MANAJEMEN NASIONAL MANAJEMEN NAS PADA DASARNYA SBG SISTEM SEHINGGA LEBIH LEBIH TEPAT JIKA MENGGUNAKAN ISTILAH SISTEM MANAJEMEN NASIONAL. PEMBAHASANNYA BERSIFAT KONPREHENSIF-STRATEGIS -INTEGRAL. ORIENTASINYA ADALAH PENEMUAN DAN PENGENALAN (IDENTI – KASI) FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS SECARA MENYELURUH DAN TERPADU. DGN DEMIKIAN SISTEM MANAJEMEN NASIONAL DAPAT MENJADI KERANGKA DASAR, LANDASAN, PEDOMAN DAN SARANA

16. BAGI PERKEMBANGAN PROSES PEMBELAJARAN (LEARNING • PROCESS) MAUPUN PENYEMPURNAAN FUNGSI PENYELENGGARAAN • PEMERINTAHAN YG BERSIFAT UMUM MAUPUN PEMBANGUNAN. • SISTEM MANAJEMEN NAS MERUPAKAN PERPADUAN ATARA NILAI, • STRUKTUR DGN MEMPERTIMBANGKAN DAYA GUNA DAN SUMBER • DAYA NAS DEMI TUJUAN NASIONAL. • PROSES PENYELENGGARAAN YG SERASI DAN TERPADU MELIPUTI • PERUMUSAN KEBIJAKAN (POLICY FORMULATION), PELAKSANAAN • KEBIJAKAN (POLICY IMPLEMENTATION) DAN PENILAIAN HASIL • KEBIJAKAN (POLICY EVALUATION) TERHADAP BERBAGAI KEBIJAKAN • NASIONAL. • UNSUR, STRUKTUR DAN PROSES • SECARA SEDERHANA UNSUR UTAMA SISTEM MANAJEMEN NAS • BIDANG KETATANEGARAAN: • a) NGR SBG ORGANISASI KEKUASAAN MEMPUNYAI HAK DAN • PERANAN ATAS PEMILIKAN, PENGATURAN DAN PELAYANAN • YG DIPERLUKAN DLM MEWUJUDKAN TUNAS TERMASUK PRO- • DUKSI DAN DISTRIBUSI BRG/JASA UTK MASY UMUM

17. b) BGS INDONESIA SBG UNSUR PEMILIK NEGARA BEPERAN DLM ME- • NENENTUKAN SISTEM NILAI DAN ARAH/HALUAN/KEBIJAKAN NGR • YG DIGUNAKAN SBG PEDOMAN PENYELENGGARAAN FUNGSI NGR. • c) PEMERINTAH SBG UNSUR MANAJER DAN PEMAKAI YG BERPERAN • SBG KONTRIBUTOR, PENERIMA DAN KONSUMEN BAGI BERBAGAI • HASIL KEGIATAN PENYELENGGARAAN FUNGSI PEMERINTAHAN • TSB DI ATAS. • SEJALAN DGN POKOK PIKIRAN DI ATAS, UNSUR UTAMA SISMENNAS • TSB SECARA STRUKTURAL TERSUSUN EMPAT TATANAN (SETTING): • TATA LAKSANA PEMERINTAHAN ( TLP) • TATA ADMINISTRASI NEGARA (TAN) • -TATA POLITIK NASIONAL (TPN) • -TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT (TKM)

18. 2) FUNGSI SISTEM MANAJEMEN NASIONAL KATA FUNGSI DISINI DIKAITKAN DGN PENGARUH ATAU AKIBAT TERPADUNYA SUATU ORGANISASI DLM SISTEM DLM RANGKA PEMBENAHAN (KONSOLIDASI) DAN PENYESUAIAN (ADJUSTMENT) DGN LINGKUNGANNYA UTK MEMELIHARA KELANGSUNGAN HIDUP DAN MENCAPAI TUJUAN. DLM PROSES MELARASKAN DIRI SERTA PENGARUH DAN MEM – PENGARUHI DGN LINGKUNGAN ITU, SISMENAS MEMILIKI FUNGSI POKOK YAITU PEMASYRAKATAN POLITIK. HAL INI KARENA SEGENAP USAHA DAN KEGIATAN DIARAHKAN UTK PENJAMINAN HAK DAN PENERTIBAN KEWAJIBAN RAKYAT. HAK RAKYAT PADA POKOKNYA TERPENUHI KEPENTINGAN DASAR SEDANG KEWAJIBAN PADA POKOKNYA KEIKUTSERTAAN DAN BERTANGGUNGJAWAB UTK TERBENTUKNYA SITUASI DAN KON – DISI KEWARGANEGARAN YG BAIK. SETIAP WNI TERDORONG UTK SETIA KEPADA NGR DAN TAAT TERHADAP PANCASILA.

19. PROSES MASUK TERDAPAT DUA FUNGSI YAITU PENGENALAN KEPEN- • TINGAN DAN PEMILIHAN PIMPINAN. • FUNGSI PENGENALAN KEPENTINGAN ADALAH UTK MENEMUKAN • DAN MENGENALI SERTA MERUMUSKAN BERBAGAI MASALAH TER- • MASUK KEBUTUHAN RAKYAT PADA STRUKTUR TATA KEHIDUPAN • MASY (TKM). • PADA TATA POLITIK NASIONAL (TPN) PERMASALAH DAN KEBUTU- • HAN DIOLAH DAN DIJABARKAN SEBAGAI KEPENTINGAN NAS. • PEMILIHAN KEPEMIMPINAN BERFUNGSI MEMBERIKAN MASUKAN • TTG TERSEDIANYA ORANG YG BERKUALITAS UTK MENEMPATI • KEDUDUKAN/JABATAN TERTENTU UTK MENYELENGGARAKAN • BERBAGAI TUGAS / PEKERJAAN. • PADA ARUS KELUAR SISMENAS DIHARAPKAN MENGHASILKAN: • ATURAN, NORMA, PEDOMAN DLL SECARA SINGKAT DPT DISEBUT • KEBIJAKAN UMUM (PUBLIC POLICIES)

20. 2) PENYELENGGARAAN, PENERAPAN, PENEGAKAN MAUPUN PELAK- • SANAAN BERBAGAI KEBIJAKAN NAS YG LAZIM DIJABARKAN DLM • SEJUMLAH PROGRAM ATAU KEGIATAN. • 3) PENYELESAIAN PERSELISIHAN, PELANGGARAN DAN PENYELEWE- • NGAN YG TIMBUL SEHUBUNGAN DGN KEBIJAKAN UMUM SERTA • PROGRAM DLM RK PEMELIHARAAN TERTIB HUKUM. • BERDASARKAN URAIAN TADI DPT DIKEMUKAKAN BAHWA ARUS • KELUAR SISMENAS MEMILIKI TIGA FUNGSI: • PEMBUATAN ATURAN (RULE MAKING) • 2) PENETAPAN ATURAN (RULE APLICATION) • PENGHAKIMAN ATURAN (RULE ADJUDICATION) • MENGANDUNG ARTI PENYELESAIAN PERSELISIHAN BERDA- • SARKAN PENENTUAN KEBENARAN PERATURAN YG BERLAKU.