1 / 31

SIMULASI PENGANGGARAN

SIMULASI PENGANGGARAN. BAHAN AJAR WORKSHOP DITJEN ANGGARAN JAKARTA, 10 JULI 2012. Ir. ARIFFIN AZIZS, MT AHLI MADYA JAFUNG TBP. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:. SKEMATIK. Klasifikasi. Standar Luas. BIAYA PEKERJAAN STANDAR. Standar Jumlah Lantai. PEMBANGUNAN BANGUNAN BARU. HSBGN.

lamya
Download Presentation

SIMULASI PENGANGGARAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SIMULASI PENGANGGARAN BAHAN AJAR WORKSHOP DITJEN ANGGARAN JAKARTA, 10 JULI 2012 Ir. ARIFFIN AZIZS, MT AHLI MADYA JAFUNG TBP

  2. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN: SKEMATIK Klasifikasi Standar Luas BIAYA PEKERJAAN STANDAR Standar Jumlah Lantai PEMBANGUNAN BANGUNAN BARU HSBGN Non-StandarBgn + Lingk PERAWATAN BANGUNAN BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR Non-StandarLainnya Non-StandarFungsiKhusus

  3. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA A. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 5, 1. Klasifikasibangunangedungnegaradidasarkanpada kompleksitas. 2. Klasifikasibangunangedungnegarameliputibangunan sederhana, bangunantidaksederhana, danbangunankhusus. a. Bangunansederhana, merupakanbangunangedungnegara denganteknologidanspesifikasisederhana. b. Bangunantidaksederhana, merupakanbangunangedung negaradenganteknologidanspesifikasitidaksederhana. c. Bangunankhusus, merupakanbangunangedungnegara denganfungsi, teknologi, danspesifikasikhusus. 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan gedung negara diatur dengan Peraturan Menteri.

  4. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Klasifikasi bangunan khusus, ditetapkan berdasarkan rincian anggaran biaya (RAB) yang dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran harga yang berlaku.

  5. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA B. Standar Luas Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 6, 7, 8, 9. 1. Standar luas gedung kantor; a. Standar luas ruang gedung kantor, adalah: 1). Rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel (Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan tidak sederhana) 2). Rata-rata 9,6 (sembilan koma enam) meter persegi per personel (Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan sederhana) b. Bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang pelayanan, luasnya dihitung secara tersendiri berdasarkan analisis kebutuhan c. Rincian standar luas ruang gedung kantor dan ruang penunjang tercantum dalam lampiran I. (Penambahan 25%Luas Ruang Untuk Sirkulasi) 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Luas bangunan gedung negara diatur dengan Peraturan Menteri.

  6. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA C. Standar Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 10. 1. Jumlah lantai bangunan gedung negara ditetapkan paling banyak 8(delapan) lantai. 2. Jumlah lantai rumah negara yang tidak berupa rumah susun ditetapkan paling banyak 2 (dua) lantai. 3. Bangunan gedung negara yang dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai harus mendapatpersetujuanterlebih dahulu dari Menteri. 4. Jumlah lantai bangunan gedung negara yang berpengaruh pada Koefisien /faktor pengalijumlah lantai bangunan, besarannya ditetapkan oleh Menteri.

  7. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA Tabel Koefisien / Faktor Pengali Jumlah Lantai bangunan, sbb:

  8. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA D. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN) PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 15. • StandarHargaSatuanTertinggiBangunanGedung Negara • Standarhargasatuantertinggibangunangedung • negaraditetapkansecaraberkalaolehBupati/Walikota. • Standarhargasatuantertinggibangunangedung • negarauntukProvinsi DKI Jakarta ditetapkanoleh • Gubernur DKI Jakarta. • Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara • dihitung berdasarkan formula perhitungan standar harga • satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri.

  9. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA MODEL FORMULA HSBGN ∑ VnXHn HSBGN = Ltb X K HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN Vn : Kuantitas (Volume) komponen bangunan Pek. Standar Ltb : Luas total lantai bangunan Hn : Harga komponen bangunan Pek. Standar K : Koefisien jumlah lantai

  10. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

  11. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TABEL A1 SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH/LEMBAGA TINGGI/TERTINGGI NEGARA

  12. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

  13. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

  14. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TABEL A2 SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA

  15. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TABEL A2 SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA

  16. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

  17. PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA *) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m2, dan harus dianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar. 1. Untuk Rumah Negara klas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping seperti ketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun berdasarkan "Dokumen Pelelangan Disain Prototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau meng gunakan disain Perum Perumnas yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2. Untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak (rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya mengikuti ketentuan teknis untuk bangunan gedung negara sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Apabila bahan-bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu dengan pengesahan Instansi Teknis Setempat.

  18. PEKERJAAN NON STANDAR • Biaya Pekerjaan Non Standar • PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 16 • - dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar. • Total biaya non-standar maksimum 150% dari total biaya standar BGN • Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Biaya Pek. Non Standar PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007 - dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar , setelah berkonsultasi kepada Instansi Teknis setempat; - Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi, pengawasan pekerjaan non-standar, dihitung (berdasarkan billing-rate)

  19. PEKERJAAN NON STANDAR (BGN + LINGKUNGAN) Biaya non-standar digunakan untuk: 1. Perizinan selain IMB; 2. Penyiapan dan pematangan lahan; 3. Peningkatan arsitektur dan/atau struktur bangunan; 4. Pekerjaan khusus kelengkapan bangunan; 5. Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (greenbuilding);dan/atau 6. Penyambungan utilitas

  20. Total biaya tertinggi pekerjaan non-standar maksimum sebesar 150%dari biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada :

  21. BIAYA NONSTANDAR FUNGSI KHUSUS KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI BANGUNAN/RUANG DENGAN FUNGSI KHUSUS BAB IV.D.2 Permen PU No. 45/PRT/M/2007

  22. BIAYA NONSTANDAR LAINNYA Biaya non-standar lainnya,meliputi biaya untuk: • Penyiapan lahan; b. Pematangan lahan; c. PenyusunanRencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) d. Penyusunan rencana induk (masterplan); e. Penyusunanstudi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); f. Biaya PenyambunganUtilitas (Air, Listrik, Telpon,ddsb); g. Penyelidikan tanah yang terperinci; • Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan • untuk perjalanan dinas ke wilayah/lokasi kegiatan yang sukar • pencapaiannya/dijangkau olehsarana transportasi (remote area); • Perizinan-perizinan khusus karena sifat bangunan, lokasi/letak • bangunan, ataupun karena luas lahan; j. ……………….

  23. BIAYA NONSTANDAR LAINNYA • Biaya Konsultan studi penyusunan program pembangunan • bangunan gedungnegara, untuk bangunan gedung yang • penyusunannya memerlukan keahlian konsultan; • Biaya Konsultan VE, apabila Satuan Kerja menghendaki • pelaksanaan VEdilakukan oleh konsultan independen; • Biaya Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (green building); Biaya non-standar lainnyadihitung berdasarkankebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar.

  24. BIAYA PEMBANGUNAN BGN BIAYA PEKERJAAN STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN BGN BIAYA PEKERJAAN NON-STANDAR PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14

  25. PEKERJAAN STANDAR BGN • Pekerjaan Standar BGN • meliputi pekerjaan : struktur, arsitektur , finishing, utilitas • Dihitung berdasarkan: • standar harga satuan tertinggi berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara; • koefisien faktor pengali jumlah lantai bangunan; dan • luas bangunan Biaya Pek. Standar = (HSBGN) (K) (Ltb) HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN Ltb : Luas total lantai bangunan K : Koefisien jumlah lantai PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14

  26. BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN BIAYA PEKERJAAN STANDAR HSBGN BIAYA KONSTRUKSI FISIK BIAYA PEKERJAAN NON STANDAR max 150% dari HSBGN Perpres 73 Pasal 16, (3) BIAYA MK/ BIAYA PENGAWASAN BIAYA PERENCANAAN BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN

  27. SIMULASI PENGANGGARAN Soal : • Program Ruang direncanakan untuk menampung kegiatan Pegawai dan Pengunjung/Tamu yang bersifat KhususKe-Kedutaan (Embassy) Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia di Kuala Lumpur, denganPegawai yang terdiri atas: • 1 Orang Duta Besar (Pejabat Negara) • 40 Orang Home Staff • 84 Orang Local Staff Mengingat sifatnya yang khusus (Prestisius), maka Bangunan direncanakan berlantai5 Lapis. Berapakah BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN yang harus diusulkan untuk Pekerjaan Standar untuk pembangunan baru Gedung KBRI ini ?

  28. SIMULASI PENGANGGARAN Analisa: a. Menampung kegiatan Pegawai GEDUNG KANTOR HSBGN Kuala Lumpur b. KBRI Malaysia, di Kuala Lumpur • c. Pegawai Terdirii dari: • 1 Orang Duta Besar (Pejabat Negara) • 40 Orang Home Staff • 84 Orang Local Staff Jumlah Total Pegawai = 125 Orang Bangunan Tidak Sederhana Koefisien Jumlah Lantai = 1,162 d. Bangunan direncanakan 5 Lantai

  29. Jawab: 1. Menghitung kebutuhan Luas ruang: GEDUNG KANTOR, TIDAK SEDERHANA, STANDAR RUANG: 10 M2 per PERSONIL PENGGUNA : 125 PERSONIL • KEBUTUHAN RUANG: • RUANG KERJA : 125 x 10 M2= 1.250 M2 • SIRKULASI 25% : 25% x 1.250 = 312 M2 TOTAL KEBUTUHAN LUAS RUANG =1.562 M2 2. Menghitung Program Pembiayaan : HSBGN KUALA LUMPUR = Rp. 9. 174. 000,- per M2 *) KOEFISIEN PENGALI(K) 5 Lantai =1,162 BIAYA KONSTRUKSI FISIK PEK. STÁNDAR = (HSBGN) x (K) x (Ltb) = 9. 174. 000,- x 1,162 x 1. 562 USULAN BIAYA KONSTRUKSI FISIK =Rp. 16. 651. 000. 000,- *) Databersumberdarihasilanalisa AM-WIN SdnBhd, dariSiaranKhas Special Release 2, edisiJanuari 2009, tanggal 16 Feb 2009, yang dikeluarkanolehJabatanPerangkaan Malaysia (Department of Statistics, Malaysia) **) Kurspasaran yang berlakupertanggal 26 Feb 2009

  30. 3. Menghitung Program Pembiayaan Keseluruhan Bangunan: BIAYA KONSTRUKSI FISIK = Rp. 16. 650. 000. 000,- = Rp. 609. 735. 100,- BIAYA KONSULTAN PERENCANA = Rp. 504. 631. 560,- BIAYA KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI BIAYA PENGELOLAAN TEKNIS = Rp. 296. 564. 960,- BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN = Rp. 17. 960. 931. 620,- LihatTabel: TidakSederhana Halaman 130

  31. TERIMA KASIH TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Jalan Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta 12110 Telp (021) 724 4040 - Fac (021) 7251058

More Related