PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH MATERI KULIAH PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH MATERI KULIAH PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDOENSIA 2009-2010

2. REFERENSI 1. Branch, M.C. , 1988, Regional Planning, Introduction and Explanation, 1988, Praeger Publishers, New York. 2. Gallnet N et al , 2008, Introduction to Rural Planning, The Nature and Built Environment Series, Routledege London and New York. 3. Hall, P. 1990, Urban and Regional Planning, Second edition, George Allen and Unwin, Boston Sydney 4. Jenssen, B. 1992, Planning as a Dialogue, District Development Planning and Management in Developing Countries, SPRING Centre, University of Dortmund, Germany 5. Rietveld, P. 1980, Multiple Objective Decision Method and Regional Planning, North Holand Publishig Company Amsterdam The Netherlands 6. -----Pelengkap Buku Pegangan 2008 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Departemen Keuangan RI. 7. ------Buku Pegangan 2006 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 8. ------Reformasi Sistem Penganggaran , Konsep dan Implementasi 2005-2007, Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI 9. ------UU dan Peraturan Perundangan terkait dengan Perencanaan, Keuangan dan otonomi daerah.

3. MATERI KULIAH :30Maret 2010 PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH

4. OUTLINE • Evolusi konsep Perencanaan • Perencanaan dalam kerangka penyelenggaraan negara • Sistem dan Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah ( di Indonesia)

5. 1. EVOLUSI KONSEP PLANNING PLANNING AS ACTIVITY : Konsepnya adalah skill perencanaan fisik, bukan metode (Peter Hall, 1990 ) : PLANNING AS A DIALOGUE : Konsepnya adalah proses dan mansuia sebagai sntral yaitu : empowering, pra kondisi untuk pertumbuhan wilayah dengan pemenuhan basic needs dan partisipasi. (Bern Jenssen, 1992)

6. Pola Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Pola Pengambilan Kebijakan Kebijakan Programming Pembiayaan Outcome output input Produksi/ Konsumsi dampak Produksi/ konsumsi Biaya pengorbanan Indikator pengendali Alat pemantau evaluasi Audit Nilai ekonomi/sosial/ lingkungan Audit finansiil

7. Paradigma sistem perencanaan • Pergeseran sistem pemerintahan yang dari otokratik ke demokratik, monolitik ke pluralistik, sentrtalistik ke desentralistik, dari unilateral ke interaksionis • Kepentingan internal pemerintah ke kepentingan eksternal pelayanan publik yang berkualitas • Orientasi perencanaan sebagai alat manajemen publik utk mencapai tujuan organisasi secara internal ke orientasinya sebagai alat manajemen publik dan proses politik untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan publik. • Kegiatan perencanaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari siklus dan tahapan manajemen publik mulai dari perumusan kebijakan sampai kepada pemantauan dan evaluasi

8. PLANNING AS ACITIVITY (Peter Hall) SAMPAI DENGAN TAHUN 1945 : • Merupakan pendidikan, skill, terbatas pada sense engineering dan accounting • Tujuan hanya untuk maksimalkan oeprasi pabrik/industri PERIODE 1920-1960 : • Berkembang kemudian dari para pemikir fundamental Chester Barnard, Peter Drucker dan Herbert Simon bahwa terjadi transfomasi dalam pendidikan management, yaitu : - menjadi science of decision making , menyangkut konsep filosofi dan politik - berdampingan dengan cara bepikir sejumlah ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, sosiologi, psikologi. (setelah tahun 1960-an)

9. Survey-Analyse-Plan SIKLUS Planning • LEBIH SIMPLE KARENA TUJUAN DIPAHAMI DENGAN JELAS DAN • HAMPIR SEMUA PROSES TERKAIT FISIK ATAU PHYSICAL LAW • ( British pioneer Patrick Geddes) • British Planning Act tiap 5 tahun sekali dalam siklus. GOALS FORMULATION CONTIONUOUS INFORMATION CINTINUOUS MONITROING PROJECTION AND SIMULATION OF ALTERNTIVE FUTURES CHOICES EVALUATION

10. MAKIN KOMPLEKS karena tujuan dasar lebih kompleks terkait pertumbuhan ekonomi, sebaran pendapatan secara adil, kohesi sosial, stabilitas, lingkungan, dsb • PUSAT PROSES PADA MANUSIA • ESSENTIAL FEATURE : multi dimensi dan multi objective

11. Sejak 1980-AN filosofi pembangunan bergeser dari modern dan integrasi fungsional (sektor terutama industri) menjadi pembangunan endogenous (sumber internal, orientasi pertanian) • Ada formulasi target group dan orientasi pada masalah kemiskinan. • Bertumpu pada proses :empowering, pemenuhan basic needs untuk prakondisi pertumbuhan wilayah dan partisipasi. • REGIONAL PLATFORM sebagai tools untuk planner managed communication. • Targetnya menciptakan iklim dimana inovasi dan motivasi akan muncul dan aktivitas pembangunan akan dimulai, didukung, distimulir, dan dikordinasikan

12. PLANNING AS A DIALOGUE(Bern Jenssen) • Justifikasinya ialah sebagai spesialis dalam menerapkan teori dan metode • Siklusnya : - analysis sampai dengan proyeksi - formulasi program - desain implementasi - elaborasi untuk re-planning

13. 8 1 7 2 3 6 5 4

16. 2. Perencanaan dalam kerangka penyelenggaraan negara

17. TUJUAN BERNEGARA Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945 “Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka…. LAW AND ORDER WELFARE

18. PEMERINTAH (GOVERNMENT) adalah OperatorPenyelenggaraan NEGARA 1) Untuk STABILITY AND ORDER 2) Provide MATERIAL WELFARE 3) CITIZENSHIP 4) promote DEMOCRACY

19. FUNGSI-1 : STABILITY AND ORDER,dengan ciri • Menjaga stabilitas dan keteraturan • Menjaga keberlangsungan eksistensi negara dan menjamin survival negara • Mengatasi konflik • Mendorong rekonsiliasi • Pengembangan kebijakan, konsekwensi dan konsensus • Keseimbangan antara respons dan efektifitasnya • Ada kemampuan menyerap dan mengakomodasikan harapan rakyat dalam formulasi yang tetap menjaga efektifitas pemerintahan • Peka terhadap faktor dan tekanan dari luar • Mampu mendorong kohesi sosial dan budaya serta penghormatan kepada kekuasaan negara • Mendorong keadilan dalam arti sosial dan penegakan hak azasi manusia

20. FUNGSI-2 :PROVIDING MATERIAL WELFARE, dengan ciri : • Pertumbuhan ekonomi • Penanganan kemiskinan • Distribusi barang kebutuhan • Upaya mengangkat kesejahteraan • Menjaga kepentingan sosial • Menjamin akses kebutuhan hidup • Menjamin peluang produktif

21. FUNGSI-3 : CITIZENSHIP, dengan ciri : • Berkaitan dengan hak-hak sipil , hak politik dan hak sosial rakyat • Berkaitan dengan kebebasan, kepemilikan dan kehormatan diri • Hak memilih dan dipilih dan ikut dalam kegiatan publik • Hak sosial, jaminan untuk memperoleh status sosial pada standard yang paling minim sekalipun

22. FUNGSI-4 : Promoting DEMOCRACY • Mendorong partisipasi • Mendorong seseorang menjadi otonom atas dirinya • Mendorong orang menjadi master atas dirinya sendiri • Derajat inisiatif masyarakat untuk pengembangan dirinya

23. REMARKS • Perencanaan sekarang masih dianggap simple • Konsentrasi perencanaan pada kaitan program kegiatan/aktivitas/belanja proyek tahunan. • Perencanaan berperan penting, bukan sekedar terkait anggaran saja, tetapi apa yang dilakukan pemerintah/aparatur mengait pada perspektif kehidupan masyarakat dan negara. • Apakah sudha menjawab tuntutan reformasi perlunya partisipasi masyarakat dalam membangun daerah

24. 3. SISTIM DAN PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

26. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Instrumen(Masukan) Mekanisme(Proses) Pencapaian(Keluaran) Kinerja(Manfaat dan Dampak) PengambilanKeputusan Jejaring •Partisipasi•Keberpihakan• Transparansi• Akuntabilitas• Efisiensi• Efektivitas• Keadilan • Pilkada• Rapat DPRD• Musrenbang • DPRD• Pemda• Civil society: Ormas, LSM, Universitas, Media Massa Terpenuhinya hak-hak dasarMasyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera Keuangan Daerah Pelayanan Publik Amanat Konstitusi, UU Keuangan Negara, UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Pemerintahan Daerah, UU Perimbangan Keuangan dan Peraturan Perundangan lainnya • Penerimaan (PAD, DAU, DAK, dana bagi hasil dan pinjaman)• Pengeluaran • Pendidikan• Kesehatan• Kesempatan Kerja• Perumahan• Air bersih dan sanitasi• Tanah• SDA dan Lingkungan• Rasa aman• Partisipasi Administrasi Organisasi • Sumber Daya Manusia• Peralatan• Peraturan Daerah • Sistem Informasi• Standar Pelayanan Minimum• Unit Pengaduan Masalah• Sistem Reward and Punishment Waktu

27. Landasan Hukum Perencanaan dan Penganggaran

28. KONSEP DESENTRALISASI • Alternative to provide public services in more effective way (Western) • To counter economic inefficiency, macro-economic instability and in-effective governance (Developing Countries) • Natural step in the shift to market economy and democracy (Communist Transitional) • Result of political pressure to democratize (Latin) • Path to national unity (Africa)

31. HUBUNGAN WEWENANG ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Urusan pemerintahan yg Sepenuhnya mnjd. Wewenang Pemerintah: {Psl 10 (1) & (3)} Urusan pemerintahan di luar Psl 10 (3) dpt. dikelola bersama (Pemerintah, Prov, Kab/Kota) Dibagi dgn kriteria Psl 11 (1): • Politik Luar Negeri • Pertahanan • Keamanan • Yustisi • Moneter & Fiskal Nasional • Agama • Eksternalitas • Akuntabilitas • Efisiensi Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah Menyelenggarakan sendiri atau dpt melimpahkan sebagian ur kpd perkt Pemrinth atau Wkl Pmrth di drh atau dpt menugaskan kpd Pemda dan/atau Pemdes {Psl 10 (4)} • {Psl 10 (5)} • Menyelengga-rakan sendiri • Melimpahkan sebagian ur kpd Gub. • Menugaskan sebagian urusan kepada Pemda dan/atau Pemdes WAJIB Pelayanan Dasar {Psl 11 (3)} PILIHAN Sektor Unggulan {Psl 11 (3)} Standar Pelayanan Minimal {Psl 11 (4)} Diselenggarakan berdasarkan asas otonomi & tugas pembantuan {Psl 10 (2)}

32. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2004 • 6 Urusan (Absolut) • Politik Luar Negeri • Pertahanan • Keamanan • Agama • Yustisi • Moneter dan Fiskal Nasional • Sebagian dapat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah; • Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Dekonsentrasi; • Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Tugas Pembantuan. Pemerintah Pusat Di luar 6 Urusan Sebagian Bersifat Concurrent • Urusan Wajib (di Prov dan Kab/Kota) • Perencanaan dan pengendalian pembangunan • Perencanaan, pemanfaatan, & pengawasan tata ruang; • Penyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masy.; • Penyediaan sarana dan prasarana umum; • Penanganan bidang kesehatan; • Penyelenggaraan pend. & alokasi SDM potensial; • Penanggulangan masalah sosial (termasuk lintas kab./kota); • Pelayanan bidang ketenagakerjaan ( termasuk lintas kab./kota); • Fasilitasi pengemb. koperasi & UKM (termasuk lintas kab/kota); • Pengendalian lingkungan hidup; • Pelayanan pertanahan (termasuk lintas kab./kota); • Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; • Pelayanan adm. umum pemerintahan; • Pelayanan adm. penanaman modal (termasuk lintas kab./kota); • Pelayanan dasar lainnya (belum dapat dilaksanakan kab./kota); • Urusan wajib lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. • Urusan Pilihan (di Prov dan Kab/Kota) • Terkait dengan kekhasan dan potensi unggulan Daerah (pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata). Urusan Pemerintahan Diselenggarakan melalui asas Desentralisasi Pemerintah Daerah

33. BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA • Pusat: berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional. • Provinsi: berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) mengacu norma, standar, prosedur dari Pemerintah. • Kab/Kota: berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) mengacu norma, standar, prosedur dari Pemerintah.

35. SILPA tahun lalu Dana Cadangan Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pinjaman Daerah PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL Sebagian Urusan Pemerintah Daerah Pemerintah Pusat Pelaksanaan Kewenangan Sumber Pendanaan • Kewenangan Pemda : • Urusan Wajib (SPM) • - Propinsi (16 jenis urusan) • - Kab/Kota (16 jenis urusan) • Urusan Pilihan APBD SKPD BHP dan BP PAD DAU DAPER DAK Desentralisasi Lain-lain PATDA Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah Dana Darurat Dan Hibah Dekonsentrasi Belanja Tugas Pembantuan Surplus/Difisit Penerimaan Pembiayaan APBN • Kewenangan Pemerintah: • 6 urusan • di luar 6 Urusan Kementerian/ Lembaga

36. KOORDINASI PROGRAM DAN ANGGARAN PUSAT-DAERAH PROGRAM DEKONSENTRASI SEKTOR PROGRAM STRATEGIS NASIONAL SEKTOR DANA PERIMBANGAN DAU, DAK, BH PROGRAM TUGAS PEMBANTUAN SEKTOR PUSAT MUSRENBANG APBN APBN APBD DAERAH PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

40. END 48