1 / 46

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH. TUJUAN PEMBANGUNAN. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta antar warga masyarakat ( pemerataan dan keadilan ) Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan Menciptakan atau menambah lapangan kerja

andie
Download Presentation

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

  2. TUJUAN PEMBANGUNAN • Mengurangidisparitasatauketimpanganpembangunanantardaerahdanantar sub daerahsertaantarwargamasyarakat (pemerataandankeadilan) • Memberdayakanmasyarakatdanmengentaskankemiskinan • Menciptakanataumenambahlapangankerja • Meningkatkanpendapatandankesejahteraanmasyarakatdidaerah. • Mempertahankanataumenjagakelestariansumberdayaalam agar bermanfaatbagigenerasisekarangdangenerasimendatang (berkelanjutan)

  3. TUJUAN PEMBANGUNAN (Todaro: the three objectives of development) • P eningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang , pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. • P enciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang . • P eningkatan kebebasan (f reedom/democracy ) setiap orang.

  4. YANG HARUS DILAKUKAN DALAM PEMBANGUNAN • Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan • antar daerah • antar sub daerah • antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). • Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. • Menciptakan atau menambah lapangan kerja. • Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. • Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).

  5. PERENCANAAN PEMBANGUNAN • Pergeseran Paradigma: F rom Government to Governance • Government • Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, • Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. • Governance • Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.

  6. TIGA TAHAPAN PERENCANAAN • Perumusan dan penentuan tujuan. • Pengujian atau analisis opsi atau pilihan yang tersedia. • Pemilihan rangkaian tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

  7. PELAKU PEMBANGUNAN: DalamParadigma Governance • Pelaku Pembangunan: Stakeholders, yaitu: Negara ataupemerintahan (state), Sektorswastaatauduniausaha (private sector) danMasyarakat (society). • Interaksi antara Pemerintah, Dunia Swasta, dan Masyarakat bersendikan:transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. • Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, makadapatterciptaGood Governance.

  8. 10 PRINSIP GOOD GOVERNANCE • Partisipasi;mendorongsetiapwargauntukmenggunakanhakdalammenyampaikanpendapatdalamprosespengambilankeputusanmenyangkutkepentinganmasyarakat, langsungmaupuntidaklangsung. • PenegakanHukum; mewujudkanpenegakanhukum yang adilbagisemuapihak, menjunjung HAM danmemperhatikannilai-nilai yang hidupdimasyarakat. • Transparansi; menciptakankepercayaanantaramasyarakatdanpemerintahmelaluipenyediaaninformasidanmenjaminkemudahanmendapatkaninformasi yang akuratdanmemadai.

  9. 10 PRINSIP GOOD GOVERNANCE • Kesetaraan;memberikanpeluang yang samabagisetiapangotamasyarakatuntukmeningkatkankesejahteraannya. • DayaTanggap;Menimngkatkankepekaanparapenyelenggarapemerintahanterhadapaspirasimasyarakat, tanpakecuali. • WawasankeDepan; Membangundaerahberdasarkanvisidanstrategi yang jelasdanmenguikutsertakanwargadalamseluruhprosespembangunan.

  10. 10 PRINSIP GOOD GOVERNANCE • Akuntabilitas;meningkatkanakuntabilitasparapengambilkeputusandalamsegalabidang yang menyangkutkepentinganmasyarakatluas. • Pengawasan; meningkatkanupayapengawasanterhadapjalannyapemerintahandanpembangunandenganmengusahakanketerlibatanswastadanmasyarakat. • Efisiensi & Efektivitas; menjaminterselenggaranyapelayanankepadamasyarakatdenganmenggunakansumberdaya yang tersediasecara optimal danbertanggungjawab. • Profesionalism: meningkatkankemampuandan moral penyelenggarapemerintahan agar mampumemberikanpelayanan yang mudah, cepat, tepat, denganbiaya yang terjangkau

  11. DEFINISI PRAKTIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH • Suatuusaha yang sistematikdaripelbagaipelaku (aktor) baikumum (publik) ataupemerintah, swastamaupunkelompokmasyarakatlainnyapadatingkatan yang bwerbedauntukmenghadapisalingketergantungandanketerkaitanaspekfisik, sosialekonomidanaspeklingkunganlainnya, dengancara: • Secaraterusmenerusmenganalisiskondisidanpelaksanaanpembangunandaerah; • Merumuskantujuandankebijakanpembangunandaerah; • Menyusunkonsepstrategipemecahanmasalah (solusi), dan • Melaksanakannyadenganmenggunakansumberdaya yang tersedia • Sehinggapeluangbaruuntukmeningkatkankesejahteraanmasyarakatdaerahdapatditangkapsecaraberkelanjutan.

  12. DEFINISI PRAKTIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (versi lain) • Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan . • Menentukan : menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan). • Tindakan : spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan • Tepat : dikaitkan dengan tindakan . • Pilihan-pilihan : • Pemilihan tujuan dan kriteria • Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi dengan pemilihan alternatif yang memungkinkan • Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan

  13. SYARAT PRAKTIS PERENCANAAN • Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: • Tujuan akhir yang dikehendaki. • Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). • Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. • Masalah-masalah yang dihadapi. • Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. • kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. • Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. • Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

  14. TUJUAN PRAKTIS PERENCANAAN • Menghasilkandokumenperencanaan yang akanberfungsisebagaialatkoordinasibagisemuapihak/pelaku (stakeholders). • Membuatpedomanatauarahandanstrategibagipelaksanapembangunanuntukmencapaiharapandantujuanpembangunan. • Mengawasidanmengendalikanpelaksanaanpembangunanmelalui monitoring & evaluasi. • Memberikanumpanbalikdanrekomendasibagiperencanaanselanjutnya.

  15. MANFAAT PERENCANAAN • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas

  16. SIKLUS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMAHAMAN DAERAH MONEV PENERAPAN VISI & MISI PELAKSANAAN/ IMPLEMENTASI PERUMUSAN TUJUAN PENGANGGARAN MENGIDENTIFIKASI STRATEGI ALTERNATIF SELEKSI ALTERNATIF & PENENTUAN STRATEGI/PROGRAM PENGUJIAN ALTERNATIF ATAU PROGRAMSTRATEGI

  17. PROSES PERENCANAAN • Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik ( public choice theory of planning ), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM /D. • Proses Teknokratik : Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu . • Partisipatif : Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang . • Proses top-down dan bottom-up : Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan .

  18. ANALISIS DAERAH • Adalahsuatuprosespemahamandaerah, bertujuanuntukmemperoleh data daninformasisecarasistematistentangkondisiutamalingkungan, fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, administrasidankelembagaandarisuatudaerah yang sedangdikajidandirencanakanpembangunannya. • Tujuananalisisdaerahadalahuntukmeningkatkanpemahamanparaperencanadaerahdanmasyarakattentangsituasikini yang mendasardanrelevanuntukperumusankebijakandanpembuatankeputusanbagipembangunandaerah. • Analisisdaerahdimulaidarianalisiskondisikualitatifpembangunandaerahsaatini, analisiskuantitatif, hinggapengidentifikasianpersoalan (problem) daerahbesertasebabdanakibatnya, sertapenggalianpotensidaerah yang ada. Inidiperlukanuntukmerumuskandanmendefinisikantujuan, mengevaluasistrategiataupilihandandampaknya, sertauntukpengambilankeputusanstrategipembangunan yang akanditetapkan.

  19. PROFIL DAERAH • Biasanyaberisi/menggambarkanberbagaisituasidankondisidasartentangdaerah yang akandirencanakan, antara lain: keadaanisikgeografis, keadaanaktivitasekonomi, sosialbudayadankelembagaansertakondisilingkunganhidupsebagaihasildaripengumpulan data dananalisismaupuninformasidaerah (hasilanalisisdaerah). • Gambaraninidigunakanuntukmengidentifikasi an menguraikanisuataupermasalahanutamadaerah (development issues), persoalandaerah (problems), potensiataukekuatandaerahsertapeluangdaerahuntuktumbuhdanberkembang.

  20. KEBIJAKAN DAERAH • Merupakanprinsipdasardanarahan yang akanditerapkan (ditempuh) sertadisepakatipelaku yang terlibat (stakeholders), sehinggamenjadipedomanbagisemuapelaku. • Diperlukansebagaikriteriaataurambu-rambudalammenyeleksidanmenyaringberbagaiopsidanalternatifatauusulan program pembangunan yang tersedia. • Biasanyaberupapernyataancita-citaatauharapandimasamendatangsertaarahpembangunandaerahtersebutakanmenuju. • BiasanyadisajikandalambentukVisi, Misi, Sasaran, Arah, PrioritasdanStrategiUmum Pembangunan.

  21. VISI • Adalahsuatupotretkeadaanmasadepan yang diharapkan, mewakilitujuan global danberjalanterus, berjangkapanjangdanmenyediakansuatudasar/fondasiatauarahbagisuatusistemperencanaanpembangunan. • Harusmenggambarkansuatumasadepan yang ideal bagimasyarakat, sertamerupakansuatupernyataanumum yang menjadidasar/basis bagisemuaelemenatausemuapelaku (stakeholders) dalamprosesperencanaan.

  22. SYARAT VISI YANG BAIK • Dapatdibayangkanolehsemuapelaku (imaginable). • Memilikinilai yang betulk-betulkdiinginkandancita-citakan (desireable). • Memungkin, wajardanlayakuntukdicapaidengansituasi, kondisidankapasitas yang ada (feasible) • Memusatkanperhatianpadaisuedanpermasalahanutamadaerah, sehinggapemerintahandanpembangunandaerahdapatberoparasidanterselenggarasecaraefektif, efisiendanberkelanjutan, sertadapatterjamineksistensidaerahdimasadepan (focused). • Dapatmengantisipasidandisesuaikandenganperubahanzaman (communicable). • Dapatdirumuskandanditulisdengansuatupernyataan yang singkat, jelasdanpadat.

  23. MISI • Adalahsuatualasanbagisuatudaerahataupemerintahandaerahdibentukataudidirikan, sehinggamerupakanalasankeberadaanatauieksistensisuatudaerahataupemerintahandaerah. • Harusmengidentifikasidanmenguraikankewenanganpangkalatautugaspokok yang diselenggarakanolehdaerahataupemerintahandaerahsertauntuksiapakewenanganatautugasitudikerjakan. • Harusdapatmengingatkansetiaporangatausetiappelaku (Kepala Daerah, DPRD, Organisasi Non Pemerintah, SektorSwasta, PerangkatPemerintah Daerah, UnsurMasyarakatkainnyasertapihak lain yang berkepentingandengandaerahtentangtugaspokok, maksudataukegunaan (purpose) yang spesifikdanunikdaridaerah yang akandikembangkan, dipromosikandandiselenggarakanolehdaerahataupemerintahandaerah. • Merupakanhalpentinguntukmengarahkanpenyelenggaraanatauoperasionalisasisuatupemerintahanataupembangunandaerah, sehinggasemuapelaku (stakeholders) danpihak yang berkepentingandapatmengenaldaerah yang bersangkutansertamengetahuiperan, program, danhasil yang akandiperolehdimasadepan.

  24. PERUMUSAN MISI • Melibatkansemuapelaku, seperti: Kepala Daerah, DPRD, ORNOP, SektorSwasta, PerangkatPemerintah Daerah, UnsurMasyarakarlainnyasertapihak lain yang berkepentingandengandaerah yang bersangkutan. • Mengkajidanmenilailingkungan yang sangatbergunauntukmenentukanpakahmisidaerahtidakbertentanganataumemilikikonfliksecara internal daneksternal, misaldengankebijakanatauperaturan yang lebihtinggi.

  25. MONITORING DAN EVALUASI • Adalahsuatukegiatanuntukmengawasidanmengendalikanpelaksanaanpembangunan agar sesuaidenganrencanaberdasarkanindikatorpencapaian (kinerja) yang telkahditetapkandalamperencanaan. Laporannyadapatberupadokumenhasil MONEV. • Tujuan MONEV adalahuntukmemberikanumpanbalikberupakoreksiataupelurusanapabilaterjadipenyimpangandalampelaksanaandanberuparekomendasibagiperbaikandanpenyempurnaanprosesperencanaanselanjutnya.

  26. RENCANA ATAU PROGRAM • Biasanyadirumuskandalambentuk program atauproyekpembangunan. • Dokumenrencana/program biasanyaberisiserangkaianlangkahataustrategi yang lebihrinciuntukmencapaivisi, misiatautujuanpembangunandaerah. • Sebagaipedomanpelaksanaanpembangunan, program atauproyekharusmemilikitujuandansasaransertaindikatornya, cara/metode, lokasi, prakiraanbiaydantahapanwaktupelaksanaannya yang jelas, sertamemilikikejelasanketerkaitandengandankontribusinyatergadappencapaianvisi, misi, dantujuanpembangunandaerah.

  27. PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) • Penyusunan RENSTRA dapatdipahamisebagaisuatuprosessistematis yang berkelanjutandaripembuatankeputusan yang berisikodenganmemanfaatkansebanyak-banyaknyapengetahuanantisipatif, mengorganisasikansecarasistematisusaha-usahanpelaksanaankeputusandanmengukurhasilnyamelaluiumpanbalik yang terorganisasidansistematis. • RENSTRADA dibutuhkansebagaisuatudokumenrencana yang berisi VISI dan MISI Daerah, bidang-bidangstrategis yang harusdiintervensidalammengembanMisidanmewujudkanVisitersebut, sertastrategi-strategiterpilihdanrencanaaksidalammensukseskanbidang-bidangstrategistersebut.

  28. ARTI PENTING PENYUSUNAN RENSTRA • Memungkinkanmasyarakatdanpemerintahdaerahmelakukankontrolakanmasadepanmelaluitindakanmasakini; • Memungkinkanmasyarakatdanpemerintahdaerahmenciptakansuatu outcome yang mungkintidakbisaterjadidengansendirinya; • Memungkinkanmasyarakatdanpemerintahdaerahmelakukaninvestasisekaranguntukmasadepan; • Memampukanmasyarakatdanpemerintahdaerahmeminimumkanketidakpastiandanmengendalikanguncangandariluar; • Memungkinkanmasyarakatdanpemerintahdaerahseiramadenganarus/gerakperubahandisekitarnya; • Menjadisasaranuntukmeminimumkanrisikodanmemaksimalkanhasil yang dikehendaki; • Menjadi media koordinasidenganberbagai stakeholders ditengahkompleksitaspenyelenggaraanpemerintahandaerah; • Memudahkanpencapaiankonsensustentangsasarandanstrategisertapenggunaansumberdaya; • Dapatmenjadialatuntukmengukurkemajuanpelaksanaantugas-tugaspenyelenggaraanpemerintahandaerah; • Dapatmenjadi media peningkatandayasaingdaerah.

  29. TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA • Merencanakanperubahandalamlingkungan yang semakinkomplekssecaraefektifdanproaktif; • Mengelolakeberhasilansecarasistematik; • Menjadikan RENSTRA sebagaiperangkatmanajerialdalampengelolaankepemerintahansecaraefektif, efisiendanakuntabel; • Mengembangkanpemikiran, sikapdantindakan yang berorientasipadamasadepan; • Memudahkanmasyarakatdanpemerintahdaerahmelakukanlangkah-langkahadaptasiterhadaplingkungan yang berubahsecaracepat; • Meningkatkanpelayanankepadamasyarakatsecara prima; • Mengembangkandanmeningkatkankomunikasidiantaraberbagaistakeholdersdaerah.

  30. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN RENSTRADA • Merumuskannilai-nilaistrategisdaerah; • PerumusanVisidanMisidaerah; • Analisislingkunganstrategisdaerah; • Penentuanisu-isustrategisdaerah; • Penentuanbidang-bidangstrategisdearah; • Perumusanstrategiuntuksetiapbidangstrategis; • Perumusanrencanaaksipelaksanaanstrategi.

  31. PERUMUSAN NILAI-NILAI STRATEGIS • PENETAPAN KESEPAKATAN AWAL. merupakantahapdimanasemuastakeholdersdaerahsecarabersama-samamembangunpemahamandankomitmenataspentingnya RENSTRADA. Denganmelibatkansegenapunsurataukomponenmasyarakatdanpemerintahdaerah, padatahapinidihadapkantelahdapatdihasilkankesepakatanawaltentangberbagaihal yang berkaitandenganbentuk-bentukpartisipasidarisetiapunsur/komponentersebut, mulaidaritahappenyusunanrenstra, implementasuirenstrasampaidenganevaluasinyakelak.

  32. PERUMUSAN NILAI-NILAI STRATEGIS • PERUMUSAN MANDAT DAERAH. Perumusanmandatinisangatpentinguntukmengembangkanlegitimasidanformalisasi RENSTRA yang hendakdisusun. Mandat Daerah padadasarnyadimaksudkansebagaipernyataan yang menjabaranidentitasataukarakteristiksuatudaerah, tujuanpembentukandaerahsertatugadantanggungjawabpemerintahdaerah, khususnyauntukpenyelenggaraanotonomidaerah. Perumusanmandatdilakukandenganmengacupadaberbagaiperangkatperundangan yang mengaturdaerah , seperti UU Pembentukan Daerah, UU Pemerintahan Daerah, danlainnya (Inpres).

  33. TUJUAN PENETAPAN VISI • Mencerminkanapa yang ingindicapaidaerah; • Memberikanarahdanfokusstrategi yang jelas; • Menjadiperekatdanmenyatukanberbagaigagasanstrategis; • Memilikiorientasiterhadapmasadepan; • Menumbuhkankomitmenseluruhjajarandalamlingkungankabupaten/kota; • Menjaminkesinambungankepemimpinandaerah.

  34. PERNYATAN VISI DAN MISI YANG BAIK • Ringkas, lazimnyakurangdarisepuluhkata. • Menarikperhatiandanmudahdiinagt; • Memberiinspirasidantantanganbagiprestasidimasamendatang; • Dapatdipercayadankonsistendengannilaistrategisdaerah; • Berfungsusebagaititiktemudengansemuastakeholders; • Menyetakandenganjelasesensitentangkeberadaandaerah; • Memungkinkanfleksibilitasdankreativitasdalampelaksanaannya.

  35. PERNYATAAN MISI YANG BAIK • Menyatakantujuandasarkeberadaandaerah; • Mengkomunikasikanvisidaerah; • Menyatakansecarajelasmakna MISI bagisemuastakeholders; • Memberikanpetunjukdalampembuatankebijakan; • Mengandungnilai-nilaistrategis; • Membuatunsur-unsurpembentuksuatupernyataan MISI, seperti: tujuandaerah, produkataujasaunggulan, peranpemerintahdaerahdanketerlibatanmasyarakatdaerah.

  36. PERUMUSAN VISI DILAKUKAN DENGAN TERLEBIH DAHULU MENGIDENTIFIKASI • Aspekkunci yang menentukanmasadepandaerah; • Kontribusispesifikdaridaerahbagimasadepanmasyarakat; • Hal-hal yang membangkitkangairahmasyarakatdanjajaranpemerintahdaerahsebagaibagiandaridaerahdimasadepan; • Nilaitambah yang perluditekankanmelaluipernyataan VISI; • Posisistrategisdaerahdalamhubungandenganlingkunganeksternal; • Potensidaerahuntuktumbuhdanberkembang.

  37. MERUMUSKAN PERNYATAAN MISI • Perntaranhendaknyantidakterlaluumumatauterlalusamar yang berakibatpadaketidakefektifanpernyataantersebutmemberiarahanbagipengembanganstrategi; • Pernyataanhendaknyatidakterlalukhusus, sehinggatidakperluberubahterlalucepat; • Pernyataantidaksekedarsebuahdaftarkeinginan; • Pernyataantidakseharusnyatenggelamalamteknologi; • Pernyataanharusdapatdikembangkan; • Pernyataanharusdapatditerima an didukungolehseluruhkomponenmasyarakatdanjajaranpemerintahdaerah; • Pernytaraanbukanmerupakansebuahdaftarpenilaiankinerja; • MISI harusdapatdicapai.

  38. ENAM KOMPONEN VISI, MISI, DAN HASIL

  39. ( ANALISIS LINGKUNGAN INTERNALKekuatandanKelemahan) • Dukungan semua input pokok yang dibutuhkan daerah; • Proses atau strategi pengolahan ataupun pemanfataan input tersebut; • Hasil yang diperoleh selama ini, dan • Perbaikan atau tindakan koreksi yang telah diambil.`

  40. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL(PeluangdanAncaman) • Kondisipolitik, ekonomisosial, budaya, teknoplogi, fisikdanpendidikan; • Peranan yang dimainkanolehpihak-pihak yang dapatdiajakbekerjasama (collaborators) danpihak-pihak yang menjadipengganggu (competitors); serta • Dukunganpihak-pihak yang memberikanataumenyediakansumberdaya yang dibutuhkan (suppliers).

  41. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH • Interaksi antar faktor-faktor kekuatan (strengths) dengan faktor-faktor peluang (opportunities) atau interaksi S-O dengan prinsip : “gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang”. • Interaksi antar faktor-faktor kekuatan (strengths) dengan faktor-faktor ancaman (threaths) atau interaksi S-T dengan prinsip: “gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman”. • Interaksi antar faktor-faktor kelemahan (weaknesses) dengan faktor-faktor peluang (opportunities) atau interaksi W-O dengan prinsip: “atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang” atau “manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan”. • Interaksi antar faktor-faktor kelemahan (weaknesses) dengan faktor-faktor ancaman (threaths) atau interaksi W-T dengan prinsip : “minimalkan kelemahan dan hindari ancaman”.

  42. PENGELOMPOKAN ISU-ISU STRATEGIS • Interaksi S-O lazimdisebut “strategiagresif” akanmenghasilkanisu-isustrategisdalamkelompokkeunggulankomparatif (comparative advantage), yang merupakankeunggulandaerahbeesangkutandibandingkandengandaerah lain; • Interaksi S-Tlazimdisebut “strategidiversifikasitindakan”, akanmenghasilkanisu-isustrategisdalamkelompokmobilisasi (mobilization) yang merupakanupaya-upayamobilisasiataskekuatan yang dimilikidaerah.

  43. PENGELOMPOKAN ISU-ISU STRATEGIS • Interaksi W-O lazimdisebut “strategistabilisasiataustrategirasionalisasi” akanmenghasilkanduakemungkinanpilihan, yaitu: melakukansesuatu (investasi) atautidakmelakukanapa-apadalamartimemilihuntuktidakmelakukansesuatu (divestasi). Isu-isustrategisdariinteraksiinidisebutisu-isustrategiskelompokinvestment/divestment; • Interaksi W-Tlazimdisebut “strategidefensifatau survival” dengancarauntukmengendalikankerugianataumenghindarikemungkinankehancuranyang umumnyadilakukanuntukmempertahankan status quo. Isu-isustrategisdalamkelompokinidisebut “isu-isustrategiskelompok status quo”.

  44. PENENTUAN BIDANG-BIDANG STRATEGIS • Urgensi; • Sentralistisatauidesentralistis; • Kewenangan (dalamarti UU 32/2004) • Kemampuankendali; • Biaya; • Feasibilitas (politik, ekonomis, kultural, administratif, religius, dll); • Landasanlegalitas; • Dan lainnyamenurutkebutuhandaerah.

  45. STRATEGI MENSUKSESKAN BIDANG-BIDANG STRATEGIS • Pengembangan RENSTRA pemerintahdaerah. • Pengembangankelembagaanpemerintahandaerah, meliputikebijakan, organisasi, manajemen, budayaorganisasidanakuntabilitas. • Pengembangan SDM pemerintahan. • Pengembanganjaringankerja (nerworking) lembagapemerintahandenganpihak lain; dan • Pengembangandanpemanfaatanlingkungan yang kondusif.

  46. TERIMAKASIH

More Related