320 likes | 555 Views
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV&AIDS KPA PROVINSI JAWA TENGAH DAN PERAN KPA KAB/KOTA. Ngestiono, SKM, MKes. Sekretariat : Jl. Tumpang Raya No. 84 Semarang, Telp/Fax. 024-8507750 http://www.aidsjateng.or.id, e-mail : kpaprovjateng@yahoo.co .id.
E N D
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN HIV&AIDS KPA PROVINSI JAWA TENGAH DAN PERAN KPA KAB/KOTA Ngestiono, SKM, MKes. Sekretariat : Jl. Tumpang Raya No. 84 Semarang, Telp/Fax. 024-8507750 http://www.aidsjateng.or.id, e-mail : kpaprovjateng@yahoo.co.id
Mengapa Upaya Pencegahan & Penanggulangan HIV & AIDS penting bagi pembangunan Bangsa? • Urusan kesehatan Rakyat =Tanggung jawab Pemerintah, khususnya Pem Daerah • “Pembiaran” angka kesakitan & kematian biaya pengobatan & produktivitas kerja • Dampak negatif pada Pembangunan SDM, sosial, ekonomi, bahkan Ketahanan Bangsa. • MDG tidak mungkin tercapai. • Terus tergantung pada bantuan asing HARGA DIRI & Integritas Bangsa!
KEBIJAKAN DALAM PENANGGULANGAN HIV & AIDS Perpres 75/2006 Permendagri 20/2007 SRAN 2010 - 2014 INPRES 3/2010 PERGUB 72/2010 KEPGUB 443.22/36/2009 KEPGUB 443.22/37/2009 RENSTRA 2008 - 2012
Kecenderungan Masa Depan Infeksi Baru HIV di Indonesia IRT WPS LSL Penasun Pelanggan
Tujuan Umum • Mencegah penularan HIV baru • Meningkatkan kualitas hidup ODHA • Mengurangi dampak sos-ek akibat HIV dan AIDS pada individu, keluarga dan masyarakat a g a r • setiap individu menjadi produktif & berperan aktif dalam pembangunan, • mengurangi dampak negatif epidemi HIV dalam pembangunan Bangsa Indonesia 6
Tujuan Khusus Tujuan khusus ini, tertampung dalam Perda Prov Jateng Nomor 5 Tahun 2010, maupun Rentra P2 HIV-AIDS 2018-2012 KPAP Jateng Meningk upaya pcegah H-A pd semua pop kunci Menydiak + meningk CST brmutu, trjgkau + brsahabat bagi ODHA Meningktk akses + dukg sos-ekon bagi anak & kelga trdampak serta ODHA miskin Mciptak + mperluas lingk kondusif yg mberdayak masy sipil utk brperan scara brmakna stigma + diskriminasi brkurang. 7
Situasi epidemi masing2 Propinsi/Kab/Kota beda-beda ! 1.Papua & Papua Barat: “generalized epidemic” prev dalam masy umum 2,4% - terutama penularan seksual 2. 21 prop: “concentrated epidemic level” kita bagi: Group A: paling tinggi, group B: 11 prop prev tinggi 3. 10 prop (group C) = “low level” epidemic Pembagian berdasarkan situasi epidemiologis tu jml populasi kunci/ paling rawan tertular HIV dan cara penularan
Peta Epidemi HIV di Indonesia Perkiraan Prevalensi HIV pada penduduk: Estimasi Jumlah ODHA:
F O K U S • Populasi Kunci • Efektivitas: “dampak tinggi” • Efisiensi • Fokus Area • Pencegahan • Perawatan, Dukungan dan Pengobatan • Mitigasi Dampak: kemiskinan, janda, yatim piatu • Lingkungan Kondusif: peraturan yg memberdayakan • Fokus Geografis
Fokus Area Kerja SRAN 2010-2014 Organisasi Populasi Kunci, LSM, swasta, KPA, Kem Agama, PMI Kemenkes, KemHukHam, KemTrans&Ker, Kemdiknas, BKKBN, BNN M&E M&E Sektor, BPS, Kemkes, KPA Sektor, BPS, Kemkes, KPA Kemkes, Organisasi Populasi Kunci, LSM KPA, KemSos, KemDagri M&E M&E Sektor, BPS, Kemkes, KPA Sektor, BPS, Kemkes, KPA KemSos, Kemdiknas, Kem. Pemberdayaan perempuan & anak
Pendanaan Sumber: APBN, APBD, APBDes dan sumber dana lain (GFATM, IPF, AUSAID/HCPI dll) APBD: Dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Untuk menunjang belanja operasional KPA dialokasikan anggaran pada Bantuan Sosial, untuk LSM dana hibah
Secara nominal telah terjadi peningkatan pendanaan domestik (APBN & APBD), namun terdapat beberapa isu strategik: • Masih banyak daerah kab/kota yang belum menganggarkan (HIV dilaporkan 300 kab/kota) • Anggaran yang ada masih belum memadai • Sebagian besar APBD terpakai utk kegiatan yang tidak effektif / bukan prioritas • Anggaran masih belum terintegrasi pada sistem di daerah (masih bersifat bantuan insidentil). 13
Kebutuhan sumberdaya: Biaya (USD) 0,7 USD per capita 0,8 USD per capita 0,9 USD per capita 0,9 USD per capita 1 USD per capita
Kesenjangan sumberdaya Estimasi danatersedia Kebutuhan dana Kesenjangan dana
Target MDG 2015-Aspek Kesehatan Pada tahun 2015, terjadi penurunan epidemi HIV/AIDS (infeksi baru HIV ) Target 6.A 6.1 Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 tahun 6.2 Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko 6.3 % remaja usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang HIV/AIDS Target 6.B 6.4 % ODHA yang mendapatkan akses pada ART
Penjabaran Target MDGs dalam RPJMN: 2010-2014 * Dalam RPJMN 2010-2014, Progr, kegiatan & indikator penanggulangan HIV dan AIDS tercantum dalam komp prioritas bidang kesehatan
Sandingan Target MDGs, dan RPJMN 2010-2014 dg Inpres No.3 Tahun 2010 (RKP 2011)
Pilihan strategi? Infeksi baru HIV yang tercegah pada 2025: 1,205,000 Infeksi baru HIV yang tercegah pada 2015: 294,000
JUMLAH KASUS HIV & AIDS DI JAWA TENGAH TAHUN 1993-30 SEPT 2010
Estimasi Populasi Kunci dan ODHA 2009 KASUS HIV&AIDS JATENG = 3.195 29,54 %
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN AIDS DI TINGKAT JAWA TENGAH- PERDA NOMOR 5 TAHUN 2009- PERGUB Nomor 72 Tahun 2010 -RENSTRA PENCGH & PENANGGUL 2008-2012
PENCEGAHAN HIV DAN AIDS Sesuai PERDA (Pasal 5) dan PERGUB (Pasal 5) Pencegahan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya : Kegiatan promosi perubahan perilaku; Pengurangan dampak buruk penggunaan narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA), suntik; Pengurangan resiko penularan dari ibu yang positif HIV ke bayi yang dikandungnya; Penyelenggaraan kewaspadaan umum dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan; Penyelenggaraan konseling dan test sukarela HIV dan AIDS; Pemeriksaan HIV terhadap darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan; Pemberian materi kesehatan reproduksi termasuk di dalamnya tentang IMS dan HIV bagi peserta didik. Mengurangi resiko penularan HIV di kalangan narapidana atau tahanan yang berada di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.
PENANGANAN HIV&AIDSSesuai PERDA Pasal 7 dan PERGUB Pasal 15 1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan perawatan, dukungan dan pengobatan. 2. Mendukung kelompok dukungan sebaya 3. Menyediakan obat anti retroviral, obat IO & obat IMS 4. Menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV dan AIDS pada darah dan produk darah, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan. 5. Menyediakan layanan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV dan AIDS. 6. Melaksanak surveilans perilaku, IMS, HIV dan AIDS.
REHABILITASI HIV&AIDSSesuai PERDA Pasal 8 dan PERGUB Pasal 16 • Motivasi dan diagnosis psikososial • Perawatan dan pengasuhan • Pembinaan kewirausahaan • Bimbingan mental spiritual • Bimbingan sosial dan konseling psikososial • Pelayanan aksesibilitas • Bantuan dan asistensi sosial • Bimbingan resosialisasi • Bimbingan lanjut • Rujukan
TUGAS KPA KAB/KOTA(Permendagri 20/2007) • Koordinasi perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkahdlmrangka P2 HIV&AIDS • Memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan P2 HIV dan AIDS • Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyrkt dan bantuan luar negeri secara efektif dan efesien • Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi yang tergabung dalam keanggotaan KPA • Mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS; • Menyebarluaskan informasi P2 HIV dan AIDS; • Memfasilitasi pelaksanaan tugas2 Camat, Pemdes/Kelurahandlm P2 HIV&AIDS; • Mendorong terbentuknya LSMPeduli HIV dan AIDS; • Melakukan monevdanmelaporkanke KPAP dan KPAN
DAFTAR KPA KAB/KOTA • YgSudahTerbentuk : 33 KPA • YgSesuaiPermendagri : 7 KPA • YgMemilikiSekretariat : 14 KPA • YgMemilikiSekretarisPenuhWaktu : 4 KPA
Beberapa Tantangan Besarnya masalah: geografis & kependudukan: usia muda & mobile Kelembagaan: KPA N/P/K- belum semua responsif untuk keberadaan/ penguatannya Smb dana & daya: BELUM memadai N/P/K/K, namun tentu tidak mungkin terus tergantung pada bantuan asing Program: upaya PENCEGAHAN banyak tantangan, trtm transmisi seksual: pembubaran lokasi, anti kondom dll feminisasi epidemi !
Agenda Kedepan Pada akhir tahun 2014, diharapkan 70% dana penanggulangan AIDS berasal dari APBD & APBN. KPA Prov/Kab/Kota perlu melakukan perencanaan & penganggaran kegiatan penanggulangan AIDS yang terkonsolidasi dan terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah (sesuai arahan Mendagri & Men PPN/Ketua Bappenas). 30