KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

1. KERANGKA DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

2. KDPPLKS dikembangkan oleh Komite Akuntansi Syariah (KAS), Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI) pada tahun 2007 sebagai penyempurnaan KDPPLKBS 2002, yang akan direvisi dari waktu ke waktu Ada 2 alasan utama perlunya KDPPLKS yaitu: Sebagai perangkat standar dan aturan yang koheren bagi IAI dalam mengeluarkan standar yang berguna dan konsisten (KEBUTUHAN) Memecahkan masalah-masalah praktis yang baru muncul membutuhkan referensi kerangka teori dasar (PENGEMBANGAN) PENGEMBANGAN KDPPLKS

3. GENERALLY ACCEPTED SHARI’A ACCOUNTING PRINCIPLES (GASAP)(Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah yang Diterima Umum) Kerangka Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku Umum di Indonesia Landasan Operasional atau Landasan Praktik Tingkat 3 Praktik, Konvensi dan Kebiasaan Pelaporan yang Sehat sesuai dengan Syariah Buku Teks/Ajar, Simpulan riset, Artikel, dan Pendapat Ahli Tingkat 2 SAK Internasional/Negara lain yang sesuai Syariah Buletin Teknis Peraturan Pemerintah untuk Industri (Regulasi) Pedoman atau Praktik Akuntansi Industri (Kajian Asosiasi Syariah) Tingkat 1 PSAK & ISAK Syariah PSAK & ISAK Umum yang sesuai dengan Syariah Landasan Konseptual KDPPLK Syariah Landasan Syariah FATWA SYARIAH AL HADITS AL QURAN

4. ACUAN AKUNTANSI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

5. PSAK 59 Vs PSAK SYARIAH KDPPLKS TERPISAH DENGAN KDPPLK UMUM

6. Entitas syariah selain menerapkan KDPPLKS dan PSAK Syariah, entitas tersebut juga harus menerapkan PSAK umum yang tidak bertentangan dengan syariah jika dalam aktivitas operasionalnya terdapat transaksi yang tidak diantur khusus dalam PSAK Syariah Entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah harus menerapkan KDPPLKS dan PSAK Syariah yang terkait Entitas konvensional yang melakukan transaksi syariah tidak perlu menyiapkan laporan keuangan syariah secara lengkap tetapi hanya melaporkan transaksi syariah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah dalam laporan keuangan konvensional PELAKSANAAN AKUNTANSI SYARIAH

7. PELAKSANAAN AKUNTANSI SYARIAH Akuntansi Syariah Lainnya (Industri khusus lainnya) Akuntansi Koperasi Syariah (Hanya Segi Koperasi saja) PSAK Syariah +PSAK 27 + Peraturan Dep Kop AKUNTANSI TRANSAKSI SYARIAH (LKS dan Pihak Terkait) PSAK 101 - 107 Akuntansi Perbankan Syariah (Dari sisi perbankan saja) PBI dan PSAK Syariah Akuntansi Asuransi Syariah (Hanya segi asuransi Saja) PSAK Syariah + PSAK 108 + Perauran Dep Keu • Lap Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’ • Lap Perubahan Dana Tabarru • Lap Dana Investasi terikat • Lap Rekonsiliasi Pendapatan & Bagi Hasil

8. STRUKTUR KDPPLKS KDPPLKS yg Mendasari Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Kerangka Dasar Level pertama Tujuan dasar Level kedua Konsep dasar Level tiga Pengakuan & Pengukuran • Kebutuhan • Pengem • bangan • -Tujuan & Peran • -Pemakai & • Kebut Infor • Pardikma TS • Asas TS • Karekteristik TS • Tujuan LK • Karekteristik • Kualitatif LK • - Unsur LK • Asumsi Dasar • Kendala • Informasi

9. KDPPLKS sebagai acuan bagi: Penyusun standar akuntansi keuangan syariah dalam melaksanakan tugasnya Penyusun laporan keuangan untuk mengatasi masalah akuntansi syariah yg belum diatur dalam standar Auditor dalam memberikan opini apakah laporan keuangan yg disusun sesuai dg GASAP Pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan TUJUAN DAN PERANAN KDPPLKS

10. Laporan keuangan syariah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan syariah yang lengkap meliputi laporan keuangan atas aktivitas komersial dan sosial Laporan keuangan komersial meliputi neraca, L/R, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain Laporan keuangan kegiatan sosial meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

11. PEMAKAI DAN KEBUTUHAN INFORMASI

12. 1. PERSAUDARAAN (UKHUWAH) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta’aruf ), saling memahami (tafahum), saling menolong (ta’awun), saling menjamin (takaful), saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf ). ASAS TRANSAKSI SYARIAH

13. Prinsip Keadilan (‘adalah); Esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya Implementasiberupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur: Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik ribah nasiah maupun fadhl) Kedzaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, mapun lingkungan) maysir (unsur judi dan sikap spekulatif) gharar (unsur ketidakjelasan) haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait ASAS TRANSAKSI SYARIAH

14. Esensi riba adalah setiap tambahan pada pokok piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam serta derivasinya dan traksaksi tidak tunai lainnya, dan setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi pertukaran uang (money exchange) yang sejenis secara tunai maupun tangguh dan yang tidak sejenis secara tidak tunai ASAS TRANSAKSI SYARIAH

15. Esensi kedzaliman (dzulm) adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan,bukan hanya sebagian; atau membawa kemudharatan bagi salah satupihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi Esensi maysir adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (gambling) ASAS TRANSAKSI SYARIAH

16. Esensi gharar adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk gharar antara lain: Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada; Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual; Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa; Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran ; Tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad; Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi; Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan. ASAS TRANSAKSI SYARIAH

17. Esensi haram adalah segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan As Sunnah ASAS TRANSAKSI SYARIAH

18. 3. Prinsip Kemaslahatan (maslahah); Merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan kolektif Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) serta bermanfaat dan membawa kebaikan (thayib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan Transaksi syariah yang bermaslahat harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapn syariah (maqasid syariah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap: Akidah, keimanan dan ketakwaan (dien) Intelek (‘aql) Keturunan (nasl) Jiwa dan keselamatan (nafs) dan Harta benda (mal) ASAS TRANSAKSI SYARIAH

19. Prinsip Keseimbangan (tawazun); Meliputi keseimbangan aspek material dan spritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder) Manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. ASAS TRANSAKSI SYARIAH

20. Prinsip universalisme (syumuliyah); Prinsipnya dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku,agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil’alamin) Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi sehingga keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan ASAS TRANSAKSI SYARIAH

21. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib); Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas; Tidak mengandung unsur riba, kezaliman, masysir, gharar, haram KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH

22. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money); Transaksi dilakukan berdasarkan; Suatu perjanjian yang jelas dan benar; Untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain Tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad Tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta’alluq) dalam satu akad; Tidak ada distorsi harga melalui; Rekayasa permintaan (najasy); Rekayasa penawaran (ihtikar); Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah) KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH

23. Traksaksi syariah komersial berupa; Investasi untuk mendapatkan bagi hasil; Jual beli barang untuk mendapatkan laba; dan atau Pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan Transaksi syariah nonkomersial berupa; Pemberian dana pinjaman atau talangan (qardh); Penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah; KARAKTERISTIK TRANSAKSI SYARIAH

24. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

25. Tujuan lainnya adalah: meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran ziswaf TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

26. Laporan keuangan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi yang menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu Laporan keuangan menunjukan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) yaitu pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

27. Keputusan ekonomi yang diambil pemakai laporan keuangan memerlukan evaluasi atas kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas, dan waktu serta kepastian dari hasil tersebut Posisi keuangan entitas syariah dipengaruhi oleh sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan Informasi kinerja entitas syariah diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan di masa depan POSISI KEUANGAN, KINERJA, DAN PERUBAHAN POSISI KEUANGAN

28. Informasi perubahan posisi entitas syariah bermanfaat untuk menilai aktivitas investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan yang berguna bagi pemakai untuk menilai kemampuan entitas syariah dalam menghasilkan kas serta kebutuhan entitas syariah untuk memanfaatkan arus kas tersebut POSISI KEUANGAN, KINERJA, DAN PERUBAHAN POSISI KEUANGAN

29. DASAR AKRUAL (Accrual Basis) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan Laporan keuangan disusun atas dasar akrual Penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas (Cash Basis) ASUMSI DASAR

30. KELANGSUNGAN USAHA (GOING CONCERN) Laporan keuangan disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan ASUMSI DASAR

31. 4 KARAKTERISTIK KUALITATIF POKOK LAPORAN KEUANGAN: Dapat Dipahami Relevan Keandalan Dapat Diperbandingkan KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

32. Informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh pemakai Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar DAPAT DIPAHAMI

33. Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu (memiliki nilai prediktif atau umpan balik, dan disajikan tepat waktu) RELEVAN

34. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus (ommision) dan kesalahan dalam mencatat (misstatement) Dalam bagi hasil, dasar yang dibagihasilkan harus mencerminkan jumlah yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan konsep materialitas RELEVAN

35. Informasi memiliki kualitas andal jika: Bebas dari pengertian yang menyesatkan Bebas dari kesalahan material Disajikan secara tulus atau jujur (faithful representation) Kualitas andal akan tercapai dengan mengaplikasikan prinsip Penyajian Jujur Substansi Mengungguli Bentuk Netralitas Pertimbangan sehat (prudence) Kelengkapan KEANDALAN

36. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi trend posisi dan kinerja keuangan Agar dapat dibandingkan maka pengukuran dan penyajian transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten antar periode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda maupun dengan entitas lain Agar dapat membandingkan maka pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut Daya banding tidak sama dengan keseragaman DAPAT DIBANDINGKAN

37. Penyediaan informasi yang relevan dan andal seringkali dihadapkan pada kendala: Tepat Waktu Keseimbangan antara biaya dan manfaat Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

38. Laporan Keuangan Entitas Syariah Terbagi menjadi : Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN

39. Unsur laporan keuangan dikelompokan berdasarkan karakteristik ekonominya Unsur laporan keuangan yang berkaitan dengan pengukuran posisi keuangan adalah asset, kewajiban, dana syirkah temporer dan ekuitas Unsur laporan keuangan yang berkaitan dengan kinerja dalam laporan L/R adalah penghasilan dan beban Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan perubahan laporan L/R dan perubahan dalam berbagai unsur neraca UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN

40. Definisi aset dan kewajiban mengidentifikasikan ciri esensialnya dan memenuhi kriteria probabilitas jika terkait dengan harapan manfaat ekonomi di masa depan Definisi aset, kewajiban, dana syirkah temporer dan ekuitas didasarkan pada substansi yang mendasari serta realitas ekonominya, bukan pada bentuk hukumnya (substance over form) UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN

41. ASET adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah KEWAJIBAN merupakan hutang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN

42. DANA SYIRKAH TEMPORER adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya dimana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan EKUITAS adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dan dana syirkah temporer UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN

43. PENGHASILAN (Income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal BEBEN (Expenses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL adalah bagian bagi hasil pemilik dana syirkah temporer atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN

44. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL tidak bisa dikelompokan sebagai beban atau pendapatan, tetapi merupakan alokasi keuntungan dan kerugian kepada pemilik dana atas investasi yang dilakukan bersama dengan entitas syariah UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN

45. PENGAKUAN merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca dam laporan laba rugi Pengakuan didasarkan pada dua faktor utama yaitu: Probabilitas manfaat ekonomi masa depan (Probability) yaitu kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah Keandalan pengukuran (Reliable) yaitu pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal Jika suatu pos tertentu tidak dapat memenuhi dua kriteria pengakuan tersebut maka perlu diungkapkan dalam catatan atau skedul tambahan PENGAKUAN (RECOGNATION) UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN

46. PENGUKURAN adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi Proses pengukuran menyangkut pemilihan dasar pengukuran yang terdiri dari Biaya Historis (Historical Cost) Biaya Kini (Current Cost) Nilai Realisasi/penyelesaian (Realisable/settlement value) PENGUKURAN (MEASUREMENT)UNSUR-UNSUR LAPORAN KEUANGAN

47. SEKIAN – TERIMA KASIH