Penyusunan laporan keuangan fiskal KOREKSI FISKAL

1. Penyusunan laporan keuangan fiskal KOREKSI FISKAL

2. Terjadianya Koreksi Fiskal • Penyebab terjadinya koreksi fiskal karena Perbedaan pengakuan secara komersial dan secara fiskal (pajak) • Perbedaan tsb adalah : • Beda Tetap : Perbedaan atas penghasilan biaya yg Secara fiskal tidak dapat diakui tetapi di komersial dapat diakui Contoh : Sumbangan, hibah, deviden, PPh, dll • Beda waktu : Perbedaan pengakuan atas penghasilan / biaya karena selisih waktu pengakuannya saja artinya sama – sama tetap diakui tetapi dalam waktu yang berbeda. Contoh : Penyusutan secara komersial dibebankan selama 5 tahun tetapi menurut fiskal hanya 4 tahun.

3. Pengertian - Pengertian • Laba bersih komersial : laba yang dihitung sesuai prosedur pembukuan yg wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) • Laba bersih fiskal : laba bersih komersial yang telah disesuaikan atau dikoreksi secara fiskal/sesuai ketentuan perpajakan sebagai dasar pengenaan pajak disebut Penghasilan Kena Pajak. • Koreksi Fiskal : Koreksi atas laba bersih komersial menjadi penghasilan kena pajak • Jadi untuk mendapatkan penghasilan kena pajak laba komersial tersebut harus dilakukan koreksi fiskal.

4. Jenis koreksi fiskal • Koreksi Fiskal Positif : koreksi fiskal yang menyebabkan bertambahnya penghasilan kena pajak drpd laba komersial. Terjadi apabila biaya secara fiskal lebih kecil atau penghasilan lebih besar. • Koreksi Fiskal Negatif : koreksi fiskal yang menyebabkan berkurangnya penghasilan kena pajak drpd laba komersial. Terjadi apabila biaya secara fiskal lebih besar atau penghasilan lebih kecil.

5. Koreksi Fiskal Positif • Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M) • Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan (psl. 9 (1) UU PPh) • Biaya untuk mendapatkan penghasilan yang bukan obyek Pajak • Biaya untuk mendapatkan Penghasilan bersifat final • Biaya yg diakui secara fiskal lebih kecil

6. Biaya yang tidak berkaitan dengan usaha untuk 3M Contoh : CV Cofia bergerak di bidang jasa angkutan mengeluarkan biaya perbaikan sepeda motor salah satu pegawainya karena rusak sebesar Rp. 100.000,-. Atas biaya tersebut dikoreksi positif karena tidak ada hubungan dengan usahanya.

7. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan (psl. 9 (1) UU PPh) Contoh : • Pembagian laba / deviden • Biaya kepentingan pribadi pemegang saham • Pembentukan dana cadangan • Imbalan natura • Pembayaran melebihi kewajaran • Sumbangan • Gaji direktur CV, Fa, Kongsi • PPh • Sanksi Perpajakan

8. Biaya untuk mendapatkan penghasilan yang bukan obyek Pajak Contoh: CV Cofia menerima sumbangan dari Walikota Sby tetapi untuk mendapatkan sumbangan tersebut dikeluarkan biaya sebesar Rp. 500.000,- untuk biaya administrasi. Atas biaya tersebut dikoreksi positif.

9. Biaya untuk mendapatkan Penghasilan bersifat final Seluruh biaya untuk mendapatkan PPh Final harus dikoreksi positif. Contoh : PT X bergerak dibidang penyewaan Ruko, atas penghasilan dari penyewaan ruko dikenakan PPh final dan atas usaha tersebut diperlukan biaya – biaya termasuk gaji, pemeliharaan, dll dan atas biaya tersebut harus dikoreksi fiskal positif.

10. Biaya yg diakui secara fiskal lebih kecil Meliputi : - Penyusutan menurut fiskal lebih kecil - Amortisasi menurut fiskal lebih kecil - Biaya yang ditangguhkan Contoh : Aktiva A harga perolehan Rp. 300.000,- disusutkan komersial 3 tahun tetapi secara fiskal harus disusutkan 4 tahun maka : - Peny. Komersial tahun ke satu = 100.000,- - Peny. Fiskal tahun ke satu = 75.000,- Selisih = 25.000,- Selisih tersebut merupakan dikoreksi positif.

11. Koreksi Negatif Penyebab koreksi negatif a.l. • Penghasilan yang bukan obyek pajak • Penghasilan yg telah dikenakan PPh Final • Biaya yang diakui lebih besar

12. Biaya yang diakui secara fiskal Lebih besar Antara lain : - Penyusutan menurut fiskal lebih besar - Amortisasi menurut fiskal lebih besar - Biaya yang ditangguhkan pengakuannya saat diakui penagguhannya

13. Koreksi positif/negatif lainnya • Perlakuan biaya bunga sehubungan WP mempunyai Deposito • Perlakuan biaya Telepon seluler • Perlakuan biaya Sedan dan sejenisnya • Perlakuan sewa guna usaha / Leasing

14. Biaya Bunga sehubungan WP mempunyai Deposito(SE-46/PJ.4/1995 tgl. 5 Oktober 1995) Apabila WP mempunyai pinjaman/Hutang yang membayar bunga dan dilain pihak mempunyai Deposito maka atas biaya bunga tersebut tidak dapat dibebankan sesuai perbandingan antara jumlah hutang dan deposito. • Bunga yang tidak dapat dibebankan adalah = Rata2 deposito X jumlah bunga dibayar Rata2 pinjaman Contoh : PT X punya pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan bunga 10% pertahun, selain itu juga punya deposito sebesar 400.000.000,- maka beban bunga yang dapat dibebankan adalah : Jumlah bunga = 10% x 1 m = 100.000.000 Yg tdk dapat dibebankan = 400.000.000/1 m X 100.000.000,- = 40.000.000 atas biaya bunga 40 jt tsb dikoreksi fiskal positif, sehingga : Bunga dapat dibebankan = 100 jt – 40 jt = 60 jt

15. Perlakuan biaya untuk telepon seluler (KEP-220/PJ/2002, 18 April 2002) • Telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, hanya dapat dibebankan sebagai biaya sebesar 50% untuk : • Penyusutanya, • Biaya berlangganan • Pengisian ulang pulsa dan • Perbaikan telepon seluler tersebut Sehingga apabila terdapat telepon seluler maka biayanya dikoreksi fiskal sebesar 50%.

16. Perlakuan PPh untuk Biaya Kendaraan Sedan dan sejenisnya( KEP-220/PJ/2002, 18 April 2002 ) • Biaya kendaraan sedan atau yang sejenis yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% yaitu untuk : • Penyusutannya • Biaya perbaikan dan pemeliharaan termasuk BBM Sehingga atas biaya tersebut dikoreksi fiskal positif sebesar 50%.

17. Sewa Guna Usaha / Leasing(1169/KMK.01/1991 tgl. 27 Nopember 1991) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala Lessor : perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha Lessee : perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Lessor Jenis Leasing : • Sewa Guna usaha dg hak opsi • Sewa guna usaha tanpa hak opsi (Hak Opsi adalah hak untuk membeli atau memperpanjang masa leasing)

18. Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Syarat : • jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor; • masa sewa-guna-usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk barang modal Golongan I, 3 (tiga) tahun untuk barang modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan bangunan; • perjanjian sewa-guna-usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

19. Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Syarat : • jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewa-guna-usahakan ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor; • perjanjian sewa-guna-usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee.

20. Perlakuan akuntansi dan fiskal atas Leasing(dengan hak Opsi = Financial lease)

21. Perlakuan akuntansi dan fiskal atas Leasing (tanpa hak opsi = Operating lease)

22. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dari Laba Komersial Laba bersih Komersial XXXX Koreksi Fiskal : (+) Koreksi fiskal positif XXXX (-) Koreksi fiskal negatif XXXX Jumlah koreksi fiskal XXXX Jumlah penghasilan Kena Pajak XXXX

23. Sekian