1 / 18

PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) KEUANGAN

PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) KEUANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG AKUNTABEL. DASAR HUKUM PELAKSANAAN ANGGARAN. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

terrel
Download Presentation

PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) KEUANGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) KEUANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG AKUNTABEL

  2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN ANGGARAN • Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. • Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. • Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. • Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara • Keputusan Menteri Keuangan nomor 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Kemndiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum. • Peraturan Menteri Keuangan Nonor 71 tahun 2013 tentang Pedoman standart biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga • Peraturan Menteri keuangan Nomor 72 tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan • Surat menteri keuangan Republik Indonesia Nomor S-168/MK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di lingkup Perguruan Tinggi negeri kementerian Pendidikan dan Kebuidayaan • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 tahun 2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara • Surat Keputusan Rektor Nomor 05 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Universitas Diponegoro.

  3. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) • DIPA adalah sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapatkan pengesahan dari menteri keuangan selaku BUN • Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA adalah batas tertinggi pengeluaran negara • Jika alokasi dana tidak ada atau tidak mencukupi dalam DIPA maka pengeluaram negara tidak boleh dilakukan

  4. ANGGARAN YANG DIKELOLA • Rupiah Murni (RM) • Pendapatan Negara BukanPajak (PNBP)

  5. DIPA UNIVERSITAS DIPONEGORO • TAHUN ANGGARAN 2014= 661.152.853.000 • PNBP = 333.445.553.000 • RUPIAH MURNI = 268.505.377.000 • BOPTN= 59.201.923.000

  6. PEJABAT PERBENDAHARAAN TAHUN 2014 • Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) • Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) • Bendahara Pengeluaran • Bendahara Penerima • Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) • Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) • Bendahara Penerimaan Pembantu (BPP)

  7. MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN SESUAI DENGAN PMK NO. 190/PMK.05/2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA • Uang Persediaan (UP) • Ganti Uang Persediaan (GUP) • Tambahan Uang Pesediaan (TUP) • Pembayaran Langsung (LS) • Penihilan UP dan GUP Akhir Tahun

  8. REALISASI PNBP TAHUN 2013

  9. REALISASI PNBP TAHUN 2013

  10. REALISASI PNBP S.D BULAN APRIL TAHUN 2014

  11. REALISASI PNBP S.D BULAN APRIL TAHUN 2014

  12. PAGU ANGGARAN RUPIAH MURNI BOPTN LPPM TAHUN 2014 • PelaksanaanPenelitian (BOPTN) Rp 7.744.869.000,- 2. PenelitianKompetitifNasional Rp 5.425.500.000,- 3. Program PengabdianKepadaMasyarakatRp 2.315.000.000,-

  13. DALAM PROSES PENGAJUAN : PelaksanaanPenelitian BOPTN (Prosespengajuan 70%) : • PelaksanaankegiatanPenelitianUnggulan TA 2014 Rp 267.500.000,- • Pelaksanaan Program Penelitian Tim PPS TA 2014 Rp 187.500.000 • Pelaksanaan program penelitian fundamental Rp 1.393.625.000 • Pelaksanaan Program PenelitianHibahBersaing Rp 4.056.970.500,- • PelaksanaanPenelitiankerjasamaAntar PT TA 2014 Rp 95.000.000,- • Pelaksanaan Program PenelitianDesertasi TA 2014 Rp 744.500.000,-

  14. PelaksanaanPengabdian BOPTN (Prosespengajuan 70%) :a. Pelaksanaan Program PengabdianKepadaMasyarakat Multi Tahun IPTEKS BagiInovasidanKreatifitasKampusRp 250.000.000,-b. Pelaksanaan Program Pengabdiankepadamasyarakat Mono Tahun IPTEKS bagimasyarakat (IbM) TA 2014 Rp 1.865.000.000,-c. Pelaksanaan Program Pengabdiankepadamasyarakat Multi TahunbagiprodukEk (IbM) TA 2014 Rp 100.000.000,-d. Pelaksanaan Program Pengabdiankepadamasyarakat Multi Tahun IPTEKS bagiwilayah (IbW)_TA 2014 Rp 100.000.000,-

  15. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LPPM : • Ketua LPPM (sumberdana PNBP ) • PPK BOPTN (sumberdana Rupiah Murni) • PPK BelanjaRutin (sumberdana Rupiah Murni)

  16. PertanggungjawabanKeuangan Dana PenelitiandanPengabdian • SuratPernyataantanggungjawabmutlak (SPTJM) yang ditandatanganioleh PPK LPPM • Suratpermintaanpembayaran (SPP) yang ditandatangani PPK BOPTN • Suratpernyataantanggungjawabbelanja (SPTB) yang ditandatanganioleh PPK BOPTN • Perjanjiankontrakantaraketua LPPM danrektorUndip • Beritaacarapenyelesaianpekerjaan

  17. PertanggungjawabanKeuangan Dana PenelitiandanPengabdian • Berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa • Berita acara pembayaran • Daftar nama penerima dana penelitian/pengabdian • Surat Setoran Pajak (SSP)

  18. TERIMA KASIH

More Related