DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH MELALUI MEKANISME TRANSFER KE DAERAH DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

2. LatarBelakang • Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi pendidik (TPP) bagi guru PNS harusmemperhatikanstatus kepegawaian guru yang bersangkutan, karenaterkaitdenganbesarangajipokok yang berubahseiringdenganadanyakenaikan gaji berkala, dankenaikan pangkat/golongan • Untuk kelancaran pembayaran tunjangan profesi pendidik bagi guru pegawai negeri sipil daerah sesuai dengan ketentuan perundanganperlu disusun PetunjukTenis Pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik bagi Guru PNS Daerah Melalui Mekanisme Transfer ke Daerah

3. LandasanHukum • Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentangPokok-PokokKepegawaian; • Undang-UndangNomor 20 tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional; • Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah; • Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 TentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdanPemerintahan Daerah • Undang-UndangNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen

4. Lanjutan • PP Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagianKewenanganPusatdan Daerah • PeraturanPemerintahNomor 19 Tahun 2005 tentangStandarNasionalPendidikan • PeraturanPemerintahNomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaanPendidikan; • PeraturanpemerintahNomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; • PeraturanPemerintahNomor 41 Tahun 2009 tentangTunjanganProfesi Guru danDosensertaTunjangankehormatan Guru Besar;

5. Tujuan Acuanbagipihak yang berkepentingandalampelaksanaanpembayarantunjanganprofesipendidik, terutamabagiDinasPendidikanKabupaten/Kota, DinasKeuangan Daerah danSatuanPendidikandalampelaksanaanpembayarantunjanganprofesipendidikbagi guru PNSD, serta unit kerjalainnya yang relevan.

6. TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK Tunjangan profesi pendidik bagi guru PNS Daerah adalah tunjangan yang diberikan kepada guru PNS Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya

7. Besaran Tunjangan profesi pendidik bagi guru PNS adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkatolehsatuanpendidikan yang diselenggarakanolehpemerintahataupemerintahdaerahpadatingkat, masakerja, dankualifikasi yang samasetiapbulanterhitungJanuari 2010.

8. Sifat Tunjangan profesi pendidik bersifat tetap selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Pendidik

9. Sumber Dana Dana untuk pembayaran tunjangan profesi pendidik bagi guru PNSD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme transfer ke daerah

10. Kriteria Guru Penerima Tunjangan profesi pendidik bagi guru PNS daerah diberikan kepada guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas di daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan melaksanakan tugas dengan beban kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Ditjen PMPTK Depdiknas.

11. MekanismePembayaran • Depdiknasmenyusundaftardanrekap data guru PNSD calonpenerimatunjanganprofesipendidik yang sudahditetapkanolehDirjen PMPTK Depdiknasdanakandibayarkanmelaluimekanisme transfer kedaerah. • Depdiknasmenetapkanjumlah guru PNSD yang berhakmendapatkantunjanganprofesipendidik yang dirinci per daerahprovinsidankabupaten/kota paling lambatOktobertahunberjalanuntukpembayarantahunberikutnya. Selanjutnya data tersebutdisampaikankepadaDepartemenKeuangancqDirektoratJenderalPerimbanganKeuangan, DinasPendidikanKabupaten/Kota, danBagianKeuanganPemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

12. lanjutan • Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan menetapkan alokasi dana untuk masing-masing daerah kabupaten/kota berdasarkan data usulan Ditjen PMPTK Depdiknas. • Pemerintah daerah mengalokasikan tunjangan profesi pendidik bagi guru pada APBD dan APBD perubahan setiap tahun berdasarkan alokasi dana yang diterima dari Ditjen Perimbangan Keuangan.

13. lanjutan • Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setiap bulan menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) dilampiri daftar guru PNSD penerima tunjangan profesi pendidik bagi guru kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan menggunakan format sebagaimana Lampiran 1 • Pembayaran tunjangan profesi pendidik bagi guru PNSD dilakukan pada awal bulan dan apabila tidak dapat dilakukan pada awal bulan, maka dibayarkan secara rapel sesuai ketentuan. • Tunjangan profesi pendidik bagi guru PNSD dibayarkan untuk 12 (dua belas) bulan.

14. MUTASI, PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK BAGI GURU PNS DAERAH

15. Mutasi Pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik Mutasipembayarantunjanganprofesipendidikdapatdilakukanapabilaterjadimutasisebagaiberikut: • Guru pindahdariDepartemenPendidikanNasionalkeDepartemen Agama • Guru pindahdariDepartemen Agama keDepartemenPendidikanNasional • Guru pindahkesekolahpadakabupaten/kota lain • Pejabatstruktural yang berasaldari guru kembalimenjadi guru

16. Mutasi pembayaran tunjangan profesi pendidik dilakukan apabila mutasi kepegawaian guru sudah diselesaikan atau SK mutasinya sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah tempat barunya.

17. Berkas yang harusdipersiapkan guru untukmutasipembayarantunjanganprofesipendidikantara lain : • FotokopiSuratKeputusanmutasi • SuratKeputusantugasmengajar • Fotokopinomorrekening yang bersangkutan • SuratKeputusanPenghentianPembayaranTunjanganProfesiPendidik

18. Penghentian Pembayaran Pemberiantunjanganprofesipendidikdapatdihentikanapabila guru penerimatunjanganprofesipendidikmemenuhisalahsatuataubeberapakeadaansebagaiberikut: • meninggaldunia, • mencapaibatasusiapensiun (guru PNS danbukan PNS denganbataspensiun 60 tahun), • tidaklagibertugassebagai guru ataupengawas, • tidaklagimelaksanakantugassesuaidenganpersyaratanbebantugas guru/pengawas, • tidaklagimengampumatapelajaran yang sesuaidengansertifikatpendidik,

19. Pembayarantunjanganprofesipendidik guru akandihentikanjika guru yang bersangkutanmemenuhisalahsatuketentuantersebutdiatas yang dibuktikandengansuratresmidaripihak yang berwenang, misalkan: • Adanya SK Pensiun guru yang bersangkutan. • Keteranganresmi yang menyatakan guru ybsmeninggaldunia. • Adanyapetikankeputusandaripengadilan. • Adanya SK perubahan status guru menjadi non guru.

20. Berdasarkan surat resmi di atas, kepala satuan pendidikan tidak memasukkan guru PNSD yang akan dihentikan pembayaran tunjangan profesi pendidiknya ke dalam daftar usulan pada bulan berikutnya.

21. PembatalanPembayaran Tunjanganprofesipendidikbagi guru dapatdibatalkanpembayarannyadanwajibmengembalikantunjanganprofesipendidik yang telahditerimakepadanegaraapabila: • SeritifikatPendidikdibatalkanoleh yang berwenang • SuratKeputusanDirjen PMPTK tentangPenerimaTunjanganProfesiPendidikdibatalkanolehpejabat yang berwenang, MekanismepengembaliankekasnegaramelaluiBendaharaPengeluaranDinasPendidikanuntukselanjutnyadisetorkankerekeningkas Negara.

22. KeterlanjuranPembayaran • Dalam hal terjadi keterlanjuran pembayaran tunjangan profesi pendidik kepada guru PNSD, maka guru yang bersangkutan wajib mengembalikan dana ketelanjuran tersebut ke rekening kas negara melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas negara paling lambat 1 hari kerja setelah dana tersebut diterima. • Dalam hal guru yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya maka Bendahara Pengeluaran memperhitungkannya dengan gaji sesuai dengan ketentuan yang berlaku

23. PENGENDALIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI PENDIDIK BAGI GURU PNS DAERAH

24. Pengawasan • Untukmewujudkanpembayarantunjanganprofesipendidikbagi guru yang transparandanakuntabeldiperlukanpengawasanolehaparat internal daneksternal. • Pengawasan internal sepenuhnyamenjaditanggungjawabKepalaSatuanPendidikantempat guru yang bersangkutanbertugasdanPengawasSekolah. • Pengawasaneksternalterhadappelaksanaanpembayarantunjanganprofesipendidikbagi guru dilakukanolehlembagafungsional yang berwenangseperti: Inspektorat Daerah atauBawasda.

25. Pelaporan dan Rekonsiliasi DinasPendidikanKabupaten/Kota wajibmenyampaikanrekap data guru penerimatunjanganprofesipendidikbagi Guru PNS Daerah kepadaDepartemenPendidikanNasionalcqDirektoratJenderal PMPTK secararutinpadabulan April dan September tahunberjalan.

26. lanjutan Direktorat Jenderal PMPTK Departemen Pendidikan Nasional bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan melaksanakan rekonsiliasi rekapitulasi jumlah penerima tunjangan profesi pendidik bagi guru PNSD setiap bulan Mei dan Oktober tahun berjalan untuk dapat dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota tahun berikutnya.

27. Sanksi • Apabila ternyata setelah dilakukan verifikasi dan atau pemeriksanaan ditemukan ada dokumen guru yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

28. Lanjutan • Tingkatan pemberian sanksi dan siapa yang diberikan sanksi tergantung dari siapa yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan. Apakah kesalahan pada guru, kepala sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota, atau pada pengelola keuangan daerah. Pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

29. TERIMAKASIH