720 likes | 2.05k Views
PP 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN. Materi SAP. PP 24/2005 Pengantar SAP Kerangka Konseptual PSAP No. 1 Penyajian Laporan Keuangan PSAP No. 2 Laporan Realisasi Anggaran PSAP No. 3 Laporan Arus Kas PSAP No. 4 Catatan atas Laporan Keuangan. Materi SAP.
E N D
Materi SAP • PP 24/2005 • Pengantar SAP • Kerangka Konseptual • PSAP No. 1 Penyajian Laporan Keuangan • PSAP No. 2 Laporan Realisasi Anggaran • PSAP No. 3 Laporan Arus Kas • PSAP No. 4 Catatan atas Laporan Keuangan
Materi SAP • PSAP No. 5 AkuntansiPersediaan • PSAP No. 6 AkuntansiInvestasi • PSAP No. 7 AkuntansiAsetTetap • PSAP No. 8 AkuntansiKonstruksiDalamPengerjaan • PSAP No. 9 AkuntansiKewajiban • PSAP No. 10 KoreksiKesalahan, PerubahanKebijakanAkuntansi, danPeristiwaLuarBiasa • PSAP No. 11 LaporanKeuanganKonsolidasian
DASAR HUKUM • Pasal 5 UUD 1945 • UU 17/2003 tentangKeuangan Negara “SAP disusunolehkomitestandarygindependendanditetapkadengan PP setelahterlebihdahulumendapatpertimbangan BPK” • UU 1/2004 tentangPerbendaharaan Negara • UU 32/2004 tentangPemerintahan Daerah “Lapkeupemdadisusun & disajikansesuai SAP yang ditetapkan dg PP” • UU 33/2004 tentangPerimbanganKeuanganPusatdan Daerah
PENGERTIAN • Akuntansi:proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi & kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan • SAP:prinsip akuntansi yg diterapkan dlm menyusun dan menyajikan lapkeu pemerintah • Sistem akuntansi pemerintah:prosedur manual/-terkomputerisasi dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah
AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Hambatandlmmenghasilkanlaporankeuanganygrelevandanhandal • Objektivitas • Konsistensi • Daya banding • Tepat waktu • Ekonomis dlm penyajian laporan • materialitas
1. OBJEKTIVITAS • Msyrakt pemilik modal / prinsipal • Pemerintah pelaksana / agen • Hambatan : Berbeda kepentingan antara Pem dgn msy. Pem cenderung meningkatkan kesejahteran pribadi. Msy ingin kesejahteraan bersama
2. KONSISTENSI • Penggunaan metode atau teknik akuntansi yg sama utk menghasilkan lap keu organisasi selama periode wkt secara berturut-turut • Hambatan: Organisasi tujuan jk panjang Lap.keu mengukur kinerja periode terttu agar inf nya nyambung mk hrs konsisten
3. DAYA BANDING • Lap. Keu hendaknya bs dibandingkan antar periode wkt tertentu, dan dengan instansi lain yg sejenis • Hambatan: Semakin objektif & konsisten lap keu,maka semakin tinggi daya bandingnya.
4. TEPAT WAKTU • Lap keu hrs disajikan tpt wkt sebgi dsr pembuatan keputusan eko, sosial, dan politik (artinya hrs byk inf sehingga kep yg diambil tdk salah) • Hambatan: Semakin byk inf yg dibutuhkan,maka semkn lama pula wkt yg dibutuhkan
5. EKONOMIS DLM PENYAJIAN LAPORAN • Utk menyajikan lap keu biaya • Semakin byk inf yg dibutukan, mk semakin byk biaya • Hambatan: Manfaat lap keu hrs lbh besar dari Biaya yg dikeluarkan
6. MATERIALITAS • Informasi dianggap materil apabila mempengaruhi keputusan • Hambatan : ukt menentukan materialitas proffessional judgement
TEKNIK AKUNTANSI KEU SP • AKUNTANSI ANGGARAN • AKUNTANSI KOMITMEN • AKUNTANSI DANA • AKUNTANSI KAS • AKUNTANSI AKRUAL
1. AKUNTANSI ANGGARAN • Menyajikan jlh yg dianggarkan dgn jlh aktual dictt secr berpasangan • Mrp teknik akuntansi yg menyajikan jml yg dianggarkan dg jml aktual dan dicatat scr berpasangan (double entry). Lebih menekankan pd bentuk dr akun-akun keuangan bukan pd isi akun tsb • Dpt membandingkan scr sistematik & kontinyu jml anggaran dg realisasi anggaran, shg dpt dilakukan tindakan koreksi bila tdpt varians. • Tujuan: utk menekankan peran anggaran dlm siklus perencanaan, pengendalian, & akuntabilitas. • Kelemahan: teknik ini sangat kompleks.
2. AKUNTANSI KOMITMEN Akuntansi komitmen adl sistem akuntansi yg mengakui transaksi & mencatatnya pd saat order dikeluarkan. Tujuan: utk pengendalian anggaran, agar tak over-commit the budget Masalah: akun yg dicatat hanya didukung oleh order yg dikeluarkan, tak ada legal-liability utk patuh pd order & order dg mudah dibatalkan. Shg sulit utk mengakui biaya utk periode ybs yg didasarkan pd order yg dikeluarka
3. AKUNTANSI DANA • Metode akuntansi yg menekankan pd pelaporan pemanfaatan dana • Mengakui transaksi saat komitmen disepakati
3. AKUNTANSI DANA Sistem akt pemerintah yg dilakukan dg konsep dana, memperlakukan unit kerja sbg accounting entity & budget entity yg berdiri sendiri. Sistem ini dibuat utk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan utk tujuan yg telah ditetapkan. Dana dapat dikeluarkan bila tdpt otorisasi dr dewan legislatif, pihak eksekutif, atau krn tuntutan peraturan perundangan. Sistem akuntansi dana adalah metoda akuntansi yang menekankan pada pelaporan pemanfaatan dana, bukan pelaporan organisasi itu sendiri.
3. AKUNTANSI DANA Dua jenis dana pd organisasi sektor publik, yaitu: • expendable fund: digunakan utk menctt nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih & saldo dana yg dpt dibelanjakan utk kegiatan yg tak bertujuan mencari laba. Digunakan pd governmental funds • Nonexpendable fund: utk menctt pendapatan, biaya, aktiva, utang, & modal utk kegiatan yg sifatnya mencari laba. Digunakan pd organisasi bisnis (proprietary funds).
3. AKUNTANSI KAS • Pendapatan dictt pd saat kas diterima • Pengeluaran dictt pd saat kas keluar • Keuntunganya memberikan inf aktual,rill dan objektif.
4. AKUNTANSI AKRUAL • Menghasilkan lap keu yg bs dipercaya, akurat, komprehensif dan relevan • Perbedaan antara akuntansi berbasis kas dg berbasis akrual:
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Komponen Laporan Keuangan • Laporan Realisasi Anggaran • Neraca • Laporan Arus Kas • Catatan Atas Laporan Keuangan • Laporan Kinerja Keuangan • Laporan Perubahan Ekuitas
Tujuan & Fungsi Laporan Keuangan • Kepatuhan & pengelolaan • Akuntabilitas & pelaporan retrospektif • Perencanaan & informasi otorisasi • Kelangsungan organisasi • Hubungan masyarakat
Pemakai Laporan Keuangan SP: • Pembayar pajak • Pemberi dana bantuan • Investor • Pengguna jasa • Karyawan • Pemasok • Dewan legislatif • Manajemen • Pemilih • Badan pengawas
Hak & Kebutuhan Pemakai Lap Keu: • Hak untuk mengetahui • Hak untuk diberi informasi • Hak untuk dimenyalurkan aspirasi - nya
Akuntansi Keuangan Daerah : • Adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporantransaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan pihak-pihak eksternal pemda.
Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah • Single entry • Double entry • Triple entry
Single Entry • Single entry disebut juga sistem tata buku tunggal • Single entry merupakan pencatatan transaksi ekonomi dengan satu kali pencatatan
Single Entry • Transaksi yang berakibat bertambahnya kas dicatat pada sisi penerimaan, dan sebaliknya transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran
Single Entry Single entry digunakan sebagai dasar pembukuan dg alasan kemudahan & kepraktisan. Namun tak dpt memberikan informasi yg komprehensif & mencerminkan kinerja sesungguhnya. Tuntutan good governance (transparaiisi & akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi sektor publik) mjdkan perubahan dr sistem single entry mjd double entry sbg solusi mendesak diterapkan.
Contoh Single Entry Skp = surat ketetapan pajak
Double Entry • Sistem pencatatan double entry sering disebut juga sistem tata buku berpasangan • Sistem double entry merupakan pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dua kali pencatatan
Double Entry • Sisi debit berada disebelah kiri, sedangkan sisi kredit berada dikanan • Sistem pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi • AKTIVA + BELANJA = UTANG + EKUITAS DANA + PENDAPATAN
Double Entry • Aplikasi pencttn transaksi dg sistem double entry ditujukan utk • menghasilkan LK yg auditable & traceable yg mrp faktor utama menghasilkan informasi keu yg dpt dipertanggungjawabkan kpd publik. • Dpt dilakukan pengukuran kinerja scr lebih tepat.
Triple Entry • Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dgn menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dgn pencatatan pd buku anggaran.
Dasar Pengakuan(SAP NO.24 THN 2005) • Basis Kas • Basis Akrual • Basis Kas Modifikasian • Basis Akrual Modifikasian
Basis Kas • Basis kas menetapkan pengakuan transaksi ekonomi dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas • Misal transaksi terjadi tgl 5 jan 06, diterima bendahara tgl 14 jan 06, maka transaksi akan dicatat pd tgl 14 jan 06
2. Basis Akrual • Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pd saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi • Misal transaksi terjadi tgl 5 jan 06, diterima bendahara tgl 14 jan 06, maka transaksi akan dicatat pd tgl 5 jan 06
3. Basis Kas Modifikasian • Merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual
3. Basis Kas Modifikasian • Transaksi penerimaan/pengeluaran kas dicatat pada saat uang diterima/dibayar (dasar kas). • Pada akhir periode dilakuan penyesuian utk mengakui transaksi dlm periode berjln meskipun penerimaan/pengeluaran kas yang dimaksud belum terealisasi
4. Basis Akrual Modifikasian • Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dgn menggunakan basis kas utk transaksi tertentu dan menggunakaan basis akrual utk sebagian besar transaksi
Pelaporan Basis Kas • Basis kas mengakui transaksi pd saat kas diterima atau dibayarkan • Akibatnya yang dilaporkan dlm neraca hanya akun KAS, sehingga EKUITAS DANA yg ada disisi pasiva hanya menggambarkan keadaan KAS
Pelaporan Basis Akrual • Basis akrual mengakui transaksi pd saat terjadi transaksi • Akibatnya yg dilaporkan dineraca adalah semua KEKAYAAN, UTANG DAN EKUITAS DANA yg dimiliki
Pelaporan Basis Kas Modifikasi • Basis kas modifikasi adalah pendekatan yg mecoba menampilkan inf yg dihasilkan basis kas, sekaligus menyajikan inf yg hanya bisa dimunculkan oleh basis akrual • Sehingga neraca yg dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas
Pelaporan Basis Akrual Modifikasi • Basis ini lebih banyak diimplementasikan pd negara2 yg menggunakan multidana dlm akt pemerintahannya • Memfokuskan pengukuran hanya pd sumber daya yg bersifat lancar