GBPP-SAP

1. GBPP-SAP Disampaikan pada Perkuliahan STMIK/STIE MDP Ryzky Yan Deriza

2. Prolog • Hukum terlihat amat berkembang pesat dan diletakan di posisi tertinggi dalam hal. penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. • Diseluruh bidang dan sendi kehidupan hukum ada dan mengatur. • Hukum sendiri sebenarnya tidak mungkin dapat berkembang (berdasarkan sistem) bila tidak didukung oleh elemen2 lain seperti Politik, Ekonomi dan Sosial-Budaya. • Hukum dalam Rekayasa merupakan suatu bidang ilmu yang coba mempelajari bagaimana hukum berkembang dan masuk dalam suatu ranah Rekayasa.

3. Etimologi kata “ASPEK” • tanda: linguis dapat mencatat dengan baik ucapan-ucapan yg mempunyai -- fonemis; • sudut pandangan: mempertimbangkan sesuatu hendaknya dr berbagai --; • pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dsb sbg pertimbangan yg dilihat dr sudut pandang tertentu; • kategori gramatikal verba yg menunjukkan lama dan jenis perbuatan;

4. Etimologi dari “HUKUM” • peraturan atau adat yg secara resmi dianggap mengikat, yg dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; • undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; • patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dsb) yg tertentu; • keputusan (pertimbangan) yg ditetapkan oleh hakim (dl pengadilan); vonis;

5. Etimologi dari “REKAYASA” • Penerapan kaidah2 ilmu dalam pelaksanaan (seperti perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang ekonomis dan efesien) • Menerapkan kaidah-kaidah ilmu dalam melaksanakan seseuatu • Proses atau cara menerapkan

6. Aspek Hukum dalam Rekayasa • Ilmu yang mempelajari ttg: • Sudut/segi hukum yang mengatur penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan . • Penginterpretasian/penafsiran gagasan peraturan penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam melaksanakan sesuatu

7. Satuan Acara Perkuliahan • KajianAspekTelematikaMultimediadancyberspacedalamSistemHukumNasional • KajianAspekHukum Telekomunikasi • KajianAspekHukum Teknologi Informasi • Kajian Aspek Hukum Perlindungan Data Dan Hak Pribadi • Aspek Hukum Media Internet • Aspek Hukum Perikatan

8. Multi Media Dalam Pandangan HaKI • Hak Cipta Dan Pembajakan Program Komputer • Aspek Hukum Rahasia Dagang • Aspek Hukum Desain Industri • Aspek Hukum Desain TLST • Aspek Hukum Perlindungan Konsumen • Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HaKI di era Globalisasiekonomi

9. Pengantar Ilmu Hukum • 12 makna hukum: • Disiplin/Sistem Ajaran; • Ilmu Pengetahuan; • Nilai; • Kaidah; • Sistem; • Tata Hukum/Peraturan Perundang-undangan; • Proses Pemerintahan; • Petugas; • Simbol; • Perilaku Yang Ajeg; • Kesadaran hukum masyarakat; dan • Seni.

10. Konstruksi Peraturan Hukum • MetodeArgumentum Per Analaogium(Analogi)Merupakanmetodepenemuanhukumdimana hakim mencariesensi yang lebihumumdarisebuahperistiwahukumatauperbuatanhukumbaik yang telahdiaturolehundang-undangmaupun yang belumadapengaturannya. (Luas) • MetodePenyempitan/PengkonkritanHukum (Rechsvervijnings)Metodeinibertujuanuntukmengkonkritkan/menyempitkansuatuaturanhukum yang terlaluabstrak, luas, danumum, supayadapatditerapkanterhadapsuatuperistiwatertentu.

11. MetodeArgumentum a ContrarioMetodeinimemberikankesempatankpd hakim utkmenemukanhukumdgnpertimbanganbhwapabila UUmenetapkanhalttentuutkperistiswattentu , mkaperaturanitutbatas pd peristiwatertentuitudanutkperistiwadiluarnyaberlakukebalikannya. Jdesensi-nyamngdepankancarapenafsiranygberlawananpengertianantaraperistiwakonkretygdihadapidenganperistiwaygdiaturdlm UU. Pd metodeargumentum a contratioini, titikberatdiletakkan pd ketidaksamaanperistiwanya. Disinidiperlukanseginegatifnya dariUU.

12. Tujuan Hukum • Pada umumnya Hukum di-Tuju-kan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dlm masyarakat srta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tsbt. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tdk mnjd hakim atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dgn ketentuan yg sdg berlaku. • Tujuan Hukum, antara lain: • Keadilan • Kepastian • kemanfaatan

13. Macam sistem hukum • Sistem Hukum Dunia • Eropa Kontinental (Civil Law); • Anglo Saxon (Common Law); • Socio-Komunis; • Islam (Negara Timur Tengah); • Negara Timur Jauh; dan • Dsb.

14. Macam Hukum di Indonesia • Hukum Materil • Hukum Pidana • Hukum Perdata • Hukum Tata Usaha Negara • Hukum Administrasi Negara • Hukum Adat • Hukum Islam • Hukum Formil Hukum acara, hukum pelaksana

15. Pembagian Hukum • Menurut sumbernya : • Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan. • Hukum adat, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan. • Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara-negara suatu dalam perjanjian Negara. • Hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena putusan hakim. • Hukum doktrin, yaitu hukum yang terbentuk dari pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

16. Menurut bentuknya : • Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan pada berbagai perundangan • Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan. • Menurut tempat berlakunya : • Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu Negara. • Hukum internasional, yaitu yang mengatur hubungan hubungan hukum dalam dunia internasional. • Menurut waktu berlakunya : • Ius constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. • Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. • Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.

17. Menurut cara mempertahankannya : • Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan. • Hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material • Menurut sifatnya : • Hukum yang memaksa (dwingenrecht), yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun mempunyai paksaan mutlak. • Hukum yang mengatur (aanfulendrecht), yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. • Menurut wujudnya : • Hukum obyektif, yaitu hukum dalam suatu Negara berlaku umum. • Hukum subyektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku pada orang tertentu atau lebih. Disebut juga hak. • Menurut isinya : • Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. • Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat kelengkapannya ata hubungan antara Negara dengan warganegara

18. Law as a Tool for Social Engineering • Konsep hukum sebagai sarana pembaharu masyarakat mengingatkan kita pada pemikiran Roscea Pound, salah seorang pendukung Sociological Jurisprudence. • Pound mengatakan, hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa (law as a tool of social engineering), tidak sekadar melestarikan status quo.

19. Hukum sbg sarana rekayasa sosial (socialengineering), tidak saja digunakan utk mengukuhkan pola2 kebiasaan dan tingkah laku yg tdpt dlm masyarakat, melainkan jg utk mengarahkan pd tujuan yg dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yg dipandang tdk sesuai lagi dgn pola2 kelakuan baru dan sebagainya. • Hukum dpt berfungsi utk mengendalikan masyarakat dan bisa juga mnjd sarana utk melakukan perubahan2 dlm masyarakat.

20. konsep hukum sbg sarana pembaharuan masyarakat mrpkn konsep pembangunan (pembinaan) hukum yg paling tepat dan relevan sampai saat ini. • Masalahnya terletak pd sbrp jauh pembentukan PUU baru (dlm bidang2 hukum yg dianggap netral) tlh diantisipasi dampaknya bg masyarakat scra keseluruhannya. 3 catatan yg dpt diberikan sbgi pelengkap. • harus disadari bhw bgmnpun hukum mrupakn suatu system, yg keseluruhannya tdk lepas dr nilai2 yg hidup dlm masyarakat. Pengembangan 1 bidang hukum jg akan berpengaruh pula ke bidang2 hukum lainnya. Contoh, PUU di bidang penanaman modal, memiliki keterkaitan dgn masalah hukum pertanahan, yg di Indonesia blum dpt disebutkan sbgai bidang yg netral.

21. 3 catatan pelengkap. • 3 catatan yg dpt diberikan sbgi pelengkap. • harus disadari bhw bgmnpun hukum mrupakn suatu sistem, yg keseluruhannya tdk lepas dr nilai2 yg hidup dlm masyarakat. Pengembangan 1 bidang hukum jg akan berpengaruh pula ke bidang2 hukum lainnya. Contoh, PUU di bidang penanaman modal, memiliki keterkaitan dgn masalah hukum pertanahan, yg di Indonesia blum dpt disebutkan sbgai bidang yg netral.

22. penetapan tujuan hukum yg terlalu jauh dr kenyataan sosial seringkali menyebabkan dampak negatif yang perlu diperhitungkan. Contoh, pembentukan UU No.14/1992 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Produk hukum tersebut dpt dikatakan sbgai wujud social engineering utk mengarahkan masyarakat Indonesia dari kebiasaan tidak disiplin berlalu lintas menjadi berdisiplin. Kendati demikian, kondisi yg ideal seperti yg diharapkan olh UU tersebut rupanya terlalu jauh dr kenyataan sosial yg ada. Masyarakat merasa belum siap utk mengikuti instrument hukum itu. Akibatnya, stabilitas social (bahkan politik) terganggu. Sbgai pemecahannya, diberikan beberapa konsensi kpd masyarakat dgn menerapkan isi UU itu secara bertahap, yg sebelumnya tdk prnh dibayangkan akan terjadi.

23. konsep social engineering tdk boleh berhenti pd penciptaan peraturan hukum trtulis krn hukum trtulis spt itu slalu mengalami keterbatasan. Konsep ini memerlukan peranan aparat penegak hukum yg professional, utk memberi jiwa pd kalimat2 tertulis dlm PUU. Aparat hukum, khususnya hakim, harus mampu menggali nilai2 hukum yg hidup dlm masyarakat, spt diamanatkan dlm UU No.14/1970 ttg Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan kemudian menggunakan nilai2 yg baik dlm rangka menerjemahkan ketentuan hukum yg berlaku.

24. SEKIAN DAN TERIMAKASIH SEMOGA DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT “Jika orang lain bisa, saya juga bisa, mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau Berjuang.” Abdul Muis (anggota Volksraad, wakil SI, & Jong Celebbes)