1 / 50

GAMBARAN UMUM APLIKASI SIPKD versi release

GAMBARAN UMUM APLIKASI SIPKD versi release. PELATIHAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG PT USADI SISTEMINDO INTERMATIKA. SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. PERENCANAAN & PENGANGGARAN. PERTANGGUNGJAWABAN. BAB IV Penyusunan Rancangan APBD

louis-albert
Download Presentation

GAMBARAN UMUM APLIKASI SIPKD versi release

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. GAMBARAN UMUM APLIKASI SIPKD versi release PELATIHAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG PT USADI SISTEMINDO INTERMATIKA

  2. SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PERENCANAAN & PENGANGGARAN PERTANGGUNGJAWABAN • BAB IV PenyusunanRancangan APBD • BAB V Penetapan APBD • (Permendagri 13 tahun 2006) • BAB XI AkuntansiKeuangan Daerah • BAB XII Pertanggungjawaban • Pelaksanaan APBD • (Permendagri 13 tahun 2006) PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN • BAB VII Pelaksanaan APBD • BAB IX PengelolaanKas • BAB X PenatusahaanKeuangan Daerah • (Permendagri 13 tahun 2006)

  3. PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN PENERIMAAN (PENDAPATAN) PENGELUARAN (BELANJA)

  4. PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN Perda APBD DPA Per KDH Penjabaran APBD Anggaran Kas PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

  5. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN

  6. Pendapatan melalui Bendahara Wajibpajak/wajibretribusimenyetorkanuangnyakeBendaharaPenerimaansesuaidengan yang terteradalamSKP/SKRataudokumen lain yang dipersamakandengan SKP/SKR BendaharaPenerimaanmembuatSuratTandaBuktiPembayaranataubukti lain yang sah BendaharaPenerimaanmenyetorkanseluruhpenerimaankekasda paling lambat 1 hariberikutnyadenganmenggunakanSTS Permendagri 55 th 2008

  7. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD Bendahara Penerimaan SKPD Penerimaan secara tunai Prosespenerimaantunai SuratTandaBuktiPembayaran PengisianBukuPenerimaan & Penyetoran ProsespenyetorankeKas Daerah STS PengisianBukuPenerimaan & Penyetoran BukuPenerimaan & Penyetoran

  8. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD Bendahara Penerimaan SKPD Penerimaan melalui rekening Bank Bendahara Penerimaandirekening bank Bendahara Nota Kredit/ Informasi lain dr Bank PengisianBukuPenerimaan & Penyetoran Transfer (penyetoran) keKas Daerah STS PengisianBukuPenerimaan & Penyetoran BukuPenerimaan & Penyetoran

  9. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD Bendahara Penerimaan SKPD Penerimaan melalui Kas Daerah PenerimaandirekeningKas Daerah Slip Setoran/ Bukti Lain yang sah PengisianBukuPenerimaan & Penyetoran BukuPenerimaan & Penyetoran

  10. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SKPD BendaharaPenerimaanPembantu Penerimaan secara tunai Prosespenerimaantunai SuratTandaBuktiPembayaran PengisianBukuPenerimaan & Penyetoran ProsespenyetorankeKas Daerah STS PengisianBukuPenerimaan & Penyetoran BukuPenerimaan & Penyetoran

  11. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PPKD Bendahara Penerimaan PPKD PenerimaandirekeningKas Daerah Nota Credit/ Bukti Lain yang sah PengisianBukuPenerimaan PPKD BukuPenerimaan PPKD

  12. Penatausahaan Penerimaan PelaksanaandanPenatausahaan PenatausahaanPenerimaan Main

  13. Penerimaan PelaksanaandanPenatausahaan PenatausahaanPenerimaan Penerimaan Main

  14. Penyetoran PelaksanaandanPenatausahaan PenatausahaanPenerimaan Penyetoran Main

  15. Pengembalian Pendapatan PelaksanaandanPenatausahaan PenatausahaanPenerimaan PengembalianPendapatan Main

  16. Buku Penerimaan dan Penyetoran PelaksanaandanPenatausahaan PenatausahaanPenerimaan BukuPenerimaandanPenyetoran Main

  17. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN SPD DPA Anggaran Kas

  18. (SPP) Surat Permintaan Pembayaran • SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran atas suatu belanja • Pengajuan SPP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada PA/KPA melalui PPK • Didasarkan kepada SPD yang telah dikeluarkan • Ada 4 jenis SPP yaitu: UP, GU, TU dan LS Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 198 s/d 210

  19. (SPM)Surat Perintah Membayar • SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD • Dokumen ini dibuat oleh PPK berdasarkan SPP telah dibuat oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu • SPM diotorisasi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 211 s/d 215

  20. (SP2D)Surat Perintah Pencairan Dana • SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD • SP2D adalah spesifik  satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM • SP2D dapat diterbitkan jika: • Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia • Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan • Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D: • Diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima • Apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 216 s/d 219

  21. PENCATATAN TRANSAKSI -UangPersediaan- BP KasTunai BP Pajak BP Panjar BP RincianObyek BP Bank SPD Belanja SPJ UP SPP SPM SP2D BKU

  22. PENCATATAN TRANSAKSI -LS- BP KasTunai BP Pajak BP Panjar BP RincianObyek BP Bank SPD PelaksanaanKegiatan Dokumen2 SPP SPM SP2D BKU

  23. SPD Penganggaran SPD Main

  24. Penatausahaan Pengeluaran PelaksanaandanPenatausahaan PenatausahaanPengeluaran Main

  25. SPP UP PelaksanaandanPenatausahaan PenatausahaanPengeluaran SPP UangPersediaan SKPD Main

  26. SPM PelaksanaandanPenatausahaan PenatausahaanPengeluaran SPM Main

  27. Pergeseran Uang PelaksanaandanPenatausahaan PenatausahaanPengeluaran PergeseranUang Main

  28. Panjar PelaksanaandanPenatausahaan PenatausahaanPengeluaran Panjar Main

  29. Belanja PelaksanaandanPenatausahaan PenatausahaanPengeluaran Belanja Main

  30. Pertanggungjawaban UP/TU PelaksanaandanPenatausahaan PenatausahaanPengeluaran Pertanggungjawaban UP/TU Main

  31. Pelimpahan UP PelaksanaandanPenatausahaan PenatausahaanPengeluaran Pelimpahan UP Main

  32. LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KEUANGAN SATKER DAN PPKD PEMDA NERACA SATUAN KERJA LRA SATUAN SATUAN KERJA KERJA CATATAN ATAS LAP KEUANGAN NERACA NERACA PEMDA PPKD PPKD LRA LRA PPKD PEMDA CATATAN LAPORAN CATATAN ATAS LAP ARUS KAS ATAS LAP KEUANGAN PEMDA KEUANGAN Struktur SAPD

  33. SIKLUS AKUNTANSI

  34. 1. Akuntansi Satker • AkuntansidiSatkerdilakukanoleh PPK SKPD/ SKPKD • PPK-SKPD menjurnal: • SPJ Penerimaandalam Register JurnalPenerimaanKas. • SPJ Pengeluarandan SP2D dalam Register JurnalPengeluaranKas. • Bukti memorial transaksiAsetTetapdalam Register JurnalUmum. • Bukti memorial transaksiSelainKasdalam Register JurnalUmum • Jurnal-jurnaltersebutdipostingkeBukuBesar SKPD, yang dijadikandasaruntukmembuatNeracaSaldo SKPD Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 241 s/d 265

  35. Akuntansi Satker (lanjutan) • BerdasarkanNeracaSaldo SKPD, PPK SKPD menyusunLaporanKeuangan SKPD yang terdiridari: • LaporanRealisasiAnggaran • Neraca • CatatanAtasLaporanKeuangan • LaporanKeuangan SKPD diserahkanoleh PPK SKPD kepada PA untukdiotorisasi • PA menyerahkanLaporanKeuangan SKPD yang sudahdiotorisasidansuratpernyataankepada PPKD Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 241 s/d 265

  36. 2. Akuntansi PPKD • Akuntansi PPKD dilakukanolehFungsiAkuntansiPemda yang biasanyadilakukansecarakhususolehBidangAkuntansidi SKPKD • Akuntansi PPKD mencatattransaksi-transaksiPemdadanjugatransaksi yang munculdalamposisinyasebagaikonsolidator • SepertihalnyaAkuntansiSatker, Akuntansi PPKD jugamelaksanakansiklus yang sama: Jurnal, BukuBesar, NeracaSaldodanLaporanKeuangan Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 266 s/d 289

  37. Akuntansi PPKD (lanjutan) • Di Akhir periode, Akuntansi PPKD akan menghasilkan laporan keuangan berupa : • Laporan Realisasi Anggaran • Neraca PPKD • Catatan atas LK • Laporan Keuangan PPKD (parents balance sheet) juga berfungsi sebagai kontrol dan alat penggabung di akhir periode Permendagri 13 th 2006 dan Permendagri 59 th 2007 pasal 266 s/d 289

  38. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN BP KasTunai 1 BKU BP Pajak BP Panjar BP RincianObyek BP Bank LaporanKeuangan Jurnal BukuBesar NeracaSaldo

  39. LAPORAN KEUANGAN PEMDA • Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan Konsolidator • Perbedaan utama dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dibandingkan Laporan Keuangan SKPD adalah tidak adanya rekening RK. Rekening tersebut sudah dinihilkan melalui jurnal eliminasi

  40. Worksheet Konsolidasi NS SKPD StlhPenyesuaian NS PPKD stlhPenyesuaian WORKSHEET KONSOLIDASI LRA Pemda NeracaPemda JurnalEliminasi

  41. Penyusunan Laporan Keuangan Pemda LRA WS Konsolidasi Neraca LaporanArusKas

  42. Memorial Pertanggungjawaban Transaksi Non Kas Memorial Main

  43. Jurnal Pertanggungjawaban JurnalKonsolidator SP2D Main

  44. Korolari Pertanggungjawaban Transaksi Non Kas Korolari Main

  45. Konsolidator Pertanggungjawaban JurnalKonsolidator Penyetoran Main

  46. Saldo Awal Pertanggungjawaban Setting SaldoAwal Main

  47. ModulPenganggaran • Aspekkonsistensi data perencanaanke data penyusunananggaran ( RPJM, RKPD, KUA dan PPAS) • Proteksiataspenjabaranpaguanggarandari program padaseluruhkegiatanturunannyapadadokumen KUA dan PPAS. • Struktur unit organisasi yang digunakanpada level terendahadalah SKPD (PA). • Strukturrekening yang digunakanmengikutistrukturrekeningregulasidengan level terendahadalahrincianobjekbelanjadanproteksibagiredudansirekening. • Memilikipemisahanpengelolaanrekening PPKD & SKPD. • Nilai RKA yang akandianggarakantidakbolehmelebihipaguanggaran yang ditetapkandalam KUA/PPA • Standarhargamenjadikontrolterhadapbelanjasetiap SKPD.

  48. Modul Pelaksanan dan Penatausahaan • Pelaksanaan anggaran pada rekening tertentu yang tidak memilki Akad dan Perda tidak dapat dilakukan. • Pelaksanaan penyediaan dana dikontrol sesuai dengan posisi anggaran kas yang sudah ditetapkan oleh PPKD • Pada permintaan pembayaran tidak dapat melebihi nilai yang sudah di SPD kan dan yang sudah dianggarkan. • Meminimalisasi kesalahan penempatan rekening saat pelaksanaan penatausahaan karena rekening disesuaikan dengan rekening yang dianggarakan. • Memiliki kontrol nilai penatausahaan dan buku-buku pembantu bendahara. • Transaksi penatausahaan sudah dipisahkan antara bendahara dan bendahara pembantu • Memiliki otomasi integrasi antara dokumen (TBP – STS, BPK – SPJ & SPJ – SPP GU)

  49. Pertanggungjawaban • Penjurnalan dilakukan berdasarkan transaksi yang dilakukan pada penatausahaan. • Penjurnalan dilakukan juga pada SKPD, PPKD dan PPKD sebagai konsolidator • Memiliki buku besar sebagai kontrol terhadap transaksi yang sudah dibukukan pada rekening di SKPD & PPKD • Memiliki Neraca Saldo untuk memastikan bahwa transaksi yang diposting sudah valid. • Menghasilkan laporan keuangan SKPD, PPKD & Pemda.

  50. TerimaKasih

More Related