1 / 22

Aula Mezzanine , 19 Februari 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. C APAIAN KINERJA DEPKEU -WIDE TAHUN 2009. Aula Mezzanine , 19 Februari 2010. TAHUN 2009. PETA STRATEGI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2009. Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan kredibel. Stakeholder Perspective/ Strategic Outcomes. DK 5

lovie
Download Presentation

Aula Mezzanine , 19 Februari 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CAPAIAN KINERJA DEPKEU-WIDE TAHUN 2009 Aula Mezzanine, 19 Februari 2010

  2. TAHUN 2009

  3. PETA STRATEGI KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2009 Pengelolaankeuangannegara yang akuntabeldankredibel StakeholderPerspective/ Strategic Outcomes DK 5 Terciptanyapasar modal yang teratur, wajar, efisien, LKNB yang sehat, tumbuhsecara solid, kompetitif, danmelindungikepentinganmasyarakat DK 4 Pengelolaankekayaannegara yang optimal DK 2 Alokasidanpelaksanaanbelanjanegarayang tepatwaktuefisien DK 1 Tingkat pendapatan yang optimal DK 3 Pembiayaan yang amanbagikesinambunganfiskal KL & BUMN Perusahaan, Perorangan, & KL KL & Pemda Kreditor& Investor Pelaku pasar modal & LKNB Customer Perspective DK 11 Pelaksanaanpengaturan, pembinaan, danpengawasanindustripasar modal dan LKNB yang profesional DK 7 Transparansidanmekanismeyang sederhana DK 6 Kepastianhukumdantransparansi DK 9 Tranparansidankredibilitas DK 8 Fiscal Balance DK 10 Penyelesaianpermohonanpengelolaankekayaannegaratepatwaktu Pelayanan, Pengelolaan, danPengembangan PerumusanKebijakan Pengawasan danPenegakanHukum Internal Process Perspective DK 14 Meningkatkanefisiensidanefektifitaspengelolaankeuangandankekayaannegara DK 15 MeningkatkanpemahamanmasyarakatdanpelakuekonomiakanfungsiDepkeu DK 12 Kajiandanperumusankebijakanyang berkualitassertamenjaminkepastianhukum DK 16 Meningkatkanmonitoring danevaluasi, kepatuhandanpenegakanhukum DK 13 Pelayanan prima Informasi Organisasi SDM Learning and Growth Perspective DK 17 Merekrutdanmegembangkan SDM yang berintegritasdanberkompetensitinggi DK 20 Membangunsisteminformasi yang terintegrasi DK 19 Mewujudkan good governance DK 18 Mengembangkanorganisasiyang handaldan modern 3

  4. DK 5 Terciptanyapasar modal yang teratur, wajar, efisien, LKNB yang sehat, tumbuhsecara solid, kompetitif, danmelindungikepentinganmasyarakat DK 2 Alokasidanpelaksanaanbelanjanegarayang tepatwaktuefisien DK 4 Pengelolaankekayaannegara yang optimal DK 1 Tingkat pendapatan yang optimal DK 3 Pembiayaan yang amanbagikesinambunganfiskal DK.1.1 Jumlah Pendapatan Negara (Pajak dan Non Pajak) DK.1.1.1 Jumlah pendapatan negara di bidang PNBP DK.1.1.2 Jumlah Penerimaan pajak DK.1.1.3 Jumlah penerimaan bea dan cukai DK.1.1.4 Jumlah penerimaan remunerisasi atas penyimpanan, penempatan, dan investasi jangka pendek (Idle Cash KUN) DK.1.1.5 Jumlah penerimaan negara dari biaya administrasi pengurusan piutang negara & bea lelang dan penerimaan pembiayaan APBN yang optimal DK.2.1 Persentase penyelesaian dokumen SAPSK tepat waktu DK.2.2 Persentase kesesuaian SAPSK dengan standar biaya DK.2.3 Persentase ketepatan penyediaan dana DK.2.4 Persentase penyaluran jumlah dana transfer ke daerah DK.2.5 Persentase penyaluran dana transfer ke daerah tepat waktu DK.3.1 Pemenuhan target pembiayaan melalui utang DK.4.1 Jumlah satker yang selesai diinventarisasi dan dinilai wajar DK.5.1 Persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian DK.5.2 Persentase pertumbuhan frekuensi transaksi saham harian DK.5.3 Jumlah emiten baru sesuai target DK.5.4 Pertumbuhan Aset LKNB DK.5.4.1 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh lembaga pembiayaan dan penjaminan DK.5.4.2 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri perasuransian DK.5.4.3 Persentase pertumbuhan dana yang dikelola oleh industri dana pensiun StakeholderPerspective

  5. DK 7 Transparansidanmekanismeyang sederhana DK 8 Fiscal Balance DK 11 Pelaksanaanpengaturan, pembinaan, danpengawasanindustripasar modal dan LKNB yang profesional DK 10 Penyelesaianpermohonanpengelolaankekayaannegaratepatwaktu DK 9 Tranparansidankredibilitas DK 6 Kepastianhukumdantransparansi DK.6.1 Indeks Kepuasan Pelayanan Perpajakan DK.6.1.2 Indeks Kepuasan WP atas administrasi perpajakan dari hasil survey DK.6.1.2 Indekskepuasanpelayananbea dan cukai DK 7.1 Indeks kepuasan K/L dan Pemda terhadap pengelolaan belanja pusat dan transfer ke daerah DK 7.1.1 Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat DK 7.1.2 Indeks kepuasan K/L terhadap pengelolaan belanja pusat DK 7.1.3 Indeks kepuasan Pemda terhadap pengelolaan belanja transfer ke daerah DK 7.2 Persentase penggunaan anggaran risiko fiskal DK 8.1 Indeks kepuasan Pemda terhadap norma dan standar transfer ke daerah DK 9.1 Ketersediaan informasi dalam rangka transparansi pengelolaan utang DK 9.2 Pembayaran tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran DK 10.1 Indeks kepuasan pelayanan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu DK. 11.1 Indeks kepuasan stakeholders Bapepam-LK Customer Perspective

  6. DK 14 Meningkatkanefisiensidanefektifitaspengelolaankeuangandankekayaannegara DK 15 MeningkatkanpemahamanmasyarakatdanpelakuekonomiakanfungsiDepkeu DK 12 Kajiandanperumusankebijakanyang berkualitassertamenjaminkepastianhukum DK 16 Meningkatkanmonitoring danevaluasi, kepatuhandanpenegakanhukum DK 13 Pelayanan prima DK.12.1 Tingkat akurasi kebijakan fiskal DK.12.2 % efektivitas kebijakan pendapatan negara DK.13.1 Rasio realisasi dari janji pelayanan quick win ke pihak eksternal DK.14.1 % tingkat akurasi perencanaan kas DK.14.2 Rasio beban utang terhadap total utang DK.14.3 Persentase jumlah penggunaan BMN yang telah diinventarisasi DK.15.1 Rata-rata indeks Coverage (Education & Communication) DK.15.2 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan skala nasional, regional dan internasional DK.16.1 Indeks Kepatuhan dan Penegakan hukum Internal ProcessPerspective DK 17 Merekrutdanmegembangkan SDM yang berintegritasdanberkompetensitinggi DK 20 Membangunsisteminformasi yang terintegrasi DK 19 Mewujudkan good governance DK 18 Mengembangkanorganisasiyang handaldan modern DK.17.1 % karyawan yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhan kompetensi jabatan tematik DK.17.2 Rasio jam pelatihan terhadap jam kerja DK.17.3 Jumlah penerima bantuan hibah (pendidikan) dalam rangka kerja sama tehnik luar negeri DK.18.1 % penyelesaian SOP terhadap SOP yang harus diperbaharui/dibuat DK.19.1 Kualitas Laporan Keuangan Depkeu DK.20.1 Service Level Agreement (SLA) Index Learning and GrowthPerspective

  7. PENCAPAIAN IKU DEPKEU-WIDE TAHUN 2009

  8. Rekapitulasi D-Wide s.dKuartal IV 2009 BerdasarkanSasaranStrategisTiapPerspektif

  9. StakeholderPerspective/Strategic Outcomes Keterangan: IKU yang di-blok biru adalah IKU Depkeu Wide

  10. StakeholderPerspective/Strategic Outcomes Keterangan: IKU yang di-blok biru adalah IKU Depkeu Wide

  11. Costumer Perspective Keterangan: IKU yang di-blok biru adalah IKU Depkeu Wide

  12. Internal Process Perspective Keterangan: IKU yang di-blok biru adalah IKU Depkeu Wide

  13. Internal Process Perspective Keterangan: IKU yang di-blok biru adalah IKU Depkeu Wide

  14. Internal Process Perspective Keterangan: IKU yang di-blok biru adalah IKU Depkeu Wide

  15. Internal Process Perspective Keterangan: IKU yang di-blok biru adalah IKU Depkeu Wide

  16. Learning & Growth Perspective Keterangan: IKU yang di-blok biru adalah IKU Depkeu Wide

  17. Learning & Growth Perspective Keterangan: IKU yang di-blok biru adalah IKU Depkeu Wide

  18. TAHUN 2010

  19. PetaStrategiKementerianKeuangan VISI Menjadipengelolakeuangandankekayaannegara yang dipercayadanakuntabeluntukmewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, danberkeadilan DK.6 Perwujudanindustri pasar modal danjasakeuangan non bank yang stabil, tahanujidanlikuid DK.5 Pertanggung jawaban yang transparan danakuntabel DK.1 Pendapatannegara yang optimal DK.2 Pelaksanaan belanjanegara yang optimal DK.3 Pembiayaan yang amanbagikesinambunganfiskal DK.4 Utilisasikekayaannegara yang optimal StakeholderPerspective • KL • BUMN • WP danperusahaan • Pemda • Kreditordan investor • Pelakupasar modal dan LK DK 8 Tingkat KepuasanPelanggan yang tinggi DK 7 Transparansidankredibilitaspengelolaankeuangan Customer Perspective Perumusan PengelolaandanPengembangan PengawasandanPenegakanHukum DK 9 Kajiandanperumusankebijakan yang berkualitas DK 11 Peningkatanedukasimasyarakatdanpelakuekonomi DK 10 Pengelolaankeuangandankekayaannegara yang efektifdanefisien DK 12 Monitoring danevaluasikepatuhandanpenegakanhukum yang efektif Internal Process Perspective Anggaran SDM Organisasi TIK DK 13 Pembentukan SDM yang berintegritasdanberkompetensitinggi DK 14 Pengembanganorganisasi yang handaldan modern DK 16 Pengelolaananggaran yang optimal DK 15 Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi Learning and Growth Perspective

  20. DK.6 Perwujudanindustri pasar modal danjasakeuangan non bank yang stabil, tahanujidanlikuid DK.2 Pelaksanaan belanjanegara yang optimal DK.5 Pertanggung jawaban yang transparan danakuntabel DK.1 Pendapatannegara yang optimal DK.3 Pembiayaan yang amanbagikesinambunganfiskal DK.4 Utilisasikekayaannegara yang optimal StakeholderPerspective DK 1.1 Jumlah pendapatan negara DK.1.1.1Jumlahpenerimaanpajak (DJP) DK.1.1.2Jumlahpenerimaanbea dan cukai (DJBC) DK.1.1.3Jumlah PNBP Nasional (DJA) DK.2.1 Persentaseketepatanjumlahpenyalurandana transfer kedaerah (DJPK) DK.2.2 Persentaseketepatanbelanja negara (DJPB) DK. 3.1 Pemenuhan target pembiayaanmelaluiutang(DJPU) DK.3.2Pemenuhan target penerimaanpembiayaandaripelunasanpiutangpenerusanpinjaman(DJPB) DK.3.3 Jumlahpenerimaankembali (recovery) yang berasaldaripengeluaran APBN(DJKN) DK.4.1 Nilaikekayaannegara yang diutilisasi(DJKN) DK.5.1 Penyelesaian RUU pertanggungjawabanpelaksanaan APBN secaratepatwaktu(DJPB) DK.6.1 Rata-rata persentase pertumbuhan nilai transaksi saham harian(Bapepam-LK) DK.6.2 Persentase Perusahaan asuransidanreasuransi yang memenuhipersyaratan minimum RBC (Risk Based Capital)(Bapepam-LK) DK.6.3 Persentaseperusahaanpembiayaan yang memenuhirasiopermodalan(Bapepam-LK) DK 8 Tingkat KepuasanPelanggan yang tinggi DK 7 Transparansidankredibilitaspengelolaankeuangan Customer Perspective DK.7.1 Ketersediaaninformasipengelolaanutang yang handal (DJPU) DK.7.2 Pembayaranutang tepatwaktu, tepatjumlahdantepatsasaran(DJPU) DK.7.3 Jumlah LK K/L yang mendapatopini WTP/WDP dariBPK(DJPB) DK.8.1 IndeksKepuasanPelanggan(DJA, DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK, Bapepam-LK; Koord: SETJEN)

  21. DK 9 Kajiandanperumusankebijakan yang berkualitas DK 12 Monitoring danevaluasikepatuhandanpenegakanhukum yang efektif DK 11 Peningkatanedukasimasyarakatdanpelakuekonomi DK 10 Pengelolaankeuangandankekayaannegara yang efektifdanefisien Internal Process Perspective DK.9.1 Tingkat akurasikebijakanfiskal(BKF) DK.9.2 Persentaseefektivitaskebijakanpendapatannegara(BKF) DK.9.3 Tingkat akurasi exercise I-account(DJA) DK.9.4 Persentase penyelesaian kajian sinkronisasi peraturan pusat dan daerah (DJPK) DK.10.1 Rata-rata persentaserealisasijanjipelayanan quick win(SETJEN, DJA, DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK, Bapepam-LK) DK.10.2 Persentase tingkat akurasi perencanaan kas (DJPB) DK.10.3 Ketepatanpenyediaandanauntukmembiayaipengeluarannegara(DJPB) DK.10.4Jumlah satker yang selesai diinventarisasi dan dinilai wajar (DJKN) DK.10.5Persentase satker yang telah melakukan koreksi neraca (DJKN) DK.10.6Persentase pemenuhan struktur portofolio utang sesuai dengan strategi(DJPU) DK.11.1 Efektifitasedukasidankomunikasi(DJBC, DJPB, DJPU) DK.11.2 Rata-rata persentase realisasi sosialisasiterhadap rencana(DJA, DJP, DJKN, DJPK, Bapepam-LK) DK.12.1IndeksKepatuhandanPenegakanhukum(DJP, DJBC, DJPB, DJKN, DJPK) DK 14 Pengembanganorganisasi yang handaldan modern DK 13 Pembentukan SDM yang berintegritasdanberkompetensitinggi DK 16 Pengelolaananggaran yang optimal DK 15 Pembangunan sistem TIK yang terintegrasi Learning and Growth Perspective DK.13.1Persentasepejabat yang telahmemenuhistandarkompetensijabatannya(SETJEN) DK.13.2Jumlahpegawai yang dijatuhihukumandisiplinsedangatauberat(Seluruh Unit Es.I; Koord:ITJEN) DK.13.3Persentase jam pelatihanpegawaiDepkeuterhadap jam kerja(Seluruh Unit Es.I) DK.14.1 Persentase Penyelesaianpenataan/modernisasiorganisasi(SETJEN) DK 14.2 Persentase Penyelesaian SOP (SETJEN) DK 14.3 Persentase unit eselon I yang memilikiprofilrisiko(ITJEN) DK.15.1 Jumlah kebijakandi bidang TIK(SETJEN) DK.15.2 Pencapaian SLA Index(SETJEN) DK.16.1 PersentasePenyerapanDIPA(Seluruh Unit Es.I; Koord:SETJEN) DK.16.2Indeks opini BPK atas LK Depkeu, BUN, dan BA 999(ITJEN)

  22. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH Aula Mezzanine, 19 Februari 2010

More Related