PERBANKAN SYARIAH

1. PERBANKAN SYARIAH Sie. StatistikKeuangan. Subdit. StatistikKeuangan

2. perbankansyariahmerupakan:

3. Unsur-unsur yang tidakbolehterkandungdalamprinsipsyariah

4. KETENTUAN UMUM • Bank adalahbadanusaha yang menghimpundanadarimasyarakatdalambentukSimpanandanmenyalurkannyakepadamasyarakatdalambentukkreditdan/ataubentuklainnyadalamrangkameningkatkantarafhiduprakyat.

5. KETENTUAN UMUM • PerbankanSyariahadalahsegalasesuatu yang menyangkuttentang Bank Syariahdan Unit Usaha Syariah, mencakupkelembagaan, kegiatanusaha, sertacaradanprosesdalammelaksanakankegiatanusahanya.

6. KETENTUAN UMUM • Bank Syariahadalah Bank yang menjalankankegiatanusahanyaberdasarkanPrinsipSyariahdanmenurutjenisnyaterdiriatas Bank UmumSyariahdan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

7. KETENTUAN UMUM • Bank UmumSyariahadalah Bank Syariah yang dalamkegiatannyamemberikanjasadalamlalulintaspembayaran. • Bank Pembiayaan Rakyat Syariahadalah Bank Syariah yang dalamkegiatannyatidakmemberikanjasadalamlalulintaspembayaran.

8. KETENTUAN UMUM • Unit Usaha Syariah(UUS) adalah unit kerjadarikantorpusat Bank UmumKonvensional yang berfungsisebagaikantorindukdarikantoratau unit yang melaksanakankegiatanusahaberdasarkanPrinsipSyariah, atau unit kerjadikantorcabangdarisuatu Bank yang berkedudukandiluarnegeri yang melaksanakankegiatanusahasecarakonvensional yang berfungsisebagaikantorindukdarikantorcabangpembantusyariahdan/atau unit syariah.

9. KETENTUAN UMUM • Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

10. KETENTUAN UMUM • Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. • Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

11. KETENTUAN UMUM • Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS. • Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.

12. KETENTUAN UMUM • Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan. • Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.

13. KETENTUAN UMUM • Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

14. KETENTUAN UMUM • Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

15. KETENTUAN UMUM • Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

16. KETENTUAN UMUM • Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

17. KETENTUAN UMUM • Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

18. KETENTUAN UMUM • Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

19. KETENTUAN UMUM • berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

20. KETENTUAN UMUM • Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

21. KETENTUAN UMUM • Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

22. KETENTUAN UMUM • Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad wakalah antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut.

23. Asas, tujuan, & fungsi

24. ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI • Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

25. ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI • Bank Syariahdan UUS dapatmenghimpundanasosial yang berasaldariwakafuangdanmenyalurkannyakepadapengelolawakaf (nazhir) sesuaidengankehendakpemberiwakaf (wakif).

26. PERIZINAN DANBENTUK BADAN HUKUM

27. PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM • Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional. • Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat. • Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas. • Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.

28. JENIS BANK SYARIAH

29. Kegiatanusaha Bank Umum SYARIAH

30. Kegiatanusaha (1)

31. KEGIATAN USAHA (2)

32. KEGIATAN USAHA (3)

33. KEGIATAN USAHA (4)

34. KEGIATAN USAHA (5)

35. KEGIATAN USAHA (6)

36. KEGIATAN USAHA (7)

37. KEGIATAN USAHA (8)

38. Kegiatanusaha (9)

39. KEGIATAN USAHA (10-14)

40. KEGIATAN USAHA (15-19)

41. Kegiatanusaha Bank pembiayaanrakyat SYARIAH

43. Laranganbagi: Bank syariah & UUS Bank pembiayaanrakyatsyariah

44. Bank syariah & UUS DILARANG: a. melakukankegiatanusaha yang bertentangandenganPrinsipSyariah; b. melakukankegiatanjualbelisahamsecaralangsungdipasar modal; c. melakukanpenyertaan modal, kecualimelakukankegiatandalampasar modal sepanjangtidakbertentangandenganPrinsipSyariahdanketentuanperaturanperundang-undangandibidangpasar modal; danmelakukankegiatanpenyertaan modal sementarauntukmengatasiakibatkegagalanPembiayaanberdasarkanPrinsipSyariah, dengansyaratharusmenarikkembalipenyertaannya; d. melakukankegiatanusahaperasuransian, kecualisebagaiagenpemasaranprodukasuransisyariah.

45. Penjelasan • Bank UmumSyariahdapatmemasarkanprodukasuransimelaluikerjasamadenganperusahaanasuransi yang melakukankegiatanusahaberdasarkanPrinsipSyariah. Semuatindakan Bank UmumSyariah yang berkaitandengantransaksiasuransi yang dipasarkanmelaluikerjasamadimaksudmenjaditanggungjawabperusahaanasuransisyariah.

46. Bank pembiayaanrakyatsyariah DILARANG: a. melakukankegiatanusaha yang bertentangandenganPrinsipSyariah; b. menerimaSimpananberupaGirodanikutsertadalamlalulintaspembayaran; c. melakukankegiatanusahadalamvalutaasing, kecualipenukaranuangasingdenganizin Bank Indonesia; d. melakukankegiatanusahaperasuransian, kecualisebagaiagenpemasaranprodukasuransisyariah; e. melakukanpenyertaan modal, kecualipadalembaga yang dibentukuntukmenanggulangikesulitanlikuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

47. Terima Kasih