1 / 45

Jakarta, 1 7 SEPTEMBER 2013

P ERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH D ALAM UPAYA P EMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system. Jakarta, 1 7 SEPTEMBER 2013. DASAR HUKUM. UU No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi , Kolusi , dan Nepotisme

mabli
Download Presentation

Jakarta, 1 7 SEPTEMBER 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSIdanKPK Whistleblower’s system Jakarta, 17SEPTEMBER 2013

  2. DASAR HUKUM • UU No. 28 Tahun 1999 • Penyelenggaraan Negara Yang BersihdanBebasDari Korupsi, Kolusi, danNepotisme • UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 • PemberantasanTindakPidanaKorupsi • PP No. 71 Tahun2000 • Tata Cara PelaksanaanPeran Serta MasyarakatdanPemberianPenghargaanDalamPencegahandanPemberantasanTindakPidanaKorupsi • UU No. 30 Tahun 2002 • KomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsi

  3. UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 PemberantasanTindakPidanaKorupsi • Tindak Pidana Korupsi • terdapat 30 bentuk/jenis. • Ke-30 jenis korupsi tersebut dapat dikelompokkan kedalam 7 kelompok.

  4. 7 Kelompok TPK • Delik Perbuatanmelawanhukumdanpenyalahgunaanwewenang yang mengakibatkankerugiankeuangannegara/perekonomiannegara • Delik Suapmenyuap(pemberian sesuatu/janji kepada pegawai negeri) • Delik Penggelapandalamjabatan • Delik Pemerasan • Delik Perbuatancurang • Delik Benturankepentingandalampengadaan • Delik Gratifikasi

  5. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya: Koordinasi Supervisi Monitor Penyelidikan Penyidikan Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan

  6. melibatkanaparatpenegakhukum, penyelenggaranegara, dan orang lainyang adakaitannyadengantindakpidanakorupsitersebut TPK yang ditanganioleh KPK(Sesuai Pasal 11 UU No.30 tahun 2002 tentang KPK)

  7. Mendapatperhatian yang meresahkanmasyarakat TPK yang ditangani oleh KPK(Sesuai Pasal 11 UU No.30 tahun 2002 tentang KPK)

  8. menyangkutkerugiannegara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah) TPK yang ditangani oleh KPK(Sesuai Pasal 11 UU No.30 tahun 2002 tentang KPK)

  9. Hak Pelapor Tindak Pidana Korupsi PP No. 71 Tahun2000

  10. KPK Wajib memberikan perlindungan terhadap saksi/pelapor yang menyampaikan laporannya

  11. KPK Wajibmerahasiakankemungkinan dapatdiketahuinya identitasPelapor/ isiinformasi/ saran/pendapat yang disampaikan

  12. Pelapor TPK berhakmendapatkanpenghargaanberupapiagamdanataupremi paling banyakduapermil darinilaikerugiannegara yang dikembalikan

  13. Datang langsung atau Mengirimkan surat DirektoratPengaduanMasyarakat Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-1 Jakarta 12920 Melalui PO BOX 575 Jakarta 10120

  14. Pengaduan yang diterima akanditindaklanjutiapabila telahdisertaidengan data lengkap, sesuaidengan PP No.71/2000 Pasal 2 danPasal 3

  15. PROSES PENANGANGAN PENGADUAN Bidang PENCEGAHAN Bidang PENINDAKAN

  16. Memuatinformasidugaan TPK 5W + 2H • WHAT • Apa yang dilakukan? • WHY • Mengapa dilakukan? • WHEN • Kapan perbuatan itu dilakukan? • WHO • Siapa saja yang terlibat, siapa yang memberi, siapa yang menerima? • WHERE • Dimana perbuatan itu dilakukan? • HOW • Bagaimana perbuatan itu dilakukan? • HOW MUCH • Berapa nilai uang/barang yang dilibatkan?

  17. Laporan harus menguraikan • Identitas pelapor • Peristiwa yang terjadi • Tempat dan waktu kejadian • Dugaan pelaku korupsi • Modus operandi • Dugaan kerugian negara • Bukti permulaan • Informasi penanganan kasus oleh penegak hukum/lembaga pengawasan

  18. Jenis-jenis BUKTI PERMULAAN • 1. Dokumen-dokumen terkait dengan kasus yang dilaporkan; • 2. Rekaman atau dokumentasi terkait kasus yang dilaporkan

  19. sarana bagi whistleblower menyampaikan pengaduan dugaan TPK yang telah maupun akan terjadi, yangmelibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK tersebut

  20. Whistleblower ?

  21. 3 4 1 2 6 5 7 8 9 10 ? Siapakah mereka? Apakah Mereka Whistleblower?

  22. Merupakan seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut

  23. Tentang KWS KPK Whistleblower's System Memberikan perlindungan kerahasiaanidentitas pelapor (anonymous reporting) Bagaimanacaramemproteksi whistleblower?

  24. Tentang KWS KPK Whistleblower's System Menyediakanfasilitaskotakkomunikasiuntukberkomunikasidenganpetugas, yang hanyabisadiaksesmenggunakannamasamarandankata sandipelapor

  25. Tentang KWS KPK Whistleblower's System dapat diakses 24 jam setiap hari

  26. Tentang KWS KPK Whistleblower's System merupakan media penyampaianpengaduanbagipelapor yangtidakpunyawaktudantidakinginpublikasi

  27. Siapa : Pelapor Merupakan seseorang yang melaporkan perbuatan berindikasi TPK, terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut

  28. Siapa : Terlapor

  29. PanduanmenggunakanKPK Whistleblower's System (KWS)

  30. di tempat aman, nyaman serta kemungkinan kecil diketahui pihak lain yang anda tidak inginkan kws.kpk.go.id

  31. Tampilan KWS Baru

  32. Secara default sistem dibuat untuk tidak mengungkapkan identitas pelapor untuk melindungi kerahasiaan pelapor

  33. KPK akan merahasiakan informasi pribadi pelapor sebagai Wishtleblower, KPK hanya fokus pada kasus yang dilaporkan

  34. Untuk pengamanan fisik KPK bekerja sama dengan LPSK

  35. KPK bekerjasama denganlembagaterkait untukmenindaklanjutiinformasidari KWS

More Related