450 likes | 724 Views
P ERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH D ALAM UPAYA P EMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system. Jakarta, 1 7 SEPTEMBER 2013. DASAR HUKUM. UU No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi , Kolusi , dan Nepotisme
E N D
PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSIdanKPK Whistleblower’s system Jakarta, 17SEPTEMBER 2013
DASAR HUKUM • UU No. 28 Tahun 1999 • Penyelenggaraan Negara Yang BersihdanBebasDari Korupsi, Kolusi, danNepotisme • UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 • PemberantasanTindakPidanaKorupsi • PP No. 71 Tahun2000 • Tata Cara PelaksanaanPeran Serta MasyarakatdanPemberianPenghargaanDalamPencegahandanPemberantasanTindakPidanaKorupsi • UU No. 30 Tahun 2002 • KomisiPemberantasanTindakPidanaKorupsi
UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 PemberantasanTindakPidanaKorupsi • Tindak Pidana Korupsi • terdapat 30 bentuk/jenis. • Ke-30 jenis korupsi tersebut dapat dikelompokkan kedalam 7 kelompok.
7 Kelompok TPK • Delik Perbuatanmelawanhukumdanpenyalahgunaanwewenang yang mengakibatkankerugiankeuangannegara/perekonomiannegara • Delik Suapmenyuap(pemberian sesuatu/janji kepada pegawai negeri) • Delik Penggelapandalamjabatan • Delik Pemerasan • Delik Perbuatancurang • Delik Benturankepentingandalampengadaan • Delik Gratifikasi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi • Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya: Koordinasi Supervisi Monitor Penyelidikan Penyidikan Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan
melibatkanaparatpenegakhukum, penyelenggaranegara, dan orang lainyang adakaitannyadengantindakpidanakorupsitersebut TPK yang ditanganioleh KPK(Sesuai Pasal 11 UU No.30 tahun 2002 tentang KPK)
Mendapatperhatian yang meresahkanmasyarakat TPK yang ditangani oleh KPK(Sesuai Pasal 11 UU No.30 tahun 2002 tentang KPK)
menyangkutkerugiannegara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satumilyar rupiah) TPK yang ditangani oleh KPK(Sesuai Pasal 11 UU No.30 tahun 2002 tentang KPK)
Hak Pelapor Tindak Pidana Korupsi PP No. 71 Tahun2000
KPK Wajib memberikan perlindungan terhadap saksi/pelapor yang menyampaikan laporannya
KPK Wajibmerahasiakankemungkinan dapatdiketahuinya identitasPelapor/ isiinformasi/ saran/pendapat yang disampaikan
Pelapor TPK berhakmendapatkanpenghargaanberupapiagamdanataupremi paling banyakduapermil darinilaikerugiannegara yang dikembalikan
Datang langsung atau Mengirimkan surat DirektoratPengaduanMasyarakat Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-1 Jakarta 12920 Melalui PO BOX 575 Jakarta 10120
Pengaduan yang diterima akanditindaklanjutiapabila telahdisertaidengan data lengkap, sesuaidengan PP No.71/2000 Pasal 2 danPasal 3
PROSES PENANGANGAN PENGADUAN Bidang PENCEGAHAN Bidang PENINDAKAN
Memuatinformasidugaan TPK 5W + 2H • WHAT • Apa yang dilakukan? • WHY • Mengapa dilakukan? • WHEN • Kapan perbuatan itu dilakukan? • WHO • Siapa saja yang terlibat, siapa yang memberi, siapa yang menerima? • WHERE • Dimana perbuatan itu dilakukan? • HOW • Bagaimana perbuatan itu dilakukan? • HOW MUCH • Berapa nilai uang/barang yang dilibatkan?
Laporan harus menguraikan • Identitas pelapor • Peristiwa yang terjadi • Tempat dan waktu kejadian • Dugaan pelaku korupsi • Modus operandi • Dugaan kerugian negara • Bukti permulaan • Informasi penanganan kasus oleh penegak hukum/lembaga pengawasan
Jenis-jenis BUKTI PERMULAAN • 1. Dokumen-dokumen terkait dengan kasus yang dilaporkan; • 2. Rekaman atau dokumentasi terkait kasus yang dilaporkan
sarana bagi whistleblower menyampaikan pengaduan dugaan TPK yang telah maupun akan terjadi, yangmelibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK tersebut
3 4 1 2 6 5 7 8 9 10 ? Siapakah mereka? Apakah Mereka Whistleblower?
Merupakan seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut
Tentang KWS KPK Whistleblower's System Memberikan perlindungan kerahasiaanidentitas pelapor (anonymous reporting) Bagaimanacaramemproteksi whistleblower?
Tentang KWS KPK Whistleblower's System Menyediakanfasilitaskotakkomunikasiuntukberkomunikasidenganpetugas, yang hanyabisadiaksesmenggunakannamasamarandankata sandipelapor
Tentang KWS KPK Whistleblower's System dapat diakses 24 jam setiap hari
Tentang KWS KPK Whistleblower's System merupakan media penyampaianpengaduanbagipelapor yangtidakpunyawaktudantidakinginpublikasi
Siapa : Pelapor Merupakan seseorang yang melaporkan perbuatan berindikasi TPK, terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut
di tempat aman, nyaman serta kemungkinan kecil diketahui pihak lain yang anda tidak inginkan kws.kpk.go.id
Secara default sistem dibuat untuk tidak mengungkapkan identitas pelapor untuk melindungi kerahasiaan pelapor
KPK akan merahasiakan informasi pribadi pelapor sebagai Wishtleblower, KPK hanya fokus pada kasus yang dilaporkan
Untuk pengamanan fisik KPK bekerja sama dengan LPSK
KPK bekerjasama denganlembagaterkait untukmenindaklanjutiinformasidari KWS