230 likes | 521 Views
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI ( Perki No 1 Tahun 2013). Disampaikan Siti Roswati Handayani , SH., MPA. Yogya karta , 17 Juni 2013. SISTEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERUBAHANNYA. Perki No. 2 Th. 2010. Perki No. 1 Th 2013.
E N D
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI(Perki No 1 Tahun 2013) Disampaikan SitiRoswatiHandayani, SH., MPA. Yogyakarta, 17 Juni 2013
SISTEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA DAN PERUBAHANNYA Perki No. 2 Th. 2010 Perki No. 1 Th 2013 Ada IX BAB 66 pasal, terdiridari : 1. Bab I KetentuanUmum 2. Bab II Kewenangan KIP dlmPenyelesaian SIP 3. Bab III PengajuanPermohonan PSIP 4. Bab IV Registrasi 5. Bab V PemeriksaanPendahuluan 6. Bab VI Penetapan Mediator dan MajelisKomisioner, sertapemberitahuan parapihak 7. Bab VII ProsedurMediasi 8. Bab VIII ProsedurAjudikasi 9. Bab IX KetentuanPeralihan 10 . Bab X KetentuanPenutup Ditetapkantanggal 20 Agustus 2010 Ada VIII BAB dan 65 pasal, terdiridari : • Bab I KetentuanUmum • Bab II AzasdanTujuan • Bab III Permohonan • Bab IV Registrasi • Bab V Penetapan & Pemanggilan Para Pihak • Bab VI Prosesajudikasi • Bab VII KetentuanPeralihan • Bab VIII Penutup Ditetapkantanggal 28 Maret 2013 DiundangkandalamBerita Negara RI Th. 2013 No. 649
PENGERTIAN A. A SengketainformasiPublik sengketa yang terjadiantaraBadanPublikdgnPemohonInformasiPublikdanatauPenggunaInformasiPublik yang berkaitandgnhakmemperolehdanataumenggunakanInformasiPublikberdasarkanperaturanPerUU-an (KetentuanUmumPasal 1 (3) InformasiPublik Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirimdan/atauditerimaolehsuatuBadanPublik yang berkaitandenganpenyelenggaradanpenyelenggaraannegaradan /ataupenyelenggaradanpenyelenggaraanBadanPubliklainnya yang sesuaidengan UU tentangKeterbukaanInformasiPubliksertainformasi lain yang berkaitandengankepentinganpublik (KetentuanUmumPasal 1 (1)
Pihak-pihakdalamsengketaInformasi [PEMOHON] adalahPemohonatauPenggunaInformasiPublik yang mengajukanPermohonankepadaKomisiInformasiPasal 1 (7) [TERMOHON]adalahBadanPublik yang diwakiliolehPimpinanBadanPublik, ATASAN PPID, atauPejabat yang ditunjukdandiberikewenanganuntukmengambilKeputusandaalam PSI diKomisiInformasi Pasal 1 (8)
Azas-AzasPenyelesaianSengketaInformasi (Pasal 2 & Pasal 3) • Cepat • Tepat • Biayaringan • Sederhanandan • PemenuhanhakatasInformasiPublik
Penyelesaiansengketadiajukanapabila: • Pemohontidakpuasterhadaptanggapanataskeberatan yang diberikanolehatasan PPID; atau • Pemohontidakmendapatkantanggapanataskeberatan yang telahdiajukankepadaatasan PPID dalamjangkawaktu 30 (tigapuluh) harikerjasejakkeberatanditerimaolehatasan PPID (pasal 5)
Putusan yang dimohonkankepada KI (Pasal 10 (1 c) • Informasi yang dimohonkanbersifatterbuka • Tidakmenyediakaninformasisecaraberkala • Tidakmenanggapipermohonaninformasi • Telahsalahdalammemberikaninformasi • Telahsalahkarenatidakmemenuhipermohonan • Telahsalahkarenamembebanibiaya yang tidakwajar
Dokumenkelengkapanpermohonan PSI (Pasal 11) • IndentitasPemohon • SuratPermohonanInformasikepada BP • SuratKeberatankepada BP SuratKuasa (biladiwakilkan) Pemohon PSI yang dimohonkankarenatidakdisediakanInformasi yang wajibdisediakan & diumumkansecaraberkalatidakdiperlukansemuapersyaratandiatas.
Ujikonsekuensi & UjiKepentinganPublik (Pasal 34) • PenolakanPermohonan IP karenaalasanpengecualianinformasi, Majeliskomisionermelakukanpenilaianataspenetapaninformasi yang dikecualikan; • Sidangajudikasimelakukanujikepentinganpublik apakahadakepentinganpublik yang lebihbesar ????
Tata Cara PengajuanPermohonan PSI (psl 9) • diajukanolehpemohonataukuasanyakepadaKomisiInformasi yang berwenang • Pemohonlisandapatdiajukandengandatanglangsungke Kantor KomisiInformasibagimereka yang berkebutuhankhusus, dibantuolehPetugas Alamat KIP DIY Gedung Plaza Informasi Lt 2 Jl. BrigjendKatamso Yogyakarta Telp : 0274. 374289 email : kip-diy@jogjaprov.go.id
Registrasi • 3 (tiga) HariKerja (HK) sejakditerimapermohonanPaniteramemberikaninformasittgkelengkapanberkaskpdPemohon • 7 (tujuh)HK sejakditerimasuratpemberitahuan (berkastdklengkap), PemohonmelengkapiberkasatausuratpemberitahuankepadaKomisiInformasibilatidakdilayani BP • Paniteramenerbitkanaktapermohonantidakdiregistrasiatau • PemberitahuanregistrasikepadaPemohonselambat-lambatnya 3 (tiga) HK sejakdiregistrasi (Pasal 17 & 18)
Mediasi & Jangkawaktu • Mediasi : prosespenyelesaianSengketaInformasiPublikantaraparapihakdidalampersidangan yang diputusolehKomisiInformasi (Pasal 1 (10) • Jangkawaktumediasi 14 HK sejakmediasipertama • Berdasarkankesepakatandapatdiperpanjang 7 HK Mediasibersifattertutup
ProsedurpenyelesaianSengketaInformasiPublik Paling lambat 14 hktanggapantertulisatauberakhirnya 30 hkpemberiantanggapan (Ps 13) Pemohon/Kuasa Mengisi Form Lamp. I dilampiri: - Copy Identitas - Buktitlhmengajukanpermohonan Inf. - Buktitlhmengajukankeberatan 3 HkPsl 18 (3) Panitera MenerimaPmhonan Nomor register tidak BerkasLengkap? Pemohon Lengkapidokumen Psl11 ya 7 hkLengkap? tidak Registrasi Panitera Tdkmeregister Adapernyataantdkdilayani BP ( Ps 18) Psl 19 Ketua KIP
penyelesaiansengketainformasipublik(lanjutan) Ketua KIP PntpanMajelisKomisioner , Mediator, PaniteraPengganti Psl 20 Pntpnmetode, tempat, agenda, jwlAjudikasi Psl 23 Panitera PanggilanSidang Psl24 Pemohon/Kuasa Termohon/Kuasa Plaks. SidangAjudikasi
SIDANG AJUDIKASI MEDIASI Sidang Terbuka Sidangtertutup • priksaIndentitas • Kewenangan & keddk • parapihak • Jangkawaktu • pengajuan • JwbnTermohon (Ps • 36) Inf. dikecualikan • Pemrksnlanjutan : • mendengarkan • Ket. Para pihak • Pembuktian • pemeriksaan • setempat • Kesimpulan • Putusan PnilaiUjiKonsekuensi PUTUSAN SELA ujikepentingpublik YA/TDK
Status Putusan KI danEksekusi • Putusan KI (hasilmediasi) dapatdimintakanpenetapaneksekusikePengadilan • Putusan KI inkracht (ajudikasi) jikatidakdiajukankeberatankePengadilandalamwaktu 14 harisejaksalinanputusanditerima • Putusan KI yang inkrachtdapatdimintakanpenetapaneksekusikePengadilan
Alasandanwaktukeberatan • Alasankeberatan (tdkmenerimaPutusan KI) • WaktuPengajuan 14 harisetelahPutusan KI diterima SifatProsesKeberatan (Perma No 2 tahun 2011) • Semacamproses Banding • Yang diperiksaadalahPutusan KI, pihak yang bersengketaadalah pihak-2 yang bersengketa
KewenanganAbsolut PengadilanNegeri Pengadilan Tata Usaha Negara PemohonInformasi VS BadanPublik Non Pemerintah (Organisasi Non Pemerintah, BUMN/D, Partai) PemohonInformasi VS BadanPublik Negara (Eksekutif, Legislatif , Yudikatif, lembaga/komisinegara, Pemdadll)
ProsesPemeriksaandanPutusan(PN & PTUN) • Tidakadamediasi • KI dipanggilapabiladibutuhkan • Dlmhaladainformasirahasia, majelisdptmelihatinformasi (biladiperlukan) danwajibmenjagarahasia Putusan : • MembatalkanataumenguatkanPutusan • PerintahtertentudanPenetapanbiaya
TERIMA KASIH KomisiInformasiProvinsi DIY Gedung Plaza Informasi Lt II, JlBrigjenKatamso Yogyakarta