1 / 13

Bab VI-A

Bab VI-A. Negara Hukum. Ramdhan Kasim , SH. Sub Pokok Bahasan :. Konsep Negara Hukum Ciri-ciri Negara Hukum Indonesia sebagai Negara Hukum Politik Hukum Indonesia Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi.

maeko
Download Presentation

Bab VI-A

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Bab VI-A Negara Hukum RamdhanKasim, SH

  2. Sub Pokok Bahasan : • Konsep Negara Hukum • Ciri-ciri Negara Hukum • Indonesia sebagai Negara Hukum • Politik Hukum Indonesia • Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi

  3. Negara Hukum adalah negara yan penyelengaraan kekkuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum sehingga kekuasaan negara berdasar atas hukum bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara yang berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme. • Negara hukum menempatkan Hukum sebagai hal yang tertinggi (Supreme), sehingga ada istilah supremasi hukum.

  4. A. Konsep Negara Hukum • Kemunculun Konsep Negara Hukum diawali dengan adanya konstitusi dan konstitusionalisme • Konstitusi merupakan segala peraturan yang berhubungan dengan segala praktek penyelenggaraan negara (dalam arti luas), konstitusi juga merupakan undang-undang dasar (dalam arti sempit) • Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta hak-hak dasar rakyat dijamin dalam suatu konstitusi negara

  5. Supresmasi hukum terdapat tiga ide dasar hukum : - keadilan - kemanfaatan - kepastian • Negara Hukum Formal disebut juganegara hukum dalam arti sempit yaitu negara membatasi ruang geraknya dn bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. • Negara Hukum Materiil disebut juga negara hukum dalam arti luas atau modern (welfare state) yaitu negara yang pemerintahnya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusanlam warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya mem bangun kesejahteraan rakyat.

  6. B. Ciri-ciri Negara Hukum • Negara Hukum merupakan terjemahan dari istilah Rechtstaat (Eropa Kontinental) dan Rule of Law (Anglo Saxon). • Ciri-ciri Rechtstaat menurut Friederich Julius Stahl yaitu : - Hak Asasi manusia - Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin HAM - Pemerintahan berdasarkan peraturan- peraturan - Peradilan adminitrasi dalam perselisihan

  7. Ciri-ciri Rule of Law menuru AV Dicey : - Supremasi Hukum - Kedudukan yang sama di depan Hukum - Terjaminnya HAM dalam UU atau keputusan pengadilan • Ciri-ciri Negara Hukum menuru Prof. Sudargo Gautama yaitu : - Terdapatnya pembatasan negara terhadap perorangan. - Asaa legalitas - Pemisahan Kekuasaan

  8. C.Indonesia sebagai Negara Hukum • Landasan yuridis negara hukum Indonesia: Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dahulu sebelum amandemen juga terdapat dalam penjelasan UUD 1945. • Negara Indonesia adalah negara hukum materiil, buktinya terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV, Pasal 33, dan Pasal 34.

  9. Perwujudan Negara Hukum di Indonesia dituangkan dalam Konstitusi Negara yaitu UUD 1945. • Negara Hukum di Indoensia menurut UUD 1945mengandung prinsip : - Norma Huku bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional dan adanya hierarkhi jenjang norma hukum - Sistemnya adalah sistem konstitusi - kedaulatn rakyat atau rinsip demokrasi - prinsip persamaan kedudukan hukum dan pemerintahan - Adanya organ pembentuk UU - Sistem pemerintahan presidensiel - adanya kekuasaan kehakimn yang bebas dari kekuasan lain - Jaminan HAM

  10. D. Politik Hukum Indonesia • POLITIK HUKUM ADALAH : Kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan • Sasaran Politik Hukum Nasional tahun 2004-2009 adalah terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perUUan yang lebih tinggi;kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan

  11. Arah kebijakan hukum nasional yaitu memperbaiki subtansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. • Program pembangunan Hukum nasional meliputi ; - Program Perencanaan Hukum - Program pembentukan Hukum - Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga penegak Hukum Lainnya - Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum - Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

  12. E. Hubungan Negara Hukum dan Demokrasi • Ciri-ciri negara demokrasi : - negara hukum - pemerintahan dibawah kontrol masyarakat - Pemilu yang bebas - Prinsip Mayoritas - Adanya jaminan HAM • Negara hukum merupakan salah satu ciri negara demokrasi • Negara hukum belum tentu sebagai negara demokrasi

  13. S e l e s a i Terima Kasih Semoga Bermanfaat

More Related