1 / 19

BAB IV PERAN PEMERINTAH DAN PENGADILAN HI

BAB IV PERAN PEMERINTAH DAN PENGADILAN HI. Kekuasaan pemerintah modern mengatasi kekuasaan semua organisasi lain dalam masyarakat . Kekuasaan pemerintah diimplementasikan lewat regulasi hukum (peraturan per UU AN. SISTEM HUKUM.

gyda
Download Presentation

BAB IV PERAN PEMERINTAH DAN PENGADILAN HI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BAB IVPERAN PEMERINTAH DAN PENGADILAN HI Kekuasaan pemerintah modern mengatasi kekuasaan semua organisasi lain dalam masyarakat. Kekuasaan pemerintah diimplementasikan lewat regulasi hukum (peraturan per UU AN

  2. SISTEM HUKUM • Sistem hukum yang dianut oleh suatu negara, pada dasarnya ada dua macam, yaitu; • Anglo Saxon (Common Law System) dimana sumber hukum yang utama adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat serta perjanjian-perjanjian yang telah disepakati para pihak. • Eropa Continental (Civil Law System), dimana peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah  merupakan sumber hukum yang utama

  3. SUMBER HUKUM PERBURUHAN • Dibidang Hukum Perburuhan terdapat dua macam sumber hukum yaitu: • Kaedah Hukum Otonom, adalah ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh para pihak yang terikat dalam suatu hubungan kerja yaitu antara buruh atau SB dengan Pengusaha atau Organisasi Pengusaha. Misalnya Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan danPerjanjian Kerja Bersama • Kaedah Hukum Heteronom, adalah ketentuan-ketentuanhukum yang ditetapkan oleh Pihak Ketiga di luar para pihak yang terikat dalam suatu hubungan kerja • Faktor lain yang mempengaruhi berkembangnya Kaedah Otonom atau Kaedah Heteronom di suatu negara adalah model Hubungan Industrial yang dianut oleh negara bersangkutan

  4. Sistem dan Sumber Hukum • Jika kedua sistem hukum tersebut di atas dika-itkan dengan kedua jenis sumber hukum perburuhan sebagaimana terurai, maka; • Negara-negara yang menganut Common Law Syistem, sumber hukum perburuhan yang utama pada umumnya adalah kaedah otonom seperti Perjanjian Kerja Bersama. • Negara-negara yang menganut Civil Law System, pada umumnya kaedah heteronom yaitu Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah merupakan sumber hukum perburuhan yang paling dominan

  5. Model H I • Dalam hal ini terdapat dua model hubungan industrial yaitu: • Corporatist Model, adalah suatu model HI dimana peran pemerintah sangat dominan dalam menentukan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja. Kemudian, model keseri-katburuhannya adalah Single Union.Dalam hal ini serikat buruh diposisikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah. • Contractualist Model, adalah model HI dimana peran pe-merintah dalam menentukan syarat-syarat kerja sangat minim atau rendah. Selanjutnya model keserikatburuhannya adalah Multi Union System, dimana dalam sistim yang kedua ini, serikat buruh memiliki peran yang besar dalam menentukan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja.

  6. Lanjutan,… • Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem Civil Law, menempatkan kaedah heteronom (Peraturan perundang-undangan) menjadi sumber hukum perburuhan yang utama. • Oleh sebab itu syarat-syarat kerja dan kondisi kerja tercantum secara lengkap dalam peraturan perun-dang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. • Dalam situasi demikian, dinamika (perubahan) hukum perburuhan sangat tergantung pada Pemerintah sebagai pembuat sekaligus pelaksana peraturan hukum. Sedangkan Serikat Buruh ataupun Organisasi Pengusaha tidak berperan banyak dalam menentukan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja

  7. PERAN PEMERINTAH • Peranadalahsekumpulanfungsi yang berisikewajibansebagairesponataspemenuhanpemangkukepentingan • Fungsipemerintahdalammelaksanakan HI; • Menetapkankebijakan di bidangketenagakerjaan • Memberikanpelayanann • Melakukanpengawasan • Melakukanpenindakanterhadappelanggaranperaturanperundang –undanganketenagakerjaan

  8. MenetapkanKebijakanKetenagakerjaan • DalamUndang-Undang No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, terdapatempatkebijakanpokok yang terkaitdenganperlindungantenagakerjadanperluasankesempatankerjayaitu; • kebijakanupah minimum, • ketentuan PHK danpembayaranuangpesangon • ketentuan yang berkaitanhubungankerja • ketentuan yang berkaitandengan jam kerja. • Kebijakanperlindungantenagakerjadanperluasankesempatankerjadiambiluntukmengurangiresikopasarkerja.

  9. Resiko Pasar Kerja • Resikopasarkerja (labor market risks) yang utamaadalah: • Risikokehilanganpekerjaan (unemployment risks): Kehilanganpekerjaandapatterjadibaikkarenafaktorkinerjaindividu, kinerjaperusahaanmaupunkarenafaktorekonomimakro. • Risikokesehatan (health risks): Risikokesehatanygber-dampakpadapenurunan/kehilangansumberpendapatandariseorangpekerja . • Risikopenurunanupahriil(declining wage risks): Penurunanupahriiladalahpenurunandayabeli, sehinggasecaralangsungmenurunkantingkatkesejahteraanpekerjadankeluarganya. • Risikousialanjut (old-age risks): Dampakmenjadituaadalahmenurunnyatingkatproduktivitas,dankehilanganpekerjaanketikamemasukiusiapensiun.

  10. Bentuk Perlindungan Pekerja • Kebijakanperlindunganpekerjadikelompokkan: • Pengaturanhubungan industrial , yang mencakuppengaturandansyarat- syarathubungankerjaantarapekerjadanpemberikerja, mulaidarirekruitmen, interaksiselamamasakerja, sampaidenganpemutusanhubungankerja (PHK). • Penyediaanjaminansosialumumnyaterdiridaritabunganwajibharitua (provident fund), asuransikesehatan (health insurance), asuransikematian (life insurance), kompensasiatauasuransikecelakaankerja (work accident insurance), pesangonuntukpemutusanhubungankerja, dan lain-lain.

  11. MemberikanPelayanan BidangPebinaanHubungan Industrial danJaminanSosialTenagaKerja, lingkupindikatorlayananminimalnyaadalah : • PembinaanKelembagaanHubungan Industrial danSyarat-syaratkerjasertaJaminansosial, • Pemerantaraan/ mediasiperselisihanhubungan industrial. Praktekpelayanan yang diberikanolehDisnakerKab./Kota antara lain; • PenyelesaianPerselisihanHubungan Industrial LintasKab./Kota • Penangguhan Pelaksanaan Ketetapan Upah Minimum Kab./Kota • Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) Lintas Kab./Kota • PendaftaranPerjanjianKerjaBersama (PKB) LintasKab./Kota

  12. MelakukanPengawasan • Pengawasanketenagakerjaanadalahkegiatanmengawasidanmenegakkanpelaksanaanperaturanperundang-undangan di bidangketenagakerjaan (UU 13 /2003) • Pengawasanketenagakerjaandilakukanolehpegawaipengawasketenagakerjaanyang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundangundangan Ketenagakerjaan • Obyekpengawasanantara lain; • Wajiblaporketenagakerjaan di perusahaan • Daftarupah/gajikaryawanuntuk 3 (tiga) bulanterakhir • Buktiupahlemburkaryawanuntuk 3 (tiga) bulanterakhir • Bukti Pembayaran Iuran Program Jamsostek Bulan Terakhir • SK PembentukanPanitia Pembina KeselamatandanKesehatanKerja di Perusahaan (P2K3) • SK Pembentukan Serikat Pekerja di Perusahaan

  13. MelakukanPenindakan Pelanggaranketentuanper UU an di bidangketenagakerjaandapatdikenakansanksi: • Sanksipidanapenjaradanataudenda. • Sanksiadministratif, yang dapatberupa: • teguran; • peringatantertulis; • pembatasankegiatanusaha; • pembekuankegiatanusaha; • pembatalanpersetujuan; • pembatalanpendaftaran; • penghentiansementarasebagianatauseluruhalatproduksi; • pencabutanijin.

  14. PENGADILAN HI • PengadilanHubungan Industrial (PHI) adalahpengadilankhusus yang dibentuk di lingkunganPengadilannegeri yang berwenangmemeriksa, mengadilidanmemberiputusanterhadapperselisihanhubungan industrial. • Undang- Undang PPHI Pasal 59 Ayat (1) menyatakan, • Pengadilan HI pertama kali dibentukpadasetiapPenga-dilanNegeri di setiapibukotaPropinsi yang daerahhukumnyameliputiPropinsiygbersangkutan • Di Kabupaten/Kota terutamaygpadatindustri, denganKeputusanPresidenharussegeradibentukPengadilanHubungan Industrial padaPengadilanNegerisetempat.

  15. Susunan Pengadilan HI • Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri terdiri dari: • Hakim; • Hakim Ad-Hoc; • Panitera Muda; dan • Panitera Pengganti. • Susunan Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung terdiri dari: • Hakim Agung; • Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung; dan • Panitera.

  16. TugasdanWewenangPengadilanHubungan Industrial • PengadilanHubungan Industrial bertugasdanberwenangmemeriksadanmemutus: • PadatingkatpertamaPengadilanHubungan Industrial: • perselisihanhak; • perselisihanpemutusanhubungankerja. b. PadatingkatpertamadanterakhirPengadilanHubungan Industrial: • perselisihankepentingan : • perselisihanantarserikatpekerja/serikatburuh..

  17. TERIMA KASIH

  18. Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan • Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, lingkup indikator layanan minimalnya adalah : Pelaksanaan pelatihan kerja. • Bidang Pembinaan dan Penenpatan Tenaga Kerja, lingkup indikator layanan minimalnya adalah (1). Pelayanan Informasi Pasar Kerja, (2). Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri dan (3). Penempatan Tenaga Kerja luar negeri. • Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, lingkup indikator minimalnya adalah : (1). Pembinaan Kelembagaan Hubungan Industrial dan Syarat-syarat kerja serta Jaminan sosial, (2). Pemerantaraan/ mediasi perselisihan hubungan industrial. • Bidang Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, lingkup indikator layanan minimalnya adalah : (1). Pengawasan norma ketenagakerjaan, (2). Pengawasan norma kerja perempuan dan anak (3). Pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

More Related