230 likes | 499 Views
ANATOMI KONVENSI MIGRAN 1990. KOMNAS PEREMPUAN. Isi Konvensi terdiri dari 9 Bagian dan 93 Pasal. Nama Konvensi Pembukaan I. Ruang Lingkup dan Definisi II. Non- Diskriminasi dalam Kaitannya dengan Hak III. Hak-Hak Asasi bagi Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
E N D
ANATOMI KONVENSI MIGRAN 1990 KOMNAS PEREMPUAN Konsultasi Nasional di Surabaya
IsiKonvensiterdiridari 9 Bagiandan 93 Pasal NamaKonvensi Pembukaan I. RuangLingkupdanDefinisi II. Non-DiskriminasidalamKaitannyadenganHak III. Hak-HakAsasibagiPekerjaMigrandanAnggotaKeluarganya IV. Hak-hakLain PekerjaMigrandananggotaKeluarganya yang MemilikiDokumenatau yang BeradadalamSituasi Regular V. Ketentuan-Ketentuanyang BerlakubagiGolonganPekerjaTertentudanAnggotaKeluarganya VI. PemajuanKondisiyang Baik, ManusiawidanSahSehubungandenganMigrasiinternasionalPekerjaMigrandanAnggotaKeluarganya VII. PenerapanKonvensi VIII. KetentuanUmum IX. KetentuanPenutup Konsultasi Nasional di Surabaya
Nama Konvensi • International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) = Konvensi Migran 1990 Konsultasi Nasional di Surabaya
BagianIRuangLingkupdanDefinisi • Pasal 1 – 6 Antara lain • Pemberlakuan Konvensi secara luas • Istilah-istilah pekerja migran dan variannya • Istilah-istilah negara asal, negara tujuan kerja, negara transit. Konsultasi Nasional di Surabaya
Bagian IINon-DiskriminasiDalamKaitannyaDenganHak • Negara-negara pihak Konvensi menjamin perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya untuk memperoleh hak yang diatur dalam Konvensi ini tanpa pembedaan apa pun. Konsultasi Nasional di Surabaya
Bagian IIIHak-hakAsasiManusiabagiSeluruhPekerjaMigrandanAnggotaKeluarganya • Pasal 8 – 35Hak-hak asasi pekerja migran dan anggota keluarganya yang disebutkan dalam Konvensi Konsultasi Nasional di Surabaya
Bagian IVHak Lain dariPekerjaMigrandanAnggotaKeluarganya yang MemilikiDokumenatau yang BeradaDalamSituasi Normal • Pasal 36 – 56: Hak-hak lain pekerja migran dan anggota keluarganya di negara tempat bekerja Contoh: hak menikmati kesetaraan perlakuan dengan warga negara dari Negara tujuan kerja. Konsultasi Nasional di Surabaya
Bagian VKetentuan Yang BerlakuBagiGolonganTertentudariPekerjaMigrandanAnggotaKeluarganya • Pasal 57 – 63 Regulasi mengenai golongan tertentu pekerja migran dan anggota keluarganya (pekerja lintas batas, pekerja musiman, pekerja projek dll.) Konsultasi Nasional di Surabaya
Bagian VIMemajukanKondisi Yang Baik, Setara, ManusiawidanSahSehubungandenganMigrasiInternasional Para PekerjadanAnggota-anggotaKeluarganya • Pasal 64 – 71 Kewajibannegara-negarapihakKonvensimemajukankondisi yang baik, setara, manusiawidansahsehubungandenganMigrasiInternasionaldaripekerjadananggota-anggotakeluarganya - menyediakanpelayanan yang tepat Konsultasi Nasional di Surabaya
Bagian VIIPenerapanKonvensi • Pasal 72 – 78 • PembentukanKomite Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families • KewajibanKomite 3. Kewajibannegara-negarapihakKonvensisehubungandenganeksistensiKomite - laporan Konsultasi Nasional di Surabaya
Bagian VIIIKetentuanUmum • Pasal 79 – 84 • HubunganKonvensidenganketentuan-ketentuaninternasionallainnya • Kewajibannegara-negarapihakdalammenerapkanKonvensiini Konsultasi Nasional di Surabaya
Bagian IXKetentuanPenutup • Pasal 85 – 93 • KeberlakuanmengenaiKonvensiini • Haknegara-negarapihakterhadapKonvensiini Konsultasi Nasional di Surabaya
Kekuatan Konvensi Migran 1990 • Mencakuppengaturanstandar minimum perlindunganhaksipil, politik, ekonomi, sosial, danbudayapekerjamigrandankeluarganya. • Mengaturseluruhtahapanmigrasi, sehinggacakupanpekerjamigranluas • Regulasiinternasionalberperspektif HAM bagipekerjamigranMemberikerangka • Konvensimengembangkankerangkahukumuntukmigrasi , perlakuanthdmigran, pencegahaneksploitasi Konsultasi Nasional di Surabaya
Kekuatan Konvensi (lanjutan) • Mengakuikerentanan yang dirasakanpekerjamigrandankebutuhanakanperlindunganygmemadai. • Konvensimenegaskankembalisejumlahhakdasartertentu–ygdimuatdalamDeklarasi Universal HakAsasiManusiadanperjanjian-perjanjianinternasionalintimengenaihakasasimanusialainnya—yang berlakubagiseluruhpekerjamigrandananggotakeluarganya, tanpamemandangkebangsaandan status hukum. Konsultasi Nasional di Surabaya
Kekuatan Konvensi (lanjutan) • Konvensiberupayamencegahdanmenghapuseksploitasidiseluruhprosesmigrasi • Mendorongkerjasamaantarnegara, Konvensimemberikanpedomanbagikerjasamainternasionalgunamempromosikankondisimigrasi yang sahmenuruthukum, setaradanmanusiawi, danmenegaskanbahwaperlindunganhak-hakkaummigranmerupakantanggung-jawabbersama. Konsultasi Nasional di Surabaya
Beberapa Ketentuan Penting • Regulasi thdp Seluruh Proses Migrasi • Konvensi tidak Membedakan Perlindungan Documented dan Undocumented • Pekerja migran tidak boleh menjadi sasaran kebijakan pengusiran secara massal. Konsultasi Nasional di Surabaya
Pasal 1 ayat 2 KM 1990 • Konvensi ini berlaku selama seluruh proses migrasi para pekerja migran dan anggota keluarganya, yang terdiri atas persiapan untuk migrasi, keberangkatan, transit, dan keseluruhan masa tinggal dan aktivitas … . Konsultasi Nasional di Surabaya
RegulasithdpSeluruhProsesMigrasi • Pengaturannya bermakna luas yaitu menyangkut seluruh proses migrasi yang terdiri dari persiapan untuk migrasi, pemberangkatan, transit dan seluruh masa tinggal dan pekerjaan dalam Negara tempat bekerja, dan ketika kembalinya ke Negara asalnya. Konsultasi Nasional di Surabaya
TidakMembedakanPerlindunganDocumented danUndocumented • Dalam konteks Indonesia: 1. semua warga Negara Indonesia di luar negeri layak mendapat perlindungan HAM. 2. Pembukaan UUD Negara RI … melindungi segenap tumpah darah Indonesia … Konsultasi Nasional di Surabaya
Pasal 22 ayat 1 KM 1990 • Para pekerja migran dan anggota keluarganya tidak boleh menjadi sasaran kebijakan pengusiran secara massal. • Mengenai hal ini mengingat ada relasinya dengan negara penerima, maka sebagai implementasi KM 1990, diperlukan MoU dengan materi terkait. Konsultasi Nasional di Surabaya
HarmonisasiHukumdanMembangunKebijakan PendapatakhirPemerintahtanggal 12 April 2012: • Ratifikasi (UU No. 6 Tahun 2012) merupakanlangkahawal • Mengharuskanharmonisasihukumnasional Komentar: - Agar Indonesia tidakmenjadinegara NARO (No Action Ratification Only), KonvensiMigran 1990 perludiintegrasikanke (R)UU PPILN - Harmonisasihukumjugadikaitkandengan (R)UU Perlindungan PRT Konsultasi Nasional di Surabaya
Terima Kasih • Selamat Siang Konsultasi Nasional di Surabaya