1 / 30

PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN. PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SARUSUN (PPPRS). DIBENTUK OLEH PEMILIK SARUSUN (Pasal 74 UURS)

makoto
Download Presentation

PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

  2. PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SARUSUN (PPPRS) • DIBENTUK OLEH PEMILIK SARUSUN (Pasal 74 UURS) • PEMBENTUKAN PERHIMPUNAN PENGHUNI DILAKUKAN DGN PEMBUATAN AKTA YANG DISAHKAN OLEH BUPATI ATAU WALIKOTA KEALA DAERAH TINGKAT II DAN UNTUK DKI JAKARTA OLEH GUBERNUR KEPALA DAERAH • BERKEDUDUKAN SEBAGAI BADAN HUKUM (Pasal 74 UURS) • HUNIAN DAN NON HUNIAN • SUSUNAN, HAK DAN KEWAJIBAN DIATUR DALAM AD DAN ART (SK MEMPERA NO. 6/KPTS/BKP4N/1995)

  3. TUGAS POKOK PERHIMPUNAN PENGHUNI • Mengesahkan AD/ART yang disusun pengurus dalam rapat umum PP • membina peghuni ke arah kesadaran hidup bersama yang serasi, selaras dan seimbang dalam RS dan lingkungannya • mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam AD/ART • menyelenggarakan tugas adminstratif penghunian • menunjuk atau membentuk dan mengawasi badan pnegelola dalam pengelolaan RS dan lingkungannya • menyelenggarakan pembukuan dan administratif keuangan secara terpisah sebagai kekayaan perhimpunan penghuni • menetapkan sanksi terhadap pelanggaran yang telah ditetapkan yang ditetapkan dalam AD/ART

  4. Rapat Pengurus PP Rapat PP RU Tahunan Rapat Umum PP RU Luar Biasa SAH 2/3 jumlh anggota PP kecuali ditentukan lain dalam AD

  5. PPPRS • KAPAN PPPRS DIBENTUK ? • BAGAIMANA PERAN PELAKU PEMBANGUNAN?

  6. TERBENTUKNYA PPPRS Pasal 75 UURS (1) Pelakupembangunanwajibmemfasilitasiterbentuknya PPPSRS paling lambatsebelummasatransisisebagaimanadimaksudpadaPasal 59 ayat (2) berakhir. (2) Dalamhal PPPSRS telahterbentuk, pelakupembangunansegeramenyerahkanpengelolaanbendabersama, bagianbersama, dantanahbersamakepada PPPSRS. (3) PPPSRS sebagaimanadimaksudpadaayat (1) berkewajibanmenguruskepentinganparapemilikdanpenghuni yang berkaitandenganpengelolaankepemilikanbendabersama, bagianbersama, tanahbersama, danpenghunian. (4) PPPSRS sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dapatmembentukataumenunjukpengelola.

  7. PP 40/1988 Pasal 57 ayat (4) • PENYELENGGARA PEMBANGUNAN WAJIB BERTINDAK SEBAGAI PENGURUS PP SEMENTARA SEBELUM TERBENTUKNYA PERHIMPUNAN PENGHUNI DAN MEMBANTU MENYIAPKAN TERBENTUKNYA PERHIMPUNAN PENGHUNI SEBENARNYA DALAM JANGKA WAKTU YANG SECEPATNYA

  8. PPPRS • Adalahperhimpunan yang anggotanyaterdiridariparapemilikataupenghuni yang mendapatkuasadaripemiliksatuanrumahsusun (Pasal 74 ayat 2 UURS) • Subyek yang: • Memiliki • Memakai • Menyewasatuanrumahsusun yang • Menyewabeliberkedudukansebagai • Memanfaatkanpenghuni (Pasal 55 PP 4/1988)

  9. PP 4/1988 Penjelasan Pasal 55 ayat (1) • Keanggotaan PP didasarkan pada realita penghunian, artinya yang dapat menjadi anggota PP adalah mereka yang benar-benar menghuni atau menempati SRS baik atas dasar pemilikan maupun hubungan hukum lainnya. Apabila pemilik belum menghuni, memakai atau memanfaatkan SRS yang bersangkutan, maka pemilik menjadi anggota perhimpunan penghuni. Apabila penyelenggara pembangunan belum dapat menjual seluruh SRS maka penyelenggara pembangunan bertindak sebagai angggota perhimpunan penghuni

  10. HAK ANGGOTA (Pasal 61 PP4/1988) • memilih dan dipilih menjadi pengurus perhimpunan penghuni sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam AD/ART • mengajukan usul, pendapat dan mengeluarkan hak suara yang dimiliki dalam rapat umum dan rapat luar biasa • memanfaatkan dan memakai sesuai dengan keperluannya atas pemilikan/penguasaan SRS • mendapatkan perlindungan sesuai AD/ART

  11. KEWAJIBAN PENGHUNI • mematuhidanmelaksanakan AD/ART, termasuktetapitidakterbatasPeraturan Tata Tertibdanperaturan-peraturanlainnyabaik yang diputuskandalam RU atau RU LuarbiasaatauolehPengurusatauolehbadanPengelola yang disetujuipengurus. • Memenuhisegalaperaturan yang berlaku yang dikeluarkanolehPemdasetempat yang mengaturtentangrumahsusun. • Membayarkewajibankeuangan yang dipungutoleh PP ataubadanpengelola, sesuaidengansyarat-syarat yang telahdiperjanjikanantarapengurusdanbadanpengelolaataupunberdasarkan AD/ART.

  12. Memelihara, menjaga, mengatur, memperbaiki rumah susun dan lingkungannya atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. • Memelihara, menjaga mengatur, memperbaiki SRS yang dimiliki atau dihuninya. • Menunjang terselenggaranya tugas-tugas pokok PP dan badan pengelola. • Membina hubungan antara sesama penghuni srs yang selaras berdasarkan asas kekeluargaan dan norma per kehidupan bermasyarakat bansa Indonesia.

  13. Tata Tertib

  14. Tata Tertib

  15. Tata Tertib

  16. Tata Tertib

  17. Tata Tertib

  18. Tata Tertib

  19. BIAYA PENGELOLAAN 1. BIAYA PEMELIHARAAN (SERVICE CHARGE) • Merupakan tanggung jawab pemilik, kecuali pemilik mengalihkannya kepada penghuni • Dihitung dari total biaya pengelolaan RS sehari-hari berdasarkan NPP unit SRS 2. BIAYA UTILITAS UMUM (UTILITY CHARGE) • Untuk cadangan penggantian/perbaikan common property yang telah rusak atau telah berakhirnya nilai ekonomisnya • Dihitung berdasarkan NPP SRS, dibayar oleh pemilik atau penghuni • Disimpan dalam bentuk tabungan atas nama Perhimpunan Penghuni 3. BIAYA PENYUSUTAN (SINKING FUND) • Biaya yang akan digunakan sebagai cadangan utuk membangun kembali RS tersebut apabila keadaan RS tidak layak lagi untuk dihuni karena umur bangunannya sudah lama • Dihitung berdarkan NPP.

  20. PENGELOLAAN RUMAH SUSUN Pasal 59 UURS (1) Pelakupembangunan yang membangunrumahsusunumummilikdanrumahsusunkomersialdalammasatransisisebelumterbentuknya PPPSRS wajibmengelolarumahsusun. (2) Masatransisisebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahunsejakpenyerahanpertama kali sarusunkepadapemilik. (3) Pelakupembangunandalampengelolaanrumahsusunsebagaimanadimaksudpadaayat (1) dapatbekerjasamadenganpengelola. (4) Besarnyabiayapengelolaanrumahsusunpadamasatransisisebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditanggungolehpelakupembangunandanpemiliksarusunberdasarkan NPP setiapsarusun.

  21. BIAYA PENGELOLAAN • 3 – 12 BULAN • 1 TAHUN PP 4/1988 Pasal 67 • Penyelenggarapembangunanrumahsusunwajibmengelolarumahsusun yang bersangkutandalamjangkawaktusekurang-kurangnya 3 bulandan paling lama 1 tahunsejakterbentuknyaperhimpunanpenghuniatasbiayapenyelenggarapembangunan • Ketentuaninimenimbulkanmasalahdalamprakteknyakarenaadanyaperbedaanpenafsiran

  22. HAK SUARA ANGGOTA PPPRS 1. HakSuaraPenghunian • Haksuaraparaanggotauntukmenentukanhal-hal yang menyangkuttatatertib, pemakaianfasilitasbersamadankewajibanpembayaraniuranataspengelolaandanasuransikebakaranterhadaphakbersama • Diwakili 1 suara 2. HakSuaraPengelolaan • Haksuarauntukmenentukanhal-hal yang menyangkutpemeliharaan,perbaikandanpembangunanprasaranalingkungansertafasilitas social danhakbersama • Dihitungberdasarkan NPP dari SRS 3. HakSuaraPemilikan HakSuarauntukmenentukanhal-hal yang menyangkuthubunganantarsesamapenghuni SRS , pemilihanpengurusdanbiaya-biayaatas SRS Dihitungberdasarkan NPP dari SRS

  23. PENGHUNI/WAKILNYA YANG SAH MENURUT HUKUM PENGURUS : 1. KETUA 2. SEKRETARIS 3. BENDAHARA 4. PENGAWAS PENGELOLAAN (Ps. 57 PP 4/1988) SYARAT : • WNI • berdomisili di RS ybs 3. penghuni yang sah 4. mempunyai KTP dan KK yang sah di RS ybs 5. mempunyai pengetahuan dan keterampilan kerja yang baik 6. mampu bekerja sama dengan sesama pengurus lainnya

  24. PP 4/1988 Pasal 52 ayat (1) • SebelumHakgunaBangunanatauHakPakaiatastanah Negara yang diatasnyaberdirirumahsusunhaknyaberakhir, parapemilikmelaluiperhimpunanpenghunimengajukanpermohonanperpanjanganataupembaruanhakatastanahtersebutsesuaidenganperaturanperundang-undangan yang berlaku

  25. MasalahPerpanjanganSertipikatHakatas Tanah Bagaimanajika developer pailitataulikuidasi? Apakahsertipikatbersamatidaksebaiknyaterdaftaratasnama PPPRS atauatasnamasemuapemilik? Untukperubahannamatersebutapakahdiperlukanperbuatanhukumtertentulagi? Apakahperubahanpemeganghakdapatdikenakan BPHTB? Kalauya, siapa yang harusmembayar?

  26. PENYEWAAN • Tata cara : penguasaansarusundengancarasewadilakukandenganperjanjiantertulis yang dilakukandihadapanpejabat yang berwenangdandidaftarkanpada PPPRS (Pasal 45 ayat (5) dan (6) UURS) • KEANGGOTAAN PPPRS? • HAK SUARA? • HAK PENGGUNAAN BAGIAN BERSAMA?

  27. PERHIMPUNAN PENGHUNI GANDA PP 4/1988 PENJELASAN PASAL 54 AYAT (1) • Pembentukanperhimpunanpenghunidisesuaikandenganluaslingkunganrumahsusun, yang masihterikatdenganadanyahakbersamaatasbendabersamadantanahbersama. Apabiladalamsuatulingkungantanahbersamaterdapatbeberaparumahsusun, makapadamasing-masingrumahsusundapatdimungkinkandibentukperhimpunanpenghuni yang berstatusbadanhukum

  28. PPPRS UURS tidakmengatur : PPRS non hunian? PPRS campuran? Perubahan RS menjadi service apartment atau Hotel?

  29. BADAN PENGELOLA Pasal 56 UURS (1) Pengelolaanrumahsusunmeliputikegiatanoperasional, pemeliharaan, danperawatanbagianbersama, bendabersama, dantanahbersama. (2) Pengelolaanrumahsusunsebagaimanadimaksudpadaayat (1) harusdilaksanakanolehpengelola yang berbadanhukum, kecualirumahsusunumumsewa, rumahsusunkhusus, danrumahsusunnegara. (3) Badanhukumsebagaimanadimaksudpadaayat (2) harusmendaftardanmendapatkanizinusahadaribupati/walikota. (4)KhususuntukProvinsi DKI Jakarta, badanhukumsebagaimanadimaksudpadaayat (3) harusmendaftardanmendapatkanizinusahadariGubernur.

  30. BADAN PENGELOLA Pasal 57 UURS (1) DalammenjalankanpengelolaansebagaimanadimaksuddalamPasal 56 ayat (2), pengelolaberhakmenerimasejumlahbiayapengelolaan. (2) Biayapengelolaansebagaimanadimaksudpadaayat (1) dibebankankepadapemilikdanpenghunisecaraproporsional. (3) Biayapengelolaanrumahsusunumumsewadanrumahsusunkhususmilikpemerintahdapatdisubsidipemerintah. (4) Besarnyabiayapengelolaansebagaimanadimaksudpadaayat (1) dihitungberdasarkankebutuhannyatabiayaoperasional, pemeliharaan, danperawatan. (5) Ketentuanlebihlanjutmengenaitatacarapenghitunganbesarnyabiayapengelolaandiaturdalamperaturanmenteri yang membidangibangunangedung.

More Related