Cirebon, 11 Desember 2018

1. Cirebon, 11 Desember 2018 PERIZINAN BERUSAHA MELALUI ONLINE SIGLE SUBMISSION (OSS) DAN KSWP

2. DIFINISI SISTEM OSS SistemOSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik.

3. KebijakanPemerintah: 16 PAKET KEBIJAKAN EKONOMI 16 PaketKebijakanEkonomidiluncurkansejak 2015 untukmeningkatkandayasaingdanperekonomiandomestik       Daftar negatifinvestasi yang lebihterbuka Sistem UMR yang lebihterprediksi PenguranganwaktuDwelling time Insentifpajakuntukindustripadatkarya Kebijakankemudahan entry visa       Percepatanpengembanganinfrastrukturdanpembangkitlistrik Tariflistrik yang lebihrendahuntukindustri Insentifuntuk industritransportasi Layananperizinan 3 jam di BKPM Insentifpajakuntukproperti  e- commerce  OSS EODB Logistik % Dokumen elektronik melalui INSW dan Penurunan biaya logistik Ease of Doing Business Improvement PercepatanPelaksanaanBerusaha Perumahanterjangkauuntukrakyat Insentifuntukpengembangan e-commerce Percepatanperizinantanah

4. KebijakanPemerintah:PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA 1 . PEMBENTUKAN SATGAS K/L/P 2. PENERAPAN SISTEMKOMITMEN PERIZINAN 3. PENERAPANDATA SHARING UNTUK PERIZINAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA 4. REFORMASI REGULASI DI PUSAT DAN DAERAH 5. PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (SISTEM OSS)

5. Sistem OSS Implementasi OSS: PRINSIP DASAR PELAKSANAN SISTEM OSS PP 24/2018 TentangPelayananPerizinanBerusahaTerintegrasiSecaraElektronik (OSS) KEMUDAHAN AKSES TERSTANDARISASI ! • New REGIME • New FASHION • 100% IT Based TERINTEGRASI KEPERCAYAAN KPD PELAKU USAHA UNTUK MEMENUHI STANDAR  OSS  PENGAWASAN OLEH PROFESI BERSERTIFIKAT TERPENUHINYA ASPEK K3L

6. :PROSES LAMA PERIZINAN BERUSAHA Kemenperin Asosiasi PelakuusahaharusmenujubanyaklembagaPemerintah Satu Lembaga Pemerintahharusmelayanibanyakpelakuusaha BKPM KLH Kehutanan Kemendag Kelurahan ESDM Bank DPU Bea Cukai Pajak PolPP Loket PTSP Kecamatan “Rumit, Lama, TidakPasti, dan Boros”

7. Tujuan Yang InginDicapai PENGUASA & BIROKRAT PELAYAN MASYARAKAT Perizinan tersebar dan tidak terkoordinir Perizinan hanya melalui satu PTSP Jenisperizinantidak standard Jenisperizinan standard Memerlukan rekomendasi dari K/L Menghilangkanrekomendasi dari K/L Tidak terintegrasi secara elektronik Terintegrasi secara elektronik Tidak ada SATGAS Pengawalan proses perizinanoleh SATGAS

8. PelaksanaanPerizinanmelalui OSS - Proses Bisnis 8 KOMITMEN KEPATUHAN KOMITMEN KEPATUHAN INPUT PENDAFTARAN Login untukakseske OSS danmengisidata tambahan untukpendaftaranberusaha MenyetujuiuntukpemenuhanIzin Lokasi, StandarLingkungan, Bangunan, dan SLF MenyetujuiuntukpemenuhanSertifikat BPJS, Standar/ Sertifikasidan menyelesaikanizinLainnya 03 05 01 1 Jam 06 Akta Pengesahan Perusahaan (data AHU) OUTPUT 04 06 02 IZIN USAHA IZIN KOMERSIAL/ OPERASIONAL LEGALISASI PENDAFTARAN PenerbitanNIB, BPJS Perusahaan (KesehatandanKetenagakerjaan), RPTKA, danIzinLokasi* PenerbitanIzin Usaha, IzinLokasi**, IzinLingkungan, danIzinBangunan PenerbitanIzinKomersial/SertifikasitertentusertaNotifikasi *Izin Lokasiotomatis diterbitkan OSS bagi lokasi usaha yang telah memiliki RDTR (danpeta digital), dalam kawasan, dan kondisi tertentu ** IzinLokasidikeluarkan OSS setelah investor/pelakuusahamembuatkomitmenkepatuhanbagitempatkegiatanberusaha di RDTR yang tidakmemilikipeta digital dan yang di luar RDTR/kawasanekonomi.

9. JENIS PERIZINAN POKOK • Semuaperizinanberusaha/investasidibagidalam 4 kategori, yaitu: • PendaftarandanPerizinan Dasar, yaitukegiatanmendaftarkaninvestasi/berusahauntukmemperolehNomorIndukBerusaha (NIB) danPerizinanDasar yang berupatandapendaftaranBadanPenyelenggaraJaminanSosial (BPJS) ketenagakerjaandankesehatan; sertapengesahanRencanaPenggunaan Tenaga KerjaAsing (RPTKA) bagiperusahaan yang membutuhkanpekerjaasing. • NIB berfungsi juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Akses Kepabeanan • PerizinanLingkungandanStandarBangunan, yaituizin yang diperlukanuntukmelakukankegiatanusaha yang sesuaidenganketentuan tata ruangdanlingkunganhidup; dankesesuaiandenganstandarbangunan yang ditentukansertakelayakanfungsibangunan (SertifikatLayakFungsi/SLF) • Perizinan Usaha, yaituperizinan yang menyangkutkegiatanusahautama (dalamrangkamemproduksi), seperti: izinusahaindustri, izinusahaperdagangan, izinusahajasakonstruksi, izinusahajasapariwisata, dsb. • PerizinanKomersial, yaituperizinan yang diperlukandalamrangkamemasarkan, mendistribusikan, mengeksporbarang/jasa yang dihasilkan, dan/ataumengimporbahanbaku/komponen/barangjadi.

10. PENDAFTARAN BERUSAHA Investor/pelakuusahamenguruspendirianbadanusaha Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, yayasan, atauKoperasi di notaris (sekaligusmendapatkan NPWP). Setelah mendapatkanpengesahanaktapendirian, investor/pelakuusahamelakukanregistrasimelaluiSistem OSS di www.oss.go.iddenganmenggunakan NIK atauPasporuntukmendapatkan user id. Setelahberhasil login keSistem OSS, investor/pelakuusahamemilihnomorakta, kemudian melengkapi data investasi/berusahauntukmemperolehNIB danPerizinanDasar. Komponen data yang dibutuhkan untuk mendapatkan NIB dan Perizinan Dasar,yaitu data: Perusahaan(sebagian datanyatelahtersediadariSistem AHU Online) Pemegang Saham(sebagian datanyatelahtersediadariSistem AHU Online) Nilai Investasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Investor/pelakuusahamendapatkan NIB, PerizinanDasar, dan Notifikasi Perizinan dan Fasilitassecaraotomatis setelah semua data diatas dilengkapi dengan benar. Investor/pelakuusahaotomatismendapatkan notifikasi insentiffiskaljikakegiatan berusaha termasukdalamkriteriayang sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku. Dengan dokumen NIB, PerizinanDasar, dan Notifikasi Perizinan dan Fasilitas, investor/pelaku usaha dapat melakukan kegiatan berusaha mulai dari melakukan konstruksi (jika dibutuhkan), kegiatan produksi barang atau jasa serta kegiatan komersial dengan kewajiban memenuhi semua komitmen yang disebut dalam Notifikasi Perizinan dan Fasilitas.

11. PERIZINAN LINGKUNGAN DAN PEMENUHAN STANDAR BANGUNAN Setelah investor/pelakuusahamendapatkan NIB danPerizinan Dasar: Bagi investor/pelaku usaha yang melakukankegiataninvestasi/berusaha di wilayah yang telahmemilikiRencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau berada dalam KEK, KI, KSPN, dan KPBPB, tidak memerlukan Izin Lokasi dalam melakukan kegiatan berusaha. Bagi yang melakukankegiataninvestasi/berusaha di wilayah yang belummemiliki RDTR, wajibmengajukanIzinLokasimelaluiSistem OSS. Melaksanakan komitmenuntukmenyelesaikanpemenuhanstandardalamjangkawaktutertentu, yaitu: PerizinanLingkungan, yaituAnalisisMengenaiDampakLingkungan (AMDAL) sesuaidenganKerangkaAcuandanPenilaiansertaUpayaKelayakanLingkungan-UpayaPengelolaanLingkungan (UKL-UPL); IzinMendirikanBangunan (IMB), berupaStandarKompositatau per Bagian (SNI) danSertifikatLaikFungsi (SLF). Dalam melakukan kegiatan konstruksi, investor/pelakuusahawajib mematuhistandar UKL-UPL, AMDAL, IMB, dan SLF. Pengawasanpemenuhanstandartersebut dilaksanakanolehchecker atau profesi (auditor). Investor/pelakuusaha yang tidakmemenuhistandarsesuaikomitmenpemenuhanpersyaratandalamjangkawaktutertentumendapatkansanksiberupateguran, pembekuanizin, ataupencabutanizin.

12. PERIZINAN BERUSAHA Untukmelaksanakankegiatanusahasesuaibidangusahanya (KBLI), investor/pelakuusahawajibmemiliki atau menyelesaikanIzin Usaha sesuaibidang usahanya, seperti Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dsb. yang diberikansecaraotomatissetelahmemenuhikomitmenPerizinanLingkungandanPemenuhanStandarBangunan (bagiIzin Usaha sektor yang tidakmemerlukankomitmenpemenuhanstandar, misalnya Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP). BagiIzin Usaha yang sektornyamemerlukankomitmenpemenuhanstandar, investor/pelakuusahawajibberkomitmenuntukmenyelesaikanpemenuhanstandardalamjangkawaktutertentu. Investor/pelakuusahawajibmematuhistandar yang ditetapkandalamIzin Usaha sesuaibidang usahanya (KBLI), seperti pemenuhanstandar (terkaitdenganKesehatan, Keselamatan, danKeamanan, misalnyasektorkesehatan (Cara PembuatanObat yang Baik/CPOB) danperhubunganudara). Pengawasanterhadapkepatuhanstandardilaksanakanolehchecker atau profesi (auditor). Investor/pelakuusaha yang tidakmematuhistandarsesuaikomitmen yang ditetapkandalamjangkawaktutertentumendapatkansanksiberupateguran, pembekuanizin, ataupencabutanizin.

13. PERIZINAN KOMERSIAL Untukmelaksanakankegiatankomersial (pemasaran, distribusi, eksporbarangjasa yang dihasilkan, dan/atauimporbahanbaku/komponen/barangjadi), investor/pelakuusaha wajib memenuhi komitmen atau mematuhi ketentuan dan/atau standardalamperizinankomersial yang meliputiStandarNasional Indonesia (SNI), BadanPengawasObatdanMakanan (BPOM), dan/atau Tata Niaga. Setelah komitmenpemenuhanstandarsebagaimanadimaksuddipenuhi, investor/pelakuusahadapatlangsungmelakukankegiatankomersialdengankewajibanmematuhistandar yang ditentukan. Pengawasankepatuhanpemenuhanstandardilaksanakanolehchecker atau profesi (auditor). Investor/pelakuusaha yang tidakmemenuhistandarsesuaikomitmen yang ditetapkandalamjangkawaktutertentumendapatkansanksiberupateguran, pembekuanizin, ataupencabutanizin.

14. PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF FISKAL Fasilitas yang diberikan dalam rangka kegiatan berusaha terdiri atas Tax Holiday, Tax Allowance, pembebasan bea masuk atas impor mesin tidak termasuk suku cadang dan atas impor barang dan bahan (masterlist),dan fasilitas lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemberian fasilitas insentif fiskal Tax Holiday berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar 100% dengan jangka waktu pemberian 5 tahun s.d. 20 tahun dan diberikan kepada Investor/Pelaku Usaha dengan besaran nilai investasi di atas Rp 500 Milyar serta bidang usahanya masuk dalam cakupan 17 industri pionir.JangkawaktuTax Holiday ditentukanberdasarkannilaiinvestasi, yaitu: i) Rp500 miliar s.d. kurang dari Rp1 triliun (5 tahun); ii)Rp 1 triliun s.d. kurang dari Rp 5 triliun (7 tahun); iii) Rp 5 triliun s.d. kurang dari Rp 15 triliun (10 tahun); iv) Rp 15 triliun s.d. kurang dari Rp 30 triliun (15 tahun);dan (v) Rp 30 triliun atau lebih (20 tahun). Pemberian fasilitas insentif Tax Allowance berupa: i) pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal yang berupa aktiva tetap berwujud, yang dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5%; ii) penyusutan dan amortisasi dipercepat; iii) pengenaan PPh atas deviden yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut tax treaty yang berlaku; dan iv) kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun, padabidangusahatertentudan/ataudaerahtertentudengankriteria, antara lain: nilaiInvestasi yang tinggiatauuntukekspor, penyerapantenagakerja yang besar, dankandunganlokal. Pemberianfasilitasmasterlistberupapembebasanbeamasukatasimpormesinuntukpembangunanindustriuntukjangkawaktupengimporanselama 2 (dua) tahunterhitungsejakberlakunyakeputusanpembebasanbeamasuksertadapatdiperpanjang.

15. Bagaimana Cara MenggunakanSistem OSS Pendaftaran, Melaluihttps://oss.go.id HarusSamadengan data padafisik KTP-el

16. 16 Data Elemen yang dibutuhkan di Pendaftaran PelaksanaanPendaftaran pada Sistem OSS (Pasal 21 – 30): Data apasaja yang diperlukanuntukmendaftarbagipelakuusaha non-perseorangan? • Nama penanggungjawab • Bidangusaha • Negara asal bagi PMA • Lokasipenanaman modal • Besaranrencanapenanaman modal • Rencanapenggunaantenagakerja • Nomorkontak badan usaha • Rencanapermintaanfasilitas fiscal • NPWP Badan • NIK penanggungjawabperusahaan

17. Bagaimana Cara MenggunakanSistem OSS AktivasiRegistrasiMelalui e-Mail (CekJugaPada Folder SPAM)

18. TERDAFTAR PendaftarMendapatKonfirmasi User Password melalui e-mail (Cekjuga SPAM Folder)

19. Masukkan Data Akta / Lengkapibilasudahterdapat data dari AHU Lengkapi Data Usaha seperti Yang TerterapadaAkta Perusahaan (Nomor NIK yang terdaftarharusmenjadipengurusperusahaan)

20. Tracking dan Monitoring dalam OSS SetiapPemegang NIB dapatmelakukan tracking dan monitoring Ijindanchecklistnyadalam portal OSS

21. HASIL NIB (DihasilkanSistem OSS  Otomatis) 21 Back

22. PRODUK PERIZINAN LAINNYA JUGA DIKELUARKAN SETELAH NIB, Ijin Usaha, RPTKA, BPJS 22 Back

23. 23 Pelaksanaan Perizinan melalui OSS : TahapPenerbitanIzin Usaha (1) Lembaga OSS menerbitkanIzin Usaha berdasarkanKomitmen (Pasal 31-38): • Lembaga OSS berdasarkanKomitmenmenerbitkan: • IzinLokasi; • IzinLokasiPerairan; • IzinLingkungan; dan/atau • IMB. • Kegiatanberusaha di KEK: • IzinLokasi diberikanlangsungtanpakomitmen. • IzinLingkungan Tidakdipersyaratkan, hanyamenyusun RKL-RPL rinciberdasarkan RKL-RPL Kawasan. • IMB  tidakdipersyaratkansepanjangtelahditetapkanpedomanbangunan (estate regulation). • Izin Usaha berlakuuntukseluruhwilayah Indonesia. • Izin Usaha dan/atauIzinKomersialatauOperasionalberlakuefektifsetelahPelaku Usaha menyelesaikanKomitmen dan melakukanpembayaranbiayaPerizinanBerusahasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan TERBIT

24. Pelaksanaan Perizinan melaluiOSS : TahapPenerbitanIzin Usaha (2) 24 • Pelaku Usaha yang telahmendapatkanIzin Usaha dapatmelakukankegiatan: • pengadaantanah; • perubahanluaslahan; • pembangunanbangunangedung dan pengoperasiannya; • pengadaanperalatanatausarana; • pengadaansumberdayamanusia; • penyelesaiansertifikasiataukelaikan; • pelaksanaan uji cobaproduksi (commisioning); dan/atau • pelaksanaanproduksi. • Pelaku Usaha yang telahmendapatkanIzin Usaha namunbelummenyelesaikan: • Amdal; dan/atau • rencanateknisbangunangedung, belumdapatmelakukankegiatanpembangunanbangunangedung. TERBIT

25. HASIL Checklist KomitmenPrasarana (MerupakanJanjiPengurusanIjin) 25 Back

26. HASIL Ijin Usaha (Otomatisdarihasilpemetaan KBLI Usaha) 26 Back

27. HASIL Checklist KomitmenKomersial (UntukKebutuhanOperasional) 27 Back

28. Pelaksanaan Perizinan melalui OSS (7) : TahapPenerbitanPenerbitanIzinKomersialatauOperasional 28 PenerbitanIzinKomersialatauOperasional (Pasal 39-41): • Lembaga OSS menerbitkanIzinKomersialatauOperasionalberdasarkanKomitmenuntuk: • standar, sertifikat, dan/ataulisensi; dan/atau • pendaftaranbarang/jasa, sesuaidenganjenisproduk dan/ataujasa yang dikomersialkan oleh Pelaku Usaha melaluisistem OSS. • Lembaga OSS membatalkanIzin Usaha dan/atauIzinKomersialatauOperasional yang sudahditerbitkandalamhalPelaku Usaha tidakmenyelesaikanpemenuhanKomitmen. • IzinKomersialatauOperasionalberlakuefektifsetelahPelaku Usaha menyelesaikanKomitmen dan melakukanpembayaranbiayaPerizinanBerusahasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. *Mekanisme pemenuhankomitmen : Lampiran

29. Bisnis Proses Izin Komersial – Pelaku Usaha Baru dan Pelaku Usaha Eksisting Proses dilakukan di OSS Proses dilakukan di OSS Proses dilakukan di K/L/P * Komitmen Pemenuhan Persyaratan Izin Komersial/Operasional dapat berupa : Izin, Sertifikat, Lisensi, Pendaftaran, Standar, Persetujuan, dan lainnya sebagaimana dicantumkan dalam Lampiran PP 24/2018 kategori Izin Komersial/Operasional

30. BagaimanaBilaDalam proses ijinkomersial / lanjutanprosesnya lama / terganggu • Sistem OSS menyiapkanfiturPelayanangangguan yang terhubungke system pengawasanlayanan (OSSKOM) yang dapatmelakukaneskalasikeluhan, dari: • SatgasKabupaten/Kota • SatgasPropinsi • Satgas Leading Sector (K/L) • Satgas Nasional

31. Kesimpulan:IMPLEMENTASI PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA OSS KEMENTERIAN /LEMBAGA Validasi, integrasipenerbitan standard, pendaftaranprodukdll PERMOHONAN DPMPTSP Pelayanandalamrangkapemenuhankomitmenizinusaha/operasional NIB, IU, IK/O Pelakuusaha BKPM Pengawalan proses perizinanberusaha oleh SATGAS

32. Bilabelumada NPWP, makamendaftardulu di OSS/DJP Pelaku Usaha Perseorangan melakukanpendaftaran melalui OSS NIB dapatdiberikanapabilatelahmemenuhiketentuan Non Perseorangan NOMOR INDUK BERUSAHA Setelah memperoleh NIB Pendaftar dapat melakukan pendaftaran atas ijin-ijin yang lain yang ada di K/L dan Pemda pada OSS sesuai daftar ijin yang tercantum dalam lampiran PP No 24 Tahun 2018. PenyelarasandenganPasal 5 Perpres 54 Tahun 2018 K/L