1 / 50

PERANAN APIP DALAM PELAKSANAAN SPIP

PERANAN APIP DALAM PELAKSANAAN SPIP. Oleh : AGUSETIA DUHA , ST, M.Ak Royal Safari Garden Zresort & Convention - Bogor, 9 Mei 20 1 4. DASAR HUKUM. PP No. 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

mareo
Download Presentation

PERANAN APIP DALAM PELAKSANAAN SPIP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERANAN APIP DALAM PELAKSANAAN SPIP Oleh : AGUSETIA DUHA, ST, M.Ak Royal Safari Garden Zresort & Convention - Bogor, 9 Mei 2014

  2. DASAR HUKUM PP No. 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PERGUB BANTEN No. 47 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPIP

  3. PENGERTIAN SPI adalahproses yang integral padatindakandankegiatan yang dilakukansecara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawaiuntukmemberikankeyakinanmemadaiatas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalanpelaporankeuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatanterhadapperaturanperundang-undangan(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1) SPIP adalahsistempengendalian intern (SPI) yang diselenggarakansecaramenyeluruhdilingkunganpemerintahpusatdanpemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

  4. TUJUAN Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam Mendukung terwujudnya tata keperintahan yang baik (good governance)dalam penyelenggaraan pemerintahan (UUNo. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2) )

  5. PRINSIP DASAR SISTEM PENGENDALIAN INTERN • SPI adalah suatuproses yang terintegrasi dan melibatkan semua tahapanmanajemen dalam suatu organisasi, • SPI diharapkan memberikankeyakinan yang memadai (reasonable assurance) atas tercapainya tujuan organisasi • MemilikiHard Control(kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, birokrasi) danSoft Control(kompetensi, komitmen trust, nilai-nilai luhurdan kepemimpinan)

  6. ANATOMIPP 60/2008 TENTANG SPIP

  7. PENGAMANAN ASET PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN K E G I A T A N 2 K E G I A T A N 1 INFORMASI DAN KOMUNIKASI U N I T B U N I T A KEGIATAN PENGENDALIAN PENILAIAN RISIKO LINGKUNGAN PENGENDALIAN PERSPEKTIF SPIP EFEKTIF & EFISIEN KEGIATAN YANG KEANDALAN KETAATAN PERATURAN LAP KEU

  8. UNSUR SPIP PenegakanIntegritasdanEtika KomitmenterhadapKompetensi Ps. 4 Kepemimpinan yang Kondusif Lingkungan Pengendalian StrukturOrganisasi yang SesuaiKebutuhan PendelegasianWewenangdanTanggungJawab Kebijakan yang SehattentangPembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik Ps. 13 PenilaianRisiko Identifikasi Risiko Analisis Risiko ReviuatasKinerjaInstansiPemerintah Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi SPIP Ps. 18 Pengendalian Fisik atas Aset KegiatanPengendalian Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Ps. 41 Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Informasi & Komunikasi SaranaKomunikasi ManajemenSistemInformasi Pemantauan Pengendalian Intern PemantauanBerkelanjutan EvaluasiTerpisah TindakLanjut Ps. 43

  9. 1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN Penegakan Integritas dan Etika Komitmen terhadap Kompetensi Kepemimpinan yang Kondusif StrukturOrganisasi yang SesuaiKebutuhan LingkunganPengendalian SPIP Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik

  10. UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH • a. Lingkunganpengendalian • Kondisidalaminstansipemerintah yang mempengaruhiefektivitaspengendalian intern. • Pimpinaninstansipemerintahwajibmenciptakandanmemeliharalingkunganpengendalian yang menimbulkanperilakupositifdankondusifuntukpenerapansistempengendalian intern dalamlingkungankerjanya. • Lingkunganpengendalianmerupakanfondasibagiefektifitaspenerapankomponen SPIP lainnya.

  11. LingkunganPengendalian Pasal 4 • PimpinanInstansiPemerintahwajibmenciptakandanmemeliharalingkunganpengendalian yang menimbulkanperilakupositifdankondusifuntukpenerapanSistemPengendalian Intern dalamlingkungankerjanya, melalui: • a. penegakan integritas dan nilai etika; • b. komitmenterhadapkompetensi; • c. kepemimpinan yang kondusif; • d. pembentukanstrukturorganisasi yang sesuaidengankebutuhan; • e. pendelegasianwewenangdantanggungjawab yang tepat; • f. penyusunandanpenerapankebijakan yang sehattentangpembinaansumberdayamanusia; • perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan • h. hubungankerja yang baikdenganInstansiPemerintahterkait.

  12. PenegakanIntegritasdanNilaiEtika Pasal 5 • Antara lain, • a. Menerapkan aturan perilaku; • b. Memberi keteladanan; • Menegakan tindakan disiplin;

  13. KomitmenpadaKompetensi Pasal 6 • Antara lain, • a. Identifikasi dan penetapan kegiatan untuk penyelesaian tusi; • b. Adanya standar kompetensi; • Penyelenggaraan diklat;

  14. Kepemimpinan yang kondusif Pasal 7 • Antara lain, • a. Pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan; • b. Penerapan manajemen berbasis kinerja; • Perlindungan atas aset dan informasi atas akses yang tidak sah;

  15. 2. PENILAIAN RISIKO Identifikasi Risiko PenilaianRisiko SPIP Analisis Risiko

  16. RISIKO yang DihadapiInstansiPemerintah Sumber : NAO, 2004

  17. UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH • Penilaianrisiko : • Kegiatanpenilaianataskemungkinankejadian yang mengancampencapaiantujuandansasaranInstansiPemerintah. Penilaianrisikoterdiridariidentifikasirisikodananalisisrisiko. • Dalampenilaianrisiko, pimpinanInstansiPemerintahterlebihdahulumenetapkantujuaninstansipemerintahdantujuanpadatingkatkegiatandenganberpedomanpadaperaturanperundang-undangan.

  18. BagianKetiga PenilaianRisiko Pasal 13 • (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaianrisiko. • (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiriatas: • a. identifikasirisiko; dan • b. analisisrisiko.

  19. IdentifikasiRisiko Pasal 16 Menggunakan berbagai metodologi yang sesuai untuk tujuan IP dan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko yang dihadapi instansi pemerintah

  20. AnalisisRisiko Pasal 17 (1) Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan (2) Pimpinan IP menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

  21. 3. KEGIATAN PENGENDALIAN ReviuatasKinerjaInstansiPemerintah Pembinaan Sumber Daya Manusia PengendalianPengelolaanSistemInformasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja KegiatanPengendalian SPIP Pemisahan Fungsi OtorisasiTransaksidanKejadianPenting Pencatatan yang AkuratdanTepatWaktu PembatasanAksesatasSumberDaya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

  22. UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH Kegiatanpengendalian : Tindakan yang diperlukanuntukmengatasirisikosertapenetapandanpelaksanaankebijakandanproseduruntukmemastikanbahwatindakanmengatasirisikotelahdilaksanakansecaraefektif. Kegiatan pengendalianditetapkan untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan IP dilaksanakandanmembantumemastikantindakan yang perlu, telahdilakukanuntukmeminimalkanrisiko dalammencapaitujuan

  23. BagianKeempat KegiatanPengendalian Pasal 18 • (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajibmenyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. • (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut: • a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah; • b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;

  24. BagianKeempat KegiatanPengendalian Pasal 18 c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah; d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

  25. BagianKeempat KegiatanPengendalian Pasal 18 • (3) Kegiatanpengendaliansebagaimanadimaksudpadaayat (1) terdiriatas: • a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; • b. pembinaan sumber daya manusia; • c. pengendalianataspengelolaansisteminformasi; • d. pengendalianfisikatasaset; • e. penetapandanreviuatasindikatordanukurankinerja; • f. pemisahanfungsi; • g. otorisasiatastransaksidankejadian yang penting;

  26. BagianKeempat KegiatanPengendalian Pasal 18 • h. pencatatan yang akuratdantepatwaktuatastransaksidankejadian; • i. pembatasanakses atas sumberdaya dan pencatatannya; • j. akuntabilitasterhadapsumberdayadanpencatatannya; dan • k. dokumentasi yang baikatasSistemPengendalian Intern sertatransaksidankejadianpenting.

  27. 4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI Sarana Komunikasi SPIP Informasi & Komunikasi Manajemen Sistem Informasi

  28. UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH • Informasi dankomunikasi : • Informasiadalahdata yang telahdiolahyang dapatdigunakanuntukpengambilankeputusandalamrangkapenyelenggaraantugasdanfungsiInstansiPemerintah. Sedangkankomunikasiadalahprosespenyampaianpesanatauinformasidenganmenggunakansimbolataulambangtertentubaiksecaralangsungmaupuntidaklangsunguntukmendapatkanumpanbalik.

  29. BagianKelima InformasidanKomunikasi Pasal 41 Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, danmengkomunikasikaninformasidalambentuk dan waktu yang tepat.

  30. Penjelasan Ps. 42 hrf a. Bentuk & Sarana Komunikasi • Buku pedoman kebijakan dan prosedur • Surat edaran • Memorandum • Papan pengumuman • Situs internet dan intranet • Rekaman video • E-mail • Arahan lisan • Tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPI

  31. PenjelasanPsl. 42 hrf b. PertimbanganPengelolaan, Pengembangan, & Pembaharuan Sistem Informasi • Manajemen sistem informasi • Mekanisme identifikasi kebutuhan informasi. • Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi • Pemantauan mutu informasi • Kecukupan sumber daya.

  32. 5. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN Pemantauan Berkelanjutan SPIP Pemantauan Pengendalian Intern Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut

  33. UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH • PemantauanPengendalianIntern : • Proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

  34. BagianKeenam Pemantauan Pasal 43 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauanSistemPengendalian Intern. (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilaksanakanmelaluipemantauanberkelanjutan, evaluasiterpisah, dantindaklanjutrekomendasihasil audit danreviulainnya.

  35. PemantauanBerkelanjutan Pasal 44 Kegiatan pengelolaan rutin Supervisi Pembandingan Rekonsiliasi dll

  36. Evaluasi Terpisah Pasal 45 • Penilaian sendiri • Reviu • Pengujian efektifitas SPI

  37. Manfaat, Keterbatasan, & Hambatan Dalam Penerapan SPIP

  38. Manfaat SPIP • Memberikanjaminanbahwaoperasi/kegiatanInstansimenjadiefektif,efisiendanekonomis • mendeteksi terjadinya kesalahan (mismanagement) dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi, • membantu pengamanan asset terkait terjadinya fraud, pemborosan, dan salah penggunaan yang tidak sesuai tujuan • memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan • memberi keyakinan akan ketaatan terhadap peraturan perundangan • membantu manajemen merespon perubahan

  39. PUBLIK Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara Akuntabel Transparan SPIP DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Paket Undang-Undang Keuangan Negara: 1. UU 17/2003 2. UU 1/2004 3. UU 15/2004 PEMERINTAH PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pusat Daerah UU 33/2004 Tertib Terkendali Efisien Efektif • Perencanaan • Pelaksanaan • Pengawasan Proses Terintegrasi Pertanggungjawaban Keyakinan Memadai SPIP

  40. PROVINSI GUBERNUR • 1. UU 8 /1974 • UU 43/1999 • UU 32/2004 • PP 9/2003 • PP 53/2010 DISIPLIN PNS 1. KEWAJIBAN 2. LARANGAN 3. HUKUMAN DISIPLIN PNS HANDAL, PROFESIONAL& BERMORAL MELAKSANAKAN TUGAS DISIPLIN, JUJUR, ADIL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

  41. Keterbatasan SPIP • Praktek kolusi sehingga Sistem Pengendalian Intern tidak efektif; • Pimpinan Instansi Pemerintah mengabaikan pentingnya Sistem Pengendalian Intern; • Human error; pengambilan keputusan yg tidak tepat mengakibatkan kegagalan pengendalian (kegagalan personal)

  42. Hambatan Penerapan SPIP • Persepsipimpinan Instansi Pemerintah dan auditor atau evaluator terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern tidak mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai; • Budaya sungkanyang masih kental (ewuh pakewuh). • Kualifikasi SDMyang kurang memadai

  43. FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN SPIP

  44. 1. Terdapat kesadaran dan kepedulian di seluruh tingkatan jajaran manajemen dan staff 2. Terdapat kesamaan persepsi atas tanggungjawab efektivitas SPIP 3. Terdapat SPIP yang sesuai dengan kebutuhan organisasi 4. Pengembangan secara berkesinambungan

  45. Bagaimana Inspektorat Melaksanakan Pengendalian Intern ?

  46. KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DILAKUKAN OLEH INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN BERTUJUAN : • memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; • memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan • memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

  47. KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, melalui : • audit, • reviu, • evaluasi, • pemantauan, • Kegiatan pengawasan lain.

  48. JENIS AUDIT (Pasal 50, PP 60/2008) : • Audit Kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. • Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, misal melalukan Pemeriksaan Khusus atas pengaduan.

  49. PEMERIKSAAN (Pasal 25, PP 53/20100 Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya adalah sedang dan berat, maka dapat dibentuk Tim Pemeriksa, terdiri dari terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

  50. Terima kasih

More Related