170 likes | 407 Views
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 233/PMK.05/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PMK NO. 171/PMK.05/2007 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT. Direktorat Akuntansi & Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan , Kementerian Keuangan RI.
E N D
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 233/PMK.05/2011TENTANGPERUBAHAN ATAS PMK NO. 171/PMK.05/2007 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DirektoratAkuntansi & PelaporanKeuangan DirektoratJenderalPerbendaharaan, KementerianKeuanganRI
SA-BUN (Pasal 4) • UntukmenghasilkanLaporanKeuangan BUN dan LaporanManajerial. • Terdiridari: • SiAP; • SA-UP; • SIKUBAH; • SA-IP; • SA-PPP; • SA-TD; • SA-BSBL; • SA-TK; dan • SAPBL. • LaporanManajerialantara lain terdiriatasLaporanPosisiKas, LaporanPosisiUtang, LaporanPosisiPenerusanPinjaman, IkhtisarLaporanKeuanganBadanLainnyadanLaporanPosisiInvestasiPemerintahsecaradetil. SA-BUN JugamenghasilkanLaporanManajerial, danperubahanNomenklaturBeberapaSistemAkuntansi
SistemAkuntansiPelaporanKeuanganBadanLainnya (SAPBL) (Pasal 17) • SAPBL merupakansubsistemdari SA-BUN. • SAPBL menghasilkanNeracadanIkhtisarLaporanKeuanganbadanlainnya. • SAPBL dilaksanakanoleh DJPB selaku UAPBUN-PBL. • DJPB memproses data transaksidari Unit-unit BadanLainnya. • Laporansebagaimanadimaksudpadaayat (2) disampaikanke UABUN. • Data transaksisebagaimanadimaksudpadaayat (4) merupakanbahanpenyusunanlaporankeuangan. • Ketentuanlebihlanjutmengenai SAPBL diaturdenganPeraturanMenteriKeuangan.
NEW!! SA-BSBL (pasal 17A) • SA-BSBL merupakansubsistemdari SA-BUN. • SA-BSBL menghasilkan LRA, Neraca, danCaLK. • SA-BSBL dilaksanakanoleh DJA selaku unit eselon I yang melaksanakankewenanganMenteriKeuanganselakuPenggunaAnggaranBelanjaSubsididanBelanja Lain-Lain. • PenggunaAnggarandapatmenunjukpejabatpadaKementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain sebagaiKuasaPenggunaAnggaran. • Ketentuanlebihlanjutmengenai SA-BSBL diaturdengan PMK.
NEW!! SA-TK (Pasal 17B) • SA-TK merupakansubsistemdari SA-BUN. • SA-TK menghasilkanLaporanKeuangan yang terdiridari LRA, Neraca, danCaLK. • Dalamrangkapelaksanaan SA-TK, DJPB atasnamaMenteriKeuanganmembentuk unit akuntansiberupa: • Unit AkuntansiPembantu BUN TransaksiKhusus (UAP BUN TK); • Unit AkuntansiPenggabunganKuasaPenggunaAnggaran BUN TransaksiKhusus (UAPKPA BUN TK), sepanjangdalamsatujenistransaksikhususmemilikilebihdarisatu UAKPA BUN TK; dan • Unit AkuntansiKoordinatorKuasaPenggunaAnggaran BUN TransaksiKhusus (UAKKPA BUN TK) • Unit AkuntansiKuasaPenggunaAnggaran BUN TransaksiKhusus (UAKPA BUN TK). • UAP BUN TK dilaksanakanoleh DJPB. • Ketentuanlebihlanjutmengenai SA-TK diaturdengan PMK.
SAI (Pasal 18) • SAI terdiridari SAK dan SIMAK-BMN Semulaayat (2) iniberbunyi: • SAI terdiridari SAK, SIMAK-BMN, dan SA-BAPP
SAI (Pasal 33) (1) Piutang, Investasi, danUtangBelanjapadaKementerian Negara/LembagaharusdilaporkandalamLaporanKeuangan. (3) Investasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalahinvestasijangkapendek yang dilakukanolehsatuankerja BLU. Semula: “olehKementerian Negara/Lembaga.” Penegasan yang dimaksudInvestasipada K/L adalahkhusus BLU
BAB tentang SA-BAPP (Pasal 49-65 danPasal 69) • Dihapus • DigantidenganPasal 17A tentang BSBL.
LKPP (Pasal 71) Penambahan • LKPP Semesteranberupa LRA, Neraca, LAK, danCaLK. • LRA Belanjamerupakanhasilkonsolidasilaporankeuanganseluruhentitaspelaporan. • LRA PendapatanmerupakanhasilkonsolidasiLaporanKeuangan SAU. Penguranganfrase “dan data SAU/SAI sebagaikontrolpadasaatrekonsiliasi” karenasudahdijelaskandiayat (8) dan (9).
E. SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH • SA-IP untuktransaksiinvestasiPemerintahjangkapanjang, t.d.: • Investasi Non Permanenyaituinvestasijkpjg (kepemilikannyalebihdari 12 bulan) yang dimaksudkantidakdimilikiterusmenerusatauadaniatuntukmemperjualbelikanataumenarikkembali. • InvestasiPermanenadalahinvestasijkpjg yang dimaksudkandimilikiterus-menerustanpaadaniatuntukdiperjualbelikanataumenarikkembali. • KebijakandalampenentuaninvestasiPemerintahdiaturolehMenteriKeuangan, sedangkanpelaksanaaninvestasiPemerintahdapatdilakukanolehKementerianKeuangandan/atauunit lain yang ditunjuk. • SA-IP dilaksanakanolehDJKN, denganmemproses data: • transaksiinvestasiPemerintah, • penerimaanbagianlaba/pendapatandariinvestasi, • penerimaandanpengeluaraninvestasi, • sertamenyampaikanlaporanbeserta ADK kepadaDit. APK.
E. SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH • Menghasilkanlaporankeuangan (minimal 2x dalamsetahun), berupa: • LaporanRealisasiAnggaran; • Neraca; • CaLK; • LaporanInvestasiPemerintah(managerial report). • PROSES REKONSILIASI PADA SISTEM AKUNTANSI INVESTASI PEMERINTAH • Unit yang menjalankan fungsi penatausahaan dan pelaporan investasi melakukan rekonsiliasi data dengan DJPB setiap bulan. • SOR Ditandatangani oleh Dirjen Kekayaan Negara • Pengaturan sistem akuntansi dan pelaporan investasi pemerintah akan ditetapkan dengan PMK tersendiri.
I. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus • SA-TK untuktransaksiyang bersifatkhususyang dilakukanolehMenteriKeuanganselakuBUN yang tidakdapatdikelompokkankedalamsubsistem SA-BUN lainnya, antara lain: • PengeluaranKerjasamaInternasional; • PengeluaranPerjanjianHukumInternasional; • PNBP yang dikelolaoleh DJA kecualiBagianLaba BUMN; • AsetPemerintah yang beradadalampenguasaanPengelolaBarang; • Pembayarandanpenerimaansetoran/potongan PFK; • PembayaranBelanjaPensiun. • SA-TK dilaksanakanolehunit-unit eselon 1 dilingkupKementerianKeuangan yang diberikankewenanganolehMenteriKeuangan, denganmemproses data transaksidanmenyampaikanlaporanbeserta ADK kepada DIT. APK.
I. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus • Pemrosesandokumensumbermenimbulkanpengakuantransaksikhusussertamenghasilkanlaporanberupa: • LRA; • Neraca; • CaLK. • SOR ditandatanganiolehDirjenPerbendaharaan • PROSES REKONSILIASI PADA SISTEM AKUNTANSI TRANSAKSI KHUSUS • Unit-unit Eselon 1 dilingkupKementerianKeuangan yang melaksanakan SA-TK melakukanrekonsiliasi data dengan DJPB setiapbulan.
J.SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA • SAPBL untukmenyusun: • LaporanPosisiKeuangan (Neraca) BadanLainnya; dan • IkhtisarLaporanKeuangan (ILK) BadanLainnya. • Unit BadanLainnya (UBL) terdiridari: • UBL yang berupaSatuanKerja • UBL yang bukanmerupakanSatuanKerja. • LaporanPosisiKeuanganBadanLainnyadihasilkandariLaporan UBL yang bukanSatuanKerja, sedangkanIkhtisarLaporanKeuanganBadanLainnyadihasilkandarilaporankeuanganseluruh UBL. • UBL mengirimLaporanKeuangankepada UAP-BUN PelaporanBadanLainnya (UA-PBUN-PBL). • UA-PBUN-PBL mengirimLaporanPosisiKeuangandan ILK BadanLainnyakepada UA-BUN. • LaporanPosisiKeuanganakandikonsolidasikandalam LK-BUN sedangkan ILK disajikansebagailampiran LK-BUN. • SAPBL dilaksanakanoleh DJPB c.q. Dit. APK. • SOR ditandatanganiolehDirjenPerbendaharaan.
TerImaKasih DirektoratJenderalPerbendaharaan: ”Menjadipengelolaperbendaharaannegara yang profesional, modern, danakuntabelgunamewujudkanmanajemenkeuanganpemerintah yang efektifdanefisien”