BAGAN AKUN STANDAR 2012

1. BAGAN AKUN STANDAR2012 HARMONISASI antara: Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban 2012 (proses bisnis dan aplikasi) PMK NO.238/PMK.05/2011 tentang PUSAP Persiapan Implementasi SPAN Persiapan Implementasi Akrual DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

2. Dasar Hukum Penerapan BAS : • UU No. 17/2003 tentangKeuangan Negara; • UU No. 1/2004 tentangPerbendaharaan Negara; • PP No. 90/2010 tentangPenyusunanRencanaKerjadanAnggaranKementerian Negara/ Lembaga; • PP No. 71/2010 tentangStandarAkuntansiPemerintahan; • PP No. 8/2006 tentangPelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah; • PMK No. 91/PMK.05/2007 tentangBaganAkunStandar. • PMK NO.101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran • PMK NO.238/PMK.05/2011 tentang PUSAP

3. AGENDA • Latar Belakang; • Akibat; • Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban 2012 (proses bisnis dan aplikasi); • PMK NO.238/PMK.05/2011 tentang PUSAP • Kerangka Penyusunan BAS pada SPAN

4. LATAR BELAKANG • Amanat Pasal 6 PP 71/2010 tentang SAP dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah • Implementasi SPAN membutuhkan konversi data tahun 2010 dan 2011; • Implementasi akrual membutuhkan penyesuaian dan penambahan beberapa akun baru terutama untuk menghasilkan Neraca dan Laporan Operasional

5. AKIBAT • Penyesuaian beberapa akun terutama Neraca (untuk akun2 LRA tetap menggunakan akun pada Per-80/PB/2011); • Perubahan signifikan pada akun Aset, Kewajiban dan Ekuitas (untuk tahun 2012, hanya akun Aset dan Kewajiban, sedangkan Akun Ekuitas untuk penerapan akrual dan SPAN) • Perubahan Posting Rules • Perubahan Aplikasi dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran

6. Pelaksanaan Anggaran dan Pertanggungjawaban 2012 (proses bisnis dan aplikasi) • Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran menggunakan Perdirjen Perbendaharaan No. Per-80/PB/2011. (Akun LRA) • Mapping akun ; • Penyesuaian di MPN. • Update/Penggantian Aplikasi terkait.

7. PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHANPMK NO.238/PMK.05/2011

8. TUJUAN Ketentuan PUSAP bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dalam rangka : • penyusunanSistem Akuntansi Pemerintahan yg mengacu pada SAP berbasis Akrual; dan • penerapanstatistik keuangan Pemerintah utk penyusunan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional.

9. SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN • Menteri Keuangan menyusun Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat berdasarkan pada PUSAP • Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan PMK • Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah berdasarkan pada PUSAP • Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemda disusundengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah • Ketentuan mengenai Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemda diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota • Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). • Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

10. KONSOLIDASI FISKAL DAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH • Konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan penggabungan data keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda untuk kebutuhan informasi fiskal dan statistik secara nasional. • Penyusunan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Pemda harus memperhatikan kebutuhan informasi yg diperlukan dalam rangka konsolidasi fiskal dan statistik keuangan secara nasional. • Ketentuan lebih lanjutmengenai tata cara konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah diatur dengan PMK.

11. ISI PUSAP

12. PENDAHULUAN (2/2) • GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PUSAP merupakan landasan bagi pemerintah di dalam menetapkan sistem akuntansi pemerintahan khususnya BAS baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemda. Sistem akuntansi di lingkungan pemerintah pusat diatur dengan PMK sedangkan sistem akuntansi di lingkungan pemda diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacukepada PerMendagri • KETENTUAN LAIN-LAIN PUSAP secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis, ketentuan PSAP, ketentuan pemerintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah

13. LAPORAN KEUANGAN • LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM • TUJUAN DAN RUANG LINGKUP • Tujuan: • Menjadi acuan yang harus dipenuhi oleh para penyusun dan pengembang sistem akuntansi baik di pemerintah pusat maupun pemda. • Menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan entitas pemerintah. • Ruang Lingkup: PUSAP berlaku utk penyusunan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnyadalampenyusunanBaganAkunStandar (BAS) • ACUAN PENYUSUNAN • Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, PSAP dan IPSAP • Ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. • Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan. • Jika PSAP memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka diwajibkan untuk mengikuti ketentuan pemerintah

14. BAGAN AKUN STANDAR PADA PUSAP • Untuk penerapan akuntansi berbasis akrual • Memfasilitasi konsolidasi akuntansi dan konsolidasi GFS antara Pemerintah Pusat dan Pemda • Memberikan panduan bagi Pemerintah Pusat dan Pemda dalam pengembangan detil akun pada BAS

15. Pendekatan Konsolidasi 1. Konsolidasiakuntansi 2. Konsolidasi GFS Konsolidasi GFS Mapping to GFS • Pendekatan 2 lebihdirekomendasikankarena: • Dapatdiketahui data GFS untukpemerintahpusatdandaerah • Tujuankonsolidasimemanguntuktujuankonsolidasistatistikkeuangan • Mengurangikemungkinankesalahandalam mapping ke GFS • Lebihmudahdalammembuatanalisisstatistikkeuangan per sektor

16. Pendekatan Konsolidasi 3. Konsolidasi GFS denganmempertahankanpilihankonsolidasiakuntansimelalui BAS Nasional BAS Nasional Konsolidasi Akuntansi Konsolidasi GFS

17. KerangkaPenyusunan BAS pada SPAN PP 71/2010 Kebijakan Akuntansi PenyempurnaanProsesBisnis Kesesuaian dg Aplikasi Bagan Akun Standar PenyusunanStruktur BAS Aplikasi SAKTI Aplikasi SPAN

18. 2. RESTRUKTURISASI BAS • Menggunakan satu BAS untuk pencatatan akrual dan kas • Menggunakan satu BAS untuk BUN dan Satker • Mengakomodir PBB • Penyesuaian dengan aplikasi SPAN • Terdapat pemisahan antara struktur dan atribut pelaporan • Penyempurnaan akun menjadi akun berbasis akrual

19. STRUKTUR Bagan Akun Standar

20. BAS pada JURNAL D. BelanjaBarang K. Kasdi KUN

21. Poin Penyempurnaan BAS • BAS terdiri atas atas struktur dan nilai • BAS digunakan oleh setiap modul SPAN dan SAKTI • Penyusunan Struktur BAS didasarkan atas pertimbangan pengendalian anggaran dan pelaporan • Struktur BAS mengikuti setiap pencatatan/jurnal transaksi

22. Penggunaan BAS dalam Modul SPANilustrasi pada KPPN

23. Penyempurnaan Akun (1/2) • Pendapatan LO danPendapatan LRA • BebandanBelanja • Belanja Lain-lain hanyauntukbelanja yang kegiatan yang memenuhi kriteria “nature account”Belanja Lain-Lain.

24. Penyempurnaan Akun (2/2) • Satker yang selama ini menggunakan Belanja Lainnya seperti RRI, TVRI, KONI, Otorita Batam akan menggunakan akun 51xxxx s.d. 57xxxx • Bebanakrualpada 59xxxx, seperti: bebanpenyusutan, bebanpersediaan, bebanpenyisihanpiutangtaktertagih, bebanselisihkurs, bebanamortisasi • Pendapatan akrual pada 49xxxx, seperti Keuntungan selisih kurs

25. TERIMAKASIH