MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN ZEZE ZAKARIA HAMZAH

1. MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGANZEZE ZAKARIA HAMZAH

2. SISTEM KEUANGAN & LEMBAGA KEUANGAN 1. SISTEM KEUANGAN 2. BANK SENTRAL 3. BANK UMUM 4. LEASING 5. ASURANSI 6. UTS 7. DANA PENSIUN 8. PEGADAIAN 9. PASAR MODAL 10. KOPERASI 11. PERUSAHAAN PENJAMINAN 12. UAS

3. SISTEM KEUANGAN Pengertian : • Sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian suatu negara yang mempunyai peran terutama menyediakan jasa-jasa bidang keuangan oleh lembaga keuangan dan lembaga penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal (Dahlan Siamat, 2004) • Sistem Keuangan merupakan kumpulan pasar, institusi, peraturan-peraturan, teknik-teknik dimana surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditentukan, jasa-jasa keuangan dihasilkan dan ditawarkan keseluruh bagian dunia(Peter S. Rose, 1997)

4. SISTEM KEUANGAN INDONESIA SISTEM LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK SISTEM MONETER/ PERBANKAN DEPARTEMEN KEUANGAN BANK INDONESIA (UU.23/99) PER-ASURANSIAN PERSH. MODAL VENTURA DANA PENSIUN PASAR MODAL PEGADAIAN PERUSAHAAN PENJAMINAN BANK UMUM BPR LEMBAGA PEMBIAYAAN SISTEM KEUANGANDI INDONESIA

5. TUGAS UTAMA SISTEM KEUANGAN PEMERINTAH PERUSAHAAN RUMAH TANGGA PEMERINTAH PERUSAHAAN RUMAH TANGGA PASAR UANG PASAR MODAL UNIT DEFISIT/ PEMINJAM UNIT SURPLUS/ PENABUNG SISTEM KEUANGAN • Beli barang/jasa • Investasi Meningkatkan standar kehidupan masyarakat

6. FUNGSI SISTEM KEUANGAN 1. Fungsi Tabungan, menyediakan instrumen tabungan untuk menghimpun dana masyarakat 2. Fungsi Penyimpanan Kekayaan, menyediakan instrume penyimpan kekayaan masa kini untuk kebutuhan masa depan tanpa mengurangi nilainya 3. Fungsi Likuiditas, kekayaan yang disimpan melalui sistem keuangan dapat dicairkan dengan mudah 4. Fungsi Kredit, menyediakan dana kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi 5. Fungsi Pembayaran, menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang/jas 6. Fungsi Risiko, menawarkan proteksi terhadap risiko investasi, kesehatan, dan jiwa. 7. Penyimpanan Kebijakan, dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan menstabilkan ekonomi melalui kebijakan moneter

7. METODE TRANSFER DANA DALAM SISTEM KEUANGAN Pembiayaan Langsung (Direct Finance) 1 • Terjadi jika Penabung (Unit Surplus) bertemu langsung dengan peminjam dana untuk mempertukarkan dana dengan asset finansial. • Kelemahan: • Peminjam dan Pemilik dana harus mempunyai keinginan yang sama (jumlah dana & jangka waktu peminjaman). • Biaya informasi untuk saling bertemu dan negosiasi. • Peminjam harus menghubungi banyak unit surplus untuk menawarkan surat utangnya. • 4. Surat bukti utang sangat beresiko. Sekuritas Primer Unit Defisit Unit Surplus Arus Dana

8. 2 Pembiayaan Semi Langsung Proses pertukaran uang terjadi antaraUnit Surplus dan Unit Defisit dilakukan melalui jasa intermediasi keuangan sebagai pihak ketiga(dealer, broker, investment bank) Sekuritas Primer Sekuritas Sekunder • Lembaga Intermediasi • Keuangan. • Perusahaan Efek • Pasar Modal & Pasar Uang Unit Defisit Unit Surplus Arus Dana Arus Dana

9. Pembiayaan Tidak Langsung 3 Proses pemindahan dana dari Unit Surplus ke Unit Defisit melalui jasa lembaga intermediasi keuangan dengan menawarkan berbagai alternatif produk dan jasa keuangan • Lembaga Intermediasi Keuangan • Bank-bank • Persh. Asuransi • Dana Pensiun • Persh. Efek • Reksadana Sekuritas Primer Sekuritas Sekunder Unit Surplus Unit Defisit Arus Dana Arus Dana

10. 1. Intermediasi DOMINASI : Lembaga Intermediasi menghimpun dana dalam jumlah kecil-kecil dan kemudian menyalurkannya berupa kredit dalam jumlah besar. 2. Intermediasi RESIKO : Lembaga intermediasi akan menanggung resiko tidak dibayarnya kredit oleh debitur. 3. Intermediasi JATUH TEMPO : Lembaga intermediasi menerima simpanan dan penabung dalam jangka pendek, kemudian memberikan pinjaman dalam jangka waktu lebih panjang. JENIS-JENIS INTERMEDIASI KEUANGAN 4. Intermediasi INFORMASI : Lembaga intermediasi menyediakan informasi yang relevan dengan kondisi pasar & peluang-peluangnya. 5. Intermediasi MATA UANG : Lembaga intermediasi menerima dana pada berbagai jenis mata uang dan menyalurkannya dalam berbagai jenis mata uang.

11. PERTIMBANGAN DALAM PROSES INTERMEDIASI KEUANGAN 1. Keamanan dan Resiko Kredit Mengurangi resiko tidak dibayarnya simpanan 2. Likuiditas Produk / jasa yang ditawarkan liquid mudah ditarik setiap saat. 3. Aksesbilitas Mudah untuk menabung / meminjam dalam jumlah kecil maupun besar. Memberikan jasa-jasa transaksi keuangan 4. Kemudahan

12. LEMBAGA KEUANGAN Badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan aset non finansial atau aset riil (Dahlan, 2004) PENGERTIAN LEMBAGA KEUANGAN FUNGSI LEMBAGA KEUANGAN INTERMEDIASI KEUANGAN PENGALIHAN ASET TRANSAKSI LIKUIDASI RELOKASI PENDAPATAN

13. LEMBAGA KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN DEPOSITORI LEMBAGA KEUANGAN NON DEPOSITORI BANK BANK BANK LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA LEMBAGA KEUANGAN KONTRAKTUAL LEMBAGA KEUANGAN INVESTASI KLASIFIKASI LEMBAGA KEUANGAN

14. PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA 1.Repelita I, tanggal 1 April 1969 Fungsi Lembaga Keuangan pada waktu itu: Mendorong mobilisasi tabungan, penggunaan secara efektif & produktif. 2. Repelita II Perkembangan LK Asuransi Jiwa, Asuransi Sosial, asuransi kredit, asuransi kerugian,Tabungan Hari Tua, Dana Pensiun, Pasar Uang, Pasar Modal 3. Repelita III Pembentukan Bapepam, PT Danareksa 4. Repelita IV & V Peningkatan peranan LK bank & Bukan Bank 5. Repelita VI Pembentukan PT Permodalan Nasional Madani ( PNM Persero )

15. PERKEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN DI INDONESIA Lanjutan 6.Pasca KrisisEkonomith 1997 LK mengalamikemunduran, karenaberkurangnyakepercayaanmasyarakat Indonesia & luarnegerithdperbankan Indonesia  banyak bank diygdibekukan (BB Operasi), BTO dibawah BPPN, karenakreditbermasalah. 7.Pasca Kerusuhan Mei 1998  LK Bukan Bank: Asuransi, Pegadaianbanyakdibutuhkanmasyarakat 8.Tahun 2003 Kebijakan BI  untukmenggairahkansektorusahaterutama UKM Kredittanpajaminan 9. Tahun 2011 OJK

16. PERKEMBANGAN PERBANKAN DI INDONESIA Ada beberapa periode: 1. Sebelum deregulasi 2. Sesudah deregulasi 3. Saat krisis ekonomi akhir tahun 1997 4. Tahun 2003

17. I. KONDISI PERBANKAN SEBELUM DEREGULASI (sebelum 1988) Sangat kuat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi & politik dari penguasa  pemerintah

18. KEADAAN BANK SEBELUM DEREGULASI • Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara jelas tentang perubahan di Indonesia. • Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) pada bank-bank tertentu. • Bank banyak menanggung program-program pemerintah. • Instrumen pasar uang terbatas. • Jumlah bank swasta yang relatif sedikit.

19. Lanjutan 6. Kesulitan muncul bank baru. 7. Persaingan antar bank yang tidak ketat. • Posisi tawar menawar bank relatif kuat daripada nasabah • Prosedur berhubungan dengan bank yang rumit • Bank bukan merupakan alternatif utama bagi masyarakat untuk menyimpan dan meminjam uang

20. II. KONDISI PERBANKAN SESUDAH DEREGULASI KEBIJAKAN DEREGULASI • Paket Oktober, 27, 1988, yang berisi: Pengerahan dana masyarakat, yg meliputi 1. Kemudahan pendirian kantor Bank 2. Kejelasan aturan pendirian Bank swasta: Modal  Bank Umum min Rp 10 M  BPR min Rp 50 juta 3.Bank & LKBB bisa menerbitkan sertifikat deposito 4.Semua bank bisa menyelenggarakan Tabanas & Tabungan lain

21. lanjutan • Pengendalian Kebijakan moneter • Likuiditas wajib minimum bank & LKBB diturunkan dari 15 % menjadi 2% • Batas maksimum pinjaman antar bank ditiadakan > Pengembangan pasar Modal

22. Paket 20 Desember 1988, yang berisi: • Aturan penyelenggaraan Bursa Efek oleh swasta • Alternatif sumber pembiayaan berupa: > Sewa Guna Usaha/ leasing > Modal Venture/ joint venture > Pasar Modal > Kartu Kredit • Bank & LKBB dpt melakukan kegiatan perdagangan surat berharga, kartu kredit dll Paket 29 Januari 1990, yang berisi: Penyempurnaan program perkreditan kepada UKM agar dilakukan secara luas oleh semua bank

23. KONDISI SAAT KRISIS AKHIR TAHUN 1997 • Tingkat kepercayaan masyarakat & luar negeri terhadap perbankan Indonesia menurun drastis • Sebagian besar Bank dalam keadaan tidak sehat • Adanya negatif spread • Banyak bank yang dilikuidasi

24. PAKET KEBIJAKAN 25 JANUARI 2005 Pokok-pokok Kebijakan Perbankan: • Bank wajib membatasi posisi saldo harian pinjaman luar negeri jangka pendek paling tinggi 30% dari modal Bank • Kualitas kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian prospek usaha, kinerja debitor dan kemampuan membayar. • Bank dilarang memiliki aktiva produktif dalam bentuk saham atau surat berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (underlying reference asset) berbentuk saham • Penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan

25. UANG Pengertian: Adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar menukar dalam lalu lintas perekonomian Adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau digunakan untuk melakukan pembayaran, baik barang , jasa maupun hutang, sekarang maupun di kemudian hari

26. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN • Perekonomian Sederhana  Barter • Perekonomian Uang Transaksi langsung • Perekonomian Kredit * E - Money

27. FUNGSI UANG • Alat Penukar • Alat Satuan Hitung/Pengukur Nilai • Alat Pembayar Utang/Kewajiban • Alat Penimbun/Penyimpan Kekayaan • Alat Pemindah Kekayaan • Alat Pembentuk Modal/Investasi

28. CIRI-CIRI UANG • Diterima Umum • Stabil Nilainya • Mudah Dibawa • Tahan Lama • Tidak Mudah Ditiru • Dapat Dibagi ke Dalam Unit Yang Kecil • Ada Jaminan • Tidak Mudah Rusak • Supply harus Elastis

29. JENIS UANG 1. Berdasarkan Bahan : a) Uang Logam  Rp 25,-, --- Rp 1.000,- b) Uang Kertas  Rp 100,- -- Rp 100.000,- 2. Berdasarkan Nilai : a) Bernilai Penuh - uang emas b) Bernilai Tidak Penuh  uang dari kertas 3. Berdasarkan Lembaga : a) Uang Kartal  uang logam & uang kertas  Bank Ind b) Uang Giral  Cek, Bilyet Giro  Bank-bank Umum 4. Berdasarkan Kawasan : a) Uang Lokal  Rupiah di Indonesia b) Uang Regional  Euro, mata uang Eropa c) Uang Internasional  US Dollar, menjadi standar pembayaran Internasional

30. NILAI UANG • Nilai Intrinsik: Menekankan pada sisi bahan dasar pembuatan uang atau nilai dari benda yang digunakan untuk membuat mata uang 2. Nilai Nominal: Nilai uang yang besarnya tertulis atau tertera pada mata uang yang bersangkutan 3. Nilai Riil: Didasarkan pada kemampuan daya beli uang tersebut untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa