1 / 18

Upaya Percepatan Penyelesaian RTRW Prov insi & Kab upaten /Kota se– S umatera Utara

Upaya Percepatan Penyelesaian RTRW Prov insi & Kab upaten /Kota se– S umatera Utara. PENATAAN RUANG DI PROVINSI. Multisektor. Bersifat. Bersifat. Multifungsional. Bersifat. Ditangani secara terpadu oleh Lembaga / Instansi yang memiliki tupoksi KOORDINATIF. Multidimensional.

mckenzie-kemp
Download Presentation

Upaya Percepatan Penyelesaian RTRW Prov insi & Kab upaten /Kota se– S umatera Utara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Upaya Percepatan Penyelesaian RTRW Provinsi & Kabupaten/Kota se–Sumatera Utara

  2. PENATAAN RUANG DI PROVINSI Multisektor Bersifat Bersifat Multifungsional Bersifat DitanganisecaraterpaduolehLembaga/ Instansi yang memilikitupoksiKOORDINATIF. Multidimensional bukan pendekatan “sektor” PendekatanPengembangan Wilayah “KOORDINASI” Tugas BKPRD

  3. KRONOLOGIS RTRW PROVINSI SUMATERA UTARA Perda No. 7/2003 ttg RTRWP SU 2003-2018 Januari 2008 – oktober 2009 : - PenyusunanBantek RTRWP oleh Dept. PU - Pembentukan Tim TeknisRevisi Kaw. Hutan & Tim Revisi RTRW - Pembahasan BKPRD Provdenga BKPRD Kab/Kota - Pembahasan Intern BKPRD Prov - Pembahasan BKPRD Provdengan LSM, PT danOrganisasiProv - PembahasanterkaitUsulanRevisiKawasanHutanSumutdgnKab/Kota - Konsultasi Publik dan rapat koordinasi Provinsi berbatasan PENYUSUNAN Konsultasi Dihasilkan Persetujuan Substansi Teknis KONSULTASI Dikoordinasi oleh BKPRN INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG Substansi Teknis Masukan dari BKPRN Permendagri 28/2008 ttg Tata Cara Evaluasi Ranperda RTRD 13 Okt 2009 /Expose BKPRD Provdi Dept. PU 13 Jan 2010 /Expose Revisi Kaw HutandiDephut Juni 2010Penyampaianke DPRD Prov SU RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH GUBERNUR Evaluasi Dilakukan MENDAGRI EVALUASI Surat Permintaan Evaluasi dari Gubernur Berkoordinasi dengan BKPRN Raperda RTRWP INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG GUBERNUR Menetapkan Raperda menjadi Perda

  4. Apakah RTRW Kab/Kota harus menunggu RTRW Provinsi? KEWENANGAN • UU 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, menyatakanbahwaPerencanaan, PemanfaatandanPengawasan Tata Ruangmerupakanurusanwajibyang menjadikewenanganPemerintahDaerahProvinsi (Psl.13)Kabupaten/Kota (Psl.14) • UU 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang, menyatakanbahwa(Psl.10) Pemerintah Daerah Provinsi memilikiwewenangdalampenyelenggaraanpenataanruangmeliputipengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta terhadap pelaksanaanpenataaanruangkawasan strategis Provinsi dan Kabupaten/Kota. • (Psl.11)Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memilikiwewenangdalampenyelenggaraanpenataanruangmeliputipengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota dankawasan strategis Kabupaten/Kota.

  5. Lanjutan..... UU. No.26/2007, Klasifikasi Penataan Ruang : Psl 6 ayat(2) : Penataanruangwilayahnasional, penataanruangwilayahprovinsi dan penataanruangwilayahkabupaten/kotadilakukansecaraberjenjangdankomplementer. Penjelasan : “Komplementer” bahwa penataan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraannya. Pelaksanaan Penataan Ruang : Psl 22 ayat (2) : Penyusunan RTRWP harus memperhatikan RTRW Kabupaten/Kota. Psl 25 ayat (1) : Penyusunan RTRWK mengacu kpd RTRWN & RTRWP Rekomendasi Rapat Pusat & Regional Sumatera : SecarahukumtidakadaUU yang melarang duluan selesai RTRW Kabupaten/Kota dari pada RTRW Provinsi sepanjang Gubernurmemberikanrekomendasi diperbolehkan

  6. Kapan RTRW HarusSelesai ? • UU 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang, (Psl.78 ayat 4b) mengamanatkanbahwa RTRW Provinsiharussudahdisesuaikan paling lambat2 (dua) tahunsetelah UU diterbitkan, ataupadabulanApril 2009. (Psl.78 ayat 4c)mengamanatkanbahwa RTRW Kabupaten/Kota harussudahdisesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahunsetelah UU diterbitkan, ataupadabulanApril 2010. • Apasanksinyabilapadabulan April 2009 dan 2010penyesuaian RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota belumselesai? Secarahukumtidakadasanksinya, namunsecarapraktisProvinsi dan Kabupaten/Kotaakanmenderitabanyaksekalikerugianakibatterhambatnyapembangunandaninvestasi

  7. BagaimanaMateriMuatan RTRWKab./Kota? • UU 26/2007 ttgPenataanRuangPasal 26 sertaturunannyaPermen PU No. 16 dan 17 tahun 2009 tentangPedomanPenyusunan RTRW Kabupatendan RTRW Kota, materimuatan RTRW Kabupaten/Kota, sekurangnyaharusmemuat : • Pendahuluan (berisiprofillengkaptataruangkabupaten/kota) • Tujuan, KebijakandanStrategiPenataanRuangKabupaten/Kota • RencanaStrukturRuangKabupaten/Kota • RencanaPolaRuangKabupaten/Kota • PenetapanKawasanStrategis • ArahanPemanfaatanRuangKabupaten/Kota (IndikasiProgam) • ArahanPengendalianPemanfaatanRuangKabupaten/Kota • Sistematikamaterimuatan RTRW Kabupaten/Kota tepatsamadengan RTRW Provinsi, namuncakupandankedalamankeduanyaberbeda, karenamemilikiskala yang berbeda

  8. Permendagri 28/2008 ttg Tata Cara EvaluasiRanperdattg RTRD Konsultasi GUBERNUR C.q. BKPRD Provinsi PENYUSUNAN Dihasilkan • Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan • RPJPD Kab. KONSULTASI SuratReko-mendasi INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG PersetujuanSubstansiTeknis Dihasilkan Substansi Teknis AtasDasarSuratRekomendasiDikoordinasioleh BKPRN RAPERDA YANG TELAH DISETUJUI DPRD DIAJUKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA •  HanyaRaperda yang telahdisetujui DPRD Kab./Kota serta • telahmendapatPersetujuanSubstansiTeknisdari PU • yang akandievaluasiolehGubsu Evaluasi SuratPermintaanEvaluasidariBupati/ Walikota EVALUASI Diselenggarakan Dilakukan GUBERNUR Raperda RTRWK/K MENDAGRI DapatMelibatkan INSTANSI PUSAT YANG MEMBIDANGI URUSAN TATA RUANG Bupati/WalikotaMenetapkanRaperdamenjadiPerda Hasil : Dilaporkan

  9. Pemantauan Tahapan Pelaksanaan Permohonan Persetujuan Substansi RTRW di Sumatera Utara

  10. ... LANJUTAN

  11. ... LANJUTAN

  12. ... LANJUTAN

  13. ... LANJUTAN

  14. ... LANJUTAN

  15. Jadwal Konsultasi Ranperda tentangRTRW Kab./Kota Sewaktueksposedalamproseskonsultasi, yang melakukaneksposeadalahPemerintah Daerah, TIDAK diwakilkankepada KONSULTAN Bagi yang telahselesaimenyusun RTRW agar segeramelakukanProsesKonsultasikeProvinsi & PU Kab./Kota yang terlanjurmenyusun RTRW sebelumtahun 2007, agar menyesuaikanRTRWnyadengan UU No.27/2007, Permen PU 16 & 17 Tahun 2009, dan PP 15/2010 Proseslegalisasi agar mengikutiPermendagri 28/2008 ttg Tata Cara EvaluasittgRanperda RTRD

  16. RTRW = Pisau Bermata Dua RTRW Ketentuan sanksi UU No. 26/ 2007 Pasal 69 s.dpasal 75 Jerathukum Instrumenpembangunan Ketentuan sanksi ini mengikat semua pihak, baik pelanggar ketentuanRTRW maupun aparat pemberi ijin pemanfaatan ruang, termasuk di dalamnya adalah kita semua sebagai bagian dari institusi yang berwenang memberikan persetujuan substansi.

  17. KORBAN AKIBAT PELANGGARAN “TATA RUANG” Kasus lain…???? SIAPA MENYUSUL…???? KasusalihfungsihutanlindunguntukmenjadiibukotaBintandiPulauBintan, Kepulauan Riau KasusalihfungsihutanlindungmenjadipelabuhanTanjungSiapi-api, Banyuasin, Sumatera Selatan

  18. PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA SEKIAN DAN TERIMAKASIH

More Related