smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011

1. BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM PERANCANGAN PERAT. PER-UU-AN DI INDONESIA Training Course for Indonesian Legislative Drafters Kementerian Hukum dan HAM RI Jakarta, 4-7 Juli 2011 SONY MAULANA S. Fakultas Hukum Universitas Indonesia smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011

2. Perat. Per-uu-an, Pembangunan & Pemerintahan Yang Baik Pada negara hukum yang demokratis, perat. per-uu-an merupakan alat utama Pemerintah untuk melakukan perubahan institusional pada institusi2 sosial, politik dan ekonomi yang bermasalah. Hal ini menunjukkan sisi penting dari perancangan perat. per-uu-an, yaitu membentuk perat. per-uu-an yang efektif dan mampu membawa perubahan. smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011

3. Masalah Yang Merintangi Pembangunan & Pemerintahan yang Baik • Sebagai wahana kontribusi Pemerintah dalam proses pembangunan, perat. per-uu-an merupakan salahsatu faktor yang menyebabkan kesuksesan proses tersebut. • Kecenderungan menurunnya tingkat pembangunan dan memburuknya kondisi pemerintahan di suatu negara pada dasarnya disebabkan oleh kepemerintahan yang buruk, dimana banyak program dan kebijakan pemerintahan yang tidak efektif, dan keputusan publik sering dibuat secara sewenang2. smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011

4. Kecenderungan menurunnya tingkat pembangunan dan memburuknya kondisi pemerintahan di suatu negara mencerminkan kesulitan2 Pemerintahdalam membentuk dan melaksanakan perat. per-uu-an yang sesuai. Kondisi inisesungguhnya menunjukkan kelemahan dalam perancangan perat. per-uu-an. smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011

5. Sistem Hukum Sebagai Penyebab Pemerintahan Yang Buruk dan Pembangunan Yang Gagal • Pemerintah dapat menciptakan suatu lingkungan yang menunjang pencapaian pembangunan hanya dengan mengubah lembaga2 sosial, politik dan ekonomi yang bermasalah. • Mengubah suatu lembaga(institusi) berarti mengubah susunan pola perilaku berulang yang membentuk lembaga tersebut. smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011

6. Kenyataan bahwa hanya sedikit pemerintahan yang mampu mencapai tujuan2 pembangunan menunjukkan kesulitan2 yang dihadapi Pemerintah dalam mengubah pola perilaku. Kondisi ini pada dasarnya bermula dari ketidakmampuan sistem hukum yang telah dibentuk, walaupun hukum sesungguhnya mampu menyebabkan perubahan perilaku. smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011

7. Dalam mengubah perilaku2 bermasalah, Pemerintah harus merumuskan dan menerjemahkan kebijakan2 yang diusulkan dalam bentuk perat. per-uu-an dengan harapan mampu mengatur secara efektif berbagai perilaku serta memberi dan menjaga legtimasi kekuasaan yang dipegangnya. smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011

8. Selain fungsi2 yang secara alamiah dikenal, seperti mengatur hak dan kewajiban, menetapkan nilai2 masyarakat yang telah ajeg, menentukan status dan kedudukan dalam masyarakat dan memutuskan penyelesaian perselisihan, maka dalam menciptakan suatu lingkungan yang menunjang pencapaian pembangunan nasional sesungguhnya tugas utama dari perat. per-uu-an adalah memberi petunjuk atau pengarahan mengenai perilaku2 baru yang diharapkan. smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011

9. Perat. per-uu-an merupakan langkah penting Pemerintah dalam upaya mengubah perilaku. Walaupun tanpa perat. per-uu-an suatu perubahan perilaku dapat terjadi, namun tanpa adanya perat. per-uu-an maka perubahan yang terjadi itu mungkin tidak sebagaimana diperkirakan oleh Pemerintah melainkan hanya secara kebetulan atau naluriah saja. smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011

10. PerancanganPerat. Per-uu-anSebagai Penerjemahan Kebijakan Mengingat bahwa bentuk dan isi pasti berhubungan, maka siapapun yang mempersiapkan rincian ketentuan dari suatu rancangan perat. per-uu-an tidak hanya bertindak sebagai seorang komunikator, namun juga sebagai seorang peserta aktif dalam proses menguraikan kebijakan dalam bentuk yang lebih komunikatif dan operasional. smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011

11. Kemampuan teknis dalam menyusun rancangan (technique drafting) mengharuskan perancang sekaligus juga memahami isi, makna dan tujuan rancangan tersebut. • Oleh karena itu, siapapun yang menyusun suatu rancangan perat. per-uu-an harus memiliki: • keahlian menulis ketentuan per-uu-an dalam menyampaikan kebijakan pemerintahan kepada pihak2 terkait, dan • kemampuan menjabarkan kebijakan itu ke dalam rincian ketentuan per-uu-an untuk membentuk perilaku yang baru. smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011

12. Kegagalan Perancang DalamMenyusun Perat. Per-uu-an • Seringkali, perancang tidak menerjemahkan kebijakan menjadi perat. per-uu-an yang dapat diterapkan secara efektif. • Setidaknya, terdapat 3 (tiga) alasan utama penyebab kegagalan tersebut, yaitu: • Mitos yang terus berlaku, bahwa perancang tidak menangani urusan kebijakan maupun materi, tetapi hanya bentuk formalnya; smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011

13. Struktur dan proses dalam kelembagaan pembentuk perat. per-uu-an. • Sangat sedikit dari perancang yang memahami teori dan metodologi per-uu-an, dan yang dapat secara jelas menerjemahkan kebijakan pemerintahan menjadi perat. per-uu-an yang dapat dilaksanakan secara efektif. smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011

14. Mitos bahwa perancang tidak menangani urusan kebijakan maupun materi, tetapi hanya bentuk formalnya. • Menurut tradisi Common Law, sebagian besar perancang percaya pada mitos, bahwa mereka tidak akan menangani urusan kebijakan maupun materi perat. per-uu-an. • Sebaliknya, tugas utama penyusunan rancangan perat. per-uu-an dalam tradisi Civil Law berada di tangan perancang. Namun, para perancang ini sering gagal dalam melakukan penelitian subtantif yang diperlukan. smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011

15. Struktur dan proses dalam kelembagaan pembentuk perat. per-uu-an. • Hampir setiap negara memiliki aturan terperinci mengenai tahapan yang harus dilalui dalam pembentukan rancangan perat. per-uu-an. Seringkali, aturan tersebut juga berisikan standar formal dari bentuk rancangan. • Namun, aturan2 tersebut hampir tidak pernah menyebutkan suatu agenda atau kriteria yang harus diikuti oleh perancang dalam menyusun rancangan perat. per-uu-an, atau yang mewajibkan adanya suatu laporan penelitian pendukung. smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011

16. Sangat sedikit dari perancang yang memahami teori dan metodologi per-uu-an. • Baik mitos maupun struktur dan proses kelembagaan yang ada telah mempengaruhi perancang untuk mengabaikan akibat perilaku dari rancangan perat. per-uu-an yang mereka susun. • Selain itu, sangat sedikit perancang yang mempelajari sosiologi hukum. Jikapun ada, lebih sedikit lagi yang memiliki teori dan metodologi per-uu-an dan yang mampu secara jelas menerjemahkan kebijakan menjadi rincian aturan yang bisa dilaksanakan secara efektif. smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011

17. Akibat dari hal2 tersebut di atas, maka tidak mengherankan jika dalam penyusunan rancangan perat. per-uu-an selalu dipakai 3 (tiga) kebiasaan yang bermasalah: • menyadur peraturan dari negara lain; • sekedar mengkriminalisasi perilaku yang tidak diinginkan; atau • berdasarkan kompromi keinginan dari kelompok2 kepentingan (stakeholder). smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011

18. terima kasih. • semoga bermanfaat! • SONY MAULANA S. • Bidang Studi Hukum Administrasi Negara • Fakultas Hukum Universitas Indonesia • Gedung D Lantai 2 Ruang 215 • Kampus UI-Depok 16424 • Tel: 021-788 49133 • Fax: 021-788 49140 • Mobile : 08 151 88 9788 • E-mail : smarticle@yahoo.com smarticle-fhui/ldt-kemhukham/2011