Profil

1. Profil PATTIRO Pusat Telaah dan Informasi Regional

2. KONTEKS SOSIAL • PATTIRO didirikan tahun 1999 • Reformasi 1998: • Tuntutan terhadap kebebasan lebih luas • Pemerintahan yang bersih bebas korupsi • Otonomi Daerah 2000: • Peningkatan tuntutan adanya independensi daerah dari pusat • Partisipasi masyarakat yang luas di segala bidang Centre for Regional Information and Studies

3. KONTEKS SOSIAL • Demokratisasi yang dilakukan belum berdampak signifikan terhadap pemenuhan HAM (khususnya ECOSOC Rights) maupun penciptaan good governance • Masyarakat warga belum memiliki akses yang cukup pada proses-proses pembuatan dan pengawasan keputusan publik Centre for Regional Information and Studies

4. VISI • Pengakuan HAM dalam setiap proses pembuatan keputusan publik • Pengurangan kemiskinan melalui partisipasi publik Centre for Regional Information and Studies

5. MISI • Mendorong keterlibatan aktif warga dalam setiap proses perencanaan dan pengawasan keputusan publik • Berusaha supaya anggaran publik berorientasi pada pengurangan kemiskinan dan keadilan gender • Mendorong tersedianya pelayanan publik yang bekualitas, khususnya bagi kelompok warga miskin Centre for Regional Information and Studies

6. Masalah Yang Menjadi Perhatian • Partisipasi Publik • Pemerintahan yang Bersih • Kesetaraan Gender • Pengurangan Kemiskinan • Pelayanan Publik • Anti Korupsi • Lingkungan Hidup Centre for Regional Information and Studies

7. Daerah Kerja • Semarang • Solo • Pekalongan • Serang • Tangerang • Malang • Gresik • Kendal Centre for Regional Information and Studies

8. Komunitas Dampingan • Kelompok pekerja marjinal (misalnya: pengemudi becak, guru honorer) • Kelompok perempuan • Keluarga miskin • Aktivis muda di tingkat warga Centre for Regional Information and Studies

9. Model Pendekatan • Pengorganisasian Komunitas • Pengorganisasian Politik • Kerjasama mempengaruhi langsung kebijakan publik Centre for Regional Information and Studies

10. Pengorganisasian Komunitas • Upaya penyadaran hak dan peningkatan kapasitas warga untuk berperan aktif dalam penentuan keputusan publik • Proses fasilitasi dan pembentukan “forum warga” • Proses fasilitasi pengembangan inisiatif warga dalam kebijakan publik • Proses fasilitasi formulasi inisiatif warga menjadi rancangan peraturan daerah Centre for Regional Information and Studies

11. Dampak Pengorganisasian Komunitas • Tergalangnya solidaritas antar warga dan kelompok-kelompok warga yang didampingi • Diperolehnya strategi bersama di tingkat komunitas warga • Terumuskannya secara jelas masalah dan inisiatif dari komunitas warga  bahan untuk rancangan kebijakan atau usulan anggaran Centre for Regional Information and Studies

12. Pengorganisasian Politik • Penggalangan dukungan stakeholder terhadap usulan kebijakan yang diperjuangkan warga • Menguatkan posisi PATTIRO (sebagai lembaga pendamping) dalam “arena politik” di daerah (misalnya dengan menjadi vokal di media massa daerah) • Memetakan dukungan dari kelompok-kelompok berpengaruh (seperti: partai politik, tokoh, perusahaan besar di daerah) • Membuat komitmen-komitmen kerjasama dengan kelompok-kelompok berpengaruh tersebut Centre for Regional Information and Studies

13. Dampak Pengorganisasian Politik • Diperolehnya dukungan politis yang kuat dari kelompok-kelompok berpengaruh di daerah terhadap usulan kebijakan warga • Terjadi peningkatan posisi tawar dari PATTIRO di daerah • Dibahasnya hampir semua usulan PATTIRO di DPRD dan pemerintah di seluruh daerah program • Berbagai temuan korupsi ditindak-lanjutinya oleh eksekutif, legislatif dan pengadilan di daerah Centre for Regional Information and Studies

14. Kerjasama Mempengaruhi Langsung • Kerjasama dengan pemerintah daerah atau legislatif daerah • Sebagian besar berbentuk asistensi dan konsultasi • Kebanyakan terkait tema PARTISIPASI PUBLIK • Penyusunan anggaran, substansi kebijakan, penerapan model kebijakan dan penyusunan aturan internal legislatif daerah • Free of charge • Kerjasama ini dapat berlangsung sebagai akibat menguatnya posisi politik PATTIRO di daerah Centre for Regional Information and Studies

15. Dampak Kerjasama • Meningkatnya kesempatan bagi PATTIRO dalam mengajukan usulan kebijakan atau anggaran daerah dari warga pada eksekutif dan legislatif daerah • Terjadinya re-alokasi anggaran derah sebesar 29 milyard rupiah dalam APBD Kota Semarang • Pemerintah Kota Malang, Tangerang dan Semarang mengakomodasi masuknya usulan mekanisme komplain dalam rancangan peraturan daerah yang akan disahkan Centre for Regional Information and Studies

16. Advokasi dan Penelitian • Pelayanan Publik • Gender Budget • Pembuatan Peraturan Daerah • Peningkatan Kapasitas Local Legislative dan Executive • Anti Korupsi Centre for Regional Information and Studies

17. Pelayanan Publik • Melakukan penelitian mengenai akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan publik • Membuat model dan mendorong diterapkannya mekanisme komplain dalam pelayanan publik • Membantu kelompok miskin mengajukan komplain atas pelayanan yang diterimanya • Menerbitkan majalah pelayanan publik “LAIK” Centre for Regional Information and Studies

18. Pelayanan Publik (capaian) • Mekanisme komplain diterapkan pada penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Semarang • Akan diterapkan peraturan daerah di Kota Semarang, Kota Malang dan Kota Tangerang yang mengakomodasi mekanisme komplain Centre for Regional Information and Studies

19. Gender Budget • Melakukan penelitian partisipatif mengenai kebutuhan kelompok perempuan dalam pembangunan daerah • Mendorong munculnya anggaran daerah yang bebas korupsi dan mengakomodasi kebutuhan kelompok perempuan • Mendorong terjadinya participatory budgeting di tingkat daerah Centre for Regional Information and Studies

20. Gender Budget (capaian) • Terjadinya re-alokasi anggaran di Kota Semarang sebesar 29 Milyard rupiah • Teridentifikasi dan terpublikasikannya pola-pola penyelewengan budget di pemerintah daerah • Terumuskannya daftar kebutuhan pembangunan dari kelompok perempuan di Kota Semarang, Kota Tangerang dan Kota Solo Centre for Regional Information and Studies

21. Advokasi Pembuatan Peraturan Daerah • Mendorong penyelesaian masalah-masalah warga melalui pengusulan peraturan daerah yang partisipatif • Masalah-masalah yang menjadi perhatian dalam hal ini meliputi: • Perlindungan pada profesi marjinal • Perlindungan pada aset (tanah) warga • Perlindungan hak warga untuk memperoleh lingkungan pemukiman yang baik • Pelayanan publik pada kelompok masyarakat miskin Centre for Regional Information and Studies

22. Advokasi Pembuatan Peraturan Daerah (capaian) • Terformulasikannya permasalahan dan inisiatif warga menjadi suatu rancangan peraturan daerah • Sebagian besar diadopsi jadi usulan inisiatif DPRD di daerah, dan sedang dibahas • Disahkannya sebuah peraturan daerah mengenai perlindungan kesejahteraan guru di Serang, berdasar usulan warga tersebut • Terjadinya praktek / proses pengusulan peraturan daerah secara partisipatif • Diperkenalkannya KONSUTASI PUBLIK pada stakeholder daerah Centre for Regional Information and Studies

23. Anti Korupsi • Mengawasi penyusunan dan pengunaan anggaran publik oleh eksekutif dan legislatif • Melakukan penelitian mengenai anggaran daerah dan belanja anggota legislatif daerah • Melakukan re-alokasi atas pos-pos anggaran daerah yang berindikasi korup • Melaporkan anggota legislatif yang terindikasi melakukan tindak korupsi • Mengawasi proses ruislag aset tanah warga dengan pemerintah kota Pekalongan dan Malang Centre for Regional Information and Studies

24. Anti Korupsi (capaian) • Dilakukannya penyidangan terhadap anggota-anggota DPRD yang terindikasi korupsi di Kota Semarang dan Solo • Terpublikasikannya pola-pola penyelewengan dalam anggaran daerah di Kota Tangerang dan Semarang • Terjadinya re-alokasi anggaran daerah di Kota Semarang dan Tangerang • Dicegahnya ruislage yang merugikan warga di Kota Pekalongan dan Malang Centre for Regional Information and Studies

25. Kerjasama dengan Legislatif dan Eksekutif Daerah • Merespon permintaan dari legislatif dan eksekutif daerah • Bertujuan meningkatkan kualitas kebijakan publik daerah • Mendorong dimasukannya aspek good governance dan partisipasi publik dalam kebijakan publik • Merupakan bagian dari advokasi • Bukan kegiatan yang menerima dana dari legislatif atau eksekutif daerah Centre for Regional Information and Studies

26. Bentuk Kerjasama dengan Legislatif dan Eksekutif Daerah • Asistensi penyusunan anggaran pada legislatif daerah • Konsultasi mengenai kebijakan pemerintah daerah • Konsultasi strategi pengimplementasian partisipasi publik • Asistensi mengenai penyusunan code of conduct dari legislatif daerah • Training pada legislatif daerah (diselenggarakan bersama lembaga lain) Centre for Regional Information and Studies

27. Hambatan dan Tantangan • Konsolidasi gerakan masyarakat sipil • Krisis ekonomi yang bekepanjanan membuat orang ingin melihat perubahan dengan cepat • Birokrasi di daerah yang terbiasa dengan pola kerja yang korup • Banyak aktor/kepentingan dominan di luar masyarakat-pemerintah-legislatif yang tidak tersentuh agenda-agenda demokratisasi • Agenda-agenda pro-poor seringkali terhambat oleh aktor/epentingan dominan tersebut Centre for Regional Information and Studies

28. Dampak Umum • Perubahan pola berpikir di kalangan forum warga dan CSO mitra program PATTIRO • Munculnya alternatif Centre for Regional Information and Studies

29. Agenda ke Depan • # menyusul # Centre for Regional Information and Studies