Hukum Perlindungan Konsumen Sub Bahasan Aspek Hukum Ekonomi Oleh :

1. HukumPerlindunganKonsumen Sub BahasanAspekHukumEkonomi Oleh : Dr. MufarrijulIkhwan, SH.,MHum

2. A. Aspek Filosofis Hukum Perlindungan Konsumen (HPK) Di Indonesia. • Aspek Filosofis Adanya Hukum Perlindungan Konsumen (HPK) Di Indonesia. a) Kehidupan masyarakat memegang peranan penting dari aspek yang lain, seperti hukum, politik, dll. b) Dibutuhkan keseimbangan antara teknologi global yang lbh berpihak pada pelaku usaha, dengan keberadaan dan perkembangan masyarakat/ konsumen. c) Pembelaran bagi konsumen, untuk lebih mandiri dan pro aktif terhadap perilaku pelaku usaha. d) Menuntut peran negara sebagai regulator bagi masyarakat.

3. B.Pengertian Terkait Dengan HPK. • Konsumen : setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang bertujuan unt kepentingan diri sendiri, maupun orang lain. • Pelaku Usaha: Setiap perseorangan / badan usaha baik berbentuk badan hukum / tidak berbentuk badan hukum yang didirikan, berkedudukan, & melakukan usaha di Indonesia yg melakukan kegiatan usaha di berbagai kegiatan ekonomi. • Perlindungan Konsumen: Segala usaha yang menjaminadanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pd masyarakat sbg konsumen.

4. Barang : Setiap benda baik berwujud /tidak berwujud, tidak bergerak maupun benda bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. • Hukum Perlindungan Konsumen : Hukum (aturan positif) yang mengatur & memberikan rasa perlindungan serta keadilan bagi masyarakat sebagai konsumen, unt menggunakan suatu produk tertentu dari kegiatan pelaku usaha.

5. C.HakdanKewajibanKonsumen. • Hak Bagi Konsumen, di antaranya : a) Hak memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan kondisi yang diberikan oleh pelaku usaha dalam keadaan baik. b) Hak atas keselamatan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi barang/jasa. c) Hak mendapatkan informasi dan pelayanan yang benar sesuai dengan perjanjian jual beli barang/jasa. d) Hak mendapatkan ganti kerugian atas barang/jasa, yang tidak sesuai dengan perjanjian jual beli. e) Hak mendapatkan pelatihan, perlindungan, advokasi, serta penyelesaian sengketa dengan baik.

6. KewajibanBagiKonsumen, diantaranya : a) Mengikutidenganbaikdanseksamapetunjuk yang ada, sebelummenggunakandanmemilihbarang/jasa. b)Beriktikaddenganbaikdalambertransaksipembelianbarang/jasa.

7. D. HakdanKewajibanPelakuusaha. • HakPelaku Usaha : a) Hakmendapatkanperlindunganhukumatasperlakuankonsumen yang tidakberiktikadbaik. b) Hakuntukrehabilitasinamabaikatasdiri sendiri maupunperusahaan, yang diakibatkanolehiktikadtidakbaikdarikonsumen. c) Hakuntukpembelaandiriataspenyelesaiansengketakonsumen.

8. KewajibanPelaku Usaha : a) Memberikaninformasi yang benar, jujur, danjelasmengenaikondisibarangpadakonsumen, yang dicantumkanpadakemasanprodukbarang. b) Memberikanpelayanan yang baikbagikonsumen. c) Jaminanatasmutudankualitasbarang/jasa, sehinggakonsumentidakdirugikan. d) Memberikankompensasigantikerugianatasbarang/jasa yang tidakdapatdigunakansesuaidenganperjanjianjualbeli. e) Harusberiktikadbaikdalammelakukankegiatanusaha.

9. E. Kegiatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha. a) Memproduksidan/ataumemperdagangkanbarang/jasa, yang tidakmemenuhistandart yang diaturolehperaturanperundang-undangan(beratnya, kondisi, mutu/kualitas, komposisi yang adadi label, jangkawaktudaluarsa, dll). b) Memperdagangkanbarang yang sudahrusak, bekas, terkontaminasidenganbarangtercemar. c) Menawarkandanmempromosikanbarangdan/ataujasa yang tidakbaik/seolah-olahbaik. d) Menawarkanbarangdengancaramemaksakonsumenuntukmembeli.

10. F. Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Produsen. • Penyelesaiansengketaadaduajalur, sesuaidenganPasal 45 ayat (2) UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindunganKonsumen (UUPK), diantaranya : 1) Penyelesaiansengketadiluarpengadilan /ADR (alternative disputes resolution) / musyawarah. 2) PenyelesaiansengketadiPengadilan.

11. Beberapa sarana proses ADR sebagai pihak ketiga (mediator), seperti : a) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat / LPKSM. (Kedudukannya ada di Pusat dan di Propinsi, Kabupaten, Kota.) b) Badan Perlindungan Konsumen Nasional / BPKN. (Ada di Pusat dan di Propinsi.) c) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen / BPSK. (Ada di daerah kabupaten/kota). • BPSK dapat membentuk majelis sidang (tiga orang), dan putusannya bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. • Para pihak dapat menyatakan keberatan atas putusan majelis melalui Pengadilan Negeri / PN, seterusnya Pengadilan Tinggi, dan mahkamah Agung.

12. Melalui Pengadilan, yaitu PN, PT, dan kemudian MA. • Pihak yang berhak mengajukan gugatan, sesuai dengan Pasal 46 UUPK, adalah : a) Konsumen sebagai pribadi yang dirugikan; b) Sekelompok konsumen yang dirugikan; c) LSM yang bergerak di bidang kepentingan perlindungan konsumen, yang tertera di dalam AD & ART LSM; d) Pemerintah atau institusi yang terkait, seperti Disperindag dll, apabila mengakibatkan kerugian materi masyarakat yang sangat besar.

13. TERIMA KASIH BANGKALAN, OKTOBER 2011