PEMERIKSAAN MEDIS KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

1. PEMERIKSAAN MEDIS KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Agus Purwadianto

2. PENGERTIAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN • setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Pasal 2 Deklarasi Penghapusan kekerasan terhadap perempuan)

3. PENGERTIAN KDRT • Tindak kekerasan fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga • penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak dalam rumah tangga, • perkosaan dalam perkawinan, • kekerasan di luar hubungan suami-isteri • kekerasan yg berhubungan dengan eksploitasi; (Pasal 2 Deklarasi Penghapusan kekerasan terhadap perempuan)

4. KYRIACOU et.al. (1998) • POLA PERILAKU YANG BERSIFAT MENYERANG ATAU MEMAKSA YANG MENCIPTAKAN ANCAMAN ATAU MENCEDERAI SECARA FISIK YANG DILAKUKAN OLEH PASANGANNYA ATAU MANTAN PASANGANNYA

5. ABBOTT et.al. (1997) • PENYALAHGUNAAN KEKERASAN ATAU KEKUASAAN OLEH SALAH SATU ANGGOTA KELUARGA KEPADA ANGGOTA LAIN, YANG MELANGGAR HAK INDIVIDU

6. TINDAK KEKERASAN PERMINTAAN MAAF BULAN MADU KONFLIK TENSION BUILDING PHASE ACUTE BATTERING PHASE LOVING CONTRITION PHASE SIKLUS KDRT

7. KEKERAPAN • AMERIKA : • 2-50 % KASUS KORBAN KEKERASAN YANG DATANG KE RUMAH SAKIT (Kyriacou 1998, Abbott 1997) • Survei : 2 juta / tahun • FBI : 1500 dibunuh suami, pacar atau mantan suami, mantan pacar • INDONESIA : ? • 67 kasus dalam 7 bulan (PKT 2000) • 35 kasus (Jul-Des 1999) dan 19 kasus (Jan-Jul 2000) (Kalyanamitra)

8. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • INDONESIA : • PENGANIAYAAN (351-356 KUHP) • PERKOSAAN ? (285 KUHP) • NEGARA LAIN (AS): • MARITAL RAPE • MANDATORY REPORTING • CIVIL PROTECTION ORDER (CPO) • CHILD PROTECTION (custodial) • PERJANJIAN PRA-NIKAH • KETENAGAKERJAAN

9. PS 356 KUHP PIDANA YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 351, 353, 354, 355 DAPAT DITAMBAH DENGAN SEPERTIGA : • BAGI YANG MELAKUKAN KEJAHATAN ITU TERHADAP IBUNYA, BAPAKNYA YANG SAH, ISTRINYA ATAU ANAKNYA. • CATATAN : • 351 : PENGANIAYAAN : ANCAMAN 2 Th 8 BL - 7 Th • 353 : PENGANIAYAAN BERENCANA : 4 - 9 Th • 354 : PENGANIAYAAN BERAT : 8 - 10 Th • 355 : PENGANIAYAAN BERAT BERENCANA : 12 - 15 TH

10. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004TENTANGPENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

11. KEWAJIBAN APA SAJA YANG HARUS DILAKUKAN PEMERINTAHDAN PEMDA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KDRT ? Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga

12. HAK KORBAN 1 • PERLINDUNGAN DARI • PIHAK KELUARGA, • DIL/ JA/ POL/ ADVOKAT, • LEMBAGA SOSIAL ATAU PIHAK LAINNYA • SIFAT WAKTU SEMENTARA BERDASAR PENETAPAN PERINTAH PERLINDUNGAN DARI PENGADILAN

13. HAK KORBAN 2 PELAYANAN KESEHATAN SESUAI KEBUTUHAN MEDIS PENANGANAN SECARA KHUSUS BERKAITAN DENGAN KERAHASIAAN KORBAN PENDAMPINGAN OLEH PEKERJA SOSIAL DAN BANTUAN HUKUM PADA TIAP TINGKAT PROSES PELAYANAN BIMBINGAN ROHANI

14. HAK KORBAN 3 LAPORKAN SECARA LANGSUNG KDRT KEPADA KEPOLISIAN BAIK DI TEMPAT KORBAN BERADA MAUPUN DI TKP KORBAN DAPAT BERIKAN KUASA KEPADA KELUARGA/ ORANG LAIN UTK LAPORKAN KDRT KEPADA KEPOLISIAN

15. APA UPAYA PEMERINTAH UNTUK MENCEGAH KDRT ? • merumuskan kebijakan tentang penghapusan KDRT; • menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang KDRT; • menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT; • menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

16. BAGAIMANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERHADAP KORBAN? Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya: penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; penyediaan aparat, tenagakesehatan, pekerjasosial, dan pembimbing rohani;

17. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja samaprogram pelayanan yang melibatkan pihak yangmudah diaksesoleh korban; dan memberikan perlindunganbagipendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

18. APA PERAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA SOSIAL LAINNYA ? Untuk menyelenggarakan upaya upaya pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakatatau lembaga sosial lainnya.

19. APA SAJA KEWAJIBAN MASYARAKAT ? Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk: mencegahberlangsungnya tindak pidana; memberikan perlindungankepada korban; memberikan pertolongan darurat; dan membantu prosespengajuan permohonan penetapan perlindungan.

20. BAGAIMANA KEPOLISIAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KDRT ? • Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

21. Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. • Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. • Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

22. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. • Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

23. Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang: identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

24. BAGAIMANA TENAGA KESEHATAN MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KDRT ? • Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus: • memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; • membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan visum et repertumatas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti. • Pelayanan kesehatan dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat

25. BAGAIMANA CARA PENGAJUAN LAPORAN KDRT ? • Korban berhak melaporkan secaralangsung KDRT kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. • Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan KDRT kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

26. Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SIAPA YANG DAPAT MEMBERIKAN PERINTAH PERLINDUNGAN ? Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

27. BAGAIMANA CARA MEMPEROLEH SURAT PERINTAH PERLINDUNGAN ? • Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh: korban atau keluarga korban; teman korban; kepolisian; relawan pendamping; atau pembimbingrohani.

28. Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. • Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajibmencatat permohonan tersebut. • Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korbanharusmemberikan persetujuannya. • Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

29. BERAPA LAMA PERINTAH PERLINDUNGAN DIBERIKAN ? • Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. • Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. • Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

30. APAKAH ADA TAMBAHAN PERINTAH PERLINDUNGAN ? • Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan. • Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenagakesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

31. BAGAIMANA PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU ? • Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.

32. Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan. • Pemeriksaan dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

33. APA YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK PELAYANAN • Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari: PEMULIHAN KORBAN ? tenaga kesehatan; pekerja sosial; relawan pendamping; dan/atau pembimbing rohani.

34. Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama. • Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

35. KETENTUAN PIDANA

36. KETENTUAN PIDANA

37. KETENTUAN PIDANA

38. KETENTUAN PIDANA

39. ANCAMAN PIDANA ATAS KEKERASAN FISIK • Setiap orang yang melakukan : • Perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga di pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 15 juta. • Perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30 juta.

40. Perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban, di pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45 juta. • Dalam hal perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari- hari di pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5 juta. (Pasal 44 jo Pasal 51) ( merupakan delik aduan )

41. ANCAMAN PIDANA ATAS KEKERASAN PSIKIS • Setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga di pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 9 juta. • Dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 3 juta. (Pasal 44 jo Pasal 52)

42. ANCAMAN PIDANA ATAS KEKERASAN SEKSUAL • Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya, di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp. 36 juta (pasal 46) • Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 300 juta (Pasal 47)

43. Dalam hal perbuatan pemaksaan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47, mengakibatkan korban : • Mendapat luka berat yang tidak memberi harapan atau sembuh sama sekali, • Mengalami gangguan daya pikir atau sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, • Mengalami gugur kandungan atau matinya janin dalam kandungan, atau • Mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 25 juta dan denda paling banyak Rp. 500 juta (Pasal 48)

44. ANCAMAN PIDANA ATAS PENELANTARAN RUMAH TANGGA,di pidanamaksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp. 15 juta, setiap orang yang • Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 50 jo Pasal 59) • Menelantarkan orang lain yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ataumelarang untuk bekerja yang layak di dalam dan di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendalinya (Pasal 49)

45. Apakah ada Pidana tambahan ? Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa: • pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku; • penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

46. APA YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI DELIK ADUAN ? Sesuai Pasal 51 – 53 yang dikategorikan sebagai delik aduan dalam UU ini, Tindak pidana berupa: • kekerasan fisik (Pasal 44 ayat 4), • kekerasan psikis (Pasal 45 ayat 2), • kekerasan seksual (Pasal 46) yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan

47. KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN PERIKSA KESEHATAN KORBAN SESUAI DENGAN STANDAR PROFESINYA BUAT LAPORAN TERTULIS HASIL PEMERIKSAAN KORBAN & VISUM ET REPERTUM/ SURAT KETERANGAN MEDIS DILAKUKAN DI SARANA KESEHATAN MILIK PEMERINTAH/ PEMDA/ MASYARAKAT

48. PERAN DOKTER • ANAMNESA TERARAH • Tracy (1996) : menerapkan pertanyaan rutin kepada 8 pasien ginekologis, ternyata semuanya pernah menerima kekerasan ! • TEMUKAN TANDA KEKERASAN • DOKUMENTASI TEMUAN • MENILAI KESELAMATAN • KOMUNIKASIKAN PILIHAN PENYELESAIAN YANG REALISTIK

49. Perkosaan • KSTP (delikkesusilaan) + persetubuhan : • Persetubuhandidalam (ikatan) perkawinan : • Di luarperkawinan

50. Persetubuhan intra perkawinan • A.1. Menyetubuhiistridibawahumursebagaimanapasal 288 KUHP sehinggatimbul • luka (sanksi 4 tahun) • lukaberat (sanksi 8 tahun) • meninggal (sanksi 12 tahun).