1 / 16

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT. SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012. disusun oleh : DIREKTORAT KEUANGAN Institut Pertanian Bogor. disampaikan pada : Sosialisasi Pertanggungjawaban Keuangan Program PPM

moe
Download Presentation

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGANPROGRAM PENGEMBANGAN PENELITIAN DANPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SUMBER DANA : APBN/DIPA-IPB tahun 2012 disusunoleh : DIREKTORAT KEUANGAN InstitutPertanian Bogor disampaikanpada : SosialisasiPertanggungjawabanKeuangan Program PPM LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Bogor, 15 Maret 2012

  2. DASAR HUKUMDasar hukum Adminitrasi Keuangan InstitutPertanian Bogor mengikuti peraturan yang berlaku, sbb:1.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;2. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaanBarangdanJasa;3. Undang-undangNomor : 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara4. Undang-undangNomor : 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara5. Undang-undang APBN TahunAnggaran 20126. KeputusanPresidenRincian APBN Tahun 2012 dan SPRKAL No. STAP- 023.04.08-0/AG/2011 dan DNA No. 02/023.04/20127. PeraturanMenteriKeuanganRI tentangStandarBiayaUmumTahunAnggaran 2012.

  3. STRUKTUR PENGANGGARAN DIPA IPB Tahun 2012 • Satuan Kerja : Institut Pertanian Bogor (189772) • Fungsi IPB : Pendidikan (10) • Sub Fungsi IPB : Pendidikan Tinggi (10.06) • Program : Pendidikan Tinggi (023.04.08) • Kegiatan : Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (023.04.08.2013)

  4. MEKANISME PENCAIRAN DANA Pencairantahap I (70%) : • PenandatangananKontrak : 1. Proposal Penelitian (disetujuioleh LPPM) + 2. Kelengkapanlainnya : SK Rektor • PengajuanPermintaandanake KPPN : 1. SPM 2. SuratSetoranPajak (SSP) PPN & PPhPsl 23 3. Fotocopy NPWP KetuaPeneliti 4. Fotocopy NPWP Bendahara DIPA IPB 4. FotocopyRekening Bank KetuaPeneliti • Atasdasar SPM, KPPN mengeluarkan SP2D – LS dimanadanalangsungmasukkerekening bank ketuapenelitisetelahdikurangipajak (Pajak PPN : 10%, PPh Ps 23 /jasa : 2%)

  5. MEKANISME PENCAIRAN DANA Pencairan tahap II (30%): • Laporan Kemajuan + Laporan Pertanggungjawaban keuangan Tahap I • Pengajuan Permintaan dana ke KPPN : SPM dan Kelengkapannya • Atas dasar SPM, KPPN mengeluarkan SP2D – LS dimana dana langsung masuk ke rekening peneliti setelah dikurangi pajak (Pajak PPN : 10%, PPh Ps 23 /jasa : 2%)

  6. PENGGUNAAN DANA Menggunakandanatersebutuntuk: A. PembayaranUpah/Honorarium B. Pembelianbahanpenelitian C. PembayaranPerjalananDinas D. PembayaranOperasionallainnya (biayarapat, fotocopy, sewaperalatan/kendaraan, biayaanalisis/ujicoba & penyusunanlaporan)

  7. A. Belanja Upah/Honorarium : KelengkapanAdministrasi : - KuitansiatauDaftar penerima upah/honor; Perpajakan : a. Jika yang menerima PNS, dipungutpadasaatmenerima honorarium b. Tarifuntuk pajak penghasilan(PPh) Pasal 21 final PNS sebagaiberikut : - Golongan IV : 15% - Golongan III : 5% - Golongan II/I : tidakdikenakan c. Jikaadatim yang belum PNS, makaperhitunganpajakPPh 21 menggunakantarifpasal 17 (progresif), yaitusebesar 5% darijumlahbruto yang diterima b.

  8. Lanjutan ……Belanja Upah/Honorarium : d. Surat Setoran Pajak (SSP) disetor ke bank persepsi paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, dengan menggunakan : NPWP : Bendahara DIPA IPB Nomor : 00.002.658.3-404.000 Alamat : Kampus IPB Darmaga Bogor e. Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) dan Daftar Penerima dikirim ke Direktorat Keuangan IPB, untuk dibuatkan bukti pungut masing-masing wajib pajak yang ditanda tangani oleh Bendahara DIPA IPB

  9. Contoh : Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21

  10. Contoh : Lampiran Bukti Pungut

  11. PAJAK PPh Pasal 21(sesuai PP Nomor : 80 Tahun 2010) PungutanPajakPenghasilanPasal 21 ayat 1 bersifat final dengantarif : a. Sebesar 0% (nolpersen) darijumlahbrutobagi PNS Golongan I dan II b. Sebesar 5% (lima persen) darijumlahbrutobagi PNS Golongan III c. Sebesar 15% (lima belaspersen) darijumlahbrutobagi PNS Golongan IV

  12. Contoh : Pembayaran Honor /Upah (Bentuk Kwitansi) Harus sama berdasarkan jenis kegiatan

  13. Contoh Pembayaran Honor /Upah (Bentuk Daftar) Harus sama

  14. B. Belanja Bahan KelengkapanAdministrasi : 1 JikaBelanja : sampaidengankurangdariRp. 1.000.000,- - Kuitansi, Bon/Nota - materai 3000 (jikabelanja > 250.000 s/d 1.000.000) - Stempeltoko - Namajelasdantandatanganpenerima 2 JikaBelanja : > Rp. 1.000.000,- s/d < Rp. 5.000.000,- - Kuitansi, Bon/Nota - materai 6000 - Stempeltoko - Namajelasdantandatanganpenerima

  15. Lanjutan ……..B. Belanja Bahan 3. Jikabelanja bahan yang bernilai Rp. 5.000.000 s/d Rp. 10.000.000 : - Kuitansi - Bon/Nota - FakturPajak - beamaterai 6000, - Stempeltoko, Namajelas & Ttdpenerima

More Related