1 / 89

BIOETIK DAN HUMANIORA

BIOETIK DAN HUMANIORA. H.M. HADI S. HUKUM & ETIKA (PENGANTAR). MANUSIA & NILAI Manusia dikodratkan / memiliki naluri untuk hidup bersama / berkelompok Utk. memenuhi kebutuhan pokok: sandang, pangan, papan, kes, pendidikan,  manusia akan bertingkah laku tertentu

mohawk
Download Presentation

BIOETIK DAN HUMANIORA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BIOETIK DAN HUMANIORA H.M. HADI S.

  2. HUKUM & ETIKA(PENGANTAR) MANUSIA & NILAI • Manusia dikodratkan / memiliki naluri untuk hidup bersama / berkelompok • Utk. memenuhi kebutuhan pokok: sandang, pangan, papan, kes, pendidikan,  manusia akan bertingkah laku tertentu • Agar dlm kebersamaan tdk terjadi konflik  manusia membutuhkan nilai (value) • Nilai = sesuatu yg berharga / patut utk diwujudkan • Utk mewujudkan nilai  diperlukan pedoman / pegangan / ukuran

  3. KAIDAH DAN PERATURAN • Pedoman / pegangan / ukuran tsb disebut kaidah = norma • Kumpulan kaidah = peraturan • Peraturan: - tertulis, - tidak tertulis • Dlm kehidupan manusia tdp 2 bidang: - eksakta, - sosial • Eksakta: matematika, fisika, mekanika, kimia • Sosial: - hukum, - non hukum • Non hukum: agama, kesopanan, kesusilaan, moral-etika, ketertiban

  4. HUKUM • Hukum = kumpulan peraturan hukum • Peraturan hukum = kumpulan kaidah / norma hukum • Kaidah / norma hukum (norm) = pedoman / pegangan / ukuran utk mewujudkan nilai hukum • Nilai (value) hukum = sesuatu yg berharga / patut utk diwujudkan • Nilai hukum tdpt di dlm asas hukum • Asas / prinsip / dasar hukum digunakan sebagai dasar pembentukan hukum

  5. BEBERAPA CONTOH ASAS HUKUM • kepastian hukum; - keadilan hukum; - Itikad baik; - kepantasan; - kepatutan; - praduga tdk bersalah (presumption of innocent); - kebebasan berkontrak; • pacta sunt servanda; - audie et alteram partem; - ex injura non oritur jus (dari perbuatan melawan hkm tidak timbul hak); - in dubio pro reo; - unus testis nullus testis; - nullum delictum nulla poena sine previa lege punali; asas matrimonial (suami = kepala rmh tangga); • lex neminem cogit ad impossibilia; - juro suo uti nemo cogitur; - lex specialis derogat lex generalis; - lex posterior derogat lex priori; - lex superior derogat lex inferior; - dsb.

  6. HUKUM Mengatur yg boleh – tak boleh Berisi hak - kewajiban Tujuan: membentuk masyarakat yg ideal Pentaatan datang dari luar o.k takut sanksi Hukum yg baik hanya mengatur hal² lahiriah Sanksi: oleh penguasa Daerah hukum: lebih luas NON HUKUM Mengatur yg baik – tak baik Berisi kewajiban saja Tujuan: membentuk manusia yg ideal Pentaatan datang dari dalam diri sendiri Mengatur hal-hal yg baik rohani – jasmani Sanksi oleh masyarakat Daerah lebih sempit HUKUM DAN NON HUKUM

  7. HUKUM MATERIAL – HUKUM FORMAL • Hukum Material = kumpulan peraturan yang berisi hak – kewajiban, yg mengatur perbuatan hukum manusia: - KUHPer; - KUHPid; - KUHD; - Hk Kes; - UUPK; - PP; - Permen; - Perda; - dst. • Hukum Formal (Acara) = kumpulan peraturan yg berisi pedoman beracara di pengadilan apabila ada hak yg dilanggar / tdk melakukan kewajiban: - KUHAP; - HIR (RIB); - RV (Rechtsvordering)

  8. IUS CONSTITUTUM – IUS CONSTITUENDUM • Ius constitutum (= hukum positif)  Indonesia menganut sistem Eropa Kontinental (kepastian hukum); sistem lain mis. Singapura menganut sistem Anglo -Saxon (keadilan hukum) • Ius constituendum (RUU): dapat dibuat oleh eksekutif atau legislatif / DPR

  9. ETIKA Aspirasi: moralitas Apa yg baik dilakukan Sanksi oleh teman sejawat Mengatur tingkah-laku secara umum Etika yg tertulis = kode etik Etika ada yg >< hukum (mis. budaya carok di Madura, koteka di Papua) HUKUM Aspirasi: kewajiban Apa yg boleh / tdk boleh Sanksi thd pelanggar disepakati masy dlm UU Mengatur tingkah laku manusia secara spesifik Hukum tertulis=hk positif, tidak tertulis = hk adat Hukum ada yg >< dg etika ETIKA – HUKUM

  10. ILMU PENGETAHUAN • Ilmu pengetahuan (science) berisi pengetahuan, terdapat sistematika dan selalu dapat diuji secara kritis • Pengetahuan adalah kumpulan fakta • Fakta adalah kebenaran relatif, hasil penelitian • Fakta: fakta ilmiah dan fakta non ilmiah • Fakta adalah kenyataan yg telah diungkapkan dengan penelitian • Penelitian: suatu proses yg dpt dilakukan secara ilmiah / non ilmiah • Penelitian non ilmiah: penemuan; akal sehat; intuisi; trial and error; wibawa • Penelitian ilmiah: dg melakukan langkah² ilmiah: perumusan masalah, mengumpulkan data, analisis • Teori: bbrp fakta yg diatur sedemikian rupa dan dpt menjelaskan fenomena yg ada dlm kehidupan se-hari²

  11. HUMANIORA - BIOETIK • Humaniora (Latin: humanior) = ilmu pengetahuan yg bertujuan membuat manusia lbh berbudaya; • Humaniora meliputi: agama, filsafat, bahasa, sastra, seni, hukum, dsb.; • Bioetik: Bio = kehidupan; etik = aspirasi moral ttg baik / tdk baik • Biologi = ilmu pengetahuan ttg kehidupan (manusia, flora, fauna) • Bioteknologi: pertanian, peternakan, kedokteran • Bioetik = ilmu pengetahuan ttg kehidupan dihubungkan dg moral (etika)

  12. BIOHUKUM • Biohukum = ilmu pengetahuan ttg kehidupan dihubungkan dg hukum • Hukum dlm ilmu pengetahuan ttg kehidupan mempermasalahkan ttg hak dan kewajiban manusia itu sendiri mengenai kehidupannya yg timbal-balik dg manusia lainnya • Etika dlm ilmu pengetahuan ttg kehidupan mempermasalahkan ttg kewajiban yg ada dari dlm diri sendiri untuk menghargai kehidupan

  13. KEHIDUPAN DAN KEMATIAN

  14. KEHIDUPAN – KEMATIAN • Kehidupan: kapan dimulai kehidupan?; apakah saat pertemuan sel mani dan sel telor?; apakah pd saat nidasi zygote di dinding rahim?; stlh 12 minggu?; apakah bila dianggap blm ada kehidupan kehamilan dpt diakhiri? • Kematian: kapan dimulai kematian?; pd saat slrh fungsi tbh berhenti?; apakah kematian batang otak dapat dijadikan ukuran kematian? • Kriteria pengobatan: apakah pengobatan akan dilakukan / dimulai?; apakah pengobatan akan dihentikan?

  15. BANTUAN PENGOBATAN YANG SIA-SIA • Memulai tindakan medik • Menghentikan tindakan medik • Yang utama adalah informed consent kpd pasien / kel ttg keuntungan / kerugian dari memulai / menghentikan tindakan medik • Kepentingan pasien didahulukan

  16. THE RIGHT OF SELF DETERMINATION (TROS) • Hak asasi pasien yg paling dasar utk menentukan menerima / menolak tindakan pengobatan • Rhodes island case: The health care power of attorney act (kasus Marcia Gray yg mengalami mati klinis / hidup secara vegetatip krn bantuan alat² medis  suami minta menghentikan bantuan alat² dr. menolak, namun pengadilan mengabulkan permohonan suami Marcia) • The right of terminally ill act

  17. PENGAKHIRAN KEHIDUPAN • Pasien kompeten (sadar, dewasa, cakap): menyatakan penolakan dengan tegas untuk meneruskan pengobatan; telah mendapat informasi yang jelas / akurat; menanda tangani surat keterangan pulang paksa • Pasien tdk kompeten: melalui keluarga / pengampu  dlm kondisi terminal berhak utk menerima / menolak bantuan secara vegetatif • Kasus pasien terminal: yg penting diperhatikan adalah kompetensi pasien dlm menentukan diri sendiri + pendapat setidaknya dari 2 dokter lain yg tdk ikut merawat pasien • Demi kepentingan pasien bila ada keberatan dari pihak lain, hendaknya dokter yg menentukan

  18. KEMATIAN BATANG OTAK • SK PB IDI No. 231/PB/A.4/07/90: seseorang dinyatakan mati bila: - fungsi spontan pernapasan dan jantung tlh berhenti secara pasti / ireversibel; - tlh terjadi kematian batang otak • Leenen: kematian otak = kriterium matinya seseorang krn tlh berakhirnya intelektual dan psikis seseorang • Kriteria kematian otak: otak mutlak tdk berfungsi dan fungsi otak tdk dpt dipulihkan kembali  berdasarkan ilmu ttg Neuro-elektrologi diukur dg alat EEG. • Pertanyaan: bila tlh terjadi mati klinis tetapi pasien masih hidup secara vegetatif  apakah kehidupan boleh diakhiri?  Jawab: hukum tdk mengatur  diserahkan kpd etika yg berlaku (+ fatwa IDI SK di atas)

  19. PRINSIP KOPENHAGEN: PRINSIP DASAR BIOETIKA DAN BIOHUKUM • Otonomi, bebas dari paksaan (Beucham – Childress ttg informed consent  yg perlu dijelaskan kemungkinan akibatnya): pengungkapan-kejelasan; pemahaman; sukarela; kompeten; persetujuan • Martabat manusia (human dignity)  karena kemajuan teknologi kemungkinan maju tanpa akhir Noelle Lenoir: “Bioetik dan Biolaw  utk melindungi martabat manusia dari kemajuan teknologi” • Integritas: konsep filsafat yg terkait erat dg otonomi dan martabat  memiliki dimensi spiritual dan dimensi tubuh • Dimensi spiritual dpt diungkapkan sbg konsep yg tdk dpt tersentuh; integritas psikis & fisik sekarang berkaitan dg kemajuan teknologi kedokt muncul dlm manipulasi genetik • Vulnerable (kedudukan lemah): dipakai sbg dasar utk melindungi yg lemah  dibuat berbagai norma etika / hukum

  20. EUTHANASIA Pasal 344 KUHP: “Barangsiapa hilangkan nyawa orang lain atas permintaan yg sungguh² dipidana penjara < 12 tahun” • Psl ini dianggap sbg dasar hukuman thdp seseorang yg membantu menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yg sungguh² dari orang itu • Sering disebut = euthanasia aktif krn adanya permintaan yg diucapkan (pembunuhan atas permintaan) • Euthanasia pasif apabila tidak terdapat permintaan dari orang ybs (pembunuhan tanpa permintaan)

  21. SEJARAH EUTHANASIA • Belanda1951: seorang wanita tua menderita rapuh tulang  sakit amat sangat + tdk dpt lakukan apa-apa • Ia meminta kpd anak perempuannya (seorang dokter) utk mengakhiri hidupnya • Pd mulanya anaknya selalu menolak krn takut sanksi hukum  ibunya marah²  akhirnya si anak menuruti kemauan ibunya  dg suntikan  sang ibu † • Di pengadilan  putusan hakim dokter dinyatakan bersalah  pidana 1 hari penjara

  22. UU TENTANG BANTUAN PENGAKHIRAN KEHIDUPAN • Diundangkan di Bld pd 1 April 2001 • Dasar: the right of self determination (TROS) • Penghargaan thd kwalitas dari kehidupan (bio) • Syarat utama: permintaan bebas dari pasien • Syarat lain: sakit yg amat sangat; penyakit tdk dpt disembuhkan / terminal; dilakukan oleh dr. keluarga atas rekomendasi dr. spesialis • Stlh dilaksanakan  lapor kejaksaan

  23. PELAKSANAAN EUTHANASIA • Mengikut sertakan banyak pihak: pekerja sosial • Bila perlu dpt diberikan bantuan psikolog, rohaniwan • Pasien betul² tlh siap, kalau ragu² ditunda • Keluarga tdk berhak meminta/menolak euthanasia • Dari thn ke thn permintaan euthanasia makin btbh • Diperkirakan sblm UU diberlakukan tindakan euthanasia tlh banyak dilakukan, trtm oleh dr.

  24. EUTHANASIA DI INDONESIA • Pasal 344 KUHP masih berlaku  euthanasia dilarang. Bila dilakukan  penjara < 12 th + ⅓ bila pelakunya dr. • Pbtkn uu ttg euthanasia dlm wkt dekat tampaknya sulit, di samping apakah ada dr. yang mau melakukan? • Apakah secara diam-diam euthanasia tlh dilakukan? Mungkin saja, namun krn ancaman hukuman yg berat maka sulit utk mengetahuinya

  25. INSEMINASI BUATAN • Negara yg membolehkan donor bukan suami, cukup banyak • Indonesia  donor harus suami • Kerahasiaan donor yg bukan suami amat dijaga, utk mencegah masalah di kemudian hari • Di Indonesia dokter yg melakukan inseminasi buatan dengan donor bukan suami = melakukan tindak pidana kejahatan yg diancam pidana penjara / denda

  26. STATUS ANAK • Negara menetapkan bahwa anak yg lahir dlm perkawinan = anak sah • Sehingga dlm hal donor bukan suami, bapak dari si anak adalah suami dari si wanita yg mengandung • Anak yg dilahirkan tidak dlm ikatan perkawinan = anak luar kawin • Anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibu

  27. IBU PIKUL (SURROGATE MOTHER) • Sewa rahim? • Sel telur dari pemesan, sperma pemesan (dari pemesan dua-duanya atau salah satu) • Kalau bukan dari pemesan, namanya bukan surrogate mother • Stlh anak lahir maka anak adalah anak sah si ibu pikul dan suaminya • Peralihan anak dengan adopsi • Seringkali terjadi pemalsuan identitas, langsung atas nama pemesan  di Indonesia sering terjadi anak perempuan 15 th melahirkan  si anak diaku anak dari kakek/nenek (= pemalsuan identitas)

  28. STATUS ANAK STLH ORTU CERAI • Anak tetap anak sah • Di Jerman pernah terjadi bapak dari anak dari inseminasi buatan yg tlh bercerai dg isterinya mengadukan gugatan ke pengadilan bhw anak yg didapat dari hasil inseminasi buatan bukan anaknya (di Indonesia tidak bisa)  gugatan dikabulkan • Hal tdk dpt dikabulkan di Indonesia krn status anak sah tidak dpt diubah demi untuk kepentingan bapak • Konsekwensi kpd warisan  anak berhak menjadi ahli waris

  29. PP NO. 18/1981: BEDAH MAYAT KLINIS, ANATOMIS & TRANSPLANTASI ORGAN • Bab V, Pasal 10 s/d 19: hanya dpt dilakukan di RS tertentu yg ditunjuk Pemerintah • Transplantasi organ: tdk boleh dilakukan oleh dokter donor • Penentuan † dilakukan oleh 2 dokter yg tdk bersangkutan dg tindakan transplantasi • Ketentuan khusus: persetujuan ditanda tangani di atas meterai dengan 2 saksi

  30. DONOR • Korban kecelakaan yang † harus dengan ijin keluarga (kecuali tlh ada kodisil) • Kodisil = pernyataan dari orang yg masih hidup, bahwa bila † bersedia mendonorkan organnya • Syarat kodisil: mampu berbuat hukum (dewasa, cakap, sadar) • Utk donor hidup harus betul² diberikan informasi yang lengkap • Dokter harus yakin bahwa donor tlh mengerti betul ttg segala hal berkaitan operasi pengangkatan organ • Tidak boleh ada kompensasi dlm bentuk apapun bagi donor / keluarga donor

  31. LARANGAN • Jual-beli organ / kompensasi dilarang (norma etika / moral dijadikan norma hukum) • Menerima & mengirim organ dari & ke luar negeri dilarang • Kecuali untuk penelitian dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Menkes • Ketentuan pidana: 3 bln penjara atau denda Rp. 7.500,- (skr: + Rp. 20 jt.) • Dpt pula ditambah hukuman administratif

  32. PENGGUGURAN KANDUNGAN (ABORSI) Pidana Kejahatan • KUHP: pelaku & perempuan yg digugurkan kandungan diancam pidana penjara • Tindak pidana kejahatan thd kemanusiaan • UU 23/’92: utk menyelamatkan nyawa ibu dpt dilakukan pengguguran (indikasi medis) • Dilakukan oleh dokter tertentu di sarkes tertentu • Melanggar UU 23/’92: dokter dihukum penjara dan atau denda • KUHP: dr. jadi pelaku  pidana + ⅓ -nya • Di Bld sejak 1981 dg alasan apapun aborsi boleh dilakukan siapa saja (hak individu + kesadaran hukum) • Dr. Handoko Tjokroputranto: “krn kandungannya bumil stres berat / ingin bunuh diri  boleh diaborsi • Di Indonesia: 2 jt pengguguran kandungan / th (?)  † …%  RUU Aborsi / revisi Pasal 15 UU 23/’92

  33. INDIKASI MEDIS • Untuk menyelamatkan nyawa ibu • Hanya fisik  terancam nyawanya • Kegagalan KB  dpt dilakukan tindakan tertentu • Hasil perkosaan  dpt dilakukan (bumil stres berat / bahaya bunuh diri) • Hak perempuan atas alat reproduksi dlm UU 23/’04: Penghapusan KDRT, tdk memberikan hak untuk melakukan pengguguran kandungan

  34. BACAAN • Fred Ameln, Kapita Selekta Hukum Kedokteran, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991; • FK UI, Pedoman Etik Penelitian Kedokteran Indonesia, FKUI Jakarta, 1987; • Guwandi, J., Bioethis & Biolaw (Kumpulan Kasus), FKUI Jakarta, 2000; • Soeprono, R., dkk., Kelahiran, Kehidupan dan Kematian, FK UGM Yogyakarta, 1984; • KERSI RSUD Dr. Soetomo, Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan, KERSI RSUD Dr. Soetomo Surabaya, 2001; • Munir Fuady, Sumpah Hipporates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005; • Wila Ch. Supriadi,Bioetik dan Biohukum, (Monograf Kuliah di Program S2 Magister Hukum Unika Soegijapranata), Semarang, 2007

  35. PENELITIAN KEDOKTERAN

  36. PENELITIAN KEDOKTERAN • Penelitian dg orang sbg obyek  hrs memenuhi syarat² tertentu • Syarat² tsb a.l.: PP 18/’81: Bedah mayat klinis, anatomis & transplantasi organ; Deklarasi Helsinki; dsb. • Syarat lain: informed consent (terpenting) • Penelitian pd: - perempuan hamil; - anak²; - orang sakit jiwa; - narapidana • Orang sakit jiwa: ijin pengampu • Narapidana: tetap hrs ada IC (ingat: menurut hukum, penelitian kedokteran hanya dilakukan pada orang bebas)

  37. PRINSIP & TAHAPAN PENELITIAN Prinsip • Infomasi; kriteria yg tegas; kerahasiaan • Tdk boleh >< HAM; memenuhi syarat etis / hukum Tahapan • Persiapan: ‘ethical clearance’ dikeluarkan oleh Komite / Panitia Etik • Pengumpulan data: informed consent (+) & etika • Pengolahan data: kerahasiaan • Penulisan hasil penelitian: - judul makalah. – nama para penulis, - alamat instansi, - ringkasan / summary, - pendahuluan / introduction, - bahan & cara kerja / materials & methods, - hasil / results, - pembahasan / discussions tmsk kesimpulan, - ucapan terima kasih / acknowledgement,- daftar pustaka / references

  38. AZAS ETIKA PENELITIAN Enam Azas • Menghormati perorangan (principle respect of person): informed consent (+) • Manfaat (principle of beneficience): dibuat protokol penelitian; manfaat hrs sebanding dg risiko; keselamatan/ kesejahteraan subyek dijamin • Keadilan (principle of justice): risiko / manfaat yg didapat utk kepentingan bersama • Tidak merugikan (principle of non maleficience): ‘primum non nocere’  resiko fisik, psikologik, sosial akibat tindakan / pengobatan  seminimal mungkin • Kejujuran (principle of veracity): kpd pasien, dokter mengatakan dg jujur apa yg akan terjadi. • Kerahasiaan (principle of confidentiality): dokter hrs menghomati ‘privacy’ & kerahasiaan pasien, meskipun pasien tlh meninggal.

  39. LARANGAN • Tdpt larangan untuk menguji penemuan baru kpd manusia, kecuali manusia percobaan tdk mempunyai alternatif lain lagi (spt obat-obat AIDS) • Tdpt larangan melakukan penelitian thd manusia apabila membahayakan kesehatan / keselamatan jiwa

  40. DEKLARASI HELSINKI • Pedoman bagi penelitian yg menggunakan manusia sebagai orang yg diteliti • Tanpa informasi & persetujuan = kejahatan thd kemanusiaan • Hanya untuk kepentingan pasien, bukan utk kepentingan ilmu pengetahuan • Orang harus dlm keadaan bebas dan tidak membahayakan • Manfaat penelitian hrs sebanding dg risiko yg dihadapi subyek penelitian • Btk & pelaksanaan penelitian hrs jelas / tertulis dan dinilai oleh panitia yg independen • Penelitian dilakukan oleh peneliti yg berkwalitas / kompeten • Penelitian hrs sgr diakhiri bila ternyata ada kemungkinan kerugian, invaliditas atau kematian

  41. ETIKA PENELITIAN PADA MASYARAKAT & PADA HEWAN Etika penelitian pd masyarakat • Hrs berpegang pd etika • Di pedesaan di mana terjadi kesakitan / kematian krn bbg penyakit  perlu dilakukan penelitian • Informed connset dpt diperoleh melalui key person stlh mereka menjelaskannya kpd masyarakat Etika penelitian dg hewan percobaan • Hewan diperlakukan dg baik; menguragi rasa sakit / tdk enak terhadap hewan tsb.

  42. BACAAN • Abul Fadl Mohsin Ebrahim, Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2004; • FKUI, Pedoman Etik Penelitian Kedokteran Indonesia, Jakarta 1987; • KERSI RSUD Dr. Soetomo, Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan, Surabaya, 2001; • Munir Fuady, Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktek Dokter), PT Citra Adiitya Bakti, Bandung, 2005

  43. KESEHATAN JIWA

  44. UU YANG TERKAIT DG KESWA • UU No. 3 / 1966: Kes. Jiwa (mencabut Stbl. 1897 No. 54: Het Reglement op het Krankzinnigenwezen; • UU No. 23 / 1992: Kesehatan (UUK)

  45. KESEHATAN JIWA: PS. 24,25,26,27 UUK UU No. 23/’92: Kesehatan (UUK) • Pasal 24: Ayat (1): “Kes. Jiwa diselenggarakan utk mewujudkan jiwa yg sehat serta optimal baik intelektual / emosional”; Ayat (2): “Kes. Jiwa meliputi pemeliharaan, peningkatan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, penyembuhan dan pemulihan penderita gangguan jiwa”; Ayat (3): ”Kes. Jiwa dilakukan oleh perorangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, didukung sarana pelayanan kesehatan jiwa dan sarana kesehatan lainnya”.

  46. PENJELASAN AYAT 24 UUK • Ayat (1): upaya keswa dilakukan utk mewujudkan jiwa yg sehat secara optimal, inetelektual / emosional mel pendekatan peningkatan kes, cegah dan penyembuhan peny & pemulihan kes, agar seseorang dpt tetap / kembali hidup harmonis, dlm ling kel, ling kerja, ling masy; • Ayat (2): masalah psikososial = masalah psikis / kejiwaan yg timbul sbg akibat terjadinya perubahan sosial; • Ayat (3): sarana lainnya = tempat tertentu yg memberikan yan keswa, a.l. Lembaga Sos. & Keagamaan

  47. PASAL 25 UUK • Ayat (1): “Pem. melakukan pengobatan & perawatan, pemulihan & penyaluran bekas pend ggn jiwa yg tlh selesai menjalani pengobatan / perawatan ke dlm masy.” • Ayat (2): “Pem. membangkitkan, membantu & membina kegiatan masy. dlm pencegahan & penanggulangan mslh psikososial & ggn jiwa, pengobatan & perawatan pend. ggn jiwa, pemulihan serta penyaluran bekas pend. ke dlm masy.”

  48. PASAL 26 UUK • Ayat (1): “Pend ggn jiwa yg dpt menimbulkan ggn kam-tib umum wajib diobati & dirawat di saryankeswa / saryankes lainnya” • Ayat (2): “Pengobatan / perawatan pend ggn jiwa dpt dilakukan atas permintaan suami / isteri / wali / anggota kel atas prakarsa pejabat yg bertanggungjawab atas kam-tib di wilayah stpt atau hakim pengadilan bilamana dlm suatu perkara timbul persangkaan bhw ybs adalah pend ggn jiwa”

More Related