BIAYA UNTUK MENDAPATKAN/ MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN 1 PERTEMUAN: 10 bab 11

1. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN/ MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN 1PERTEMUAN: 10 bab 11 Matakuliah :F0452/Akuntansi Perpajakan Tahun : 2006

2. Pengukuran dan Penilaian Harta Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Penilaian harta sebagai dasar pengenaan pajak-DPP diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Pajak Penghasilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut, pada prinsipnya harga atau nilai perolehan dipakai dasar penilaian harta. Harga atau nilai perolehan didefinisikan sebagai jumlah uang yang sesungguhnya dibayar atau pengorbanan yang diperlukan untuk mendapatkan dan menempatkan harta pada kondisi siap pakai atau siap untuk dijual kembali, tergantung pada sifat dan jenis harta, serta tujuan kepemilikannya.

3. Penilaian Persediaan dan Pengukuran Harga Pokok Penjualan Berbeda halnya dengan disiplin akuntansi keuangan, pada prinsipnya Undang-undang Pajak Penghasilan menganut atau menggunakan hanya harga pokok atau nilai perolehan sebagai satu-satunya dasar penilaian persediaan dan pengukuran persediaan yang dipakai atau dikonsumsikan didalam proses produksi atau kegiatan normal perusahaan, dan/atau dijual kembali. Namun terdapat dua alternatif metode penilaian persediaan berdasar harga pokok tersebut yang dapat dipakai atau diperkenankan, yaitu: (1) metode harga pokok rata-rata, dan (2) metode harga pokok masuk pertama keluar pertama (MPKP); dengan ketentuan metode yang dipilih diterapkan secara konsisten.

4. Contoh: Penilaian Persediaan Barang Dagangan PT BMC didirikan dan memulai usaha komersialnya pada awal tahun 2001. Perusahaan menjual barang dagangannya dengan memperhitungkan tingkat laba kotor sebesar 20% dari harga jual yang ditetapkan sebesar Rp20.000,00 per unit dalam tahun 2001, sebesar Rp25.000,00 dalam tahun 2002, dan sebesar Rp30.000,00 per unit dalam tahun 2003. Berikut adalah ikhtisar pembelian dan penjualannya dalam masa tiga tahun pertama sejak perusahaan didirikan. No. Deskripsi Tahun 2001 Tahun 2002 Tahun 2003 Kts - 2.500 2.500 2.000 2.000 Kos/unit - Rp10.000 12.000 - - Kts 1.000 2.000 2.000 2.250 2.250 Kos/unit (*) Rp15.000 17.000 - - Kts 500 2.000 2.500 2.500 2.500 Kos/unit (*) Rp20.000 22.500 - - 1 2 3 4 5 Persediaan awal Pembelian Pembelian Penjualan Penjualan (*) Tergantung metode yang dipakai Efek masing-masing alternatif metode penilaian persediaan dan pengukuran harga pokok penjualan, masing-masing untuk tahun pajak 2001, 2002, dan 2003 adalah sebagai berikut. • Jika perusahaan menggunakan Metode Harga Pokok-MPKP • Jika perusahaan menggunakan Metode Harga Pokok Rata-rata

5. Penyusutan Harta Berwujud Sebagai Biaya Fiskal Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Pajak Penghasilan, pengeluaran untuk memperoleh atau nilai perolehan harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun harus dibebankan sebagai biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaatnya melalui suatu proses penyusutan. Secara lengkap ketentuan yang berhubungan dengan pengalokasian nilai perolehan harta berwujud atau proses penyusutan harta berwujud diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut, yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut

6. Penggolongan Harta Berwujud Yang Dapat Disusutkan Secara garis besar, harta berwujud yang dapat disusutkan dibebankan ke dalam dua kategori, yaitu: • Harta bukan bangunan, dan • Bangunan. No. 1 2 Kelompok Harta Bukan Bangunan 1.1 Kelompok-1 1.2 Kelompok-2 1.3 Kelompok-3 1.4 Kelompok-4 Bangunan 2.1 Permanen 2.2 Tidak Permanen Masa Manfaat 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun 20 tahun 10 tahun

7. Dasar Perhitungan, Metode, dan Tarif Penyusutan Undang-undang Pajak Penghasilan juga menetapkan tarif penyusutan yang berlaku untuk setiap kelompok umur harta, dan menurut masing-masing metode penyusutan terkait seperti tampak pada tabel berikut ini (Pasal 11 ayat 6). Penyimpangan dari ketentuan tentang penyusutan atas harta berwujud di atas, hanya berlaku untuk harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam usaha tertentu (Pasal 11 ayat 7) Tarif Penyusutan Masa Manfaat Kelompok Harta Ayat 1 (GL) Ayat 2 (SMG) 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun 20 tahun 10 tahun • Bukan Bangunan • 1.1 Kelompok 1 • 1.2 Kelompok 2 • 1.3 Kelompok 3 • 1.4 Kelompok 4 • 2. Bangunan • 2.1 Bangunan Permanen • 2.2 Bangunan Tidak Permanen 25,00% 12,50% 6,25% 5,00% 5,00% 10,00% 50,00% 25,050% 12,50% 10,00% - -

8. Penghentian Harta dari Pemakaian Undang-undang Pajak Penghasilan juga mengatur perlakuan akuntansi terhadap nilai sisa buku harta yang dihentikan dari pemakaiannya, yang pada dasarnya dibedakan ke dalam dua alternatif, tergantung pada sifat penghentian harta dari pemakaiannya sebagai berikut: • Nilai sisa harta yang dihentikan dari pemakaiannya karena penjualan atau pengalihan harta (sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; • Nilai sisa buku harta yang dihentikan daripemakaiannya karena terjadinya pengalihan harta yang diberikan sebagai bantuan atau sumbangan, hibah, dan warisan kepada pihak lain - yang bagi pihak penerima pengalihan harta tersebut tidak termasuk Obyek Pajak Penghasilan.

9. Amortisasi Harta Tak Berwujud dan Beban Ditangguhkan Sebagai Biaya Fiskal • Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf (b) (Undang-undang Pajak Penghasilan), pengeluaran untuk memperoleh atau nilai perolehan harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan harus diamortisasi yang dilakukan secara periodik sebagai berikut: • Dalam bagian-bagian yang sama besar setiap tahun selama masa manfaatnya (metode garis lurus); atau • Dalam bagian-bagian yang semakin menurun setiap tahun selama masa manfaatnya (metode saldo menurun). • Masa manfaat dan tarif amortisasi harta tak berwujud ditetapkan sebagai berikut: Penggolongan, Metode, dan Tarif Amortisasi Harta Tak Berwujud Tarif Amortisasi per tahun Kelompok Harta Tak Berwujud Masa Manfaat No. Garis Lurus Saldo Menurun Kelompok-1 Kelompok-2 Kelompok-3 Kelompok-4 4 tahun 8 tahun 16 tahun 20 tahun 25,00% 12,50% 6,25% 5,00% 50,00% 25,00% 12,50% 10,00%