MATERI INTI 2 Pokok Bahasan 2: Desentralisasi Kesehatan: Dinamika dan Dampaknya

1. MATERI INTI 2Pokok Bahasan 2: Desentralisasi Kesehatan: Dinamika dan Dampaknya

2. Tujuan • MengetahuiRegulasi yang terkaitdenganDesentralisasi • MengetahuidanmampumemahamiDampakDesentralisasiterhadap status kesehatanmasyarakat.

3. Isi • BerbagaiUndang-UndangdanRegulasiterkaitDesentralisasi • DampakTerhadap Status KesehatanMasyarakat

4. Berbagai UU dan Regulasi terkait Desentralisasi • UU No 32/2004 • Peraturan Pemerintah (PP) No.38/2007 • PP No.41/2007

5. UU No 32/2004 • tentangPemerintahan Daerah • Amandemendari UU No. 22/1999 • *penjelasanumum UU No.32/2004

6. PP No 38/2007 • tentangPembagianUrusanPemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Penggantidari PP No. 25/2000 • *Penjelasanatas PP No. 38/2007

7. PP No. 41/2007 • tentangOrganisasiPerangkat Daerah • Penggantidari PP No. 08/2003 • *penjelasanatas PP No. 41/ 2007

8. Perkembangan Desentralisasi Mengayun jauh di tahun 1999 UU th 1999 centralization De-centralization

9. UU pemerintahan th 1974 • Nasional • Propinsi/ Daerah Tingkat I • Kabupaten/Kota- Daerah Tingkat II DepKes DepDagri

10. UU no 22 th 1999 Terjadi Restukturisasi Radikal di Propinsi dan Kab/Kota Departemen Kesehatan Pemerintah Pusat Dana desentralisasi Pemerintah Propinsi Pemerintah Kab/Kota DinKes Propinsi DinKes Kab/Kota

11. Tahun 2000: Terbit PP 25 yang membingungkan • 11 kewenangan pusat, 5 propinsi, dan selebihnya kabupaten/kota • Membingungkan dan tidak efektif • Terjadi segmentasi antar level

12. Pendulum: Mengayun kembali di tahun 2004 UU th 1999 UU th 2004 centralization De-centralization UU 32 2004: Secara hukum sektor kesehatan tetap terdesentralisasi

13. UU 32/2004: diikuti • PP no 38/2007, pengganti PP 25/2000 • PP 41 2007, pengganti PP 08/2003 • Apakah mungkin terjadi harmonisasi fungsi? • Bagaimana hubungan Dinas Kesehatan dan RSD?

14. PP 38 dan Pendekatan Konkuren

15. Apa Dampak Desentralisasi untuk peningkatan status kesehatan?

16. Masalah Gizi Decentralization MoH Projection Source: Bappenas, 2008

17. Kematian di bawah lima tahun Decentralization Source: Bappenas, 2008

18. Kematian Bayi . Decentralization Source: Bappenas, 2008

19. Kematian Ibu Decentralization Source: Bappenas, 2008

20. Kelahiran yang didampingi tenaga terlatih Stagnant Decentralization

21. Pemaknaan data • Jawaban masih diperdebatkan Kebijakan desentralisasi terhadap status kesehatan belum memberikan hasil meyakinkan Hasil pertemuan monitoring desentralisasi di Bali (2007).

22. UU Desentralisasi UU Desentralisasi Harapan di tahun 2000 Kenyataan di tahun 2007 Status Kesehatan Status Kesehatan Terjadi kebingungan di berbagai lembaga pemerintah Memperkuat lembaga pemerintah di sektor kesehatan ? Input Input Sektor Swasta dan masyarakat Sektor Swasta dan masyarakat Faktor-faktor lain Faktor-faktor lain Harapan: Kenyataan

23. Periode 2000 - 2007 • dapat disebut sebagai periode kebingungan. • Merupakan periode transisi: UU dan PP masih berubah-ubah • Ada fenomena Change without significant change. Ada perubahan aturan hukum namun tidak ada perubahan bermakna.

24. Analisis Stakeholders

25. Penilaian subyektif: Posisi DepKes 2004-2009

26. Pemerintah Pusat + desentralisasi Situasi 2000-2007 4 1 Pemerintah Daerah - desentralisasi Pemerintah Daerah + dalam desentralisasi 3 2 Pemerintah Pusat -, desentralisasi

27. Periode 2000 - 2007:Desentralisasi setengah hati. • Terjadi situasi dimana Departemen Kesehatan dan DPR cenderung ingin sentralisasi, sementara pemerintah daerah berada dalam sistem yang semakin desentralisasi;

28. Bagaimana masa depannya?

29. Apakah Desentralisasi dapat dipergunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kapasitas pembangunan kesehatan daerah • Ya ? • Tidak?

30. Ya, asal jangan separuh hati

31. Pemerintah Pusat + desentralisasi Skenario yang Diharapkan? 4 1 Pemerintah Daerah - desentralisasi Pemerintah Daerah + dalam desentralisasi 3 2 Pemerintah Pusat -, desentralisasi

32. Implikasi • Pemerintah Pusat semangat desentralisasi • Daerah harus semangat untuk melaksanakan desentralisasi kesehatan, termasuk mendanai sektor kesehatan • Bagaimana faktanya saat ini?

33. Pemerintah Pusat • Presiden • MenkoKesra • Kementrian Kesehatan (2010 - ) • Bersemangat

34. Pemerintah Daerah: • Desentralisasi fiskal telah memberikan dampak berupa adanya daerah yang menjadi kuat kemampuan fiskalnya • Namun masih banyak pemda yang lemah

35. Gambaran APBD per KapitauntukKesehatan

36. Gambaran APBD per KapitauntukKesehatan Random pattern

37. Pendanaan KIA 2008: Program MNCH Indonesia sangat bergantung pada sumber dana Pemerintah pusat,yang sebenarnya sulit diandalkan dan akan dihadapkan pada pendanaan yang rentan Alokasi Dana Pemerintah Daerah 14%

38. `TabelKomparasi Trend PembiayaanUntuk Program KesehatanIbuAnak7 Propinsi DHS, Tahun 2001-2006 (dalam Juta Rupiah) PropinsidenganKapasitasFiskalRendah PropinsidenganKapasitasFiskalTinggi

39. Pembiayaan kesehatan masih tergantung pusat • Dana dekonsentrasi meningkat tinggi (problem sering terlambat) • DAK terbatas pemakaiannya • Daerah kekurangan anggaran operasional

40. Peranankecil pemerintahdaerahdalampendanaankesehatan (misal KIA) menunjukkan adanya gejala tidak adanya ownership pemerintah daerah tentang program kesehatan. • Rendahnya pengeluaran kesehatan oleh APBD, dan bertumpu pada APBN (dana dekonsentrasi) pada tahun 2004-2007:

41. Situasi alokasi anggaran pemerintah pusat untuk kesehatan • Penggunaan formula masih terbatas • Kabupaten miskin dan kabupaten kaya masih dianggap sama. • Belum diberlakukan Standar Pelayanan Minimal

42. Prinsip SPM yang belum berjalan Dana dekonsentrasi, DAK dan pembantuan SPM Fasilitas Capacity Building untuk mencapai SPM bagi Daerah yang tidak mampu, sesuai dengan tingkat kegagalan Daerah-daerah

43. Langkah strategis • Reposisi Peran Pemerintah Pusat dan daerah

44. Perlu ada suatu reposisi peran pemerintah pusat dalam hal pembiayaan kesehatan. • Alokasi pemerintah pusat perlu memperhatikan situasi fiskal daerah • Pemerintah pusat perlu mendukung berbagai daerah yang terbukti tidak mampu atau sulit mencapai standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh bangsa.

45. Daerah yang mempunyai kekuatan fiscal tinggi dan masyarakatnya mampu, diharapkan lebih mendanai sektor kesehatan; • pemerintah pusat diharapkan lebih membantu dalam hal pembinaan teknis atau dukungan peraturan yang dibutuhkan

46. Pemda, Masyarakat? SiapaPemberi DanaKesehatan PemerintahPusat?

47. Catatan:DepartemenKesehatan pernah merencanakan (Budihardja, 2007)

48. Harapan terimakasih • Semoga pemerintah pusat dan daerah lebih bekerjasama dalam melaksanakan pembangunan kesehatan berdasarkan kebijakan desentralisasi

49. Bacaan Lebih Lanjut • Trisnantoro, L. (2009). PelaksanaanDesentralisasiKesehatandi Indonesia 2000-2007 : Pengantar Des-kesdi Indonesia 2000-2007: MengkajiPengalamandanMembahasSkenarioMasaDepan. Yogyakarta: BPFE. • Trisnantoro, L. (2009). PelaksanaanDesentralisasiKesehatandi Indonesia 2000-2007 : Bab 1.1 – DesentralisasiFiskal Di SektorKesehatandanReposisiPeranPusatdan Daerah. Yogyakarta: BPFE. • Trisnantoro, L. (2009). PelaksanaanDesentralisasiKesehatandi Indonesia 2000-2007 : Bab 2.2 – InovasifungsiPemerintahDalamRegulasi. Yogyakarta:BPFE.

50. _____ (2004). UU No. 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah. • World Bank. (2003). Decentralizing Indonesia : A Regional Public Expenditure Review Overview Report. World Bank Regional Public Expenditure Review Overview Report.