1 / 93

SURVEILANS KESEHATAN MATRA

SURVEILANS KESEHATAN MATRA. OLEH: GITO HARTONO, SKM.MMKES DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR JL. A. YANI 118 SURABAYA. Kesehatan Matra Pasal 97 – UU no.36/2009. ( 1) Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat

sheera
Download Presentation

SURVEILANS KESEHATAN MATRA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SURVEILANS KESEHATAN MATRA OLEH: GITO HARTONO, SKM.MMKES DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR JL. A. YANI 118 SURABAYA

  2. Kesehatan MatraPasal 97 – UU no.36/2009 (1) Kesehatan matra sebagai bentuk khusus upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang serba berubah maupun di lingkungan darat, laut, dan udara. (2) Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan. (3) Penyelenggaraan kesehatan matra harus dilaksanakan sesuai dengan standar dan persyaratan. (4) Ketentuan mengenai kesehatan matra sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur dengan Peraturan Menteri

  3. KEPMENKES RI NOMOR:1116/MENKES/SK/VIII/2003 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN

  4. LANDASAN HUKUM SURVEILANS (1) • UU NO 4 tahun 1984 tentang WABAH PENYAKIT MENULAR • UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah • UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah • UU no 25 TH 2000 tentang Propenas

  5. LANDASAN HUKUM SURVEILANS (2) • PP no 25 th 2000 tentangkewenangan pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom • butir J kewenangan pusat : Surveilans Epidemiologi,pengaturan pemberantasan dan penanggulangan wabah,penyakit menular dan KLB.

  6. LATAR BELAKANG 1. Kebutuhan Informasi yang terus berkembang begitu cepat  sehingga diperlukan inovasi secara terus menerus 1976 (SPR), 1987 (SST), 2003 (STP) 2. Diterapkannya Otonomi & Desentralisasi  dituntut kemandirian dan kemampuan untuk berkompetisi yang profesional. 3. Adanya globalisasi di semua aspek kehidupan termasuk bidang kesehatan  masalah kesehatan tidak mengenal wilayah batas administrasi.

  7. Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular • Sudah ada KEPMENKES NO:1479/X/2003 •  sekaligus beberapa penyakit tidak menular. •  surveilans penyakit tidak menular yang lebih • luas dan rinci akan dikembangkan lebih • lanjut. • 2. KEPMENKES ini akan dibahas khusus

  8. PENYELENGGARAAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN • 1.Berdasarkan Metode • Surv.Rutin • Surv.Khusus (AFP, TN, SARS) • Surv.Sentinel • StudiEpidemiologi • 2.Berdasarkan Aktifitas PULTA • Surv.Aktif • Surv.Pasif • 3.Berdasarkan PolaPelaksanaan • PolaKedaruratan • Non Kedaruratan • 4.Berdasarkan KualitasPemeriksaan. • Klinis • KonfirmasiLaboratorium

  9. RUANG LINGKUP SURVEILANS EPIDEMIOLOGI KESEHATAN • Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular • Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular • Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan & Perilaku • Surveilans Epidemiolosi Masalah Kesehatan • Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra.

  10. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Lingkungan & Perilaku • Surveilans sarana air bersih • Surveilans tempat-tempat umum • Surveilans limbah RS, Industri • Surveilans vektor • Surveilans kesehatan kerja

  11. Sebaran jumlah industri pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur

  12. V. AREA FOKUS 2012 KEMENHUB KEMENDIKBUD KEMENKES SaranaTransportasi SaranaPendidikan (SD dan SMP) Fasyankes (RumahSakit)

  13. VI. AREA FOKUS KEMENKES III. RUANG LINGKUP BIDANG KESEHATAN KawasanTertentu BERSIH • Fasyankes • BERSIH DampakKesehatan

  14. VII. PRIORITAS PROGRAM 2012

  15. Surveilans Epidemiologi Masalah Kesehatan • Surveilans Gizi kurang & SKPGSurveilans Gizi lebihSurveilans Usia LanjutSurveilans penyalah gunaan obat & narkotika

  16. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra • Surveilans kesehatan haji • Surveilans kesehatan pelabuhan & lintas batas • Surveilans bencana & masalah sosial • Surveilans kesehatan matra laut & udara

  17. PENGERTIAN • MATRA = DIMENSI, WAHANA, LINGKUNGAN, MEDIA • KONDISI MATRA : KONDISI LINGKUNGAN, HABITAT, WAHANA, YANG BERBEDA BERMAKNA DENGAN KONDISI LINGKUNGAN ATAU HABITAT, WAHANA KESEHARIANNYA

  18. KESEHATAN MATRA • UPAYA KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN FISIK DAN MENTAL GUNA ADAPTASI TERHADAP KONDISI/KEADAAN MATRA. • KEPMENKES RI NO.: 1215/MENKES/SK/XI/2001 tentang PEDOMAN KESEHATAN MATRA

  19. VISI & MISI • VISI • INDIVIDU, KELOMPOK/MASYARAKAT YANG TERPAPAR DALAM KONDISI MATRA TETAP SEHAT • MISI • MENGGERAKKAN DAN MENGGALAKKAN -> DESEMINASI INFORMASI • MENDORONG (KM) -> TERJANGKAU DAN BERMUTU • MENDORONG KEMANDIRIAN MASYARAKAT U. TETAP SEHAT DLM KONDISI MATRA

  20. RUANG LINGKUP KESEHATAN MATRA • UPAYA KES. HAJI • UPAYA KES. TRANSMIGRASI • UPAYA KES. PENANGGULANGAN KORBAN AKIBAT BENCANA • UPAYA KES. DI BUMI PERKEMAHAN • UPAYA KES. DLM SITUASI KHUSUS • UPAYA KES. PENANGGULANGAN AKIBAT GANG.KAMTIBMAS • UPAYA KES.LINTAS ALAM • UPAYA KES. BAWAH TANAH • UPAYA KES. WISATA

  21. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAN KESEHATAN HAJI

  22. Dasar Hukum UU RI no. 13 tahun 2008 tentang PenyelenggaraanIbadah Haji • Pasal 6 : Pemerintahberkewajibanmelakukanpembinaan, pelayanan, danperlindungandenganmenyediakanlayananadministrasi, bimbinganIbadah Haji, Akomodasi, Transportasi, PelayananKesehatan, keamanan, danhal-hal lain yang diperlukanoleh Jemaah Haji.

  23. TUJUAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI 1. Meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan 2. Menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah, sampai tiba kembali ditanah air 3. Mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar / masuk oleh jemaah haji 26

  24. KEBIJAKAN (1) • Meningkatkan kemampuan Teknis Medis petugas pemeriksa kesehatan calon jemaah haji ditingkat Puskesmas dan Rumah Sakit • Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan Rumah sakit dengan menerapkan standar pelayanan bagi calon jemaah haji • Melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu bagi calon jemaah haji di Puskesmas, Rumah sakit dan Embarkasi. • Melaksanakan Pembinaan kesehatan sejak dini bagi calon jemaah haji Resiko Tinggi di tanah air. 27

  25. 5.Melaksanakan perekrutan tenaga kesehatan profesional secara transparan. 6. Memberikan vaksinasi Meningitis meningokokus bagi calon jemaah haji dan petugas kesehatan. 7. Melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu, cepat dan terjangkau bagi jemaah haji selama menunaikan ibadah haji. 8. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Haji pada setiap jenjang administrasi kesehatan. 9. Mengembangkan sistem kewaspadaan dini dan respon cepat KLB, Bencana, serta musibah massal. KEBIJAKAN (2) 28

  26. PEMBINAAN • PEMERIKSAAN KES HAJI • Puskesmas • Kabupaten/ Kota • Embarkasi Haji • PELAYANAN MEDIS • IMUNISASI • SURVEILANS • SKD- RESPON KLB • PENANGGULANGAN KLB/ MUSIBAH MASAL

  27. Rate Jemaah Haji Wafat PerhariMenurut Minggu Operasional Haji 1427H/2007 M - 1429H/2008 M darurat harapan Rate 3.12 /1000 Rate 2.41 /1000 Rate 2.12 /1000 INDIKATOR INDIKATOR  Rate <0.5/hari/10.000  Rate <2.0/1000

  28. JUMLAH JAMAAH & ANGKA WAFAT per 1000 JAMAAH TAHUN 2008M/1429H Indonesia di AS : 446 (2.1/1000) di Emb/Deb :19 = 1000 jemaah haji = rate < 1/oo = rate 1-2/oo = rate 2-3/oo = rate > 3/oo Indikator rate <2/1000

  29. PROPORSI KELOMPOK UMUR JEMAAH HAJI WAFAT 34 Sumber data : Siskohatbidkes

  30. Jemaah Wafat Menurut Lokasi,Operasional Haji th 1429H/2008 446 harapan kurang dari 40

  31. PENYEBAB KEMATIAN JHItahun 1429 H/2008 M • Sistem Syaraf 1,6 % • Neoplasma 1,3 % • Lainnya 2,7 % 36 Sistem Sirkulasi 66,4 % Sistem Pernapasan 28 %

  32. Surveilans Epidemiologi Kesehatan Matra • Surveilans kesehatan haji • Surveilans kesehatan pelabuhan & lintas batas • Surveilans bencana & masalah sosial • Surveilans kesehatan matra laut & udara

  33. IHR 2005

  34. The International Health Regulations (2005) • Established by negotiation between States • Adopted at the World Health Assembly (2005) & binding on WHO’s Member States • Entry into force of IHR June 2007 Voluntary early compliance - Avian Flu – 2006 WHA • Five years to develop country capacities

  35. IHR(2005) - Guiding principles • Broader scope • Transparency (world is “electronically” transparent) • Partnerships • Collective responsibility • Global consensus, global rule • Countries need each other ( economy , security) • Reciprocity, reputation Standardization and Quality • Building on existing programmes

  36. PHEIC Member States need to report event that may constitute a “Public Health Emergency of International Concern” “an extraordinary event which constitute a public health risk to other States through the international spread of disease and potentially require a coordinated international response” • Relatively infrequent, determined by WHO (in consultation), result in global action

  37. NATIONAL FOCAL POINT “National IHR Focal Point” means the national centre, designated by each State Party, which shall be accessible at all times for communications with WHO” In Indonesia, focal point is DG PP&PL

  38. IHR National Focal PointsCo-ordination and assessment • National capacity assessment, planning and reporting • Linking to national emergency response systems • Risk assessment • International responses

  39. IHR - Event notification and determination Emergency Committee WHO’s Expert Roster Determine whether an event constitutes a PHEIC and recommend measures External advice WHO DG Review Committee Other competent Organizations (IAEA etc.) WHO IHR Contact Points Coordinate Receive, assess and respond to events notified Consult events or notify WHO of any events that may constitute a PHEIC Communicate Ministries/ Sectors Concerned National IHR Focal Points Detect and report any urgent or unexpected events Various disease and event surveillance systems within a country Report

  40. FLOW CHARTKEGIATAN SE PUL-TA. KES. LAH-TA VIS-TA SIS-TA • Deskriptif • - Analisis Hub. • -Hub dg waktu • -Hub dg tempat • -Hub dg org Naratif Tabulair Grafik Maping Software apl Transformasi data JENIS DATA Sindroma Disease Mortality Public Health issuse Environment, dsb • Sederhananamunmudah • Dipahami • -Informasipenting / urgen • -Tampilkanlebihatraktif • -Sesuaikan dg sosbudmasy. • -Gunakan media ygsesuai Manual Elektrik Software Ukuran Epid. SUMBAR DATA SistemRR peny. Vital statistik Survey/riset Hasilpenyelidikan KLB Laporankegiatan, dsb • Risk • Rate • Ratio • Proporsi ABSOLUT interptretasi DESCICION INFOKES CARA PENGUMPULAN SistemRR/paper Telepon/Facsimili E-mail - Informasipenting / urgen - Sederhanadanmudahdipahami - Tampilkanlebihatraktif - Sesuaikan dg sosbudmasy. - Gunakan media ygsesuai ACTION • Perencanaan • -Corective action • -Evaluasi/monitoring • -Kewaspadaandini • -Penelitian Lengkap Akurat TepatWaktu Dr. OENEDO GUMARANG, MPHM.

  41. survaillanceeidemiologie Kepmenkes. 1116/2003 Ttg PP. SSE. Sumber data. Data kesakitan Data kematian Data demografi Data Geografi Data laboratrium Data kondisilingkungan Laporanwabah. Laporankondisipangan. Study EpidemiologidanPenelitian Data hewan, vektor Data dan info pentinglainnya Jejaring. Mekanismekerja JenispenyelenggaraanSasaranpenyelenggaraan Perandan SDM Kepmenkes No. 1479 PP. SSE. PTM dan PM Form STP Pusk/Kab Form STP RS/Kab Form STP Sent Form STP Lab nasional * SE Tujuan : Teridentifikasiadanya KLB Terselenggaranyaperingatankewaspadaandini KLB Terlaksananyakesiapsiagaanmenghadapikemungkinan KLB Terdeteksinyasecaradiniadanyakondisirentan. Terdeteksinyasecaradiniadanya KLB Terselenggaranyapenyelidikandugaan KLB SKD-KLB KLB Dasarpenetapan KLB Permenkes No. 1501/2010 Sebelumnyatidakada. Meningkatterusmenerusdalam 3 wkt Meningkat 2X Dalam 1 bulan 2X kenaikan CFR meningkat 50% Proporsional rate. KLB Ditetapkanoleh Kab/Kota Propinsi MentriKesehatan * Penanggulangan : (1501) Pemerintah, Pemda, Masy. PE Pemeriksaan, Pengobatan Perawatan Isolasi/Karantina Upaya Lain TutupSekolah & TTU Peny. Ygdapatm’nybbkan KLB Permenkes No. 1501/2010 Kolera, Pes, DBD, Campak, Polio, Difteri, Pertusis, Rabies, Malaria, H5N1, Antraks, Leptospira, Hepatitis, H1Ni, Meningitis, Yellow fever, Chikungunya. New & Re-emergimg Ditetapkanoleh Menkes ( Permenkes No.659/2009) Dr. OENEDO GUMARANG, MPHM.

  42. INTERNASIONAL DIRJEN PP & PL Tugas IHR FP IHR FOCAL POINT • Mengirimkankepada WHO IHR Contacts Points, atasnamanegaranyakomunikasipentingmengenaipelaksanaandariperaturanini, secarakhususpadaPasal 6 hingga 12 dan. (notifikas & PHEIC) • Menyebarkaninformasidanmengkonsolidasiberbagaiusulandarisektor-sektorterkait, danbertanggungjawabatassurveilansdanlaporan, pintumasuk, kantorkesehatanpelabuhan, pelayanankesehatanmasyarakat, klinikdanrumahsakitsertadepartemenpemerintahanlainnya. PHEIC : Public Health Emergency of International Concern ( KedaruratanKesehatan(KLB) yang MeresahkanDunia ) Adalah KLB yang : dapatmenjadiancamankesehatanbaginegara lain kemungkinanmembutuhkankoordinasiinternasionaldalampenanggulangannya PHEIC VERIFIKASI Tugas IHR CP PHEIC Annex 2 TIDAK • WHO akanmenunjukIHR Contact Points, yang dapatdiaksessetiapwaktuuntukkomunikasidenganNational IHR Focal Point. WHO IHR Contact Points akanmengirimkaninformasipentingmengenaipelaksanaandariregulasi, secarakhususdijelaskanpadaPasal 6 hingga 12 kepadaNational IHR Focal Point. WHO IHR Contact Pointsakanditunjukoleh WHO dikantorpusatatautingkat regional. Tindakanthd KLB Sesuaidengan UU danperaturan yang berlakubagikeadaan KLB IHR CONTEC POINT WHO WHO menentukan PHEIC. Atasdasarpertimbangan. a. Informasi yang diberikanolehnegarabersangkutan. b. Instrumen yang adapada annex-2 c. MasukandariKomiteemergecy. d. Prinsipilmiahsebagaimanabuktiilmiahdaninformasirelevanlainnya. e. Kajian resiko pada manusia, dengan resiko penyebaran penyakit secara internasional, dan resikogangguanjalurtrasnsportasiinternasional VERIFIKASI TIDAK PHEIC Annex 2 • WHO dapatmenerimainformasidarisumber lain selaindaripemberutahuandankonsultasi, dankemudianmengujikeabsahanlaporantersebutsesuaidenganprinsipepidemiologidankemudianmenginformasikankejadiantersebutkepada State party yang bersangkutandimanakejadianitudidugaterjadi. Sebelummenidaklanjutilaporantersebut, REKOMENDASI Dr. OENEDO GUMARANG, MPHM.

  43. KajianEpidemiologiAncaman KLB • Menggunakanbahankajian : • Data SE peny. Berpotensiwabah. • Kerentananmasy. al status gizidanimmunisasi. • Kerentananlingkungan. • Kerentananpenyakitmasyarakat. • Ancamanpenyebaranpenyakitberpotensi KLB daridaerahataunegara lain. • Sumber data lain dalamjejaring SE SKD - KLB • Sumber data: • Laporan KLB/Wabahdanhasilpenyelidikan KLB • Data epidemiologi KLB danupayapenanggulangannya. • Surveilansterpadupenyakitberbasis KLB. • Sistimperingatandinidi RS. • Sumber data lain • Data surveilansterpadupenyakit. • Data surveilanskhususpenyberpotensi KLB. • Data cakupan program • Data lingkunganpemukimandanperilaku, pertanian, meteorologigeofisika. • Info masy. Sebagailaporankewaspadaan KLB. • Data lain terkait. Dr. OENEDO GUMARANG, MPHM.

  44. Hak Mengalamikerugianakibatpencegahan. Para petugas yang melaksanakanpenanggulangan. Kewajiban PenanggungjawablingkungantertentuwajibmelaporkankeKades, Lurah, Ka.Unitkesehatansecepatnya. MelaporkanKeatasanlangsung. Ka.Wilayah/daerahsetempat yang mengetahuiadanyatersangkawabah, atauadanyatersangkapenderitasakitmenular yang dapatmenimbulkanwabahwajibmelakukantidakanpenanggulangan UU N0 4 / 1984 UpayaPenanggulanganmeliputi: PE Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, isolasipenderita, termasuktindakankarantina. Pencegahan, pengebalan. Pemusnahanpenyebabpenyakit. Penangananjenazahakibatwabah. Penyuluhankepadamasyarakat. Upayapenanggulanganlainnya. UU NO 36/2009 PIDANA Dengansengajamenghalangipelaksanaanpenanggulanganwabah. Karenakealpaannyamengakibatkanterhalangnyapelaksanaanpenanggulangan. Barangsiapadengansengajamengelolasecaratidakbenarbahanbahansehinggadapatmenimbulkanwabah. Barangsiapakarenakealpaannyamengelolasecaratidakbenarbahanbahansehinggadapatmenimbulkanwabah. UU N0 29 / 2004 Dr. OENEDO GUMARANG, MPHM.

  45. PETA BENCANA JAWA TIMUR 2007 - 2009

More Related