KEBIJAKAN BAN-PT 2006-2011

1. KEBIJAKAN BAN-PT 2006-2011 BAN-PT BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI JAKARTA 2009

2. RUJUKAN BAN-PT:Perundang-undangan dan kebijakan mengenai akreditasi perguruan tinggi dan penjaminan mutu internal • Undang Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional • Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan • Rencana Strategis Depdiknas 2005-2009 • Keputusan Mendiknas No. 28 Tahun 2005 mengenai BAN-PT • Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen • Undang Undang No.9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan • Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional RI

3. AKEDITASI UU SistemPendidikanNasional No. 20 Th. 2003 Akreditasiadalahkegiatanpenilaiankelayakan program dalamsatuanpendidikanberdasarkankriteria yang telahditetapkan. (Pasal 1 Ayat 22)

4. Perkembangan sejak diundangkannnya Undang Undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 • Akreditasi: wajib • Akreditasi dilakukan terhadap: program studi dan perguruan tinggi (“program dan satuan pendidikan”) • Penjaminan mutu internal (“penjaminan mutu pendidikan”): wajib • Badan akreditasi: majemuk

5. 1. Akreditasi: wajib UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Akreditasi dilakukan untuk menentukan: • kelayakan program dan satuan pendidikan • pada jalur pendidikan formal dan nonformal • pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (Pasal 60 ayat 1 dan ayat 2)

6. 2. Akreditasi: program studi dan perguruan tinggi UU No. 20/2003 tentangSistemPendidikanNasional Akreditasidilakukanuntukmenentukankelayakanprogramdansatuanpendidikanpadajalurpendidikan formal dannonformalpadasetiapjenjangdanjenispendidikan (Pasal 60 Ayat 1)

7. 3. Penjaminan mutu internal: wajibtentang Standar Nasional Pendidikan PP No. 19/2005 Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. (Pasal 91)

8. 4. Badan akreditasi: majemuk UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik (Pasal 60 ayat 2):

9. KETENTUAN PIDANA DALAM UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Ancaman pidana (penjara/denda) bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional 2005 KETENTUAN PIDANA (BAB XX): PASAL 67, 68, 69, 70, 71

10. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN UU Sisdiknas No. 20 Th. 2003 Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat 17)

11. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) (PP No. 19/2005) Pasal 73 • Dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional pendidikan, dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pasal 76 • BSNP bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.

12. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 mengenai BAN-PT sebagai pelaksana akreditasi oleh Pemerintah Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilaksanakan oleh: a. ….. b. BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi c. ….. (Pasal 87 ayat 1 butir b)

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 94 a. ……. b. Satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 7 tahun. c. …..

14. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri (Pasal 87 Ayat 3)

15. PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 28 TAHUN 2005TENTANG BAN-PT Pasal 2 • Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut BAN-PT • BAN-PT merupakan badan nonstruktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggungjawab kepada Menteri

16. Tugas dan Fungsi BAN-PT (Permendiknas 28/2005) Pasal 8 BAN-PT mempunyai tugas • merumuskan kebijakan operasional • melakukan sosialisasi kebijakan • melaksanakan akreditasi perguruan tinggi.

17. Tugas dan Fungsi BAN-PT (Permendiknas 28/2005 Pasal 8) (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-PT mempunyai fungsi untuk: • merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi; • merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri; • melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi perguruan tinggi; • melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi; • memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi; • mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional; • melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri; • melaksanakan ketatausahaan BAN-PT.

18. Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Menengah (2005-2009) “Peningkatan jumlah program studi di perguruan tinggi yang akreditasi A atau B, dari jumlah 1000 program studi pada tahun 2005 menjadi sebanyak 3000 program studi pada tahun 2009.” (Butir D.2.a)

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 28 Tahun 2005 Semua program dan/atau satuan pendidikan tinggi di Indonesia sudah harus diakreditasi selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini. (Pasal 16)

20. MANFAAT AKREDITASI BAGI PARA PENYANDANG KEPENTINGAN • PEMERINTAH: • Menjamin mutu PT/PS • Menjamin mutu tenaga kerja • Informasi untuk pembinaan PT/PS (seperti: penentuan beasiswa/hibah) • CALON MAHASISWA/ORANG TUA: • Informasi mengenai kualitas PT/PS dan lulusannya • PASAR KERJA (NEGERI/SWASTA/LSM NASIONAL DAN INTERNASIONAL) : • Informasi mengenai kualitas PT/PS dan lulusannya • ORGANISASI PENYANDANG DANA : • Informasi mengenai kualitas PT/PS dan lulusannya • PERGURUAN TINGGI/PROGRAM STUDI ybs.: • Informasi untuk peningkatan kualitas dan perencanaan • Informasi untuk kemitraan DN dan LN

21. SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNALAKREDITASI INSTITUSI / PROGRAM STUDI / PROFESI, SIKLUS LIMA TAHUN

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 28 Tahun 2005 (Pasal 10) Pelaksanaan akreditasi pada program dan/atau satuan pendidikan tinggi dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. • Pelaksanaan akreditasi dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila perguruan tinggi yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk diakreditasi ulang.

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 28 Tahun 2005 (Pasal 12) BAN-PT dapat mencabut atau menurunkan status akreditasi program studi atau satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila: • program studi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada badan akreditasi • sampai batas waktu yang ditetapkan, program studi atau satuan pendidikan tinggi yang memperoleh akreditasi kondisional tidak memenuhi kondisionalitas yang melekat pada status akreditasi • terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa program studi atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada program studi atau satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya

24. “FRONTLINERS” BAN-PT: “ASESOR: “ PEER REVIEWERS” YANG DIREKRUT BAN-PT UNTUK MELAKSANAKAN: • ASESMEN KECUKUPAN • ASESMEN LAPANGAN PARA ASESOR

25. KODE ETIK ASESOR BAN-PT Empat inti utama Kode Etik Asesor: • Bertindak sebagai “peer reviewer” yang baik • Menghindari “konflik kepentingan” (conflict of interest) • Bertindak profesional • Patuh dan taat pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

26. AKREDITASI PROGRAM STUDI, PROFESI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI OLEH BAN-PT Akreditasi program studi: • Sejak 1997: Program Pendidikan Sarjana • Sejak 1999: Program Pendidikan Magister • Sejak 2001: • Program Pendidikan Diploma (I, II, III, IV) • Program Pendidikan Doktor • 2006: Program Pendidikan Sarjana Universitas Terbuka • Akreditasi institusi perguruan tinggi • 2007-2008 • Akreditasi Pendidikan Profesi • Sejak 2008