Download
1 / 98
1.02k likes | 2.23k Views
AUDIT KINERJA BALITBANG DAN DIKLAT. Oleh : Hilmi Muhammadiyah Inspektur Wilayah II. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI. 1. CURICULUM VITAE. Nama : Dr. H. Hilmi Muhammadiyah Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 4 Desember 1962 NIP : 19621204 198903 1 001
E N D
AUDIT KINERJA BALITBANG DAN DIKLAT Oleh :Hilmi MuhammadiyahInspektur Wilayah II INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI 1
CURICULUM VITAE • Nama : Dr. H. Hilmi Muhammadiyah • Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 4 Desember 1962 • NIP : 19621204 198903 1 001 • Alamat : Citra Gran Blok E17 No.10 • Cibubur • Telepon Rumah : (021) 8447857 • Hp : (62) 81513281355 • Alamat Kantor : Inspektorat Jenderal KementerianAgama • Jl. Fatmawati No. 33A, Jakarta Selatan • Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b), TMT 2010 • Pendidikan • S3: Universitas Indonesia, Jakarta, Lulus 2012 • S2 : Universitas Indonesia, Jakarta, Lulus 2006 • S1 : Universitas Hasanuddin, Makassar, Lulus 1990 • : UIN Alauddin, Makassar, Lulus 1987
JABATAN 1989 – 1991 : Staf pada Kanwil Depag Prov. Sulawesi Selatan 1991 –2001:Staf/Kasubag pada TU Direktorat Penerangan Agama Islam 2001 – 2004 :Staf pada Bidang Urusan Haji Konsulat Jenderal RI di Jeddah Arab Saudi 2005 – 2008: Kasubdit Bantuan pada Direktorat Pendidikan Madrasah 2008 – 2012 : Kabag Ortala dan Kepegawaian pada DitjenPendidikan Islam 2012 – skg: Inspektur Wilayah II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI
VISI DAN MISI ITJEN Visi Menjadi Pengendali dan Penjamin Mutu Kinerja Kementerian Agama Misi • Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan independen • Melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi • Meningkatkan kompetensi dan integritas moral aparatur pengawasan • Meningkatkan peran sebagai konsultan dan katalisator peningkatan kinerja • Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan • Menumbuhkembangkan pengawasan preventif melalui pengawasan dengan pendekatan agama (PPA) • Mewujudkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi • Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan
TUGAS INSPEKTORAT JENDERAL Quality Assurance; Consulting Partner; Early Warning System; Strengthening of Public Service.
GAMBARAN UMUM AUDIT KINERJA Pengertian: Secara etimologi, istilah audit kinerja terdiri atas dua kata, yaitu “audit” dan “kinerja”. Definisi audit menurut Arens adalah kegiatan pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti-bukti yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan.
PENGERTIAN AUDIT KINERJA MENURUT PARA PAKAR: Stephen P. Robbins, kinerja merupakan hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Ahuya, dimana dijelaskan bahwa “perfomance is the way of job or task is done by an individual, a group of an organization” ( kinerja adalah cara perorangan atau kelompok dari suatu organisasi menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas).
Malan,Fountin,Arrowsmith,dan Lockridge sebagai berikut: (“audit kinerja merupakan suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara obejktif atas kinerja suatu organisasi ,program ,fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan,hukum,dan kebijkan yang terkait. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara kinerja dengan kriteria yang ditetapkan serta mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Fungsi audit kinerja adalah memberikan review independen dari pihak ketiga atas kinerja manajemen dan menilain apakah kinnerja organisasi dapat memenuhi harapan”)
Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis dari pengumpulan bahan-bahan bukti-bukti untuk dievaluasi yang dilakukan oleh orang yang kompeten atau penilaian secara independen, obyektif dan komprehensif atas suatu entitas atau bagian dari suatu entitas, yang dilaksanakan oleh pihak di luar entitas yang diaudit berdasarkan standar audit kinerja dan bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh tentang tingkat efisiensi, keekonomisan dan efektifitas entitas atau bagian dari entitas atau bagian dari entitas dimaksud.
DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikasaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 22 Tahun 2004;
LANJUTAN.............................................................LANJUTAN............................................................. Instruksi Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan; Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat; Instruksi Presiden R.I. Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 207 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit pada Inspektorat Jenderal Departemen Agama; Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama; Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
TAHAPAN AUDIT KINERJA Survey Pendahuluan Pengujian Sistem ? Pengendalian Intern Penetapan indikator kinerja Pengukuran/ Penilaian Kinerja Capaian Capaian <100%? T Y Analisis Kinerja Simpulan Laporan FGD PENDAHULUAN PELAKSANAAN PELAPORAN
PENDEKATAN AUDIT KINERJA Audit kinerja pada Satker Daerah menggunakan Pendekatan audit kinerja instansi dengan pendekatan metode Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton, yaitu suatu metode pengukuran secara komprehensif yang merumuskan pengukuran kinerja berbasis TUSI dan Pengelolaan anggaran dengan menggunakan empat perspektif yaitu stakeholders, internal proses, pembelajaran pertumbuhan, dan perspektif keuangan.
MODEL PEMBOBOTAN TK PERSPEKTIF BISA BERVARIASI
KLASIFIKASI AUDIT KINERJA INSTANSI Kanwil Kemenag Prov. Dan Kemenag Kab/Kota. Madrasah (MAN, MTsN dan MIN) PTAN (UIN, IAIN, IHDN, STAIN, STAKPN, STAHN, dan STABN) Balai Diklat dan Balai Penelitian.
TAHAPAN PENGUKURAN(1) • Menetapkan Periode anggaran yang akan diaudit . • Mendapatkan DIPA revisi terakhir • Memilih kegiatan yang stratejik saja yang akan diukur • Mengklasifikasikan kegiatan kepada 4 perspektif BSC. • Memberikan Score pada masing-masing perspektif, dengan total Score sebesar 100%. • Pemberian Score diantaranya didasarkan kepada urgensi kegiatan, pengaruh kepada keberhasilan perspektif dan besarnya anggaran (faktor risiko).
TAHAPAN PENGUKURAN(2) • Menetapkan Indikator Kinerja (KPI) • Memberikan bobot pada Indikator Kinerja sesuai dengan ranking kepentingan atau kedekatan kepada capaian keberhasilan tujuan organisasi. • Merumuskan formula KPI • Pada akhir pengukuran, dilakukan perhitungan hasil akhir perspektif yaitu total masing-masing perspektif, apabila tercapai seluruhnya nilainya 100. Formula: Realisasi kegiatan Rencana kegiatan X Bobot KPI
TAHAPAN PENGUKURAN(1) • Susun PKA Pokok dan PKA Rinci. • Lakukan pengujian SPIP dengan menggunakan wawancara untuk mengetahui penyebab kelemahannya.
KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA YANG DIUKUR/DIAUDIT
KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA YANG DIUKUR/DIAUDIT
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI UNSUR YANG AKAN DI AUDIT
