1 / 51

BIRO ORTALA SETJEN KEMENTERIAN AGAMA

PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGAMA. BIRO ORTALA SETJEN KEMENTERIAN AGAMA Bandung , 5 Agustus 2012. MATERI PRESENTASI. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA. I. DASAR HUKUM. DASAR HUKUM. 2 . PERATURAN PEMERINTAH.

chill
Download Presentation

BIRO ORTALA SETJEN KEMENTERIAN AGAMA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA KEMENTERIAN AGAMA BIRO ORTALA SETJEN KEMENTERIAN AGAMA Bandung , 5 Agustus 2012

  2. MATERI PRESENTASI

  3. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA I. DASAR HUKUM

  4. DASAR HUKUM

  5. 2. PERATURAN PEMERINTAH PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah 1 PP 21/2004 tentang Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga 2 PP 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 3 PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 4

  6. UU 17/2003 • Penyusunandanpenyajian LKKL adalahdalamrangkaakuntabilitasdanketerbukaandalampengelolaankeuangannegara, termasukprestasikerjayang dicapaiataspenggunaananggaran (PenjelasanPasal 9 huruf 9) • LRA K/L selainmenyajikanrealisasipendapatandanbelanja, jugamenjelaskanprestasikerjasetiap K/L (PenjelasanPasal 30 (2))

  7. UU 1/2004 & PP 8/2006 UU 1/2004 Perluditetapkan PP yang mengaturtentanglaporankeuangandankinerjainstansipemerintah • PP 8/2006 • Mengaturkewajibansetiapentitasakuntansidanentitaspelaporanuntukmenyusunlaporankinerja • Ketentuanlebihlanjuttentang SAKIP ditetapkandenganPeraturanPresiden

  8. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA II. PENGERTIAN KINERJA

  9. PENGERTIAN KINERJA (1/3) PRESTASI KERJA = KINERJA Keluaran/hasildarikegiatan/program yang hendakatautelahdicapaisehubungandenganpenggunaananggaran, dengankuantitasdankualitasterukur

  10. PENGERTIAN KINERJA (2/3) • Programadalah penjabaran kebijakan K/L dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi K/L • Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa

  11. PENGERTIAN KINERJA (3/3) • Keluaran (output)adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan • Hasil (outcome)adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program

  12. KEY PERFORMANCE KL UNIT ORGANISASI/ PENANGGUNG JAWAB PROGRAM OUTCOME PROGRAM GABUNGAN OUTPUT SATUAN KERJA/ PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT OUTPUT KEGIATAN OUTPUT OUTPUT OUTPUT SUB KEGIATAN

  13. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA III. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

  14. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PenggunaAnggaran/ KuasaPenggunaAnggaran SistemAkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah (SAKIP) LAPORAN KINERJA 15

  15. PENGEMBANGAN SAKIP SAKIP dikembangkan secara terintegrasidengansistemperencanaan, sistempenganggaran, sistemperbendaharaan, dan sistemakuntansipemerintahan.

  16. RPJP RPJM RENSTRA KL RKP RENJA KL PERJANJIAN KINERJA RAPBN RKA KL CAPAIAN KINERJA APBN LAPORAN KINERJA RINCIAN APBN DIPA REALISASI ANGGARAN EVALUASI KINERJA EVALUASI SAKIP REVIU LKJ LAPORAN KEUANGAN KETERKAITAN SAKIP DENGAN SISTEM LAIN 17

  17. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 1 Rencana Kinerja Tahunan 2 Perencanaan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah 3 Rencana Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah 4 Rencana Kerja dan Anggaran 5 6 7 8 9 PerjanjianKinerja Kontrak Kinerja Penetapan Kinerja 10 11 Target Kinerja 12 PengukuranKinerja Bidang Perekonomian 13 Capaian Kinerja Rencana Strategis Rencana Kinerja LaporanKinerja Perjanjian Kinerja Akuntabilitas Kinerja

  18. PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 1 Misi 2 RencanaStrategis visi Tujuan 3 6 4 Sasaran 7 Program 4 Kegiatan 8 9 PerencanaanKinerja Rencana Kinerja Tahunan Bidang Perekonomian 10 PerjanjianKinerja Dokumen Penetapan Kinerja AkuntabilitasKinerja Pencapaian Sasaran Kinerja Alokasi dan Realisasi Anggaran

  19. PENGERTIAN SAKIP SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang terselenggara secara manual atau komputerisasi yang dirancang dan ditetapkan untuk tujuan pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif.

  20. HIERARKHI AKUNTABILITAS Entitas Akuntabilitas Kinerja K/L Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi • mencatat data kinerja, • mengolah data kinerja, • melaporkan data kinerja Koordinator Entitas Akuntabilitas Kinerja wilayah Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

  21. RUANG LINGKUP SAKIP Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja Pengelolaan Data Kinerja Pelaporan Kinerja Reviu dan Evaluasi Kinerja Imbalan dan Sanksi atas Capaian Kinerja

  22. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA IV. PERJANJIAN KINERJA

  23. PERJANJIAN KINERJA (1/3) Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja

  24. PERJANJIAN KINERJA (2/3) Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja KL Menggunakan indikator kinerja utama berdasarkan suatu peta strategis antar hasil program PIMPINAN KL Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja Unit Organisasi Menggunakan indikator kinerja hasil program berdasarkan penjabaran TUPOKSIK/L PIMPINAN UNIT ORGANISASI DIPA Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Menggunakan indikator kinerja keluaran kegiatan

  25. PERJANJIAN KINERJA (3/3) • Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kinerja diatur oleh Menteri Negara PAN setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS, dan Menteri Dalam Negeri • Lembar/dokumen perjanjian kinerja KL disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN.

  26. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA V. INDIKATOR DAN PENGUKURAN KINERJA

  27. INDIKATOR KINERJA Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian keluaran/hasil suatu kegiatan/program yang telah ditetapkan. Specific Measurable KRITERIA Attainable Relevan Time Bound Trackable

  28. PENGUKURAN KINERJA (1/2) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TARGET >< REALISASI KINERJA UTAMA TAHUN BERJALAN Realisasi kinerja program/ kegiatans.d. tahun berjalan UNIT ORGANISASI TARGET >< REALISASI KINERJA PROGRAM TAHUN BERJALAN VS Target kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra-KL SATUAN KERJA TARGET >< REALISASI KINERJA KEGIATAN TAHUN BERJALAN

  29. PENGUKURAN KINERJA (2/2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengukuran kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN

  30. PENGELOLAAN DATA KINERJA Setiap K/L mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja dan mempertimbangkan kebutuhan informasi pada setiap tingkatan organisasi, kebutuhan manajerial, pertanggungjawaban (akuntabilitas), dan statistik pemerintah.

  31. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA V. PELAPORAN KINERJA

  32. LAPORAN KINERJA Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. LaporanKinerjamenyajikanpenyandingananggarandanrealisasi, sertarencanadanrealisasikeluaranatauhasilatassuatukegiatan/program

  33. JENIS LAPORAN KINERJA • LAPORAN KINERJA TRIWULANAN • LAPORAN KINERJA TAHUNAN

  34. ISI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA • Berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kinerja; Pencapaian sasaran memuat: pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi; penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan pembandingan capaian indikator kinerja dengan tahun

  35. FOKUS PELAPORAN KINERJA DALAM LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA • Kementerian Kementerianmelaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil(outcome); • Unit kerja organisasi eselon I pada Kementerian melaporkan pencapaian tujuan/sasaranstrategis yang bersifat hasil (outcome) dan atau keluaran (output) penting; • SatuanOrganisasi/Kerjadan Unit PelaksanaTeknismandiri lainnya melaporkan pencapaian sasaran strategis yangbersifat keluaran (output) penting dan atau keluaran (output) lainnya.

  36. PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama 1 PROGRAM GENERIK Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Kementerian Agama 2 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama 3 Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama 4 11 PROGRAM KEMENTERIAN AGAMA (HASIL RESTRUKTURISASI) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 5 Pendidikan Islam 6 Bimbingan Masyarakat Islam 7 PROGRAM TEKNIS Bimbingan Masyarakat Kristen 8 Bimbingan Masyarakat Katolik 9 Bimbingan Masyarakat Hindu 10 Bimbingan Masyarakat Buddha 11

  37. RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN AGAMA • Sebelas Program merujuk pada eselon I Pusat • Kegiatan Prioritas merujuk pada strukturorganisasi unit eselon II Pusat

  38. LAPORAN KINERJA TRIWULANAN LKj Satker LKj Satker LKj Eselon I LKj Eselon I LKj KL LKj KL paling lambat 5 hari kerja setelah berakhirnya triwulan paling lambat 10 hari kerja setelah berakhirnya triwulan paling lambat 14 hari kerja setelah berakhirnya triwulan

  39. LAPORAN KINERJA TAHUNAN LKj Satker LKj Satker LKj Eselon I LKj Eselon I LKj KL LKj KL paling lambat tgl 20 Januari TA berikutnya paling lambat tgl 8 Februari TA berikutnya paling lambat 2 bulan setelah TA berakhir

  40. LAPORAN KINERJA TAHUNAN LKPP Audited LKPP Audited LKj KL LKj PP LKj PP LKj PP paling lambat tgl 4 bulan setelah TA berakhir paling lambat tgl 6 bulan setelah TA berakhir

  41. LAPORAN KINERJA TAHUNAN Mencakup: • pencapaian tujuan dan sasaran organisasi • realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi • penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja • pembandingan capaian indikator kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra-KL

  42. LAPORAN KINERJA TAHUNAN Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunanLaporanKinerjaTahunan diatur dalam Peraturan Menteri Negara PAN

  43. LAPORAN KINERJA TINGKAT SATKER

  44. LAPORAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI

  45. LAPORAN KINERJA TINGKAT K/L

  46. Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Satuan Kerja Fungsi Sub Fungsi Program Lokasi LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN …. : : : : : : : Hasil Program:

  47. REVIU DAN EVALUASI REVIU LAPORAN KINERJA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP EVALUASI KINERJA KINERJA LAPORAN KINERJA SAKIP REVIU OLEH APIP KL EVALUASI OLEH APIP EVALUASI OLEH APIP MENTERI/ PIMPINAN KL MENTERI NEGARA PAN MENTERI/ PIMPINAN KL

  48. IMBALAN& SANKSI TIDAK BERHASIL MENCAPAI KINERJA TIDAK MELAKUKAN IMPLEMENTASI SAKIP BERHASIL MENCAPAI KINERJA IMBALAN DAN/ATAU PENGHARGAAN SANKSI

  49. KETENTUAN PERALIHAN • Implementasi SAKIP berlaku secara bertahap mulai pada TA 2008 dan paling lambat TA 2010 • Pengaturan pentahapan implementasi: • Ditetapkan bersama oleh Menteri Negara PAN dan Menteri Keuangan untuk instansi pemerintah pusat • Ditetapkan bersama oleh Menteri Negara PAN dan Menteri Dalam Negeri untuk instansi pemda

More Related