PROSES PEMBENTUKAN UU di DPR

1. PROSES PEMBENTUKAN UU di DPR Oleh: Rachmat Trijono UNIVERSITAS DJUANDA BOGOR 2009

2. - Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. • Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat berasal dari: • DPR, • Presiden, • DPD, • Masyarakat.

3. TINGKAT PEMBICARAAN Ps. 120Peraturan Tata Tertib DPR-RI Th. 2001-2002 (1) Pembahasan RUU dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan. (2) Dua tingkat pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: a. Tingkat I dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus, bersama-sama Pemerintah; dan b. Tingkat Il dalam Rapat Paripurna. (3) Sebelum dilakukan pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II, diadakan Rapat Fraksi.

4. RUU GANDA Pasal 118Peraturan Tata Tertib DPR-RI Th. 2001-2002 • Apabila ada dua RUU yang diajukan mengenai hal yang sama dalam satu Masa Sidang, yang dibicarakan adalah RUU dari DPR, sedangkan RUU dari Pemerintah atau masyarakat, dipergunakan sebagai bahan sandingan.

5. PEMBICARAAN TINGKAT I Pasal 121 (1) Peraturan Tata Tertib DPR-RI Th. 2001-2002, Pembicaraan Tingkat I meliputi : a. pemandangan umum Fraksi terhadap RUU yang berasal dari Pemerintah atau tanggapan Pemerintah terhadap RUU yang berasal dari DPR; b. jawaban Pemerintah atas pemandangan umum Fraksi atau jawaban pimpinan Komisi, pimpinan Badan Legislasi, pimpinan Panitia Anggaran, atau pimpinan Panitia Khusus atas tanggapan Pemerintah; dan c. pembahasan RUU oleh DPR dan Pemerintah dalam rapat kerja berdasarkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

6. Pasal 121 (2)Peraturan Tata Tertib DPR-RI Th. 2001-2002 Dalam Pembicaraan Tingkat I dapat : a. diadakan Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum; b. diundang pimpinan lembaga tinggi negara atau lembaga-negara yang lain apabila ma'-eri RUU berkaitan dengan lembaga tinggi negara atau lembaga­negara yang lain; dan/ataL! c. diadakan rapat intern.

7. PEMBICARAAN TINGKAT II Pasal 122Peraturan Tata Tertib DPR-RI Th. 2001-2002 a. Pembicaraan Tingkat II meliputi pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna, yang didahului oleh: 1) laporan hasil pembicaraan Tingkat I; 2) pendapat akhir Fraksi yang disampaikan oleh anggotanya, apabiia dipandang perlu, dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap fraksinya; dan b. penyampaian sambutan Pemerintah.

8. RUU yang sudah disetujui bersama antara DPR dengan Presiden • paling lambat 7 (tujuh) hari kerja disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. • Apabila setelah 15 (lima belas) hari kerja, RUU yang sudah disampaikan kepada Presiden belum disahkan menjadi undang-undang, Pimpinan DPR mengirim surat kepada presiden untuk meminta penjelasan. • Apabila RUU yang sudah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

9. Pasal 125Peraturan Tata Tertib DPR-RI Th. 2001-2002 RUU yang berasal dari Pemerintah dapat ditarik kembali sebelum pembicaraan Tingkat I berakhir. Pasal 126Peraturan Tata Tertib DPR-RI Th. 2001-2002 • RUU untuk memberikan persetujuan atas pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain serta meratifikasi perjanjian internasional yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR, dibahas dan diselesaikan menurut ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 120, Pasal 121, dan Pasai 122.

10. RUU DARI PEMERINTAH Pasal 123 Peraturan Tata Tertib DPR-RI Th. 2001-2002 • RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis yang berasal dari Pemerintah disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan Surat Pengantar Presiden. (2) Surat Pengantar Presiden, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyebut juga Menteri yang mewakili Pemerintah dalam melakukan pembahasan RUU tersebut.

11. Pasal 124 Peraturan Tata Tertib DPR-RI Th. 2001-2002 (1) Dalam Rapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh Pimpinan DPR, ketua rapat memberitahukan kepada Anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota. (2)Pimpinan DPR menyampaikan RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah akademis dari pengusul kepada media massa dan Kantor Berita Nasional untuk disiarkan kepada masyarakat. (3) Terhadap pembahasan dan penyelesaian selanjutnya berlaku ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Pasal 121, dan Pasal 122.

12. DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan: • otonomi daerah, • hubungan pusat dan daerah, • pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, • pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta • yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

13. RUU YANG BERASAL DARI DPD: • RUU beserta penjelasan/keterangan, dan atau naskah akademis disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR, • kemudian dalamRapat Paripurna berikutnya, setelah RUU diterima oleh DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota masuknya RUU tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh Anggota. • Selanjutnya Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman RUU yang berasal dari DPD tersebut kepada Anggota dalam Rapat Paripurna.

14. 4. Bamus selanjutnya menunjuk Komisi atau Baleg untuk membahas RUU tersebut, dan mengagendakan pembahasannya. 5. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Komisi atau Badan Legislasi mengundang anggota alat kelengkapan DPD sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota alat kelengkapan DPR, untuk membahas RUU Hasil pembahasannya dilaporkan dalam Rapat Paripurna. • RUU yang telah dibahas kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas RUU tersebut. 7. Dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya surat tentang penyampaian RUU dari DPR,Presiden menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan RUU bersama DPR. Kemudian RUU dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR.

15. RUU berasal dar Masyarkat Dasar hukumnya adalah: - UU 10/2004, khususnya dalam Pasal 54 ditegaskan bahwa "Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan Peraturan Daerah"