1 / 17

TUGAS PPKN

TUGAS PPKN. DISUSUN OLEH. DRS. NAZAMUDIN ANDREAS. SMA HARAPAN I MEDAN. SISTEM PEMERINTAHAN. STANDAR KOMPETENSI. MENGEVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai Negara. Menganalisis sistem pemerintahan Negara Indonesia

nickan
Download Presentation

TUGAS PPKN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TUGASPPKN

  2. DISUSUN OLEH DRS. NAZAMUDIN ANDREAS SMA HARAPAN I MEDAN

  3. SISTEM PEMERINTAHAN

  4. STANDAR KOMPETENSI

  5. MENGEVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN • Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai Negara. • Menganalisis sistem pemerintahan Negara Indonesia • Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain.

  6. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini kaumu mampu menjelaskan sitem pemerintahan di berbagai negara, pelaksanaan sistem pemerintahan di indonesia, dan membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain.

  7. BENTUK PEMERINTAHAN • Klasik: berdasarkan pendapat plato dan aristoteles dan polybios dimana mereka menggabungkan bentuk pemerintahan dan bentuk negara. • Monarkhi: berdasarkan absolut konstutisional,dan parlement. absolut = tidak terbatas konstitusional = tidak terbatas oleh undang-undang parlementer = berdasarkan ke tetapan parlemen • Repoblik: berdasarkan tinjauan absolut,konstitusional,dan parlemen.

  8. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA • Pada massa berlakunya UUD 1945. berlaku sejak 18 agustus 1945 sampai 27 desember 1949. kelembagaan pemerintahannya adalah: 1.legislatif 2.eksekutif 3.konsultatif 4.eksakatif 5.yudikatif • Konstitusi RIS kekuasaan terbagi atas 6 lembaga: 1.presiden 2.mentri 3.senad 4.DPR 5.M.A 6.DPK

  9. Pelaksanaan sistem pemerintahan • UUD 1945 • KONSTITUSI RIS • UUDS 1950 Undang undang yang sementara dimana pada saat ini keadaan negara semakin kacau tak terkendali.

  10. Pelaksanaan sistem pemerintahan • Seminar penyuluhan yang akan menambah pengetahuan masyarakan tentang arti dari sistem pemerintahan presidensial, serta menjelaskan tentang aturan aturan atau pun ketuntuan-ketentuan yang berlaku di dalam pemerintahan prsidensil. dalam penyuluhan inilah rakyat dapat menyalurkan aspirasinya yang dapat di sampaikan ke lenbaga kenegaraan RI.

  11. Seperti gambar contoh suatu negara sedang melaksanakan sistem pemerintahannya yang mengundang dan i.mempertemukan para pemimpin negara yang bertanggungjawab atas negara tersebut. biasanya di selenggarakan apabila ada masalah yang baru. Baik masalah dalam negeri maupun luar nege

  12. Pemerintahan presidensil Dimana • Presiden menjalankan tugasnya berdasarkan kedaulatan rakyat. • Presiden sebagai kepela pmerintahan sekaligus sebagai kepala negara • Presiden memiliki hak prerogatif. • Mentri bertanggung jawab pada presiden. • Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.

  13. SOAL-SOAL & PEMBAHASAN

  14. SOAL & JAWABAN • Dalam sistem pemerintahan di Amerika Serikat, presiden berdasarkan alasan-alasan tertentu dapat menggunakan hak vetonya. Jelaskan sikap terhadap hak veto presiden. jawab: Berdasarkan hak vetonya. Di amerika serikat presiden mempinyai 2 hak veto yaitu: • Pocket veto • Qualified veto Yang hanya di gunakan untuk Menolak rancangan undang-undang.

  15. Soal & jawaban • Kekuasaan kehakiman seharusnya bersifat merdeka. Jelaskan arti kekuasaan kehakiman bersifat merdeka. Mengapa……. Jawab: • Karena dikatakan bersifat merdeka,kekuasaan kehakiman bukan di tentukan berdasarkan individu atau kelompok. Tetapi berdasarkan apa yang telah di buat, atau di sepakati secara bersamaan. atau berdiri sendiri dan bersifat tidak mengikat kepada siapapun.

More Related