PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN ( PPKN )

1. PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN( PPKN ) VISI DAN MISI PPKN

2. VISI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKN ) • Pendidikan PancasiladanKewarganegaraan menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelengaraan program studiuntukmengembangkanpotensiindividu (MHS) agar menjadiWarga Negara Indonesia yang berakhlakmulia, cerdas, partisipatifdanbertanggungjawab. Intinya : PPKN sebagai upaya untuk memberikan dasar-dasar kecakapan hidup sosial kepada mahasiswa yang merupakan intelektual muda sehingga tidak kehilangan jati diri sebagai warga negara dan masyarakat Indonesia.

3. Misi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan ( PPKN ) • Membantu mhs agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmunya dengan penuh rasa tanggung jawab baik kepada sesama maupun kepada Tuhan. • Mempersiapkan MHS menjadiwarganegara yang memilikikomitmenkuatdankonsistenuntukmempertahankan Negara KesatuanRepublik Indonesia. Pendek kata : membantu mhs agar menjadi manusia dan warga negara yang berkepribadian Pancasila yaitu manusia yang religius, humanis, nasionalis, demokraris dan adil.

4. Kompetensi PPKN • Menekankan eksistensi manusia sesuai dengan kodratnya sebagai makluk multidemensi yang religius-etis, rasional-kritis, komprehensif dalam memandang berbagai persoalan hidup, khususnya kehidupan bangsa dan bernegara.

5. Fokus PPKN • Pengembangan sikap dan perilaku yang Ideal sebagaimana yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila.

6. SEKITAR KEMERDEKAAN INDONESIA • Sidang BPUPKI Pertama ( 29 Mei – 1 Juni 1945 ) • Usulan dasar Negara : Muh Yamin, Soepomo, Ir. Soekarno • Perumusan selanjutnya diserahkan Panitya 8 ( ada perbedaan golongan Nasionalis dan golongan Islam ) • Panitya 9 menghasilkan Piagam Jakarta ( 22 Juni 1945 )

7. RumusanPancasilaOleh Ir. Soekarno ( 1juni 1945 ) • Kebangsaan Indonesia atauNasionalisme • InternasionalismeatauPerikemanusiaan • MukfakatatauDemokrasi • Kesejahteraansosial • Ketuhanan DapatdiringkasmejadiTrisiladanEkasila Trisila : • Sosio-nasionalisme • Sosio-demokrasidiringkasEkasila : • KetuhananGotongroyong

8. RumusanPancasilaolehMohYamintgl. 29 Mei 1945 • PeriKebangsaan • PeriKemanusiaan • PeriKetuhanan • PeriKerakyatan • Kesejahteraan Rakyat

9. AliranPikiranttg Negaramenurut Mr. Soepomo • AliranPikiranperseorangan ( Thomas Hobbes abad 17  Negara/MasyarakatHukumygdisusunataskontrakseluruhmasyarakat (TeorikontrakSosial ) • Negara berdasarkanteoriGolongan /Class Theory ( Karl Marx, Engels dan Lenin ) negaradianggapsebagaialatdarisuatugolongan /klas yang kuatutkmenindasgolonganekonomilemah • TeoriIntegralistik ( Spinoza, Adam Muller) negaratidakmenjaminkepentinganperseorangan/golongantetapimenjaminkepentinganmasyarakatseluruhnya

10. Usulan Mr. Soepomobaginegara Indonesia yang akandibentuk Menurut Mr. Soepomo : • ….jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (staatsidee) negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun...Negara Indonesia yang berdasar atas semangat kebudayaan Indonesia yang asli dengan sendirinya akan bersifat negara Asia Timur Raya...

11. Sidang BPUPKI ke Dua • Penyusunan rumusan UUD dan Penjelasannya oleh Mr. Soepomo • Menentukan Bentuk Negara • Wilayah negara

12. Pembentukan PPKI( Ketua : Ir. Soekarno dan Drs. Moh Hatta ) • Tugas : melanjutkan BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu dlm pemindahan kekuasaan. • Tgl 9 agustus 1945 Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta dan Rajiman Widyodiningrat diundang ke saigon oleh Terauchi. Kesepakatan kemerdekaan akan diberikan tgl 24 agustus 1945. • Jepang menyerah ( Perbedaan gol. Tua dan Muda )

13. Sidang PPKI

14. Ir. Soekarno dan Moh Hatta diamankan pemuda ke Rengasdengklok. • Beliau bersedia menyatakan Kemerdekaan Indonesia di Jakarta • Teks Proklamasi di tulis di rumah Laksamana Maeda. • Tgl 17 agustus 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia. ( di Pegangsaan Timur

15. Sidang PPKI tgl 18 Agustus 1945 • Hasil sidang : • Pengesahan pembukaan dan UUD Republik Indonesia. • Pengangkatan Presiden dan Wakil presiden • Pembentukan Komite Nasional Indonesia pusat ( KNIP )

16. MUKADIMAH Piagam Jakarta • Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

17. PEMBUKAAN UUD 1945 • …maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

18. PEMBUKAAN KRIS 1949 • Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilansosial.

19. MUKADIMAH UUDS 1950 • Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, seperti peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial, untuk mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarkat dan negara-hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.

20. Pokok-Pokok Pikiran ( Penjelasan UUD ) : • Kedaulatan negara ada ditangan rakyat( MPR penjelmaan rakyat) • MPR menetapkan UUD, mengangkat presiden dan Wakil Presiden serta menetapkan GBHN • Presiden dan wakil Presidenberada di bawah MPR • DPR bersama Presiden membentuk UU • Presiden dibantu wakil presiden dan Menteri Negara • Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan Presiden • DPA memberi pertimbangan kepada presiden dan wakil presiden • Di bawah pemerintah pusat ada pemerintah daerah dan pemerintah asli tetap dihormati, misal : Sultan-sultan, Desa-desa, dsb. ( Sekarang UUD terdiriPembukaandanBatangTubuh )

21. SistemPemerintahan Indonesia( GarisBesarAmandemen UUD 1945) • Kedaulatanberadaditanganrakyatdandilakukanmenurut UUD 1945 ( pasal 1 ) • MPR merupakanlembagabikameral yang terdiridari DPR dan DPD ( pasal 2 ) • PresidendanwakilPresidendipilihlangsungolehrakyat ( pasal 6A ) • Presidenmemegangjabatabselamamasa 5 tahundansesudahnyadapatdilihkembalihanyautksatu kali masajabatan ( Psl 7 )

22. 5. Pencantumanhakasasimanusia ( psl 28A dan 28B ) 6. Penghapusan DPA sbglembagatingginegara 7. Presidenbukanmandataris MPR, sehingga MPR tidaklagimenyusun GBHN 8. PembentukanMahkamahKonstitusidankomisiYudisial ( psl 24 B dan 24 C ) 9. Anggaranpendidikan min 20% ( psl 31 ) 10. Negara kesatuantidakbolehdiubah ( Psl 37 ) 11. Penjelasan UUD 1945 dihapus 12. Penegasandemokrasiekonomidgnprinsipkebersamaan, berkelanjutan, berwawasanlingkungan, kemandiriansertamenjagakeseimbangankemajuandankesatuanekonominasional.

23. PANCASILA SBG SISTEM NIAI • Cabang Filsafat yg membicarakan nilai disebut Aksiologi ( filsafat nilai ) • Pengertian Nilai : Istilah nilai dpt diartikan keberhargaan ( worth ) dan kebaikan ( goodness ) Nilai adalah sifat dan kualitas yg melekat pada sesuatu ( obyek ). Nilai mengandung cita-cita , harapan, dambaan dan keharusan ( ideal, das sollen ) Nilai berkaitan bidang normatif Nilai dipakai sbg dasar landasan, alasan,motivasi dlm segala sikap, tingkah laku dan perbuatannya.

24. Macam –macam nilaimenurut Walter G Everet • Nilai ekonomis • Nilai kejasmanian • Nilai hiburan • Nilai sosial • Nialai watak • Nilai estetis • Nilai intelektual • Nilai keagamaan