Download
1 / 14
140 likes | 465 Views
EKSEKUSI OBJEK SENGKETA. OLEH SOEMALI. Pengertian. Istilah Eksekusi berasal dari Bahasa Belanda , Executeren , executie berarti melaksanakan , menjalankan , pelaksanaan , penjalanan . R. Subekti dan Ny . Retnowulan , mengartikan eksekusi berarti pelaksanaan putusan .
E N D
EKSEKUSI OBJEK SENGKETA OLEH SOEMALI
Pengertian • IstilahEksekusiberasaldariBahasaBelanda, Executeren, executieberartimelaksanakan, menjalankan, pelaksanaan, penjalanan. • R. SubektidanNy. Retnowulan, mengartikaneksekusiberartipelaksanaanputusan. • Eksekusiberartimelaksanakansecarapaksaputusanpengadilandenganbantuankekuatanumumapabilapihak yang kalah (tereksekusiataupihaktergugat) tidakmaumenjalankansecarasukarela.
Asas-asas Eksekusi • 1. Menjalankan putuan yang telah berkekuatan hukum tetap; • 2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela; • 3. Putusan yang dapat dieksekusi bersifat kondemnatoir; • 4. Eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 195(1) HIR dan 264 (1) Rbg)
Dasar Hukum Eksekusi • Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR, atau • Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 Rbg • SEMA tanggal 22 Januari 1964, Nomor 2 Tahun 1964, penyanderaan (gejzeling) seseorang adalah bertentangan dengan peri kemanusiaan. Diintruksikan untuk tidak digunakan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 209 sampai 223 HIR.
Eksekusi Putusan • 1. PutusanProvisi • - Gugatanprovisionildikabulkan • - PutusansertamertaPasal 180 HIR • 2. PutusanTelahMempunyaiKekuatanHukumTetap • - Putusanpengadilannegeritidak banding • - Putusanpengadilantinggitidakkasasi • - PutusanMahkamahAgung • PermohonanpeninjauankembalitidakmenangguhkanataumenghentikanpelaksanaanputusanPasl 66 ayat (2) UU 14 tahun 1985 jo UU 5 tahun 2004 mahkamahAgung. • 3. Grosse AktaHipotik/HakTanggunganPasal 224 HIR/258 Rbgdan UU 4 Tahun 1996
Prosedur Eksekusi • 1. Permohonandilakukanpemohonmengajukanpermohonandisertaialatbuktiantara lain putusanberkekuatanhukumtetap. • 2. Penetapanatasdasarpermohonaneksekusidanalatbukti yang menguatkanKetuaPengadilanNegerimembuatpenetapanuntukmemanggiltereksekusiPasal 196 HIR • 3. Aanmaning, teguran, KetuaPengadilanNegerimemberikan /menasehatipihakkalahperkarauntukmencukupiputusandalamwaktu 8 hariPasal 196 HIR
Lanjut … • Penyitaan • - Sita eksekusi tidak langsung • - Sita berasal dari sita jaminan Pasal 227 HIR • - Sita eksekusi langsung • - Sita atas barang bergerak dan tidak ber- • gerak pihak yang kalah pasal 197 HIR
Cara Pelaksanaan Eksekusi Putusan • 1. Eksekusisecaralangsung • - Eksekusiriil – melakukansuatutindakan • nyatasesuaidenganamarputusanPasal • 1033 Rv - Eksekusipembayaransejumlahuang – melakukanpembayaransejumlahuang tertentusesuaidenganamarputusan. 2. Eksekusisecaratidaklangsung – membayar dwangsomatauuangpaksaPasal 606 Rvjo Pasal 225 HIR 3. Sandra (Gijzeling) upayapaksaPasal 209 s/d 223 HIR
Praktik Eksekusi • 1. Tanpamelaluipengadilan • Secarasukarelapemohoneksekusidan • termohoneksekusimengadakanperdamai- • an tanpamelaluibantuanpengadilan. • 2. Melaluipengadilan • - Pemohoneksekusimengajukanpermohonaneksekusi • - Ketuapengadilanmembuatpenetapanpemanggilan • termohoneksekusiuntukdiperingati • - Teguran (aanmaning) • - Pensitaaneksekusiatausitaeksekusiridaklangsung • (berasaldarisitajaminan (CB)). • - Penjualandengancaralelang
Penyelesaian Sengketa Konsumen • Setiapkonsumen yang ditrugikandapatmenggugatpelakuusahamelaluilembaga yang bertugasmenyelesaikansengketaantarakonsumendanpelakuusahaataumelaluiperadilan yang beradadilingkunganperadilanumumPasal 45 ayat 1 UU 8 Tahun 1999. • Apabilatelahdipilihupayapenyelesaiansengketakonsumendiluarpengadilan, gugatanmelaluipengadilanhanyadapatditempuhapabilaupayatersebutdinyatakantidakberhasilolehsalahsatupihakatauolehparapihak yang bersengketaPasal 45 ayat 2
Lanjut … • Penyelesaiansengketakonsumenmelaluipengadilanmengacupadaketentuantentangperadilanumum yang berlakudenganmemperhatikanPasal 45 dan 47. • Tugasdanwewenang BPSK dalammenyelesaikansengketaadalahmelaksanakanpenanganandanpenyelesaiansengketakonsumendengancaramelaluimediasi, arbitrasiataukonsiliasi.
Lanjut … • Untukmenangidanmenyelesaikansengketakonsumen, BPSK membentukmajelisPasal 54 ayat 1. • Putusanmajelis BPSK bersifat final danmengikat. • BPSK wajibmengeluarkanputusan paling lambatdalamwaktu 21 harikerjasetelahgugatanditerimaPasal 55. • Pelakuusahawajibmelaksanakanputusandalamwaktu paling lama 7 harisejakputusanditerimaPasal 55 dan 56
Lanjut … • Para pihakdapatmengajukankeberatankepadaPengadilanNegeri paling lambat 14 harisetelahmenerimaputusan BPSK Pasal 56 ayat 2. • Pelakuusaha yang tidakmelakukankeberatandalamjangkawaktu yang ditentukan, dianggapmenerimaputusan BPSK Pasal 56 ayat 3. • Apabilapelakuusahatidakmenjalankanputusan, maka BPSK menyerahkanputusantersebutkepadapenyidikuntukmelakukanpenyidikansesuaiPasal 56 ayat 4. • Putusan BPSK merupakanbuktipermulaan yang cukupbagipenyidikuntukmelakukanpenyidikanPasal 56 ayat 5
Lanjut … • Pengadilannegeriwajibmengeluarkanputusanataskeberatandalamwaktu paling lambat 21 harisejakditerimanyakeberatanpasal 58 ayat 1 • Terhadapputusanpengadilannegeri, parapihakdapatmelakukankasasikeMahkamahAgungdalamwaktu paling lambat 14 hariPasal 58 ayat 2 • MahkamahAgungwajibmengeluarkanputusandalamwaktu paling lambat 30 harisejakmenerimapermohonankasasiPasal 58 ayat 3 • PutusanMajelisdimintakanpenetapaneksekusikePengadilanNegeriditempatkonsumendirugikanPasal 57. • Alhamdulillah, semogadibacadandipahamidenganikhlas
