Hukum Eksekusi

1. Hukum Eksekusi • M.YahyaHarahap, 2006, RuangLingkupPermasalahanEksekusiBidangPerdata, SinarGrafika, Cet.ke 2, Jakarta. • M.Khoidin, 2005, ProblematikaEksekusiSertifikatHakTanggungan, LaksBangPressindo, Yogyakarta. • DRS.WildanSuyuthi, SH.MH,2004, SitadanEksekusi, PraktekKejurusitaanPengadilan, PT Tata Nusa, Jakarta • DjazuliBachar,SH ,1986, EksekusiPutusanPerkaraPerdatasegiHukumdanPenegakanHukum, AkademikaPressindo, Jakarta

2. Ateng Afandi &Wahyu Afandi,1983, Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata , Alumni, Bandung. A

3. PENILAIAN ACUAN PATOKAN ( PAP )sk rektor • Nilai mutu A untk nilai _> 80; • Nilai mutu B untuk nilai 66,00 ---79,90; • Nilai mutu C untuk nilai 56.00---65,99; • Nilai mutu D untuk nilai 46,00----56,99; • Nilai mutu E untuk nilai <_ 46

4. Hukum Eksekusi • Pengertian • Sumber Hukum Eksekusi • Asas-Asas Eksekusi • Perbedaan EKS Riil dengan Eksekusi Pembayaran uang • Peringatan,Penetapan, dan BA Eks • Eks Riil • Eks Pembayaran Uang • Penjualan lelang ( Lelang Eksekusi ) • Eks Jaminan Kredit. • Eks Lebih dulu • Eks Beberapa Putusan • Eks Putusan Perdamaian • Penundaaan Eksekusi • Non Eksekutabel • PUPN ( Kpknl _) memiliki Parate eksekusi • Biaya Eksekusi • Lembaga Gijzeling

5. Pengertian Eksekusi • Bab kesepuluh bag kelima HIR / titel Keempat RBg( Ten Uitvoer Legging van Vonissen )menjalankan put pengadilan, tiada lain drpd melaksanakan isi putusan pengadilan yakni melaksanakan scr paksa put pengadilan dengan bantuan K U bila pihak yg kalah ( tereksekusi tdk mau menjalankannya scr Sukarela ( Vrijwillig, Voluntary )

6. Pengertian lain Eksekusimenurutdoktrin • Eksekusiadalahmelaksanakansecarapaksa (upayapaksa) terhadapputusanPengadilanataspermohonanpemohoneksekusidenganbantuankekuatanumumkarenatermohoneksekusitidakmemenuhiisiputusansecarasukarelapadahari yang ditentukandalamsidangperingatan/aanmaning .

7. Ad Tindakan yg dilakukan scr paksa thd pihak yg kalah ( Terek ) utk memenuhi tuntutan P sbgmn yg dikabulkan dlm amar putusan hakim yg bersifat Comdemnatoir/menghukum. Eksekusi hakekatnya adalah Realisasi kewajiban pihak yang kalah ( terek ) utk memenuhi prestasi yang tercantum dlm putusan pengadilan .( Sudikno M ) Bgmn isi hk eksekusi : Menurut Soepomo H.E mengatur cara dan syarat 2 yg dipakai alat-alat negara guna membantu pihak yg berkepentingan utk menjalankan put pengad, apbl pihak yg dikalahkan ( T) tdk bersedia memenuhi bunyi isi putusan dlm waktu yg ditentukan.

8. SIMPULAN • Menurut Sifatnya eks mrpk upaya paksaan dgn bantuan alat Negara /penguasa. • Tujuannya utk menjamin dan melindungi pihak yang menang( Tuntutannya dikabulkan )oleh Pengadilan. • Yg melaksanakan/menjalankan adalah alat negara dhi Panitera dgn dibantu JS atas perintah dan dibawah pimpinan KPN yg memeriksa dan memutus dlm tingkat pertama, bilamana perlu dgn bantuan KUaparat keamanan ( TNI,Polisi )

9. B. AZAS-AZAS EKSEKUSI 1. Menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Pengecualianterhadapazasini, diantaranyaadalah : • a. Pelaksanaanputusanlebihdulu (uitvoerbaarbijvoorraad, Pasal 180 ayat (1) HIR/191 RBG). • b. Pelaksanaan putusan provisi (Pasal 180 ayat (1) HIR/191 Rbg). • c. AktaPerdamaian. BerdasarkanAktaPerdamaian, Undang-UndangmenempatkanAktaperdamaian yang dibuatdipersidangantakubahnyasepertiputusan yang b.h.t. (Pasal 130 HIR). ,d. Eksekusiterhadap Grosse Akta (Pasal 224 HIR/258 RBG) Pengakuanhutang, HakTanggungan ( UU 4/96), JaminanFiducia ( uu 42 /99 )Pihak K dptlangsungmemintaEksatasobjbarang/benda HT dan JF bila D melakukanWanprestasimembayarangsuranutangpokok/bungapinjaman. K dptmenjualscrlelang via kantorlelangtanpacampurtanganpengadilanbiladiperjanjikanklausula “KuasaMenjualSesuatu ( EigenmachtigeVerkoop ).

10. 2 Putusan tidak dijalankan secara suka rela • Putusan tidak dijalankan atau dipatuhi oleh pihak yang kalah baik sebagian ataupun seluruhnya.

11. 3. Putusanmengandungamarcomdemnatoir Suatu putusan bersifat comdemnatoir, yaitu dalam amar atau diktum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah untuk berprestasi dalam bentuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu

12. Ciri indikator yang menentukan suatu putusan bersifat comdemnatoir • Menghukumataumemerintahkan “menyerahkan” suatubarang • Menghukumataumemerintahkan “pengosongan” sebidangtanahataurumah. 1033 RV, 200 ( 11 ) HIR/218 ( 2 ) RBG ) • Menghukumataumemerintahkan “melakukan” suatuperbuatantertentu ( ps 225 HIR/259RBG ) • Menghukumataumemerintahkan “penghentian” suatuperbuatanataukeadaan. • Menghukumataumemerintahkan “pembayaran” sejumlahuang. (ps 195-208 HIR,206-240 RBG )

13. Kapan put pengad disebut bersifat condemnatoir shg put itu mempunyai kekuatan eksekutorial • Secara umum Put bersifat Condemnatoir apabila amar /dictum mengandung unsur “ Penghukuman kepada T dan hukuman yg dijatuhkan itu berupa hubungan /tindakan hukum yg mesti ditaati dan dijalankan dan dipenuhi T ( pihak yg dikalahkan )

14. Apakah Hakekat yg terdapat dlm Diktum Put yg bersifat Comdemnatoir • Hakekat diktum Put yg bersifat Comdemnatoir adalah memuat adanya hak atas suatu prestasi yg perwujudan atau realisasinya membutuhkan bantuan atau kesediaan pihak yg dikalahkan , shg diperlukan sarana-sarana pemaksa.

15. Amar Putusan yg bersifat Comdemnatoir terwujud dr Perkara Contensiosa ? • Perk ygberbentukContensiusadalah : • Berupasengketaatau perk ygbersifatpartai, • Adapihak P ygbertindakmengajukangugatanthd T, • Prosespemeriksaannyaberlangsungscrcontradictoir : P&T salingmenyanggahberdasrkanasas Audi alterampartem

16. PUTUSAN YG IVG/MKHT YG DIMOHONKAN EKS DPT BERUPA : • Putusan Pengad TK I yg tdk diajukan Verzet, Banding, Kasasi ok pr pihak yg berperkara menerima put atau tenggang waktu utk mengajukan upaya hukum telah dilampaui/lewat • Put PTB yg tdk dimintakan Kasasi ke MA, • Put MA dlm tingkat Kasasi/ PK • Put Verstek yg tdk diajukan Verzet, • Putusan Perdamaian dari semua pihak yg berperkara yg dibuat didepan persidangan.

17. 4. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan (Pasal 195 ayat (1) HIR). • Ketua Pengadilan Negeri/KPA memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi. Kewenanganmemerintahkandanmemimpineksekusi yang adapadaKetuaPengadilanNegeri /KPA adalahsecara ex officio. • PerintaheksekusidikeluarkanKetuaPengadilanNegeri/KPA berbentukSuratPenetapan (beschikking) Yang diperintahkanmenjalankaneksekusiialahpaniteraataujurusitaPengadilanNegeri/KPA.

18. Eksekusi atas perintah dan dibawah Pimp KPN yg dilaksanakan oleh Panitera & Juru Sita ps.195 ayat 1, ps 197 ayat 2 HIR /ps 206 (1) ,209 (1) RBg/Ps 36 ayat 3 UU 4/2004 • Yg berwenang ada Pengad Negeri/Agama tk I yg memutus perkara sesuai dgn kompetensi nya. • Apakah perintah eks otomatis dilakukan oleh KPN setelah putusan IVG (MKHT ) ? Tdk ,Eksekusi harus dimintakan oleh yg menang dan tdk dpt dilakukan scr ex officio

19. Bagaimana kalau benda yg akan dieksekusi terletak di luar pengad yg memeriksa & memutus Perk ? • Men Ps 195 ayat 5 HIR/ 206 ayat 5 RBG KPN ybs meminta Bantuan atau mendelegasikan kepd KPN di wilayah objek eks terletak dan sgl tindakan eksekusi dan hasilnya harus dilaporkan kpd KPN yg meminta bantuan dlm waktu 2 kali 24 jam

20. KapanKewengan KPN scr ex Officio Timbul ? • Sejak dilakukan sita Eksekusi dan Pelaksanaan Lelang --- pd Eks Verhaal ? Pd Ek Riil ?

21. PadaEksVerhaalbagaimana ? • Mulai dari tindakan executoriale beslag; • Pelaksanaan peLelangan , termasuk segala proses dan prosedur yang disyaratkan dalam tata cara pelelangan, • Tindakan pengosongan dan penyerahan barang yg dilelang kepada pembeli lelang,

22. 5.Eksekusi sesuaidenganamarputusan yang dikabulkan( VersiwildanSayuti ) • MaknanyaBgmn ? • MenghukumTergugatuntukmenyerahkan ½ bagianHartaBersama. Keberhasilaneksekusiantara lain ditentukanoleh : • KesempurnaandankelengkapanAmarputusan --- Gugatanygbaikdanbenar

24. C. MACAM EKSEKUSI MENURUT SIFATNYA : 1. Eksekusi Riil ( ps 1033 RV /200 ayat 11 HIR • a. Penyerahan barang • b. Pengosongan • c. Pembongkaran • d. Melakukan suatu perbuatan. 2. Pembayaran sejumlah uang. 3.Eks melakukan Perbuatan ( ps 225 )

25. Perbedaaneksekusiriildenganeksekusipembayaransejumlahuang: • A. EksekusiRiil • Sumberhukum yang dipersengketakanlebihkompleks • Eksekusiriilhanyamungkinterjadiberdasarputusanpengadilan : • Yang telahmemperolehkekuatanhukum yang tetapatau • Yang bersifat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) atau • yang berbentukprovisiatau • yang berbentukaktaperdamaiandisidangpengadilan.

26. B. EksekusiPembayaranSejumlahUang Sumberhukum yang dipersengketakanterbatas • Eksekusipembayaransejumlahuangtidakhanyadidasaratasputusanpengadilan, tetapidapatjugadidasarkanatasbentukaktatertentu yang olehundang-undangdisamakannilainyadenganputusan yang memperolehkekuatanhukum yang tetap : • grosseaktapengakuanhutang; • sertifikatHakTanggungandan • Jaminanfidusia.

27. EKSEKUSI RIIL TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH BHT, PUTUSAN PROVISI, AKTA PERDAMAIAN PENGADILAN 1.Adanya permohonandariPemohon (Pihak yang menang) dalamhalputusantelahberkekuatanhukumtetapbaikputusantingkatPengadilanNegeri yang diterimaolehkeduabelahpihak yang berperkara, putusanperdamaian, putusanverstek yang terhadapnyatidakdiajukanverzetatau banding, putusanPengadilanTinggi yang diterimaolehkeduabelahpihakdantidakdimohonkankasasidanputusanMahkamahAgungdalamhalKasasi

28. 2. Selanjutnya Ketua Pengadilan negeri mengeluarkan Penetapan aanmaning/teguran terhadap pihak yang kalah untuk melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah pihak yang kalah dipanggil untuk ditegur(8 hari adalah batas maksimum (Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG)).dibuat berita acara aanmaning.

29. an. 3. Apabila pihak yang kalah setelah ditegur tidak mau menjalankan putusan, Ketua pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan perintah eksekusi sesuai amar dalam putusan, dimana perintah menjalanan eksekusi ditujukan kepada Panitera atau Jurusita dan dalam pelaksanaannya apabila diperlukan dapat meminta bantuan kekuatan umum. Dibuat berita acara pelaksanaan isi putusan

30. Perbedaan EksekusiRiil` Mudahdansederhana. TerbatasthdPutusanPengadilan SumberHukumygdisengketakan : SengketaHakMilikJual-Beli, sewamenyewa, tukarmenukar,perjanjianmelaksanakansuatuperbuatan. EksekusiVerhaal PerluPenyitaanEksdanPenjualanLelang . TdkHanyaatas Put PengadilanTtpjugaMeliputiAktaygdisamakandgn Put Peng. SumberHukumygdisengketan: Terbatas pd sengketaUtangpiutangdan GR krn WP &PMH

32. EKSEKUSI RIIL TERHADAP PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) • 1. AdanyapermohonankepadaKetuaPengadilanNegeridaripihak yang menangdalamhalsalahsatuamarputusandinyatakansertamerta (uitvoerbaarbijvoorraad), dimanaputusan/perkaratersebutbelumberkekuatanhukumtetap. • 2. Selanjutnyaapabilaputusan/perkaramasihdalamupayahukum banding, makasebelumputusantersebutdijalankan, dimohonkanterlebihdahuluizinkepadaKetuaPengadilanTinggi, apabilaputusan/perkaramasihdalamupayahukumKasasi, makaizinuntukpelaksanaanputusannyadimohonkanterlebihdahulukepadaKetuaMahkamahAgung.

33. 3. Setelah izin keluar, maka proses eksekusi mengikuti proses seperti yang telah dibahas diatas. 4. Dalam pelaksanaan eksekusi putusan serta merta ada syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidakmenimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan sebelumnya (SEMA NO. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001)

35. EKSEKUSI PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH BHT, PUTUSANPROVISI, AKTA PERDAMAIAN PENGADILAN • . • 1. Prosespelaksanaanisiputusanpembayaransejumlahuangmengikutisebagaimana point D.1. punt 1 s/d 2. • 2. Selanjutnyasetelahpihak yang kalahdiaanmaningdantidakjugamelaksanakanisiputusan, makaKetuaPengadilanmengeluarkanpenetapanperintahuntuklelangeksekusi, dimanaperintahditujukankepadaPaniteraatauJurusitadandalampelaksanaannyadibantuoleh KPKNL (Kantor PelayananKekayaan Negara danLelang).

36. PENGADILAN NEGERI KELAS I A BATAM JL.Ir sutami no.3 sekupang Telp.0778) 321650, 321472 fax no. ( 0778 ) 321472 KOTA BATAM PROPINSI KEPRI RISALAH PANGGILAN UMUM ( AAN MANING )_ NOMOR ; 29/ PDT.G.EKS/ 2006/ PN BTM Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 15 April 2009 No.29/ Pdt G/Eks /2006/PN BTM dan ditunjuk oleh panitera berdasarkan Surat Tugas, tanggal 16 April 2009, Saya BASIA GINTING jurussita PN Batam ; Memanggil : PT COOPERS MECHANICAL OILFIELD SERVICES, yg semula beralamatdi JL.Brijend.Katamso KM .14.5 Tanjung Uncang, Batam, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti utk selanjutnya disebut sebagai Tergugat sekarang sebagai Termohon Eksekusi; Supaya dating menghadap Ketua Pengadilan Negeri Batam pada hari : Selasa tanggal 5 Mei jam 09.00 WIB , yg beralamat di Jl Ir Sutrami No.3 sekupang , Batam untuk diberi Tegoran/Peringatan agar dalam tempo 8 ( delapan )hari terhitung sejak diberi Tegoran/peringatanini, Termohon Eksekusi ( PT COOPERS MECHANICAL OILFIELD SEVICES ) supaya memenuhi bunyi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 Juni 2006 no.29/ Pdt.G/2006 /PN BTM yang telah berkekuatan hukum Tetap dalam perkara antara : PT EXPAN PETROGAS INTRA NUSA, sbg :Pemohon Eksekusi; Melawan: PT COOPERS MECHANICAL OILFIELD SERVICES SBG Termohon Eksekusi DEmikianlah dibuat Risalalah Panggilan Umum ini Serta diumumkan melalui harian Kompas; BATAM, 24 April 2009 Juru sita tersebut BASIA GINTING NIP.040059789

37. 3. Sebelum mengeluarkan penetapan Perintah Lelang eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permohonan Pemohon terlebih dahulu menyita eksekusi obyek yang akan dilelang (Pasal 197 ayat (1) HIR), apabila dalam putusan telah ada sita atau CB, maka CB secara otomatis menjadi Sita eksekusi. 4. selanjutnya dalam proses dan tata cara lelang mengikuti aturan yang diatur oleh Peraturan menteri Keuangan (Permenkeu) N0.93/PMK.06/2010.

38. EKSEKUSI TERHADAP GROSSE AKTAPENGAKUAN HUTANG • 1. Krediturpemeganggrosseataspengakuanhutang yang berkepala “DemiKeadilanBerdasarkanKetuhanan Yang MahaEsa” dapatlangsungmemohoneksekusikepadaKetuaPengadilanNegeri yang bersangkutandalahhaldebituringkarjanji. • 2. BerdasarkanpermohonandarikrediturdalamhaldebituringkarjanjiKetuaPengadilanNegeri Bandung mengeluarkanPenetapanaanmaning/teguran agar dalamjangkawaktu 8 (delapan) harisetelahditegurdebitur/TermohonEksekusimemenuhikewajibannyakepadakreditur/PemohonEksekusi (8 hariadalahbatasmaksimum (Pasal 196 HIR atauPasal 207 RBG). dibuatberitaacaraaanmaning

39. 2. Selanjutnya proses eksekusi mengikuti point D.3 punt 2 s/d 4. 3. Eksekusi berdasarkan grosse akta pengakuan hutang hanya dapat dilaksanakan, apabila debitur sewaktu ditegur membenarkan jumlah hutangnya. 4. Apabila debitur membantah jumlah hutang tersebut dan besarnya hutang menjadi tidak fixed, maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan. Kreditur, yaitu bank untuk dapat mengajukan tagihannya harus melalui suatu gugatan.

40. EKSEKUSI TERHADAP HAK TANGGUNGAN • 1. EksekusiHakTanggungandilaksanakansepertieksekusipembayaransejumlahuangterhadapputusanPengadilan yang berkekuatanhukum yang tetap. • 2. Eksekusidimulaidengantegurandanberakhirdenganpelelanganthd HB tdkbergerak yang dibebaniHakTanggungan. • 3. Setelahdilakukanpelelanganterhadapobjek yang dibebaniHakTanggungandanuanghasillelangdiserahkankepadaKreditur, makaHakTanggungan yang membebaniobyektersebutakandiroyadandiserahkankepadapembelilelangsecarabersihdanbebasdarisemuabeban.

41. 4. ApabilaDebitur/Terlelangtidakmaumenyerahkanobyek yang telahdilelang, makaberlakuketantuan yang terdapatdalamPasal 200 ayat (11) HIR. 5. SelanjutnyaberdasarkanPasal 200 ayat (11) HIR/218 ayat 2 RBG, pembelilelangdapatmemohonkepadaKetuaPengadilanNegeriuntukmelaksanakaneksekusipengosongan obyeklelang yang telahdibelinyadaripenghuniandebitur/TermohonEksekusiatausiapapun yang mendapathakdaripadanyasertabarang-barang yang adadidalamnya. 6. sebagaitindaklanjutdaripermohonantersebut, selanjutnyadiproseseksekusisebagaimanaeksekusiriilterhadapPutusan BHT.

42. D.6. EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN FIDUSIA • 1. Mengenai Fidusia diatur dalam Undang-undang No. 42 tahun 1999. • 2. Prosedur dan tata cara eksekusi dilakukan seperti dalam eksekusi Hak Tanggungan.

43. Bahwa, selaineksekusiterhadapPutusanPengadilanadajugaeksekusiterhadapputusandiluarpengadilanmisalnyayaituPutusan P4D, P4P sertaputusanArbitrase. Putusan P4D dan P4P diatur dan dilaksanakan oleh Peradilan Hubungan Industrial. PutusanArbitrasenasionalbaik yang adhocmaupun yang institusional yang tidakdilaksanakansecarasukarelaolehTermohon, dapatdiajukanpelaksanaanputusannyakePengadilanNegeridimanaTermohonberdomisili. PutusanAbitraseInternasionaldapatdilaksanakandi Indonesia setelahmemperoleheksekuaturdariKetuaPengadilanNegeri Jakarta Pusat.

44. Prosedur Eksekusi Verhal • Ada permohonan Eksekusi • Ps 196 HIR/207 RBg Tereksekusi dipanggil sidang ke pengadilan pd hari tgl jam dan diperingatkan ( di “aanmaning “) utk melaksanakan isi putusan dlm waktu paling lama 8 hari. Ada BA. • KPN mengeluarkan SP utk menyita benda bergerak, tdk bergerak milik T shg mencukupi utk membayar sejumlah uang dlm amar put dan semua ongkos 2 / biaya eksekusi .BA penyitaan • Pengumuman Lelang dan dilanjutkan Pelelangan di depan Umum ( Executoriale Verkoop, Sale under Execution ) hasilnya diserahkan pd pemohon eksekusi dgn dibuatkan BA.